Ditemukan 1142 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ckr Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
Bahwa jawaban/tanggapan Tergugat pada poin 7 mengakui sebagiankebenaran dalil gugatan pada poin 7 dengan alasan atau dalil kegagalandalam investasi dan merintis usaha yang menyebabkan menggeruskecukupan nafkah financial yang diberikan secara teratur setiap bulan daliltersebut tidaklan benar ketidak mampuan Tergugat dalam memberikannafkah bukan kegagalan investasi ataupun merintis usaha, tetapi banyak nyarumah tangga Tergugat atau istri Tergugat, sehingga haras mengorbankanrumah tangga Penggugat dan
Register : 28-07-2011 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 172/PHI/G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 24 Nopember 2011 — JAMILAH, DKK >< PT MAKALOT INDUSTRIAL INDONESIA
73 — 16
73 — 16
Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, tanpa keraguraguan sedikitpun, dapatdinyatakan gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang obscuur libel (tidakjelas /kabur) karena di dalam Surat Gugatan tersebut tidak ada kesuaian antara satudalil / pernyataan / keterangan dengan dalil / pernyataan / keterangan yang lain, dantidak ada kesesuaian antara Fundamentum petendi / posita dengan petitum, sehinggagugatan yang sedemikian itu haras dinyatakan tidak dapat diterima (lihat : Prof Dr.Sudikno
Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pdt/2013 Tanggal 3 Desember 2014 —
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2152 K/Pdt/2013dalam Konvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dk kepadaPara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat , Il dalam Konvensi tersebut,yang hingga sekarang ini tanggal 31 Agustus 2009 sudah berjalan selarna406 hari atau telah berjumlah sebesar 406 x Rp23.500.000,00 =Rp9.541.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh satu jutarupiah), yang haras dibayar seketika dan sekaligus tanpa kecuali;Bahwa, oleh karena tuntutan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat ,Il dalam Konvensi
Putus : 11-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby Tanggal 11 April 2011 — LIEM MEI LING Binti SUJARWO DEWANTARA
103 — 25
103 — 25
Padma terdakwa telah menggunakan 10 DOtersebut sebagai surat jalan dipergunakan oleh UD.MORODADIuntuk mengklaim kepada PT.Padma Tirta Wisesa pada bulanFebruari 2010 dan tanggal 26 Maret 2010, seharusnya untukklaim outlet bulan April 2010, dan yang menulis surat jalantersebut UD.Morodadi sendiri.Bahwa untuk penyerahan galon kosong kepada PT.Padma TirtaWisesa haras melalui beberapa tahapan, dan didalam suratjalan tersebut seharusnya tertulis nama yang menerima dariadmin distribusi PT.Padma Tirta Wisesa
Register : 12-03-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 25/PDT.G/2014/PN.YK Tanggal 5 Nopember 2014 — 1.NY.BIRRIF âÂÂANAH
2.MUHAMMAD EDI NURKHOLIS
3.NY.ACHDANI RIJADIWATI HELMY
4.JUNAIDI HUSAIN
5.NY.FATHIYAH
6.GHS.CHOZANAH
7.MUHAMMAD HAMRON DESTUARI
8.NY.ITA YULISTYANI,S.H
9.NOTARIS-PPAT BIMO SENO SANJAYA,S.HMUHAMAD ISTAFID ARIEF
melawan
79 — 24
79 — 24
Tergugat VIII sebesarRp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah).Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Pihak Penggugatberjanji untuk memberikan keuntungan antara lain: 1 (Satu) unit Ruko No.2 dari barat atauKavling Nomor 2 Uang senilai Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)Bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan apabilaPenggugat lalai dalam memberikan kewajibannya tersebut kepadaTergugat VIII, maka Penggugat bersedia untuk didenda sebesar2% setiap bulannya dari nilai kKewajiban yang haras
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PANASONIC LIGHTING INDONESIA
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara umum produsen mendapatkan instruksi mengenaijenis barang yang haras diproduksi, dalam iumlah kuantitas danHalaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 841 /B/PK/PJK/2014tingkat kualitas yang ditentukan. Perusahaan memilikipengambilankeputusan strategis yang minimal.
