,M.Hum.Panitera Pengganti,d.t.oNur Afifah, S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNAHalaman 13 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK

Bahwa atas dakwaan tersebut Pemohon Kasasi dan kawankawan dijatuhipidana penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kota Jambi dan kemudian Pemohon Kasasi dan kawankawanmengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaibagian dari keberatan Pemohon Kasasi dan kawankawan atas PutusanPengadilan Tipikor tersebut.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/20172.3.2.4.aus2.6.2.7.2.8.Bahwa atas adanya status terdakwa dari Pemohon Kasasi, DPD PartaiDemokrat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 1 April 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 15 April 2014 Nomor.42/PID.SUS.TPK/2014/PN.JKT.PST, sejaktanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; 5.

AGUS JAYA PUTRA,SH Para Advokat padaKantor Hukum BSA Law Office, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.88 A ,baik sendirisendiri maupun bersamasama, bertindak mewakili pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 April 2014 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor : 1000/leg/srt/2014 tanggal 02 Mei 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUS@t TErSEDUL 5 ona ome orn nnn rnin rnc omni nennne nnnnnenennnensennannensensansassTSlaR

TIPIKOR / 2013 / PT.MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan TingkatBanding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkapTempat tanggal LahirUmurJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan HENDRIK J.M.ORAPLEANPasso56 tahun/ 31 Maret 1955Laki lakiIndonesiaAsrama Polisi TantuiKristen

25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) yang disita dariTerdakwa dirampas untuk Negara ;7 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku pada hari RABU Tanggal 03April 2013. oleh SUTOYO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagaiHakim Ketua Majelis, NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum danDrs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTM= Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e = Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e =Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15012014 ;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;= Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, $.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K.

Pleburan Tengah No.3 A,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.

SALEH, dalam perkara ini ditahan oleh :1Penyidik : sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan 24 Pebruari 2015 denganstatus Tahanan Rumah Tahanan Negara ;Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan 05 April 2015 denganstatus Tahanan Rumah Tahanan Negara ;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Maret 2015 sampaidengan tanggal 22 Maret 2015 dengan status Tahanan Rumah Tahanan Negara;Putusan No. 48 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman dari 1274 Hakim Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Surabaya : sejak tanggal06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 dengan status Tahanan RumahTahanan Negara ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya : sejaktanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 dengan status TahananRumah Tahanan Negara ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1 : sejaktanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 dengan status TahananRumah Tahanan Negara ;7 Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke 2 : sejaktanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 dengan status TahananRumah Tahanan Negara ;Terdakwa MOH.

ARIF BUDI PRASETIJO, SH., MOHAMMAD FAISAL,SH dan SISWANTARA, SH, Para Advokat dan Legal Consultant ORGANISASIBANTUAN HUKUM TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR berkedudukan di Jalan BendulMerisi Selatan Gg. 9 No. 18 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret2015 yang telah di daftar pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28Maret 2015 ;Setelah membaca :1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaNo 48/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY, tanggal

SALEH untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah) ;Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya pada hari : SENIN, tanggal : 10 JULI 2015, oleh kamiMARATUA RAMBE, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, TAHSIN, SH., MH, danAHMAD, SH selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari : SENIN, tanggal :10 JULI 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh INTIANA HERNIWATI,

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palangkarayatanggal 30 Mei 2013 Nomor : 18I/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R sejak tanggal30 Mei 2013 s/d. 28 Juni 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 18I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013;6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 10PP I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PR sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26September 2013;7.

surat kuasa khusus tanggal 4Juni 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palangkaraya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 dibawah Nomor : 99/V1I/2013/SK/TIPIKOR/PN.PL.R;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berturutturut:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 30 Mei 2013 Nomor 15/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;3.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua dan HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh RUSPELIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh HENDRA, SH.

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021 (BB 7) ;sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei 2013dalam perkara atas nama Ir.

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPekanbaru No. 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.

No. 61 PK/Pid.Sus/2014182Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 29 Juli2013 atas nama Terdakwa Syarif Hidayat,Terdakwa II Adrian Ali dan Terdakwa Ill Drs.Roem Zein,M.Pdi dengan amar putusanpidana penjara masingmasing selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 1 (satu) bulan kurungan;.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.38/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 05Februari 2013 atas nama Terdakwa TaufanAndoso Yakin dengan amar putusan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empalt)tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 2 (dua) bulan kurungan;. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.34/Pid.Sus/PN.PBR tanggal 17 Desember 2012atas nama Muhammad Dunir dan M.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.019/Pid.B/Tipikor/2011/PN.JKT.PST. tanggal 16Hal. 183 dari 180 hal. Put.

