.198810092015021002 selaku Penggugat untuk diperiksa dan dimintaketerangan sehubung dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yangditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman NasionalKayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengankewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mentri Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDsecara illegal serta pengelolahaan sarana prasarana, promosi,bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta keyasama dibidang pengelolaan kawasan taman nasional.Dan sebagaimana datur kembali berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:Pasal 27Pasal 28: Subbagian

;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor4. Nama : Adigana Pranindito, S.H,.M.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukumdan HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor5. Nama : Muhammad Rois, S.H.;Jabatan : Staf pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor6.

(Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp2.180.000,00untuk Pembelian ATK keperluan seharihari perkantoran pada SubBagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpafaktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp8.500.000,00untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaanpada Fakultas Ekonomi Unpatti.

(satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp5.750.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk PenyusunanModul Mata Kulia Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp2.500.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk KebutuhanAdministrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpaitti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp6.240.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan SubBagian

Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; 14.RAHMI MAYASARI, SH.

tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dankami ada menyediakan kamar kosong;Bahwa Ibu dan anak dititipbkan karena kedua belah pihak samasamaingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saatini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTDPPA;Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPAMataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganyadan menurut informasi dari subbagian

Jakria KorompotDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Kepala Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Kepala Bagian Bantuan Hukum Il pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Hukum danInformasiKPKNL Gorontalo;Penanganan Perkara Tk. Il pada SubbagianKepala Seksi padaHukum II a;Penanganan Perkara Tk. V pada SubbagianHukum II a;Penanganan Perkara Tk.

., dan kawankawan, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum,Kepala Subbagian Hukum Pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Purwakarta beralamat di Jalan GandanegaraNomor 25, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Maret 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaTermohon

,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kapuas;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 296 K/TUN/20123. SUWIGNYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana Bagian Bantuan MHukumSekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;4.

., Jabatan : Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;. Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian NonLitigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat;77. Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub BagianHAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Balat ; nnn nn nnn nnn nena nn nn =. Firman N. Alamsyah, SH., MH., Jabatan : Pelaksana padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa.

Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Jalan Panglima Sudirman98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan

Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Jalan PanglimaSudirman 98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum

Nomor 868 K/Pid.Sus/2012g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggungjawabnya;h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaramewakili pbemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;h) Subbagian

Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Bahwa sesuai tugas serta fungsinya tersebut seharusnya terdakwa EDDYSOETIYONO, SH. : Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakanhukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjaditanggung jawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundangundangan dan

., pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSetda Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukanHalaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2013di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17Agustus Nomor 69, Kota Manado;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/94/2012, Tanggal02 April 2012;Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat;I!

Putusan Nomor 489 K/TUN/2015Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap kelulusan Penggugatyang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi sebagai calon KepalaBagian (Pejabat Struktural Eselon Ill) di Lingkungan UniversitasBengkulu berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor10808/H30/KP/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Hasil SeleksiCalon Karo, Kabag. dan Kasubbag;Karier Penggugat sebagai PNS (tenaga kependidikan) terancamterjegal/terhenti sebatas Eselon IV (sekarang sebagai Kepala SubBagian

., Jabatan Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;Sugianto Theresia Ida Purwanti Irianingsih, SH.,M.H.

Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;Akhmad Reiza Herbowo, SE., Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 4042, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU490/PJ/2013, tanggal 18 Maret 2013;Halaman 2 dari 49 halaman.

MUHAMMAD RIZKI, SH.MH ( Kepala SubBagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum Pemerintah Provinsi JawaTIMUT ) j7. CHOLIK HIDAYAT, SH, M.PSDM ( Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ) ;8. PURWATI UTAMI, S.Sos. M.Si ( Kepala SeksiSyarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas TenagaPutusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 2 dari 75 HalamanKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa9.

Kepala Subbagian Bidang Bina Marga dan PIW,Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR,5. Deny Risnardi Setiawan, SH. Kepala Subbagian Advokasi Hukum, BagianHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, 6. GDArya Mahendra Putra,ST., MT., Kepala Sub Bagian Pengamanan Barang MilikNegara, Bagian Pengelolaan barang Milik Negara, Setditjen Bina Marga,Kementerian PUPR, alamat masingmasing jalan Pattimura No. 20 KebayoranBaru Jakarta Selatan, 7.

Kepala Subbagian Tata UsahaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional Banda Aceh, alamat JIn. Jenderal SudirmanHalaman 2 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNANo. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita, SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamatjln.

., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 0202 nen neeVITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 2202 nn ene n renee nen nn ene n nn nnenensHalaman 2 dari 81, Put. Perkara No. : 192/G/2018/PTUN.SBY8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 9.

., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berlamat di JalanTaman Surya No.1 Surabaya ; Selanjutnya disebut SeDagal ............cccccceeeesese eee es TERGUGAT ;PT.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.

PURBA, SH, Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian ;3. M. HERDY YOPPY, S.Sos, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Badan Litbang Pertanian ;4 Ir.

ARTUTI, AM, MS, Kasubbag Tata Usaha BPTP Sumatera Barat ;5 ZARWISMAN, SE, MM, Kepala Subbagian Penertiban Aset, BiroKeuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal KementerianPertanian ;6 SOFYAN ARIFIN, SH, Staf Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian ;7 ANGGRAENI YUSTINA, SH, Staf Sekretariat Badan LitbangBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1740d/KP.340/1.12.3/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ; Telah membaca

., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;Sugianto Theresia Ida Purwanti lrianingsih, SH.,M.H., Jabatan KepalaSeksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Ill Kanwil DJP JakartaSelatan ;.

Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU490/PJ/2013,tanggal 18 Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.