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/Pdt/2011 Tanggal 17 April 2012 — EMMANUEL DJABAH SOEKARNO, dkk vs DJUWARIYAH,dkk
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena Lurah dan Camat setempat dijabat oleh orang yangbergantiganti sehingga keterangan waris hanya dari pengakuan seseorang sajadan bukan berdasar pemeriksaan seperti yang biasanya dan lazim dilakukan olehPengadilan Agama jika beragama Islam Fakta kehaliwarisan dari Para Pelawan/kini Para Termohon Kasasi adalah penuh dengan rekayasa dan tidak benar yangmenyesatkan Kompilasi Hukum Islam; karena itu haras ditolak sebagai salahmenggunakan hukum dan karena dibenarkan oleh Judex Facti dan Judex
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2013 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — Drs. HENDRA GUNAWAN VS 1. HR SUNARYO, S.H, 2. ZAINUDIN AHMADI, S.H, 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN JAKARTA KOTA MADYA JAKARTA SELATAN
45 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
akibat dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIIsebenarnya kerugian tersebut tidak bisa dinilai, karena Penggugat sebagaipengusaha selain banyak kesempatan yang seharusnya bisa didapatkanjuga nama baik Penggugat kian hari kian terpuruk, kKemudian juga pikiranPenggugat menjadi tidak tenang, stress yang berkepanjangan, serta waktuyang telah banyak sekali dihabiskan untuk mengurus perkara ini, maka untukmenegakan hukum dan keadilan, kiranya Penggugat haras
Putus : 10-03-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 42/Pdt.G/2013PN.Idm. Tanggal 10 Maret 2014 — Asngad Bin Lastiman Bin Walimas Bin Marban
LAWAN
Asdutan, DKK
87 — 7
87 — 7
tetapi agargugatan menjadi tidak illusoir, maka jika dinilai dengan uang kerugian immateriilPenggugat adalah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah.Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat yangharas ditanggung oleh Para Tergugat sampai tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.200.000.000, ( enambelas milyard dua ratus juta rupiah), jumlah mana akan tentsbertambah Rp. 800.000.000, tiap tahunnya, jika Para tergugat membayar gantikerugian setelah tahun 2013, jumlah tersebut haras
Putus : 23-06-2017 — Upload : 13-08-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 32/ Pid. Sus/ 2016/ PN Pts Tanggal 23 Juni 2017 — YANTO ALS IAN BIN M.TAHAR (ALM)
59 — 46
59 — 46
Kedamin Hllir Kec.Putussibau Selatan,Kab.Kapuas Hulu atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Putussibau,dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain.beberapa perbuatan mempunyaihubungan yang sedemikian rupa sehingga haras dianggap sebagai satutindakan yang dilanjutkan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:Bermula ketika saksi
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
38 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Pasal 26 dalam laporan SPT Masa PPh Pasal 23/26HDST Masa Januari sampai Desember 2006;Bahwa dalam hal ini, pihak Pemeriksa mengakui kebenaran dasarpengenaan PPh Pasal 26 terkait dengan biaya Intercompany InterestExpense ini;Bahwa asumsi Pemeriksa bahwa pembayaran biaya bunga kepada Hldalam laporan SPM PPh pasal 23/26 merupakan dividen hanya berdasarkanasumsi karena HII bukan merupakan pemegang saham dari HDSL sehinggabertentangan dengan ketentuan bahwa pendapal dan kesimpulan PemeriksaPajak haras
Putus : 03-12-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2687 K/Pdt/2012 Tanggal 3 Desember 2014 — GUBERNUR BALI, DKK VS FEBY FAUZAN GINANJAR
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2009 tentang Pembentukan UnitLayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan PemerintahProvinsi Bali menyebutkan antara lain tugas Unit Layanan Pengadaan adalahmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaanbarang/jasa yang menjadi tugas ULP Pemerintah Provinsi Bali;Dari ketentuan Pasal 7a Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2009tersebut jelaslah dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Bali,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab karena dia yang haras
Register : 04-02-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 3 Juni 2015 — MARYANTO; LAWAN; PT. CIPTA MORTAR UTAMA;
104 — 79
104 — 79
bekerja yang rajin, iklas, dan menysukuri rezekiyang diperoleh lewat perusahan Tergugat.Dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10, 13 hanyalah opiniopini dan tidakdidukung dengan buktibukti yang kuat dan hanya ingin mengeserpersoalan pokok ke isu baru yang malah tidak relevan dan bertolakbelakang dengan dalil Penggugat sendiri pada angka 11,12, dalamgugatannya.Bahwa sudah menjadi asas yang berlaku umum dan lazim disetiapperusahaan, bahwa setiap pekerja yang diterima di perusahaanmanapun maka pekerja haras
Terkait upah proses Penggugat telah mengerti makna dan esensibahwa upah proses hanya akan muncul apabila terjadi tindakanskorsing faktanya Tergugat tidak melakukan skorsing terhadap20x26.2/.~ 66~Penggugat sehingga membatalkan sendiri tuntutan provisiPenggugatDalil Penggugat pada angka 71, 77 perlu dibantah TEGAS denganalasan bahwa menurut hukum sebuah perjanjian dapat dinyatakan bataldemi hukum atau dapat dibatalkan tidak boleh dinyatakan secarasepihak akan tetapi haras diajtlkkan pembatalan melalui
Register : 05-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 76/Pid.B/2019/PN Lbo Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DANIK ROCHANIAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
1.MAHMUD ISHAK alias HOCEN
2.FEBRIYANTO LAWANI alias MELKI
3.ILHAM POLII alias ALDIN
29 — 19
DANIK ROCHANIAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
1.MAHMUD ISHAK alias HOCEN
2.FEBRIYANTO LAWANI alias MELKI
3.ILHAM POLII alias ALDIN
29 — 19
Eva Rahmawaty Haras, SH, 3. Rovan PanderwaisHalaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN LboHulima, SH, 4. Cindrawati Hasan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LembagaBantuan Hukum Limboto di Jalan A.A Wahab Kel. Hutuo Kec. Limboto,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/SK/2019/PN Lbo tanggal 10 April2019 ;Terdakwa Mahmud Ishak Alias Hocen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:1.
