Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ASAHAN DAULAY vs. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
8235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenanya Penggugat berkepentinganuntuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yakni Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;3 Bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya objek sengketatersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :a Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian
Putus : 16-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Latif Kharie, SE, M.Si {T1}, Carolina Hahury {T2}. Dk
10352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp2.180.000,00untuk Pembelian ATK keperluan seharihari perkantoran pada SubBagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpafaktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp8.500.000,00untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaanpada Fakultas Ekonomi Unpatti.
    (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp5.750.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk PenyusunanModul Mata Kulia Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp2.500.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk KebutuhanAdministrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpaitti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp6.240.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan SubBagian
Register : 12-03-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3870
  • tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dankami ada menyediakan kamar kosong;Bahwa Ibu dan anak dititipbkan karena kedua belah pihak samasamaingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saatini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTDPPA;Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPAMataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganyadan menurut informasi dari subbagian
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — RADEN DODDY ARTIOSO GURDO, ; DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (DISPORA), BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA,
7248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum,Kepala Subbagian Hukum Pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Purwakarta beralamat di Jalan GandanegaraNomor 25, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Maret 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaTermohon
Register : 27-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 27/PDT/2017/PT GTO
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat I : Sadiq Alhasni, SH
Terbanding/Tergugat I : Janda Lulu Badjeber Alhasni
Terbanding/Tergugat II : Mazda Alhasni
Terbanding/Tergugat III : Samir Alhasni
Terbanding/Tergugat IV : Muzna Mashur
Terbanding/Tergugat V : PT Bank Internasional Indonesia BII Cabang Gorontalo
Terbanding/Tergugat VI : Gunawan Budiarto,SH
Terbanding/Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN KOTA GORONTALO
Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
Turut Terbanding/Penggugat II : Munir Alhasni
Turut Terbanding/Penggugat III : Faradiba Alhasni
Turut Terbanding/Penggugat IV : Jamal Alhasni
11875
  • Jakria KorompotDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Kepala Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Kepala Bagian Bantuan Hukum Il pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Hukum danInformasiKPKNL Gorontalo;Penanganan Perkara Tk. Il pada SubbagianKepala Seksi padaHukum II a;Penanganan Perkara Tk. V pada SubbagianHukum II a;Penanganan Perkara Tk.
Register : 29-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 008/G/2014/PTUN.Smg.
Tanggal 5 Juni 2014 — FITRI RAHAYU, S.Pd. Melawan WALIKOTA PEKALONGAN
11562
  • Subbagian Tata Usaha, Sandi danTelekomunikasi; Menimbang, bahwa dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf adan huruf b angka 4 point 4.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah KotaPekalongan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya suratsuratyang masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan akan melaluiproses melalui Sekretaris Daerah yang dikelola melalui Bagian Umum danKeuangan dicatat di Subbagian Tata Usaha pada buku Surat
Register : 01-07-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 08-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — -IR.HUSNI SURYA, MS, Cs lawan -KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
12449
  • PURBA, SH, Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian ;3. M. HERDY YOPPY, S.Sos, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Badan Litbang Pertanian ;4 Ir.
    ARTUTI, AM, MS, Kasubbag Tata Usaha BPTP Sumatera Barat ;5 ZARWISMAN, SE, MM, Kepala Subbagian Penertiban Aset, BiroKeuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal KementerianPertanian ;6 SOFYAN ARIFIN, SH, Staf Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian ;7 ANGGRAENI YUSTINA, SH, Staf Sekretariat Badan LitbangBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1740d/KP.340/1.12.3/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ; Telah membaca
Register : 24-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 94/B/2015/PT.TUN.MKS
Tanggal 29 September 2015 — A. Zainal Arifin Rauf sebagai PENGGUGAT Melawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai TERGUGAT 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
7143
  • Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; 14.RAHMI MAYASARI, SH.
