Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan

danMengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup.Bahwa selain kewajiban tersebut diatas, Kepala desa juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati /Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BadanPermusyawaratan Desa serta menginformasikan laporan penyelenggaraanpemerintahan desa kepada masyarakat.Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :menjadi pengurus partai

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :g.h.menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :Menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f.

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini

Sri Lindawati)yang sering pergipergi meninggalkan Terdakwa ke Sinatar dansibuk dengan kegiatannya sebagai bendahara di partai golkar kotaPariaman.Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Alvi NoraHal 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 23K/PM 103/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangAnalia Khaidir, Terdakwa telah dikaruniai seorang anakperempuan.12. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagidengan Sdri.

Sri Lindawati) yang sering pergimeninggalkan Terdakwa ke Siantar dan sibuk dengan kegiatanorganisasi sebagai pengurus partai golkar, sehingga Terdakwamerasa tidak diperhatikan oleh Sdri. Sri Lindawati.3. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri. Elvi Nora Analia Khaidirdan kembali menjalin hubungan suami istri dengan istri sahnyaSdri. Sri Lindawati, namun sampai saat ini diantara Terdakwadengan Sdri.

dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard/NO).Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final danmengikat sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 3 yangberbunyi :Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutuspembubaran partai

Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihanumum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengan gugatanyang diajukan Penggugat merupakan kewenangan MahkamahKonstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasil pemilihanumum..

Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum (pemilu).

Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27Pebruari 2001 yang menyatakan bahwaYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh PengadilanNegeri bukan hanya pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapatjuga diajukan oleh Pihak Tergugat Pemilik (Partai Verzet);PARA PELAWAN secara yuridis mempunyai kedudukan dan hak untukmengajukan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No: 2/Eks/2020/PN.Lmj;Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021

pembuat mie buatan RRC.maka karena Sita Eksekusi itu merupakan tindak lanjut dari Sita Jaminan,dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 510 K/Pdt/2000tanggal 27Pebruari 2001 yang berbunyi :Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN LmjYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri bukan hanyapihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai

:Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet)terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh Pengadilan Negeri bukan hanya pihak ketiga (DerdenVerzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai Verzet).b. Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Adminitrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yangberbuny!

dengan Penggugatdan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga,dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak adahubungan keluarga serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat IIIntervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa menurut ahli dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semua bentukorganisasi itu inprinsip harus berbadan hukum karena disitu ada prinsip,apakah dia dalam posisi persekutuan perdata badan hukum privatorganisasi masyarakat partai

politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus partai politik itu badan khusus yang adabadan

yang mengaturnya,dan tidak semua mesti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu diapunya beberapa organisasi anggotanya, bagaimana itu, diatur adaanggaran dasar begitu aturannya makanya ahli katakan jangan semua itubadan hukum yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karenaada undangundangnya sendiri, jangan kita menjadikan KementerianHalaman 73 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTHukum dan HAM itu administrasi semua pada hukum tidak boleh, partaipolitik karena undangundang partai

Dusun Majeti Daye dan yang Rp. 2.500.000,saksi terma untuk perolehan suara dari terdakwa di Dusun, tapi karenasuara tidak tercapai uang saksi kembalikan lagi kepada terdakwa ;adBahwa uang tersebut oleh istri terdakwa tidak diterma tapi uang itudikembalkan untuk ibadah kata istrinya ;Bahwa kwitansi itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernahterma uang melalui pengajuan proposal dan uang saksi terma langsungdari terdakwa dan saksi terma uang kaitannya dengan Pemilu;Bahwa terdakwa ada punya partai

untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yangmana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;eKemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD Lombok Barat untuk verifikasi dan kelengkapanadministrasi yang selanjutnya BUD (Bendahara Umum Daerah)mencairkan SP2D yang kemudian dana dapat dicairkan ; Dana bantuan sosial tersebut adalah Uang Negara yang dianggarkanuntuk kegiatankegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepadaKelompok / Anggota Masyarakat, Partai

