Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 3/Pdt.G/2017/MS.Bna
Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat dan Tergugat
11125
  • PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KecamatanLeungbata beralamat di Kantor KUA Leungbata Jalan Angsa Lr SayedHusaini Gampong Leungbata Kecamatan Leungbata Kota Banda Aceh.Selanjurnya disebut TURUT TERGUGAT ;. BADAN WAKAF INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh, beralamatJalan AMD Nomor : Gampong Lamdom Kecamatan Leungbata KotaBanda Aceh atau Gedung MPU Aceh Jl. Soekrno Hatta Lt. IllLampeuneurut, Darul Imarah Banda Aceh. Selanjurnya disebut TURUTTERGUGAT II;.
    Gugatan ini tidaklah dimaksudkan untukmenggugat eksistensi lembaga wakaf, dan Para Penggugat tahu persis,harta wakaf adalah harta agama harta ummat yang diperuntukan bagikepentingan ibadah, bagi kemaslahatan ummat dan juga siar Islam jadiadalah kewajiban kita bersama untuk menjaga, memelihara danmemanfaatkannya dan Para Penggugat juga tahu azab pedih dari Allahbagi penyalahguna harta wakaf.Adalah kebanggaan Para Penggugat apabila Nenek/Nek Tu ParaPenggugat mewasiatkan hartanya untuk wakaf, untuk
    Mesjid Luengbatadan Meunasah Gampong Batoh.Tapi, Empat puluh tahun Para Penggugat dan Wali Para Penggugatberupaya mencari kejelasan tentang harta wakaf Nenek/Nek Tu ParaPenggugat Almarhum I yang meninggal pada tahun 1976, bukanmasalah wakafnya, tetapi masalah proses pewakafan, karena sesuaiundangundang wakaf, wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariatIslam.Empat puluh tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah pencariankebenaran, kebenaran tentang bagaimana cara Nenek/Nek Tu ParaPenggugat melalui
    Perwakafan dalam 223 tentang Tata cara Perwakafan yangmengatur bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang inginmewakafkan tanah miliknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya PPAIWmengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkanperwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dankelestarian (benda wakaf).23.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 22 tersebut diatas, jelaskalau memang benar Surat Wasiat tanggal 09 Agustus 1976 dibuatdengan
    Halaman. 19 dari 28 Halaman.mendaftarkan tanah wakaf yang diwasiatkan oleh Almarhum aEE, Clan juga adanya niat baik dan keaktifan dari TurutTergugat dan Turut Tergugat III untuk mendata atau menginvetarisirtanah wakaf yang berada dibawah wilayah hukumnya, sehingga tidakterjadi adanya tanah wakaf yang hilang, dikuasai pihak lain secaramelawan hukum seperti dua bidang yang diwakafkan olehAlmarhunah i iii a.25.Bahwa dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 69 ayat (1) dan
Register : 07-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Skh
Tanggal 17 Mei 2016 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE AS, SKM -lawan- YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, Dk
243106
  • KK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014tanggal 03 Maret 2014 tentang Pengesahan Nazhir, Ikrar Wakaftanggal 03 Maret 2014, Akta Ikrar Wakaf No.
    Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir No ; KK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014 tanggal 03 Maret 2014, Ikrar wakaf tanggal 03Maret 2014, Akta Ikrar Wakaf No. KK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014hal 18 dari 127 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Skh.tanggal O03 Maret 2014 dan Keputusan Badan PelaksanaPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor ;06/BWIJATENG/NZ/2014 tanggal 8 September tentangPenggantian Nazhir Tanah wakaf Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta adalah sah dan mengikat secara hukum ;6.
