EDY WALUYO ( perkaranya telah diputus olehpengadilan tipikor dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap dalan perkara yngsama), dalam putusanya barang bukti surat melekat pada berkas perkara Ir.

TESAR (yang kedua telah diputusbersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yangsama), pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

WALUYO, ( yang keduanya telah diputus bersalah olehpengadilan tipikor pangkalpinang dalam perkara yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum tetap ), dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.170.156.000 ( satu milyarseratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah ) Kontrak Nomor :043/SPK/03/X1/2011 tertanggal 17 NOvember 2011, dengan waktu dimulai kontrak tanggal 17Nopember 2011 s/d 17 Desember 2011 , dengan macam dan jenis peralatan sebanyak 114aitem.Bahwa benar setelah berakhirnya waktu

TANGGUNG ( perkaranya telahdiputus oleh pengadilan tipikor Pangkalpinang dalam kasus yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum yang tetap ) dengan membuat berita acara serah terima barang No.140/PPK/03/BASTB/XII/2011 dengan menyebutkan barang BAIK dan CUKUP SE0OLAHOLAHPEKERJAAN TELAH SELESAI 100 % UNTUK PENCAIRAN DANA KE KPPN.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan REZKYDEVILIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh YULIAN BERNARD, S.H, Penuntut Umum dan ParaTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAdto dtoMEDI SJAHRIAL A, SH, MH. RIOS RAHMANTO, SH.

./2011/PN.TIPIKOR Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak Korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :Nama lengkap : MUSTAMIR TANTOWIJAUHARI, SE Bin KAELANITempat lahir : SurakartaUmur atau tgl lahir : 52 tahun/ 13 Maret 1959Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI. Angsana No.12 Perum.JPI.003/018 Kab.

Putusan No.1697/Pdt.G/2018/PA.Sda.hukum dalam perkara TIPIKOR pada bulan Desember 2017 denganregister perkara: 276/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby dan perkara dimaksudtelah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap pada bulan Maret 2018yang lalu, dengan vonis penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam bulan) sertasubsider 6 (enam) bulan), dan saat gugatan ini diajukan Tergugat berada diLAPAS Kias IIA Sidoarjo;8.

MH masing masingsebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016, Nomor 15/Pen.Pdt/2016/PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim anggotadan dibantt RI DWAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi BandaAceh, dengan tidak dihadiri

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelan berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013 karenasejak saat itu Tergugat tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi atastuduhan mark up terhadap proyek pengadaan barang dan jasa AlatKesehatan (ALKES) yang menjadikan Tergugat sebagai Tersangka sampaidengan menjadi Terpidana dengan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor 4(empat) tahun Penjara;8.

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya 29Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11Oktober 2015;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejaktanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 10 Nopember 2015;7.

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

LakilakiAgama IslamKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTempat tinggal : Jalan Trimas Gg.Trimas Sakti No.25 KelurahanTembilahanKota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.Pendidikan : D3 (Diploma tiga)Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :12Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengantanggal 21 Februari 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 22 Februari 2015 sampaidengan tanggal 23 Maret 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengantanggal 24

Juni 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25Juni 2015 s/d 21 Agustus 2015;Hal.1 dari 84 hal.

Put.No.26/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR9 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/dtanggal 20 September 2015 ;10 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.H.EDWAR, SH.MH Advokat/PenasihatHukum pada kantor Dr.H.EDWAR, SH.MH & REKAN

PUTUSANNomor : 33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILANTINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : IR.

BengkuluUmur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Maret 1959Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Brimob Sukasari RT.001 RW.003, KelurahanLawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota BogorPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota DepokPendidikan > 2Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal . 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejak tanggal 12 Maret 2012 sampaidengan 10 April 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengantanggal 09 Juli 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juli 2012 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2012 ;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat / Pengadilan Tipikor TingkatBanding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg tertanggal 02 Agustus2012 mulai tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Pengadilan TipikorTingkat Banding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 15Agustus 2012 mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;Pada tingkat banding, terdakwa didampingi Penasihat

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 September 2012 No. :33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding.