(delapan milyar delapan puluh satu juta duaratus empat puluh rupiah );Dana sebesar itu diperuntukan untuk :Belanja bantuan social kemasyarakatan sebesar Rp. 24.806. 240.000, Belanja bantuan kepada organesasi profesi sebesar Rp. 2.600.000. 000, Belanja bantuan Partai Politik sebesar Rp. 675.000.000, danBelanja bagi hasil propinsi/kKabupaten/Kota dan pemerintah sebesarRp. 975.358.952,Bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut berpedoman kepada :e Undangundang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

merupakan kealpaanTerdakwa ;Bahwa ya, pertanggung jawaban Terdakwa bahwa uang tersebut semuaTerdakwa serahkan kepada masyarakat untuk pembangunan sarana Ibadahmereka dan ada surat pernyataan dari masyarakat ;Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda terma untuk penyerahan uangtersebut ;Bahwa Terdakwa mencatat, tapi tidak ada catatan khusus untuk itu ;Bahwa ada juga proposal yang diserahkan oleh Harry dan Terdakwa buatkannota ;Bahwa dana yang pernah diserahkan di lesehan iirilr yaitu dana untukpembinaan partai

dan itu pun atas dasar kesepakatan dari semua partai ;101Menimbang bahwa di persidangan telah diperlhatkan kepada saksisaksi,Terdakwa Lalu Hardiartha, SH., barang bukti berupa :1.

Putusan No.377/Pdt.G/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon konpensi tetap kepada semula dalil danposita dalam Permohonan cerainya;10.Bahwa Pemohon Konpensi menolak dalil dan bantahan daniTermohon Konpensi dalam jawaban Konpensi angka 10,memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukanTermohon Konpensi di kominitas, organisasi dan partai politikakan tapi bukan berati Pemohon Konpensi menyetujuikegiatanya tersebut, oleh karena faktanya Termohon Konpensitelah mencedrai atas kesibukannya diluar rumah dimanaTermohon

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohonhalaman 4 dan 5 poin 10 sebagai berikut:....memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukan TermohonKonpensi di komunitas, organisasi, dan partai politik akan tapi bukanberarti Pemohon Konpensi menyetujul kegiatannya tersebut, olehkarena faktanya Termohon Konpensi telah mencederai ataskesibukannya diluar rumah dimana Termohon Konpensi telahmelakukan perselingkuhan dengan PIL sehingga Pemohon Konpensisudah menduga kesibukannya diluar rumah

RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) baikdalam kedudukan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo yangmempunyai hak keuangan dan administrasi, hak dan kewenangan ataspenentuan anggaran, penetapan anggaran serta pengawasan atas pelaksanaanAPBD sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UndangUndang Nomor 4Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalamkewenangan dan jabatannya selaku anggota fraksifraksi partai

pertimbanganpertimbangan antara lainsebagai berikut:Bahwa para Terdakwa sebagai Anggota DPRD berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jambi telah diangkat selakuanggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 20002004.Bahwa para Terdakwa berasal dari fraksifraksi, selain jadianggota Dewan para Terdakwa juga anggota PanitiaMusyawarah di DPRD Kabupaten Tebo, perihal yangberhubungan dengan tugas dan kewenangan paraTerdakwa sebagai Anggota DPRD.Perihal yang berhubungan dengan tugas yaitu menjabarkandan kebijakan partai

Bdg.10.oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah warisobjek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, KecamatanRegol Kota Bandung, sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yangbernama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) ;Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai Komonis Indonesia (PKI), almarhum SastramidjajaNeneng beserta keluarga dan anakanaknya, termasuk PENGGUGAT untuksementara pindah dan menetap sementara

sudah lewat waktu / Daluarsa (Premptoire exceptie)Bahwa daluwarsa tersebut dikenal dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata)sebagaimana Pasal 1963 jo, 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quosudah ditempati/dikuasai oleh pihakpihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana daliiPenggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik diIndonesia yaitu Gerakan Partai

Aljan bahwa ada Videomengenai saksi yang diunggah di Facebook;Bahwa Video yang dibagikan di Facebook maupun Youtube itu bisa diaksesoleh semua orang dan telah ditonton kurang lebih 400 orang;Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI Bahwa sepengetahuan saksi Aksi demo yang dilakukan oleh HMTI tidakmurni atas nama Keadilan melainkan ada orang dibelakangnya yangmembiayai Aksi tersebut; Bahwa saksi merasa di permalukan dibanyak orang karena saksidilaporkan di Partai Gerindara