    KK.11.3.1/HK03.4/02/2014 tanggal 3 Maret 2014 dikeluarkan KUA/PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Banjarsari, KodyaSurakarta, sesuai dengan aslinya (bukti P34) ;35. Foto copy Surat Ikrar Wakaf tanggal 3 Maret 2014, sesuaidengan aslinya (bukti P35) ;36. Foto copy Surat Akta Ikrar Wakaf No. KK.11.33.1/HK.3.4/02/2014 tanggal 3 Maret 2014, dibuat Kepala KUAKecamatan Banjarsari, Kodya Surakarta, sesuai dengan aslinya(bukti P36) ;37.
    mewakafkan benda miliknya ;Bahwa nadzir adalah kelompok orang atau badan hukumyang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus bendawakaf ;Bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaatekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah danuntuk memajukan kepentingan umum ;hal 80 dari 127 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Skh.e Bahwa wakaf harus memenuhi unsur adanya wakif, nadzir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan benda wakaf,dan jangka waktu wakaf ;e Bahwa syaratsyarat nadzir
    KK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014 tanggal 03 Maret2014, Ikrar Wakaf tanggal 03 Maret 2014, Akta Ikrar Wakaf No.KK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014 tanggal 03 Maret 2014 dan KeputusanBadan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi JawaTengah Nomor 06/BWIJATENG/NZ/2014 tanggal 8 September tentangPenggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta, yang di dalam positanya didalilkan berhubungan denganadanya wakaf, sedangkan pokok sengketa adalah tentang Akta No.002 tanggal 17 September 2011
Register : 02-07-2015 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk
Tanggal 5 Oktober 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
14296
  • Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf.> krar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkanbenda miliknya. lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir dihadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan disaksikanoleh 2 orang saksi, ikrar tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Pengugatbaik secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW.> Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar
    /PA.Dpkperuntukan Wakaf a quo sesuai dengan kehendak para wakif yakni untuksarana dan kegiatan pendidikan.Adapun Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara Tegasmenyebutkan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan para Wakif i.c.
    Menurut saksi yang wajib mengurus sertifikat wakafnya adalah Nadhir,sementara menurut Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secarategas disebutkan bahwa PPAIW yang wajib mendaftarkan pengurusansertifikat wakafnya. Menurut saksi wakaf hanya sah apabila ada AlWnya, sementara saksi tidakfaham ketentuan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perihalsyarat untuk dapat dilaksanakannya ikrar wakaf adalah penyerahan seketikaobjek wakaf.
    Pasal 19 mana sejalan dan diproteksi oleh Pasal 3 UU No. 41Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi wakaf yang telah diikrarkan tidakdapat dibatalkan.
    Analisis Yuridis :Tentang Wakaf Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya...
Putus : 29-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — DINA FIRDAUS, DKK VS YAYASAN MASJID AMPEL GOEBAH
3112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dachlan berjanji:"Bahwa masa persewaan rumah wakaf yang saya sewa ini tidak boleh sayaoperkan kepada lain orang siapapun tanpa seijin dari pengurus wakaf tersebut,dan saya menyewanya kalau memungkinkan sampai akhir hayat saya, danapabila saya meninggal dunia maka bagi penghuni/penyewa rumah wakaftersebut dimasa selanjutnya harus/wajib memperbaharui perjanjiansewa/kontraknya rumah wakaf tersebut kepada pengurusnya sekalian denganmemperbaharui jumlah uang sewanya untuk disesuaikan nilai uang sewarumah
    Dachlan, namun Para Tergugat tidak mau melaksanakan janji G.M.Dachlan yang menyatakan bahwa apabila saya meninggal dunia maka bagipenghuni/penyewa rumah wakaf tersebut dimasa selanjutnya harus/wajibmemperbaharui perjanjian sewa/kontraknya rumah wakaf tersebut kepadapengurusnya sekalian dengan memperbaharui jumlah uang sewanya untukdisesuaikan nilai uang sewa rumah sewajarnya;Bahwa sejak meninggalnya G.M.
    Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);b.
    Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);b. Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);c. dan demikian seterusnya untuk tahuntahun selanjutnya sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun hingga rumahdiserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;4.
    Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menempati rumah wakaf diJalan Sukodono V/55 Surabaya adalah perbuatan melawan hukum,mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati dan/ataumendapatkan hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa beruparumah wakaf milik Penggugat terletak di Jalan Sukodono V/55 Surabayakepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;4.
Register : 29-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 126/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs. INDRA SUHERI, DKK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
8176
  • Tanah dengan Status wakaf berdasarkan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 dan Surat Keputusan KomisiFatwa MUI Sumatera Utara Ahad, 19 Muharam 1437 H/O1 November2015 ;2.
