DPP PPN 1.853.365.474,00 0.00 1.853.365.474,00Total Nilai Sengketa terbukti 1.853.365.474,00 0.00 1.853.365.474,00Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Obyek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkankoreksi oleh Majelis terhadap nilai Obyek Pajak Pajak Pertambahan Nilai MasaJanuari s.d Desember 2009 Pajak versi keputusan Terbanding atas keberatanPemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :tabel penyesuaian atas nilai obyek pajak yang mendasari keputusan Terbanding Nilai Obyek

yangmeninggalkan Tergugat mengajukan gugat cerai oleh karena memangPenggugat yang menimbulkan masalah dalam kehidupan rumahtangganya, sedangkan Tergugat dalam jawaban masih menghendakikeutuhan rumah tangganya dan tidak menghendaki perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak berhasilmembuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum ke 2(dua) gugatan Penggugat haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugatmerupakan yang mendasari

keberatan pertama, setelah membaca danmeneliti berkas perkara Terdakwa dan BAS No:BAS/059K/PM Il 09/AD/II11/2010,Majelis tidak menemukan adanyakeberatan keberatan Terdakwa terhadap penahananapalagi selama Terdakwa menjadi anggota JINI seringmelakukan tindak pidana.Terhadap keberatan kedua, di dalam menjalankantugasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memilikikewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahanpemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa karenapenjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinasMiliter mendasari

Essensial dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan mendasari pasal 26 ayat (1) MKUHPM tersebutadalah ketidaklayakan lagi seseorang Militer untuktetap berada dalam dinas kemiliteran yang dihadapkandengan perbuatan yang telah dilakukannya.Dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjangmengenai penahana dan yang berkenaan denganpenjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslahdikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

.: Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakanpelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan AngkatanBersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilanHal.4 dari 26 hal.

Putusan Nomor 88K/PM.III18/AL/VII/2019Menimbangdengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraanpertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastianhukum = serta =untuk menghindari agar tidakdisalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat inimasih melekat sebagai anggota TNI untuk halhal yangdapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagailangkah positif dalam percepatan penyelesaian perkaradesersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untukkepastian hukum tentang status diri Terdakwa dandengan mendasari

111997 dan bukan dengan Akta Jual Beli yang dibuatPejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan satusatunyaPejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat Akta Tanah.Dengan demikian telah jelas bahwa kwitansi jual beli dibawah tangantersebut tidak sah dan Perbuatan Tergugat dengan pihak penjualyang melakukan jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunanseluas 188 m2 yang mendasari terbitnya SHM No. 1336 tgl 23102001tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena obyek jual belitersebut

Menyatakan pengumuman tgl 1272000 No. 19/PENG/V1112000yang diterbitkan Tergugat IV yang mendasari terbitnya SHM No.1336 tidak sah / batal demi hukum ;5. Menyatakan SHM No.1336 seluas 188 m2 (diterbitkan tgl 23102001) surat ukur No .17P.Kulon/2001 tgl 253200 1 tidak sah /batal demi hukum ;6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi UndangUndang ;8.

tersebut yangmenjadi alasan PENGGUGAT sehingga dalam gugatannya PENGGUGAT mohonagar Akta Pengakuan Hutang No. 34 tanggai 9 April 2010 dinyatakan cacat hukum dantidak berlaku rnengikat, maka dalil dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwaTERGUGAT I telah melakukan paksaan dan tekanan (perbuatan tidak menyenangkan)tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sampi ada putusan Yang Telah BerkekuatanHukum Tetap.6 Dengan demikian, dalildalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari

AktaPengakuan Hutang No. 34 tanggal 9 April 2010 adalah TERGUGAT I dengan PT.GREEN E BUANA;3.GUGATAN PENGGUGAT PREMATUREeBahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hutang dibuatatas dasar paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, karena haltersebut tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang sebenarnya, harus dibuktikanterlebih dahulu sampai ada putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.Dengan demikian, dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari

IlO7 Jakarta Nomor B/726/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan TerdakwaDenma Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat dari Dandenma KopassusNomor R/24/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Petrus Satri Faluk, Pratu NRP 31140620150492 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu RizkiHabriansyah dan Saksi atas nama Pratu Jundi Robby Simanjuntak telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer O02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengkuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenisshabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Oditurdan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Mendasari pasal 194 ayat (1)huruf d dan e UU No.31 Tahun 1997 bahwa putusan pemidanaan yangdisusun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasaltersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturanyang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankansesual dengan roh/jiwa atau lazim disebut original of content dari padapasal 127 undangundang No 35 tahun 2009 itu sendiri.

