Bank Jatim Tbk. dalam perkara pidana a quo, ternyata tidakmemenuhi rumusan delik sebagai kerugian negara sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi ;Bahwa andai kata Judex Facti mempertimbangkan dengan teliti terhadap faktafakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas; maka sesungguhnya putusandalam perkara ini akan menjadi lain; bahwa oleh karena Judex Facti telahmengesampingkan fakta hukum tersebut

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak danTerdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganHal. 145 dari 147 hal. Put.

299.400.000, (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus riburupiah) haruslah benarbenar disalurkan kepada mereka yang namanamanyadisebutkan dalam surat Permohonan Pendanaan LPD dengan nomor12/IPNS/IX/2013, tetapi Made Ridjasa selaku Pengawas tidak pernahmemberikan petunjuk apaapa kepada terdakwa selaku Kepala LPD Selatterkait penyaluran dana UEP yang benar ;weeccenae= Perbuatan Terdakwa NI LUH NATARIYANTINI, S.E dan MADERIDJASA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentangaspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntutumum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan denganDakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas yaitu:Primair : Perobuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) keLKUHP.Subsidiair: Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.

AHMAD SYARWANI BIN H.GAZALI selaku Sekertaris KSU Surya Sekawan tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :wannnnn== Bahwa mereka terdakwa .

pertanggungjawaban penggunaan danabantuan sosial tersebut kepada Dinas Koperasi Kabupaten Banjar yang akanditeruskan ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Selatan danselanjutnya diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana makaterlebin dahulu harus diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :Kesatu :Primair: Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : Pasal 3 Jo.

enam juta dua ratus lima puluh riburupiah)sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanakorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR2342/PWO06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014. n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaanKesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabiladakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

., M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut" sebagaimana sebagaimana diatur dandiancam dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr.

adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangseharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justrubertentangan dengan progam pemerintah dalam rangka pemberantasanTindak Pidana Korupsi;Halhal yang meringankan : Terdakwa masih muda usia; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, makabiaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHal. 113 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidanganmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

dakwaan selanjutnya, namun apabilaHal 84 dari 133 halaman, Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN Smg.dakwaan primair tidak terobukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaanberikutnya;Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum, pledoiPenasehat Hukum Terdakwa, serta replik dan duplik maka hal tersebut akanterjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsurunsur pasal yangdidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan primair, melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secaramelawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi;4.

ini dan dijadikan pula sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan.Menimbang bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa makaakan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukan olehterdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yangdidakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaansubsidaritas sebagai berikut :PRIMAIR : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secarasubsidaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan primairterbukti menurut hukum maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi danapabila dakwaan primair tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwadibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dibuktikandakwaaan subsidair.Menimbang bahwa dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No 31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. setiap orang2. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri endiriatau orang lain atau suatu korporasi3. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara4. baik sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan

Yk.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saksiMUJIMAN yang secara keseluruhan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negarasejumlah Rp. 917.568.150,00, (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluhdelapan ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa WAHYU HIDAYAT, SE diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Yk.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya,apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakankepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan dengan unsurunsur dari pasalpasal yangdidakwakan kepada terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunandakwaan alternatif sebagai berikut :KESATUKEDUAKETIGA melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat

Hari Sidang;Suratsurat lainnya dalam berkas perkara;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;Setelah mendengar SaksiSaksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barangbukti dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :1)2)3)4)5)Menyatakan terdakwa yakni terdakwa Hendrikus Pati Als Hendrik telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaanpertama primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrikus Pati Als Hendrik ataskesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan

Menyatakan Terdakwa Hendrikus Pati, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaanKesatu Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UU Nomor :1331 Tahun 1999 jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;3.

Menyatakan Terdakwa MUH.RUSDI LANTONG Bin LANTONG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa MUH.RUSDI LANTONG Bin LANTONG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Kustia sebagaimana diatur dandiancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasHal. 21 dari 113 hal. Put.

menerimamemori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh BaratDaya;Memori banding tanggal 17 November 2020 yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan upaya bandingdengan alasan sebagai berikut:Halaman 44Putusan Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNABahwa di dalam pertimbangannya (halaman 98, putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2020/PN.Bna)Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh mempertimbangkan Dakwaan Primair PenuntutUmum sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDS07/KANDA/12.2010 tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknyasebagai berikut1.Menyatakan terdakwa SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwaIl SITI ROSMAWATI tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana yang melakukan, atau = yang menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu' korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimanadiatur dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah danditambah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun = 2001Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 + KUHP Jo.

Undangundang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang padapokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yangsecara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Irfan Bin Dailami(Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam)Bulan dikurangi selama

) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa TengahNomor: S1351/PW 11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlahRp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribuseratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 23, Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

Kabupaten/Kota, Kecamatan, sekolah/madrasah, maupunmasyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkanHalaman 63 dari 80 Putusan Nomor 108/Pid.SusTP.K/2015/PN.Bdg.dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap orang2 Dengan cara melawan hukum3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi4Dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negaraMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Setiap orangMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka

Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PT PALMenimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana PenuntutUmum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkanputusan sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI terbukti secara sahttdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ANSELMUS DACHI TIDAK TERBUKTIsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KorupsiTurut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b,Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahmenjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyamenutut agar Terdakwa :1.Menyatakan terdakwa KABUL SANTOSA Bin WITO DIHARJO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair.Membebaskan terdakwa KABUL SANTOSA Bin WITO DIHARJO daridakwaan Kesatu Primair.Menyatakan terdakwa KABUL SANTOSA Bin WITO DIHARJO terbuktisecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

Sine, SE sesuai Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan PenyalahgunaanDana Bagian kepegawaian Yang Ditutupi Dari Anggaran Bagian keuanganSekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2007 Nomor :SR6739/PW24/5/2011 tanggal 07 September 2011sence nnnenne= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.