Deny Zainalmerupakan rekan Satu Partai di Gerindra dan posisi pemenang nomor urut2 (dua) setelah saksi pada saat Pencalegkan; Bahwa adapun motivasi dari Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwaMuh. Hajar demo adalah agar saksi dipenjara kemudian Deny Zainal naikmenggantikan posisi saksi sebagai Anggota DPRD Konawe; Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat sendiri Sdr. DenyZainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar untuk Demo;2. SaksiIMUH.

copy kwitansi pembayaran tanah ladang dariAHMAD kepada Penggugat I, alat bukti (T.15) berupa foto copy kwitansi pembayarantanah gempang dari AHMAD kepada Penggugat I, dikategorikan sebagai akta bawahtangan;Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktianakta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;Halaman 35 dari772 Putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Sub36Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empatunsur yakni pertama hatus bersifat partai

dinilai tidak memenuhi syarat materiil akta36bawah tangan, oleh karena itu alat bukti tersebut dinilai tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa alat bukti (T. 3) berupa foto copy sertifikat tanah Nomor :147/2002003 tanggal 18 September 2013 atas nama PENGGUGAT II, masuk dalamkategori akta otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya buktisempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harusmemenuhi syaratsyarat, yakni pertama bersifat partai

dikantor KONI Kabupaten TapanuliTengah tersebut sama sama digunakan dengan organisasi Aspekindodan Hanura.Bahwa setelah tidak benar Saksi ada terima uang Rp. 1.000.000, setiapbulan dari bulan januari s/d april 2012 yang Saksi terima hanya Rp.700.000, perbulan dari bulan januari 2012 s/d maret 2012, dan dalamdaftar tersebut bukan tanda tangan Saksi.Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai sekretariat Saksi hanya sendirinamun kalau banyak pekerjaan dibantu oleh HERNA MESTIKASIMATUPANG (bekerja sebagian partai

Saksi HERNA MESTIKA SIMATUPANG, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua ASPEKINDOTapanuli Tengah dan juga Ketua Partai Hanura Tapanuli Tengah dan jugaKetua KONI Tapanuli Tengah.Page 69Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn11Bahwa Saksi juga sempat bekerja di Partai Hanura Kabupaten TapanuliTengah dan juga merangkap di ASPEKINDO Tapanuli Tengah.

Terdakwa dijebak karena adalanya masalah politik dengan jabatan Terdakwaselaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Tapanuli tengah dan adanya selisihpaham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumyang demikian Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang berpendapat bahwadalam perkara ini yang paling bertanggungjawab adalah Mangala SitanggangPage 124Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/

Atas kejadiantersebut Terdakwa tidak dapat mempersalahkan orang lain apalagi dikaitkandengan masalah politik dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Partai Hanura danadanya selisih paham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebab menurutMajelis halhal tersebut merupakan pembelaan yang tidak beralasan karena tidakada kaitannya dengan penggunaan dana hibah danpertanggungjawabanpenggunaan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

BASYRAH LUBIS.S.H pada tahun 2009 terpilih sebagaiBupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dandiangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 78 Tahun 2009tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati PadangLawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas PropinsiSumatera Utara ;Bahwa jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas berakhirpada tanggal 20 April 2012 ;Page 112 of 164Putusan

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGAselaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawasmenemui TerdakwaBasyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNANmemperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangunpembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFLE;Bahwa pada bulan Oktober 2009BATARA TAMBUNAN selaku Direkturcabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selakuKetua

Partai Golkar Kab.

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemuiTerdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARATAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untukmembangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFILE;Page 127 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNANselaku

Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab.

kali, sehingga penggugat berniat untuk membangun, dansesuai Intruksi dari tergugat III jika penggugat mau membangun,tergugat Ill bersedia memberikan tambahan tanah penggugat, yangsemula hanya 6,5 M genapkan saja 8 (delapan) Meter, atas dasar itu,penggugat langsung membuat patok besi yang ditanam di tanah tersebut;Bahwa sekira bulan Juni 2008, orang tua penggugat (Tergugat III) berniatuntuk mencalonkan diri dalam pemilinan Bupati di Kabupaten Kerinci, dansangat membutuhkan dana untuk memperoleh partai

sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai

PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai

Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.