Pertamina); Sebelah Barat Jalan Jenderal Sudirman Senopati, Terusan JenderalSudirmanSenopati: Sebelah Timur Apartemen Senopati dan Kav. 67:Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sahdan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan Nomor 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, Jo.Nomor 285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 Jo

No.31 PK/PDT/201510.11.Terdiri dari 2 girik, yaitu girik C Nomor 778, seluas kurang lebih 4.500 M2(empat ribu lima ratus persegi) dan Girik C.530 seluas kurang lebih 1.200M2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan batasbatas: Sebelah Selatan Tanah ex Asrama CPM (PN Pertamina); Sebelah Utara Kav. 67 dan Jalan Jenderal Sudirman; Sebelah Barat JIn Jend Sudirman Senopati, Terusan Jend Sudirman Senopati: Sebelah timur Apartemen Senopati;Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihan hak dariTergugat

Bahwa setelah diteliti secara seksama apa yang mendasari perkara gugatanPerdata No. 205/Pdt.G/2015/PN.Sby. yang tidak menarik Penggugat sebagaipihak dalam perkara tersebut, ternyata Tergugat bersama saudarasuadaranya telah memberikan keterangan yang patut diduga palsu dalammembuat Surat Keterangan Waris di kelurahan Gubeng denganmeninggalnya JB Harsono dengan tidak mencantumkan adanya perkawinanantara JB Harsono dengan Rr. M.M. SOEPRAPTINAH yang mempunayaianak angkat yakni penggugat.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/ftundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya. Dimana pengugat tidakmenjelaskan kedudukan hukum penggugat MAUPUN terhadap obyeksengketa yang berhubungan dengan TERGUGAT ;DALAM KONPENSI1.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/fundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya.

Seharusnya Para Penggugatyang telah memiliki dan mengusai objek tersebut jauh sebelum gugatanTergugat dengan Tergugat II dan III tersebut berjalan dan berkekeuatanhukum tetap, mestilah melibatkan Para Penggugat;Tindakan Para Tergugat yang tidak mendasari kepemilikan hak milik ParaPenggugat terhadap objek tersebut dan telah bersengketa di PengadilanNegeri Jantho dengan Nomor Perkara awal : 3/Pdt.G/2018/PN. Jth adalahHalaman 5 dari 29.

Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendasari gugatan awal ParaTergugat dahulunya tanpa melibatkan Para Penggugat sebagaimanatersebut adalah perbuatan melawan hukum;6. Bahwa segala tindakan Para Tergugat yang mencoba mengambil alin danmencoba menguasai objek perkara tersebut adalah tindakan salah;7. Bahwa dalam hal ini segala tindakan Para Tergugat diatas tentu sangatmerugikan Para Penggugat.

Dan diakui oleh Terbanding II danTerbanding Ill, objek itu dimanfaatkan oleh Terbanding II danTerbanding Ill secara sukarela/tanpa ijin dari Para Pembandinghanya mendasari atas putusan kewarsian Pengadilan AgamaJantho saja.5.9. Bahwa mengacu atas dasar diataslah, sangat tidak beralasanhukum jika Judec Fictie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janthoberalasan bahwa proses jual beli antara Terbanding dengan ParaPembanding itu cacat hukum dikarenakan objek perkara ituadalah objek perkara kewarisan.

telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Larantuka, sedangkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IVdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis,tanggal 28 Oktober 2021;Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugattertanggal 1 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLarantuka pada hari Jumat, tanggal 02 Nopemberr 2021 pada pokoknya menyatakankeberatannya sebagai berikut :HALHAL YANG MENDASARI

