Ditemukan 2297 data
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
146 — 67
.198810092015021002 selaku Penggugat untuk diperiksa dan dimintaketerangan sehubung dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yangditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman NasionalKayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengankewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mentri Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian
Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDsecara illegal serta pengelolahaan sarana prasarana, promosi,bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta keyasama dibidang pengelolaan kawasan taman nasional.Dan sebagaimana datur kembali berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:Pasal 27Pasal 28: Subbagian
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
328 — 222
;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor4. Nama : Adigana Pranindito, S.H,.M.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukumdan HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor5. Nama : Muhammad Rois, S.H.;Jabatan : Staf pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;Kantor6.
112 — 41
PURBA, SH, Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian ;3. M. HERDY YOPPY, S.Sos, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Badan Litbang Pertanian ;4 Ir.
ARTUTI, AM, MS, Kasubbag Tata Usaha BPTP Sumatera Barat ;5 ZARWISMAN, SE, MM, Kepala Subbagian Penertiban Aset, BiroKeuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal KementerianPertanian ;6 SOFYAN ARIFIN, SH, Staf Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian ;7 ANGGRAENI YUSTINA, SH, Staf Sekretariat Badan LitbangBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1740d/KP.340/1.12.3/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ; Telah membaca
51 — 14
WalikotaBanjarmasin yang bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin Tahun 2010dengan Pagu anggaran sebagaimana Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan(RKA) sebesar Rp. 385.940.175, (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilanratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;Bahwa terdakwa MASTUTIE RAMBITAN, SH. selaku Sekretaris KPU KotaBanjarmasin sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU TA.2010 pada pokoknya memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : Mangelola dan menyusun rencana Subbagian
Umum; Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, suratmenyurat, dan ekpedisi; Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaannaskah dinas; Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing masing; Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; Mencatat dan menyusunsuratmasuk/keluar; Menyusun dan mengarsipkansuratmasuk/keluar; Menyusun dan mengarsipkan himpunanhimpunan naskah dinas; Menyusun dan mencatat himpunanhimpunan naskah dinas yang keluar;Putusan No. 26/Pid.Sus/Tipikor
Halaman 16 dari 73 halaman17 Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara; Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota; Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada SekretarisKPU Kota; Menyusun dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan olehSekretaris KPU Kota; Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; Menjalankan tugas lain yang diperintahkan
36 — 66
tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dankami ada menyediakan kamar kosong;Bahwa Ibu dan anak dititipbkan karena kedua belah pihak samasamaingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saatini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTDPPA;Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPAMataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganyadan menurut informasi dari subbagian
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum,Kepala Subbagian Hukum Pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Purwakarta beralamat di Jalan GandanegaraNomor 25, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Maret 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaTermohon
Terbanding/Tergugat I : Janda Lulu Badjeber Alhasni
Terbanding/Tergugat II : Mazda Alhasni
Terbanding/Tergugat III : Samir Alhasni
Terbanding/Tergugat IV : Muzna Mashur
Terbanding/Tergugat V : PT Bank Internasional Indonesia BII Cabang Gorontalo
Terbanding/Tergugat VI : Gunawan Budiarto,SH
Terbanding/Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN KOTA GORONTALO
Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
Turut Terbanding/Penggugat II : Munir Alhasni
Turut Terbanding/Penggugat III : Faradiba Alhasni
Turut Terbanding/Penggugat IV : Jamal Alhasni
102 — 54
Jakria KorompotDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Kepala Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Kepala Bagian Bantuan Hukum Il pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Hukum danInformasiKPKNL Gorontalo;Penanganan Perkara Tk. Il pada SubbagianKepala Seksi padaHukum II a;Penanganan Perkara Tk. V pada SubbagianHukum II a;Penanganan Perkara Tk.
42 — 40
., Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, BAGUS BAYUPRABOWO, SH., ARRIE HENDRAWAN M., SH. dan ERWINHARI NUGRAHA, SH. ketiganya Staf pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, kesemuanyaberalamat kantor di JI.
72 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 193 UUK, maka seharusnya suratkeberatan PT Omesfindoagung Sentracendekia diajukan kepadaPanitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan kepada Hakim Pengawas, dan diajukan melalui KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan SubBagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;c.
57 — 18
., Jabatan : Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;. Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian NonLitigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat;77. Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub BagianHAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Balat ; nnn nn nnn nnn nena nn nn =. Firman N. Alamsyah, SH., MH., Jabatan : Pelaksana padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa.
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kapuas;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 296 K/TUN/20123. SUWIGNYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana Bagian Bantuan MHukumSekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;4.
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
457 — 211
April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHalaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian
JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT APSAD, tanggal17 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/56/BKPPDtentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Batang Hari, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopidari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 10 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah,Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan KelompokJabatan Fungsional pada Sekretariat
Daerah KabupatenBatang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 11 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, KepalaBagian, Kepala Subbagian dan Kelompok JabatanFungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008(fotokopi dari fotokopi);Notolen Rapat, tanggal 17 November 2014 tentang rapatpembahasan sisa dana pemotongan 40 % hasil kebunkelapa sawit PT Asiatic Persada (fotokopi dari
89 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp2.180.000,00untuk Pembelian ATK keperluan seharihari perkantoran pada SubBagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpafaktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp8.500.000,00untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaanpada Fakultas Ekonomi Unpatti.
(satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp5.750.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk PenyusunanModul Mata Kulia Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp2.500.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk KebutuhanAdministrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpaitti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp6.240.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan SubBagian
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 868 K/Pid.Sus/2012g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggungjawabnya;h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaramewakili pbemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;h) Subbagian
Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Bahwa sesuai tugas serta fungsinya tersebut seharusnya terdakwa EDDYSOETIYONO, SH. : Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakanhukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjaditanggung jawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundangundangan dan
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Jalan Panglima Sudirman98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan
Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Jalan PanglimaSudirman 98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.
111 — 54
Subbagian Tata Usaha, Sandi danTelekomunikasi; Menimbang, bahwa dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf adan huruf b angka 4 point 4.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah KotaPekalongan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya suratsuratyang masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan akan melaluiproses melalui Sekretaris Daerah yang dikelola melalui Bagian Umum danKeuangan dicatat di Subbagian Tata Usaha pada buku Surat
66 — 28
Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; 14.RAHMI MAYASARI, SH.
NANI KURNIASIH Binti MUHAYAR
Tergugat:
1.H. ABDUL SALAM B. H. UDJEN
2.K.H. USMAN
3.MARTA Bin TOAT
4.KEPALA KELURAHAN PAKAN SARI
112 — 42
Pelaksana SubBagian Litigasi Pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerahkabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 NopemberForm02/SOP/06.3/20182018.Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telahhadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaiankepada para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA no. 1/2016tentang Mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar Resmi diPengadilan Negeri Cibinong bernama BEN RONALD P SITUMORANGS.H.M.H.
SYAFEYAH IMAM KODRAT BINTI MADDARIP
Tergugat:
LURAH JEMUR WONOSARI KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA
Intervensi:
1.PT. ROYAL PARAGON PROPERTY
1.YAYASAN KARYA LOKA
121 — 87
., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 0202 nen neeVITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 2202 nn ene n renee nen nn ene n nn nnenensHalaman 2 dari 81, Put. Perkara No. : 192/G/2018/PTUN.SBY8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 9.
., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berlamat di JalanTaman Surya No.1 Surabaya ; Selanjutnya disebut SeDagal ............cccccceeeesese eee es TERGUGAT ;PT.