Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

Walaupun faktanya,Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melaluiTergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaanusaha, keadaan keuangan Tergugat , neraca dan perhitunganlaba rugi Tergugat selama tahun buku terhitung sejak pendirianPerseroan (/n Casu: Tergugat I) kepada Penggugat.2.

Penggugat seharusnya dapatmengemukakan buktibukti adanya keuntungan Tergugat sebesarRp24.871.841.346, jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung buktibuktiberupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat tahun 19962018 yangtelah mendapat pengesahan RUPS, maka dalil Penggugat yang demikianhanyalah sekedar khayalan belaka.

Dalam perkara a quo organ Tergugat adalah terdiridari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagaipihak karena Tergugat bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiriakan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat .

Penggugat seharusnya dapat menyampaikanfakta dan buktibuktinya, yaitu berupa Neraca dan laporan Laba RugiTergugat sejak tahun 1996 s/d 2018 yang telah memperoleh persetujuanpemegang saham dalam RUPS Tergugat I.

Organorgan tersebut terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4,angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organtersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris.

yang sah setelah diangkat oleh RUPS padatanggal 26 September 2011 sebagaimana tertuang dalam AktaHal 21 dari 128 hal.

Direksi Komisaris dan disituRUPS memutuskan apapun selanjutnya kalau kita berbicara Pasal 94maupun Pasal 111 dimana kewenangan mengangkat Direksi atauKomisaris itu ada di RUPS jadi ini sepenuhnya menjadi kKewenanganRUPS untuk menentukan Direksi dan Komisaris bahkan RUPS bisamenentukan kapan berlakunya pengangkatan itu yang penting janganberlaku mundur atau ditanggal kemudian setelah RUPS atau ditutupRUPS itu adalah menjadi kewenangan RUPS namun demikian harusjuga diperhatikan ketentuan Pasal 94

, RUPS memiliki semuakewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;e Bahwa kalau terjadi perubahan susunan pengurus kecuali ditentukan laindalam RUPS tersebut maka berlaku terhitung sejak RUPS ditutupdemikian juga persetujuan mengenai jual beli saham jadi kalau jual belisaham hanya persetujuannya saja terjadinya setelah jual belinyadilakukan ;Bahwa ada akta jual beli atau perjanjian jual beli jadi bisa berbentukauthentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan ;Bahwa mengenai

pendaftaran dari Akta RUPS apabila sudah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

tanggunjawab Direksi Perseroan, jadi kalauseandainya sampai tidak diberitahukan kepada Kemkumham salahDireksi yang bersangkutan yang diangkat yang baru ;Bahwa Pasal 94 Dalam hal RUPS tidak menetapkan pengangkatanpenggantian anggota Direksi pengangkatan anggota tersebut berlakusejak ditutup RUPS untuk hal tersebut disandingkan dengan kalimat 30hari bahwa itu hanya berlaku 30 hari untuk dimasukkan kedalampendaftaran untuk hal ini apabila 30 hari ini bentuknya sudah RUPS danHal 89 dari 128 hal.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

Program kerja tahunan perseroan;Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salahsatunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasukdidalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyeksengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telahdisahkan oleh Bp. Dr. H.

., selaku pemegangsaham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanahdan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalahsah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah(separate) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;10.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnyadiselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terusmelaporkan dan mencantumkan laporan

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yangdipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramulisebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secaraotomatis berakhir karena tidak pemah melakukan RUPS lagi untukmenentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masajabatannya;Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam suratkuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas

, makapihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS;2.

Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) pada PT Pakuwon Funpolis Indonesia (TERMOHON) adalah sah dan diperkenankan/ diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS) ;
3. Menunjuk PT.

Pakuwon Sentra Wisata (PEMOHON) sebagai likuidator dari TERMOHON sesuai Pasal 142 Jo Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

No. 450 K/Pdt/2006Tergugat Il, dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat II di hadapanforum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT Batang Garing Jayatanggal 22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yang dibuat oleh Irwan Junaidi, SH., Notaris di Palangka Raya Nomor 57tanggal 22 Januari 2003;bahwa selain itu sebagai bukti, Penggugat telah menerima sebanyak 20(dua puluh) lembar saham dari Tergugat dengan nilai Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) per lembar dengan Nomor