    , disamping itu terbitnya Akta Ikrar Wakaf lebih dulu terbitpada Tahun 2016, sedangkan terbitnya SK dalam obyek sengketaHalaman 17 Putusan No.126/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMpada Tahun 2017, artinya status wakaf sudah lebih dulu adasebelum SK Obyek Sengketa ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2),(3) dan (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf disebutkan ;(1)Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta
    benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadahdan/atau kesejahteraan umum menurut syariah; (2)Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya ; (3)lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk(6)Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkatPPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan olehMenteri untuk membuat akta ikrar wakaf ; Menimbang
    , bahwa dengan adanya Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 dapat disimpulkan bidangtanah seluas 2.400 m2 telah terjadi adanya pendaftaran tanahtersebut oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KantorHalaman 18 Putusan No.126/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMUrusan Agama Kecamatan MEDAN PETISAH selaku PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW ) ; Bahwa pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 5 ayat (4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RINomor 42 Tahun 2004 tentang
    hal ini umat islam yangpermasalahannya kian komplek terutama dalam persoalanharta benda wakaf yang senyatanya tidak diatur secara eksplisitdalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakafmaupun penjelasannya terutama ;a) dalam hal terjadi kekosongan Nazhir (pengelolaharta wakaf) karena nazhirnya membubarkan diri, siapayang akan mengurus tanah /barang wakaf tersebut ;b) Siapa yang berkepentingan dan bertanggung jawabdihadapan hukum bila terjadi persoalan hukum terhadapharta wakaf ; maka oleh
Putus : 18-04-2006 — Upload : 09-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127K/PDT/2005
Tanggal 18 April 2006 — WONG MOEI TJHIN, IRVIN SUHADI anak dari Alm. Didi Suhadi,;. MOE IRWAN RAHARJA,
9147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • C.5384/IMBPB81 atas dasar kuasa membangundari Achmad Al Wahdi pengurus Yayasan Wakaf Al Wahdi dengan demikianuntuk dapatnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran rumahsengketa, maka Penggugat wajib menggugat Yayasan Wakaf Al Wabhdi,berkedudukan di Mekkah Arab Saudi selaku pemberi kuasa yangHal. 4 dari 12 hal. Put.
    No. 1127 K/Pdt/2005Bahwa bukti TI,ll3a sampai TI,lI3r tentang kwitansi pembayaran sewa daritahun 1971 sampai tahun 1992 kepada Yayasan Wakaf Al Wahdi.Dari bukti TI,Il3a sampai TI,II3r tersebut diakui oleh Yayasan Wakaf AlWahdi bahwa rumah sengketa miliknya Yayasan Wakaf Al Wahdi, danbukan miliknya sdr.
    No. 1127 K/Pdt/2005membayar sewa tanah tempat bangunan tersebut berdiri kepada pemiliknyaYayasan Wakaf Al Wahdi.
Register : 05-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/TUN/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA VS dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM DAN Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;
12474 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legal Standing Penggugat Dan Tergugat;1.Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakartayang saat ini bernaung di bawah Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta.Adapun RS Islam Surakarta sejak awal berdiri sampai saat ini adalahberasal dari harta wakaf.
    Bahwa Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai pihakyang menyerahkan pengelolaan harta benda wakaf telah sesuai dengankedudukan dan tugasnya sebagaimana Pasal 11 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupunYayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) sebagaipenerima pengelolaan harta benda wakaf merupakan Badan HukumYayasan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang
    Bahwa kedudukan Nadzir atas harta wakaf adalah penting kamisampaikan, mengingat Nadzir adalah administrator, pengelola,pengawas, pemelihara, pelindung, sekaligus pihak yang diberi hak untukmengembangkan harta wakaf dimaksud, dengan demikian secarahukum tidak ada penafsiran lain bahwa atas harta wakaf yang saat iniberupa Rumah Sakit Islam Surakarta yang paling berhak untukmengelola atas harta wakaf adalah Nadzir, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;.
    Dengan demikian maka sejak itu YARSIS Akta 002 Tahun 2011bukanlah Yayasan Wakaf dan oleh karena itu tidak dapat sebagaibadan hukum dan mengelola RS Islam Surakarta sebagai harta wakaf,hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan kondisi seperti ini NadzirYARSIS membentuk Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta(YWRSIS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 11 November 2014yang dibuat dan dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris diSurabaya
    Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta dan Direksi RSIS yangbertanggung jawab terhadap jalannya RSIS juga berhadapan denganresiko hukum yang makin tinggi;e.