UndangUndang jika ada larangannya;Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membuat SK tanggal mundurtersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana pemalsuan surat asalunsurunsur dari pidana pemalsuan surat tersebut semuanya terpenuhi, namunperlu diketahui, tidak semua surat yang dapat dipalsukan, sebab KUHP telahmengelompokkan suratsurat yang dapat dipalsukan tersebut menjadi 4(empat) kategori;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lebih mengarah kepada tindak pidanakorupsi ;Bahwa menurut Pasal 2 UU Tipikor

hukum tertulis dahulu, adajuga yang melanggar norma, awalnya diterapkan dalam hukum perdata;e Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang dijadikan acuan, namunhakim tetap memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara, contohnyadalam kasus terpidana Andy Ahmad, apabila menggunakan perbuatanmelawan hukum secara formil, ia tidak dapat dihukum, namun bilamenggunakan perbuatan melawan hukum secara materiil, ia dapat dipidana,walaupun MK telah mencabut perbuatan melawan hukum secara materiildalam tipikor

IDA RATNAWATI, SH., MHsebagai Ketua Majelis, ITONG ISNAENI, SH., MH dan AHMADBAHARUDDIN NAIM., SH.MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Hj.IDA RATNAWATI, SH., MH tersebut didampingi oleh ITONG ISNAENI,SH.MH dan AHMAD BAHARUDDIN NAIM SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)sebagai Hakimhakim Anggota, RENILDA BIDARI, S.H.

MH(HAKIM ADHOC TIPIKOR)Panitera PenggantiRENILDA BIDARL, SH.,142

Pengadilan Negeri Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d11 November 2016 ; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 November 2016 s/d 10Januari 2017 ;IV.

Pengadilan Tinggi Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017 ; Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017 ; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27 ayat (2)KUHAP sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d 24 April 2017 ;=== Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum: Herry F.F.

Kemudian terhadap Memori Banding tersebutPenasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KupangKelas IA pada tanggal 8 Maret 2017 ;eee Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikanPutusan

Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara TipikorNomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitanyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5653/HK.07/4/2021, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanKontra Memori Banding tanggal 7 April 2021, selanjutnya

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitan yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya , tanggal 12 April 2021 NomorW.14.U.1/5797/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum bahwa berkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umumdalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksaberkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera MudaTipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, tanggal 12 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5795/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugaskejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggangwaktu sebagaimana ditetapbkan Undangundang diberi kesempatanuntuk memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut diKepaniteraan

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengantanggal 13 Juni 2015 ;Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengantanggal 26 Juni 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengantanggal 25 Agustus 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 184/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI, sejaktanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 septemberPerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : 220/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 270/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI

, sejaktanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember13.14.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 290/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI,sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 JanuariPermohonan Perpanjangan Penahanan kepada Bapak Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor : W10.U/5902/HK.0O7.XII.2015, tertanggal 17Desember 2015, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 FebruariPengadilan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakartamasing masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI., tertanggal 14Desember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini padaHalaman 75 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKItingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi olehpara Hakim Anggota

adanya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih atau setidaktidaknya sebesar Rp. 1.502.300.000, (satu milyar lima ratus dua juta tigaratus ribu rupiah).on= Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

terungkapdipersidangan, maka majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang sangatterkait dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, yaitu denganmempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tipikor

perbuatan terdakwa dapatlah dipandang sebagaisatu perbuatan yang berlanjut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) ke1 KUHP, makaancaman pidana pokok kepada terdakwa diterapkan yang memuat ancamanpidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memilih untuk tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal 193 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

yang hanya bisa dihubungkan secaraalternatif atau kumulatif tidak mungkin berada dalam hubungan subsidiaritas.Bahwa benar, didalam Pasal 12 huruf dan huruf b UU Tipikor, yang didalamnyamemiliki unsur dalam jabatan .

Meskipun pelimpahan perkaranya kePengadilan Tipikor tidak harus bersamasama. Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.

Maka ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor tidak memenuhi unsurunsurnya untuk dapat didakwakan kepada Terdakwa.PertanyaanDengan cara apakah Terdakwa melakukan pemaksaan dengan Pemohonperijinan atau dengan saksi Fikri Salim?

Sehingga jikapelakunya tunggal (hanya Terdakwa saja maka penerapan Pasal 55 KUHPjustru membuat Pasal 11 UU Tipikor menjadi tidak terobukti. Di dalam kasusini yang ditetapbkan sebagai Terdakwa hanya si Penerima sedangkanPemberi tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Hal ini selain melanggar kodratPasal 11 UU Tipikor juga membuat Pasal 55 ayat (1) tidak terbukti karenapertanggungjawaban pidananya bisa dimintai juga kepada orang lain.

Pasal 12 huruf b Undangundang Tipikor pemberian itu dilakukan setelah si pejabat melakukan sesuatu.Kalau Pasal 12 huruf a Undangundang Tipikor sebelum si pejabat melakukansesuatu. Di dalam beberapa kejadian itu dikualifikasi sebagai percobaanpenyuapan. Jadi kalau dalam percobaan penyuapan yang mencoba menyuapsaja yang bisa dipidana, yang menerima tidak bisa di pidana.

PUTUSANNomor 63/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama : ALIRMAN TAMBUSAI ALIAS ALIR BIN AMATJAHAYOTempat lahir : Balam Sempurna (Rohil)Tanggal Lahir : 31 tahun /28 April 1985Jenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.