Putus : 31-05-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/Pdt/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — PT. BALI PECATU GRAHA vs. I WAYAN BENDI, dkk
79 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu para turut Tergugat Rekonvensi dan turut Tergugat IlRekonvensi haras tunduk terhadap putusan perkara ini;Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan bukti sertifikat hak atas tanahserta buktibukti akta autentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR, sudahselayaknya perkara ini diputus dengan putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;Berdasarkan dialildalil yang Penggugat ARekonvensi uraikan di atas,Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya
Putus : 05-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/PID/2011 Tanggal 5 Juli 2011 — IDA AYU MADE OKA / LELY dk
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula akta Notaris Gusti Made ErniSalihati, SH yang lainnya telah sejak semula dibantah dan diragukankebenarannya yang haras perlu dibuktikan secara perdata. Karena ituH. Sunardi tidak punya hak (on bevoeg) melapor ke polisi.Dari adanya fakta hukum tersebut di atas ternyata jual beli yangdilakukan oleh H.1. Sunardi hanya tipu daya kebohongan dan fiktif.B.
Register : 25-06-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 220/PDT/2018/PT MDN Tanggal 6 September 2018 — EMIL FAJRIAN SIANTURI VS BANK SYARIAH MANDIRI CAB. GAJAH MADA MEDAN, DKK
29 — 17
29 — 17
BalaiMandiri Prasarana ada di kantor Pusat, oleh karenanya gugatanPENGGUGAT mergadi kurang pihak dan kabur, untuk itu) sudahseharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 19T6,yangmenyatakan :"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimn karenaterdapatkesalahan formil mengenai pihak yang haras digugut, tetapi tidak digugut,sehingga gugatannya tidak semparna" ;Bahwa berdasarkan halhal
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara umum produsen mendapatkan instruksi mengenaijenis barang yang haras diproduksi, dalam iumlah kuantitas dantingkat kualitas yang ditentukan. Perusahaan memiliki pengambilankeputusan strategis yang minimal. Sehingga dalam hal ini TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalamkarakteristik dari perusahaan Contract Manufacturing;Dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antaraMatsushita Electric Industrial Co. Ltd Lighting Company denganPT.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt/2014 Tanggal 16 Juli 2014 — RETNO WIDAYANTI Binti MARYONO
VS
SUPINI Binti GAIMAN
100 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp250.000.000.00Jumlah 2.0.0.0... cc ceccecccccceessececessseeeceessseeeeensaes : Rp700.000.000,0019 Bahwa selanjutnya Tergugat wajib dihukum untuk2021membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai danseketika, baik kerugian materiil maupun immaterial yangkeseluruhannya adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuhratus juta rupiah);Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dari Penggugatkepada Tergugat tersebut, Jika temyata Tergugat tidakmembayar ganti rugi kepada Penggugat, maka nilai kerugianatau ganti rugi yang haras
Upload : 20-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/PDT.SUS/2010 PT. MEDIA INTERAKSI UTAMA; BUDI LAKSONO
59 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan obyeknya adalahperkara sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka gugatan a quotelah salah menerapkan obyek sengketa, karenanya gugatan a quo haruslahditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.GUGATAN A QUO CACAT ADMINISTRATIFBahwa syarat gugatan hubungan industrial haras memenuhi administratif,sebagaimana Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan Pengajuan Gugatan yangtidak dilampiri