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini;2.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PenasehatHukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuatdihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal O7 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor : 43/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.Hal 87 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGdan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Komplek Wengga Trikora Raya Blok RB270 Rt.41 Rw.03 Kelurahan GuntungManggis,Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.Agama > Islam;Pekerjaan : ASN ( Kepala Seksi Pemerintanan PadaKelurahan Mentaos, Kec.Banjarbaru utaraKota Banjarbaru;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masingmasing oleh:1.2.Penyidik : Tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengantanggal 03 Oktober 2018.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejaktanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018.Perpanjangan Penahanan yang Ke oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Desember2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;.Perpanjangan Penahanan yang Ke II oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 1/7

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp7.900, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari2019 Nomor : 04/Akta/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum padatanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 8 Februari 2019 NomorHalaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJMW15.U01/591/Pid/Tipikor/VI/2018 yang ditanda tangani oleh H. SATRIOPRAYITNO, S.H. M.H.

Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, SH, M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019,Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untukumum pada Hari Kamis, Tanggal 11 April

PUTUSANNomor : 14/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Tidana Korupsi pada PeradilanTingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmutr/Tgl LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanYUDEALBERT,STPalangkaraya37 Tahun /

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palangkarayatanggal 30 Mei 2013 Nomor : 17I/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R sejak tanggal30 Mei 2013 s/d. 28 Juni 2013;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 17II/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d. 27 Agustus 2013;.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 09PP I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PR sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26September 2013;.

2013 Nomor 14/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palangka Raya tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R mengenai hari sidang;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar dan membaca dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua dan HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh RUSPELIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh HENDRA, SH.

Arsip .sy Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA BINTIH. KURSANI.Tempat lahir : Balikpapan.Umur/tgl.lahir : 51 tahun /09 September 1962.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal JI.

OKTOBER 2013MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASINKetua ,Tembusan CHRISFAJAR SOSIAWAN.SH.MH.1 Terdakwa.2 Keluarga terdakwa3 Kepala Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin.4 Arsip.Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 Desember 2011Nomor :32/Pen.Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk mengadili perkara terdakwa H.YUSERAN FAHMI bin HELMY ;2. Pelimpahan Perkara ERWAN SUWARNA, SH,MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 22122011 Nomor B.2237/Q.3.11/Ft. 1/12/2011 atas perkara terdakwa Reg.Pid. No.32/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm ; 2 22222 n enn nn nnn nnn nnn nnn n=Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU.

Hakim Pengadilan Negeri BanjarmasinASTEA BIDARSARI, SH.MH.PENETAPAN No. 19/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Mei 2011 nomor02/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelismengadili perkara terdakwa NARYONO,SE bin KARTO DASI ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28092012 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara terdakwa MARYAM AGUSTINA,S,Psi.M.Kes binti ABDULKARIM(alm).2.Pelimpahan Perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasintertanggal 28092012 Nomor B03/Q.3.10/Ft.1/09/2012, atas perkaraterdakwa Reg.Pid. 918/ Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. ; Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981 ) ;MENETAPKAN1.

Penahanan hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Timggi DKI Jakarta sejaktanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHal 1 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT DKITinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengantanggal 23 Januari 2019;9. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MAHKAMAH AGUNGRI , tanggal 11 Januari 2019 No.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:Hal. 44 dari 53 hal. Put.

Nomor 1694 K/PID.SUS/2014pencairan dana sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) darirekening Nomor 33214059 atas nama Kelompok Tani Nailaka.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Acher La Betoterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangdidakwakan dalam

TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 30Juli 2013;Hal. 48 dari 53 hal. Put.

,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, danHal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 1694 K/PID.SUS/2014diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.Ttd.M.S.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenKepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (Satu) lembar slip tanda bukti setoran Bank BRI tanggal 17Nopember 2016 ke Rekening Nomor 216301000345301 atas namaBendahara Penerimaan Kejaksaan dengan penyetor Ade Chandradengan keterangan: Strn Bang Bukti Tipikor

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an.

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an. Ema Sabar, SP bersertasatu lembar mutasi rekening Giro periode 17 Januari 2015 s/d 28 Agustus2018; 1 (Satu) rangkap foto copy disposisi DPPKA Sanana beserta 1 (satu) lembar Halaman 40 dari 42 hal.