Register : 22-05-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor Nomor 460/Pdt.G/2015/PA. Skg.
Tanggal 14 Desember 2015 —
7848
  • seperti halnya wakafyang dilakukan Pewakif atas harta bendanya/harya miliknya yaitu obyeksengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin MuhammadiyahTadangpalie.Bahwa penerima wakaf adalah Mesjid Mujahidin MuhammadiyahTadangpalie, dimana wakaf tersebut tujuannya untuk kelangsunganpembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie knususnyadan untuk pembinaan umat Islam pada umumnya, dan diserahi tugas untukmemelihara dan memanfaatkan wakaf tersebut adalah panitia Mesjid,sehingga dengan adanya
    No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Bahwa sehubungan dengan gugatan wakaf Penggugat, maka harusmemenuhi syaratsyarat wakaf/oenda wakaf sebagaimana dimaksud padapasal 215 (4) yakni harus merupakan benda milik yang bebas segalapembebanan dalam hal ini Ikatan Sitaan dan Sengketa.
    Sedangkan obyeksengketa 3 adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat.Bahwa hal tersebut telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsinyamengenai syaratsyarat wakaf maupun pelaksanaannya yakni PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf dan Nadzir yang mengurus harta wakaf. Dimanauntuk satu unit sekurangkurangnya 3 orang dan sebanyakbanyaknya 10Orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atassaran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.Bahwa status hukum Drs.
    alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.
    No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Menimbang, bahwa pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif pada dasarnya telah memenuhi rukun wakaf dalam konteks syariahyakni adanya wakif (Pewakif), ada benda wakaf (harta benda Pewakif) danada yang menerima wakaf (Nadzir) dalam hal ini panitia Mesjid Mujahidin ,namun pelaksanaan tersebut hanya secara tersirat saja bukan tersuratdengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku karena tidak terdapat bukti secaraformal
Putus : 27-09-2007 — Upload : 24-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895K/PDT/2002
Tanggal 27 September 2007 —
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.
    Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 28-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529K/PID.SUS/2008
Tanggal 28 Mei 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; JAMBE AK H.TUNDU
297 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.
    Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 17-03-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53K/PDT/2005
Tanggal 17 Maret 2006 —
2318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Putus : 08-01-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3330K/Pdt/2001
Tanggal 8 Januari 2007 — Rudy Nusa Putra ; Hanulus toddy hariyento rahardjo ; PT. Gunung Batu Utama Jember
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Putus : 30-11-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218K/PDT/2008
Tanggal 30 Nopember 2006 —
187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Putus : 18-09-2006 — Upload : 15-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939K/PDT/2002
Tanggal 18 September 2006 — Yayasan Olahraga Koni Sumatera Utara Kolam Renang Selayang; Drs. Armyn; Rudi Rinaldi; Marianum Rangkuti
3122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Putus : 04-06-2008 — Upload : 27-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90K/PDT/2008
Tanggal 4 Juni 2008 — ANDI SUBUR USMAN vs. SULAIMAN
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Putus : 15-02-2008 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/PDT/2003
Tanggal 15 Februari 2008 — NY. LOEBENA binti MOHAMAD bin YAHYA ; ALI bin HOESIN bin ABDULLAH ALAMUDI ; SATRIYA ALI, dkk.
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.
    Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 06-02-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/PDT/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — R. SUKIDILEBIK, P.M.B. ; MARIAMAH ; ALI BIN JAMAL ; MAIMUNAH binti JAMAL ; ARSIL ; AJIS ; MUHAMAD ALI
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.
    Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 06-02-2008 — Upload : 04-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219K/PDT/2006
Tanggal 6 Februari 2008 — NY. TINA LENA ; PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL
3120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.
    Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 31-07-2003 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3797K/PDT/2000
Tanggal 31 Juli 2003 — H.YASIN AMEN ; vs. NURANI H.ARAHMAN ; SITI HAJANAH ; SITI HAWA ; Dkk
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Putus : 22-02-2007 — Upload : 16-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585K/PDT/2006
Tanggal 22 Februari 2007 — Lel. HAJI LELLE ; Lel. TJUDE ; Per. HAJI KANAMING, dkk.
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.