Bahwa Pembanding yang meminta agar Pengadilan Negeri Laranukamemutus kembali perkara a quo pada tingkat banding sangatlah tidakrelevan dan bertentangan dengan asas hukum Res Judicata ProVeritate Habetur oleh karenanya memori banding a quo yang diajukanoleh Pembanding haruslah ditolak.TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN HAL YANG MENDASARI UPAYA HUKUMBANDING PADA ROMAWI II HALAMAN 3 MEMORI BANDING Bahwa hal yang mendasari gugatan tidak perlu kami tanggapi karena hanyamerupakan pengulangan terhadap dalil dalil

Nomor 78K/PM. 102/AD/XI/2020MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

keteranganTerdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan,olen karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabatumum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada MeajelisHakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten

,b) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;Cc) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada PeraturanMenteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan normayang berlaku serta anggaran dasar

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yangmenyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCGadalah prinsip prinsip yang mendasari suatu proses danHal 41 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum : a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara

.: Bahwa di dalam persidangan, Penasehat Hukum mengajukanpermohonan untuk mengajukan Saksi Tambahan dari PomLantamal , atas persetujuan Oditur Militer dan mendasari padaPasal 154 Ayat (1) Huruf c UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimmemberikan ijin Kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkanSaksi Tambahan yaitu:Saksi8 (Saksi Tambahan)Nama lengkap : Yudi Prasetyo.Pangkat/NRP : Serma Pom/69800.Jabatan : Ur.

oleh Penyididk PomLantamal tanpa (diawali dengan) pelaksaan sumpah baik disebelum atau sesudah pemeriksaan, namun dibuatkanBerita Acara Penyumpahan.Bahwa terhadap hasil konfrontir keterangan Saksi7 denganSaksi9 (Saksi Verbalisan) tersebut, Majelis Hakimmengemukakan penilaiannya sebagai berikut:1.Bahwa Saksi7 hadir di persidangan dan memberikanketerangan di bawah sumpah, namun dikarenakanketerangan Saksi7 di sidang berbeda denganketerangannya yang terdapat dalam Berita AcaraPemeriksaan Saks, maka mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim menilai barang bukti berupa suratsurat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Urine No.

Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat HukumTerdakwa tentang Analisa Hukum yang pada pokoknyayaitu mendasari pada Pasal 185 KUHAP Jo pasal 173UndangUndang Nomor 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwakriteria keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah tidakterpenuhi.Bahwa terhadap Analisa Hukum Tim Penasihat HukumTerdakwa yang berkaitan dengan penilaian keteranganSaksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khususkarena Majelis Hakim telah menanggapi

danmengemukakan pendapatnya tentang keterangan Saksiberdasarkan Pasal 172 Ayat (1) jo Pasal 173 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Sedangkan tentang keterbuktian unsurunsur tindak pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapibersamaan dengan pembuktian unsurunsur tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari ketentuanketentuan pembuktian yang diatur dalam undangundang.Hal. 60 dari 78 hal.

motor milik saksi, saksihanya diberitahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi sudah ditemukan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;6.MEDITYA EKA KURNIASTANTOdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari

barang bukti ada 12 (dua belas)buah;Halaman12 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP/06.4/2017Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;7.PAUL DEVvIDdidepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari

FIRDAUSSYdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaituketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motorsekitar seminggu sebelumnya;Halaman13 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP

THUNAY.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terjadi oleh karena MajelisHakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupunterdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpahdan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

berdasarkan ketentuanPasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkanputusan didasarkan pada surat dakwaan dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan Pasal 163 KUHAP Jika keterangan saksi di sidang berbedadengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidangmengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaanyang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terjadi oleh karena Majelis Hakimtidak mendasari

Kupangberpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum ( Ex aequo etbono);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatidan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan NegeriKupang tanggal 25 Juni 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, dan pula setelahmembaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

Indra Winarno binSuparman yang bernama Muhamad Faris Maulana yang masih dibawah umur;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohonadalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual hartapeninggalan alm. Indra Winarno bin Suparman yang memerlukan persetujuandari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d.