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI., tanggal 29 Mei 2019ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara inipada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2019, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh DWIANGGARAWATI

banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 12 Maret 2012 Nomor 24/Pid.Sus.K/2011/PNMdn, yangdimohonkan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/AKTA.PID.SUS.K/ 2012/PN.MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Simanjuntak ;2Bahwa Ir.Albert Marpaung, M.Si adalah sebagai Kepala Badan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKKD)Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Drs.Halomoan Simanjuntak adalah sebagaiKepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bahwa Nomor Perkara 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si dengan Majelis, JONNY SITOHANG, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis,s HMUHAMMAD NUR, S.H., M.H. dan DENNYISKANDAR, S.H., Hakim Ad Hok Tipikor

Hakim Ad Hok Tipikor, masingmasing sebagai anggota ;Bahwa persidangan kedua Terdakwa tersebut, dijadwal pada hari yang bersamaan dengan pemeriksaan Terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si terlebihdahulu, baru kemudian disusul dengan pemeriksaan Terdakwa Drs.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety SitiRochmat Setyawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd. ttd.Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

dan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini, sesuaidengan fakta hukum secabagaimana telah diuraikan di atas adalah unsuredengan menyalahgunakan kekuasaannya, karena unsur tersebut yangdigunakan oleh Terdakwa sebagai alat (instrument) didalam melakukan deliksebagaaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.Menimbang, bahwa mengenai' pengertian dari unsur denganmenyalahgunakan kekuasaannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf eHalaman 76dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgUU TIPIKOR

Dengan demikian, atas dasar doktrin ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang ataukekuasaan sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum, namun setiapperbuatan melawan hukum belum tentu merupakan perbuatan penyalahgunaankekuasaan atau wewenang.ts Menimbang, bahwa mengenai pengertian kata memaksa seseorangmengingat UndangUndang TIPIKOR tidak memberikan penjelasan tentangpengertian unsure tersebut, maka untuk mengartikan unsur tersebut Majelissependapat dengan

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuaidengan kehendaknya.Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksatersebut bukan fisiknya, tetapi kKehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut,perasaan tidak enak, dan lainnya.

Sesearang", dalam Pasal 12 e UU Tipikor, yang menjadiobyek perbuatanmemaksa tersebut bukan fsiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya).Didalamperbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arahyang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangandengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namunharusdipenuhinya.

(Adami Chazawi,Ibid. halaman 242)Bahwa dalam doktrin yang lainmengatakan bahwa yang dimaksud denganmemaksa seseorang dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatanyang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasatakut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendangmaupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidakakan disusulkan naik pangkatnya (R.

PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG PUTUSANNomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.1 Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa : Nama Lengkap : Drs. R. HIDAYAT MAKBUL, M.Si bin Alm. M.

Perpanjangan Penahanan Wakil KetuaPengadilan Negeri Tipikor Bandung sejaktanggal 18 September 2013 s.d 17 Oktober2013, jenis Penahanan Rutan ;4. Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 19 September 2013 s.d tanggal18 Oktober 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan TipikorBandung sejak tanggal 19 Oktober 2013 s.dtanggal 17 Desember 2013 ;6.

Perpanjangan Penahanan ke. dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 18 Desember 2013 s.d 16Januari 2014, jenis Penahanan Rutan ; Ts Perpanjangan Penahanan ke. 2 dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 17 Januari 2014 s.d 15 Februari2013, jenis Penahanan Rutan ; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KARNAEN, SH.MH& YOSEPH LUTURYALI, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DidiPrawirakusuma No.13.B.Kabupaten CianjurJawaBarat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.438/KP/SK/X/2013 dan No.439/KP/SK/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kls.1 Bandung tanggal 19 September 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ; Telah membaca Surat

Nomor : 293/KP/X/2013 tersebut, serta tanggapan/pendapatPenuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut, Majelis Hakim akan menentukansikap dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2013, yang amarnyasebagai berikut :MENGADILI:e Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung berwenang untuk mengadili tindakpidana korupsi ;e Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;e Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.PDS04/CINJ/08/2013, tanggal 29

/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa padatanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

tanahyang lainnya bermasalah mempunyai kedudukan sebagai orang perorangansebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.

Berhubung karena tidak adahasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh badan pemeriksaan keuangan yang mempunyai legalitas dan otoritaskewenangan maka Ketua Majelis akan memperhitungkan kerugian pemiliklahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa SAPLI; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo.

PERMA tentangUang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang penggantidijatunkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindakpidana korupsi; Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh hartakekayaan dari tindak pidana korupsi sehingga harus dirampas dandikembalikan kepada negara; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) huruf UU Tipikor, Terdakwa tidak dapat