Putus : 17-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — NIZWAN, SP., M.Si vs REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
4252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 489 K/TUN/2015Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap kelulusan Penggugatyang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi sebagai calon KepalaBagian (Pejabat Struktural Eselon Ill) di Lingkungan UniversitasBengkulu berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor10808/H30/KP/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Hasil SeleksiCalon Karo, Kabag. dan Kasubbag;Karier Penggugat sebagai PNS (tenaga kependidikan) terancamterjegal/terhenti sebatas Eselon IV (sekarang sebagai Kepala SubBagian
Register : 04-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — HJ. JACOBUS JEMMY TJIA, S.SOS VS I. GUBERNUR SULAWESI UTARA., II. HERMAN KEMBUAN, SE.AK;
1814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSetda Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukanHalaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2013di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17Agustus Nomor 69, Kota Manado;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/94/2012, Tanggal02 April 2012;Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat;I!
Register : 30-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
NANI KURNIASIH Binti MUHAYAR
Tergugat:
1.H. ABDUL SALAM B. H. UDJEN
2.K.H. USMAN
3.MARTA Bin TOAT
4.KEPALA KELURAHAN PAKAN SARI
13056
  • Pelaksana SubBagian Litigasi Pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerahkabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 NopemberForm02/SOP/06.3/20182018.Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telahhadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaiankepada para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA no. 1/2016tentang Mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar Resmi diPengadilan Negeri Cibinong bernama BEN RONALD P SITUMORANGS.H.M.H.
Putus : 03-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 3 Juli 2012 — JPU; EDDY SOETIYONO, S.H.
6846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 868 K/Pid.Sus/2012g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggungjawabnya;h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
    perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaramewakili pbemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;h) Subbagian
    Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Bahwa sesuai tugas serta fungsinya tersebut seharusnya terdakwa EDDYSOETIYONO, SH. : Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakanhukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjaditanggung jawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundangundangan dan
Putus : 04-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 September 2015 — Drs. BUDIONO IKSAN, DK
7656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Jalan Panglima Sudirman98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan
    Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Jalan PanglimaSudirman 98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum
Register : 21-06-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — MAHRITA BUMBUN, SE vs BUPATI KAB. KAPUAS;
4544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kapuas;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 296 K/TUN/20123. SUWIGNYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana Bagian Bantuan MHukumSekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;4.
Register : 11-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 28 Juni 2016 — PT. Mangkubuana Hutama Jaya vs Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap I Tahun 2015
6418
  • ., Jabatan : Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;. Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian NonLitigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat;77. Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub BagianHAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Balat ; nnn nn nnn nnn nena nn nn =. Firman N. Alamsyah, SH., MH., Jabatan : Pelaksana padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa.
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2018
48076219
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.
Register : 03-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — YAYASAN TRANSPARANSI SUMBER DAYA EKSTRAKTIF, DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
137102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;9. Rahmat Fitriyadi, S.H., Analis Permasalahan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral;10. Jaya Kusuma Wardana, S.H., Analis Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;11. Muhammad Haris Budi A., S.H., Analis Perundangundangan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral12.
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
9660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;Sugianto Theresia Ida Purwanti lrianingsih, SH.,M.H., Jabatan KepalaSeksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Ill Kanwil DJP JakartaSelatan ;.
    Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU490/PJ/2013,tanggal 18 Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.
Register : 04-02-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
1.Tulis Ginting
2.Arifin Edi Ginting
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4034
  • ., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J. Salmon Manurung, S.H., Pelaksana padaSub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga padaKantor Wilayah DJP Sumatera Utara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27Februari 2019 sebagai Turut Tergugat 1;6.
    Saragih, Penanganan Perkara padaBiro Advokasi Kementerian Keuangan;(13) Sere Tiorida Siahaan, S.H., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J.
Register : 20-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/LH/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
463163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur;4.
    ., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi KalimantanTimur, berdasarkan Nota Dinas Nomor 180/01/HK/I/2017tanggal 9 Januari 2017;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017PT.