Nanti setelah ada relaaspanggilan sidang, barulah hadir Direktur Utama PT Batang Garing Jaya mewakiliperseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran dasar Perseroan;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT BatangGaring Jaya, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legitima personastandi in yudisio, artinya pihak Penggugat tidak berwenang sebagai pihakberperkara (Penggugat) di muka Pengadilan, sedang kenyataannya

bukti T.I.IIIII.5 berupa Akta No. 75 tanggal 28 Februari 2000yang merupakan hasil RUPS telah diputuskan bahwa Penggugat harusmembuat statement untuk menyerahkan sahamnya, karena pada saatpendirian status Penggugat hanya sebagai kuasa saja dan berdasarkanbukti T.L.I.II.6 berupa Akta No. 31 tanggal 25 November 2000 yangmerupakan hasil RUPS telah ditegaskan dalam angka IV.

Batang Garing Jayaditolak oleh Menteri Kehakiman, selain itu perubahanperubahan dimaksuddalam RUPS yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah maupun Pengadilan Negeri Palangka Rayamengabulkan gugatan rekonvensi bersifat premature dan menyimpang dariAkta Pendirian PT Batang Garing Jaya yang seharusnya menjadi dasar bagipengambilan putusannya;Bahwa berdasarkan hukum ic.

Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dihubungkandengan Anggaran Dasar Perseroan atau Akta Pendirian PT Batang GaringJaya yang masih berlaku menurut hukum mengingat perubahanperubahanatau apapun hasil RUPS belum memperoleh persetujuan/pengesahan dariMenteri Kehakiman, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah salahsatu pendiri dan sebagai salah satu pemegang saham yang sah PT BatangGaring Jaya; hasil RUPS yang bertentangan dengan Anggaran DasarPerseroan

eh RUPS;(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS;Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas;(1) Perubahan Anggaran Dasar Tertentu. harus mendapat persetujuanMenteri;Serta harus mendapatkan Persetujuan/Permintaan dari Pemegang Saham hal inisebagaimana disebutkan dalam, Pasal 79 (2) huruf a dan b, UU PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 berbunyi:"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan

Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklandalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur selain itu sebagai alternatif lainRapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris;(5) Jika Presiden Direktur tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin olehWakil Presiden Direktur;(6) Jika wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebabapapun yang tidak perlu dibuktian kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpinHal. 41 dari 48 Hal.

yang hadirdalam rapat;Jadi sangat jelas sekali apabila kita melihat kedalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas serta Akta Pendirian atau AD/ARTNo. 06 maupun isi Akta Perubahan No. 264 mensyaratkan bahwa PemindahanHak atas Saham harus berdasarkan RUPS, dan RUPS tersebut itu harus dihadirio/eh Para Pemegang Saham atau Wakilnya;Dengan demikian maka beralihnya saham sebagaimana disebutkan dalam AktaNo 78 tidak bisa hanya didasarkan dengan cara Jual Beli Saham sematamelainkan harus melalui

, dan RUPS tersebut itu harus dihadiri oleh Para PemegangSaham atau Wakilnya.

menjadi Direktur ada dilakukan RUPS duakali tentang pengalihan saham Nuhud pulungan danpenambahan modal ;Bahwa penambahan managemen yang saksi katakana tidakmelalui RUPS ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatandengan keterangan saksi yang menyatakan :Tentang akte No. 12 Tahun 2007 ditanda tangani saksi di BatangNatal, yang benar akte itu ditanda tangani di rumah H.

RizkinaMandiri Perdana dan dibuatkan Berita Acara RUPS tentang PT.Rizkina Mandiri Perdana ;Bahwa setelah saksi pelajari ternyata nama Ramli Lubis tidakada sebagai pemegang saham dari pada PT.

Rizkina MandiriPerdana adalah Arwan Efendi Lubis, Ramlan bayanuddin,Ingrita Pulungan dan Henri Pardede ;Bahwa saksi pernah menyaksikan RUPS di rumah Ramli LubisJl.

Kalau RUPS yang membuat Notaris maka yangbertanggung jawab secara pidana kepada yang membuat,karena RUPS dihadir Notaris dan yang membuat Notaris makayang bertanggung jawab kalau RUPS palsu adalah yangmembuatnya ;Bahwa pasal 90 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatasapabila RUPS dihadir Notaris cukup ditanda tangani Notaris ;Bahwa kalau daftar hadir semua tanda tangan demikian jugaBerita Acara semua tanda tangan secara faktual berarti merekasemua hadir tetapi itu masih bisa dipertanyakan apakahseandainya

RUPS adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Komisaris, yang hanya dimilikiPemegang Saham dan Pemegang Saham adalah orang yangterdaftar dalam Anggaran Dasar yang namanya tertulis ;Bahwa yang punya hak menghadiri RUPS adalah PemegangSaham.

Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur danditetapbkan mengenai tata cara dan prosedur pelaksaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 18 s/d Pasal 23, yang jugamerujuk pada ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT);Hal. 3Put. No.571/ PDT/2020/PT.DKIBahwa dalam Anggaran Dasar tersebut, apabila terjadi perubahanagenda RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3disebutkan:3.

/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Dengan demikian, apabila terjadi perubahan agenda rapat (i.c. agendaacara RUPS), maka jelas harus merujuk dan memenuhi ketentuanketentuan tersebut di atas;Bahwa pada pelaksanaan RUPST Perseroan di tanggal 27 Juli 2018,yang dihadiri oleh TURUT TERGUGAT selaku Notaris Perseroan,berakhir dengan hasil sebagai berikut:A.

~ Tahunan Perseroan telahmemberhentikan Saudarasaudara selaku seluruh DireksiPerseroan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS TahunanPerseroan;2. seluruh kewenangan yang Saudarasaudara sekalian milikiselaku Direksi Perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap setiap dan seluruhtindakantindakan yang Saudarasaudara sekalian ambil yangmengatasnamakan Perseroan, yang Saudarasaudara sekalianlakukan baik sendirisendiri, bersamasama maupun denganmenggunakan pihakpihak lain, setelah RUPS Tahunan;10. Bahwa jelas kedua hasil Rapat Dewan Komisaris tersebut di atasadalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM, dimanadinyatakan adanya penegasan pemberhentian Dewan Direksi (i.c.

Ini jelasbertentangan dengan tujuan diadakannya RUPS dalam suatu perseroanyaitu. untuk mengisi kekosongan atau mengangkat Dewan Direksi,bukan malah untuk mengosongkan jabatan Dewan Direksi.Apakah ini memang yang diinginkan oleh PARA TERGUGAT sebagaiDewan Komisaris yaitu sengaja mengosongkan jabatan Dewan Direksi,dan kemudian memaksakan dirinya untuk mengambil alih fungsi jabatanDewan Direksi dan menjalankan Perseroan??Hal. 8Put.

TGM bersama undangan lainnya telahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris di PalangkaRaya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

TGM terakhirmelaksanakan RUPS pada tanggal 12 Agustus 2016,sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatNo. 26, tanggal 22 Agustus 2016, membantah dalil posita angka(9.1) ;Bahwa, walapun bukan RUPS yang sesungguhnya hanyasebatas PENEGASAN, namun itu juga adalah RUPS karenadihadiri oleh selurun Pemegang Saham dan menyatakankehendak secara bulat di hadapan Notaris di Palangka Raya, lbuELLYS NATHALINA, SH. MH., dalam Akta No. 23, tanggal 23Agustus 2011 ;.

dalam Anggaran Dasar berartikeduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh DewanKomisaris untuk mendapatkan persertujuanRUPS ; Laporan keuangan untuk =mendapatkanpengesahan RUPS ;b. Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroanmempunyai saldo laba yang positif ;c.

Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telahdiajukan sebagaimana mestinya denganmemperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Anggaran dasar menyebutkan:Halaman 25 dari 34 hal,Put.No.54/PDT/201 7/PT.PLK.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporankeuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikanpelunanasan dan pembebasan tanggunga jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dankepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:Halaman 10 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI25.26.27.(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikanoleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harusditelaah Dewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakanPemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan denganTURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEI JAKARTA); bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya; tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkanoleh UndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitukuasa untuk mewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kenyataanyaIWAN NG tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernahmemberi kuasa kepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan olehTerdakwa tersebut Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukanketerangan yang tidak benar pada Akta Pemyataan Keputusan RUPSLB PT.Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 dan Akta PengalihanKembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 telah secara

Oleh karenanyaHalaman 25 dari 52 Putusan Nomor 85/PID/2019/PT BTNterdakwa tidak berhak untuk melakukan RUPS LB PT.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahul adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02tanggal 01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notarisHeny Junaidi, SH.

,M.Kn, yaitukuasa untuk mewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kenyataanyaIWAN NG tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernahmemberi kuasa kepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan olehTerdakwa tersebut.Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Dian Fitriana;15) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016;16) 1 (Satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepada paraundangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroan dengan surattercatat pada tanggal 31 Agustus 2016;17) 1 (satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2

Menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasiC. Menjalankan hak lainnya berdasarkanUndangundang ini ;2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusetelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknya ;3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentusebagaimana ditetapkan dalam Undangundang ini4.

Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPSTahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa ;ii. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS ;ili. Pasal 10 untuk hadir dan punya hak suara serta turut dalampengambilan pada RUPS Perseroan ;iv.

Pasal 71 smpai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007 ;Pasal 71;Halaman 4 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS ;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamaRUPS ;3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan

interim yang telah dibagikan harusdikembalikan oleh oemeganga saham kepada Perseroan ;6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang sahamtidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud padaayat (5) ;Pasal 73 ;1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkankedalam cadangan khusus ;Halaman 5 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.6.2) RUPS

pemegang salah satu sahamtidak pernah menerima bagian pembayaran deviden Perseroan Tergugat sebagaimana mestinya dan seharusnya yang menjadi bagian dan hakPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang PerseroanTerbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan antara lainTergugat Il sebagai Pengurus Tergugat yaitu Direktur Utama Perseroantidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang ditentukan dalamUndangundang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroanyakni tidak mengadakan RUPS

, Penggugatmempunyai kewajiban memberikan uang sebesar Rp35.000.000, (tigaPutusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN BtmHalaman 2 dari 32 Halaman10.11.puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yangdiperlukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya untukmenyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan..Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaanpengurusan perizinan terkait Pembuatan Akta Pendirian Perusahaanberikut Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS

kerugian baik secara materil terhadap Penggugat.Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidakdilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakatibersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinanyaitu sebesar Rp.190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yangmana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat gunauntuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta PendirianPerusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan(RUPS

Karena itu Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa harusada perubahan dalam pemegang saham maka Tergugat menganjurkanuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan kami daripihak Tergugat waktu itu menunjuk Notaris Fajriel Al Basra, SH.

, NIB, SIUP,BPOM, bukan saksi yang mengerjakannya karena saksi belum masuk dikantor Tergugat tapi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danizin usaha saksi yang mengerjakan;Bahwa Saksi sekarang bekerja wirausaha dan saksi bekerja sendiri;Bahwa saksi bekerja dikantor Tergugat, yang merupakan sebuahPerseroan Terbatas yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;Bahwa Saksi tidak tahu isi Akta SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat juga ada pekerjaan dari oranglain yang

,yang ada hanya pembuatan PT baru; Bahwa pembuatan Akta RUPS tidak ada perjanjian, hanya pekerjaantambahan karena syarat tidak dipenuhi sebab suami istri harusnya tidakbisa sama Sama membuat PT lalu dibuatkan Akta RUPS oleh Tergugat; Bahwa yang mengerjakan RUPS adalah Ibu Rina tetapi bekerjasamadengan notaris tetapi bukan menjadi tanggung jawab Ibu Rina; Bahwa saksi yang telah menerima dokumen LOA, GMP dan aktapenunjukan dan surat dokumen tersebut tidak perlu yang Asli, yangpenting ada legalisasi

Tonia Mitra Sejahtera saksi tidak mengetahul apakahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)karena saksi hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Tonia Mitra Sejahtera aktanyadibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi ;Bahwa benar saksi yang perintahkan kepada terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan terdakwa II MAHA SETIAWAN untukmencari Bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untukmenandatangani Notulen RUPS LB tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Notulen RUPS LBtersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;Bahwa benar saksi yang meminta untuk dilakukan Perubahan aktaPendirian PT.

yang membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerjadikantor Notaris ;Hal 56 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa namanama yang tercantum dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017adalah berdasarkan catatan/nota dari AMRAN YUNUS, didalamnotulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUHLUTFI, terdakwa ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi barusesuai

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalahbenar saksi yang membuatnya atas permintaan AMRAN YUNUSmelalui terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan. terdakwa.

Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBIMULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI danmenyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpamembacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan KepadaASMAWATI tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRANYUNUS, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatasHal 94 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.Kdinamanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnyaASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki