Ditemukan 11261 data
Pembanding/Penggugat II : H. LALU ABDUL DJABAR
Pembanding/Penggugat III : LALE TERADI
Pembanding/Penggugat IV : LALE SEKAR KEDATON
Pembanding/Penggugat V : H. LALU PARJA
Pembanding/Penggugat VI : H. LALU JELADRI
Pembanding/Penggugat VII : H. LALU ABD. KAHAR
Pembanding/Penggugat VIII : H. LALU TAUHID
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat III : LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE
Terbanding/Tergugat IV : PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA PT PPI PT ITDC
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
148 — 101
Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia(Pipil Garuda) tahun 1958 Nomor Pendaftaran Huruf C 2905Percil 443 kelas IV luas 6. 620 Ha tercatat atas nama MamikKertasin Dusun Karang Dalem.Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 1.a.2. Tanah yang terletak di Orong An Keliuh, Dusun Ebangah(dulu.
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
AKHMAD BADUI,S.E Bin DARUSSALAM
74 — 53
Menetapkan barang bukti berupa :
117 — 11
- Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
3.1 Sebidang tanah seluas 444M2, sesuai Sertifikat Hak Milik, No. 2409, atas nama Dani Yulianto, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Poros, Sebelah Selatan: Tanah Edi, Sebelah Timur: Tanah Pak Jam Babad, Sebelah Barat: rumah Pak Edi, terletak di Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
3.2 Sebidang tanah seluas 10m x 22,5m, pada Sertifikat Hak Milik, No. 620
FADLY SAFAA, SH.MH
Terdakwa:
1.MAGO, S.Sos Bin ABDUL HAMID
2.LA ROMBU, S.Si BIN ABDUL HAMID
122 — 0
Konawe selatan yang masing-masing telah di legalisir dan di sahkan pada tanggal 7 Februari 2017 ;
- 4 (empat) buah foto copy sertifikat yang telah dilegalisir yakni :
- Suaryana Sertifikat hak milik nomor 624 tanggal 29 Oktober 1999 atas nama pemegang hak MULIYATNYA
- Sertifikat hak milik nomor 620 tanggal 29 Oktober 1999 atas nama pemegang hak MULI
- Sertifikat hak milik nomor 370 tanggal 28 Maret 1994 atas nama pemegang hak YODIN TONGALU
- Sertifikat
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KKANKTPSabtu 21/4/2007 1,486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800LilinaAjangaleCani Minggu 22/4/2007 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000SirenrengUlaweng (Minggu 15/4/2007 931 379 17,502,800 3,600,500 /21,103,300CinnongPallawarukk/Sabtu 14/4/2007 420 199 7,896,000 1,890,500 = 9,786,500aJompie Minggu 15/4/2007 280 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie Selasa 17/4/2007 810 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaras Selasa 17/4/2007 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200engMulamenre Rabu 18/4/2007 620
No. 644 K/Pid.Sus/2013 Mulamenre Rabu 18/4/2007 620 303 11,656,000 )2,878,500 14,534,500Tea Musu Sabtu 21/4/2007 1,529 616 28,745,200 5,852,000 34,597,200Teamalala Rabu 18/4/2007 349 154 6,561,200 1,463,000 8,024,200Galung Rabu 18/4/2007 608 285 11,430,400 2,707,500 14,137,900Tadang Minggu 22/4/2007 637 287 11,975,600 2,726,500 14,702,100PalieTimusu Minggu 22/4/2007 = 725 305 13,630,000 2,897,500 16,527,500Cinnong Minggu 15/4/2007 675 280 12,690,000 2,660,000 15,350,000Manurunge Minggu 15/4/2007
41 — 23
Utomo.Bendel XVI:Surat Pernyataan Bersama no. 201N11/2007.Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 620/0176 tanggal 28 Februari 2008.Surat Pernyataan an.
33 — 22
menyatakan:Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 206/Pat/2018/PT MDNSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi.Perhatikan juga:Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.620
14 — 5
Reg.620/AD/639/G/18, sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannyatanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab.
Terbanding/Tergugat I : SAENAL Bin BOE
Terbanding/Tergugat II : MANSUR Bin PANGGIH
Terbanding/Tergugat III : FERRY SUGIANTO
Terbanding/Tergugat IV : IDANG Binti MASKUR
74 — 38
Pasal 620 KUHPerdata dan Pasal26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka hak atas TanahSHGB Nomor 00128/Kel.Damai Bahagia dan hak atas TanahSHGB Nomor 00129/Kel.Damai Bahagia tersebut telah sahmenjadi milik PEMBANDING, dan selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik
168 — 47
Bul. 620.Bahwa selanjutnya pula didasari tindakan Tergugat pada Objek Sengketatersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikanPara Penggugat selaku pemilik hak atas objek sengketa, maka wajar danberalasan hukum apabila didalam gugatan perkara juga Tergugatdihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul kemudiansebagaimana hukumnya;Berdasarkan seluruh uraian dan pemaparan dalam posita tersebutdiatas, maka para penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepadayang terhormat
1.ANDI BUANA PUTRA S.Pd
2.MUHAMMAD ALI
3.Drs. JUFRI
4.H. ISMAIL, S.Ag, MH.
5.IRAWATI, AMG.
6.JAMALUDDIN
7.NUR HASNAH
Tergugat:
ASDAR Alias A'DA Bin MUHAMMAD TAHIR
107 — 51
Pasal 1458 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jual belli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihakseketika setelan kedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentangkebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkanmaupun harganya belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndangHukum Perdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah,dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkuran dengan cara sepertiyang ditentukan dalam Pasal 620
AGARIPA MAULETI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR
111 — 34
dari bidang tanahseluas 5.237 M* kepada Katharina Malesay secara sahmenurut Pasal 1459 KUHPerdata, jo Pasal 616 KUHPPerdata, jo Pasal 620 KUHPerdata. ;Apabila sudah terjadi jual beli, maka akan terjadipengalihan hak milik dari Petrus Mauleti dan MarthaMauleti atas tanah seluas 4.325 M?* kepada KatharinaMalesay sesuai Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar PokokPokokAgraria, dan Peraturan Perundangundangan lainnyayang berlaku.
kepada Katharina Malesay secara sah menurut Pasal1459 KUHPerdata, jo Pasal 616 KUHP Perdata, joPasal 620 KUHPerdata. Apabila sudah terjadi jual beli, maka akan terjadipengalihan hak milik dari Petrus Mauleti dan MarthaMauleti atas tanah seluas 4.325 M? kepada KatharinaMalesay sesuai Pasal 26 Ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Peraturan Perundangundanganlainnya yang berlaku.
64 — 18
Menandatangani perjanjian/kontrak jika atas persetujuan penggunaanggaran.Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan SuratKeputusan Nomor : 620/204/DPUPE/2009 menetapkan Panitia PelaksanaPekerjaan dan Pengelola Kegiatan dengan susunan sebagai berikut :1. Drs. M. Bahrun Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan(ketua merangkap Asisten danpengawasan);2. Drs.
PT. ASIA BAHARU
Tergugat:
1.MAURER dan WRITZ GMBH dan CO. KG
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
891 — 393
Bahwa terhadap hal tersebutjuga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi, yaitu Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999 (Vide Bukti TT1), yangmenyatakan bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usahanegara dan obyek gugatan menyangkut wewenang pejabat tata usahanegara tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalahperadilan tata usaha negara.10.
Foto copy PutusanMahkamah Agung R.I., Reg.Nomor: 620 K/Pdt/1999, (diberi tanda TT2);3. Foto copy Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (diberi tandaTT3);4. Foto copy Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (diberi tandaTT4);5. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan SediaanFarmasi Dan Alat Kesehatan, (diberi tanda TT5);6.
29 — 10
0.00 12.00 470.00 802.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 473.00 802.00 Im/F10 1 TE(127111) 2117) 4130105) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 541.00 802.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 152.00 779.00 Tm/F10 1 TE(26) 1(25) 1(22) 3(27) 1(24) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 186.00 779.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 198.00 779.00 Tm/F10 1 TE(73) 22(115) 5(130105) 1(4) 620
(106) 2(111) 2(126) 6(130111) 2(121) 1(124) 2(105) 1(1304) 620(110) 2(115) 5(4) 620(56) 5(105) 1(120) 5(105) 1(122) 1(4) 620(61) 1(115) 5(122) 1(105) 1(124) 2(131) 1(126) 6(115) 5(4) 620(50) 1(111) 2(127105) 1(4) 620(50) 1(115) 5(126) 11(113) 2(105) 1(114) 1(105) 1(135131) 1(4) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 152.00 758.00 Tm/F10 1 TF(57) 48(111) 2(LO07105) 1(121) 1(105) 1(130105) 1(122) 1(4) 419(64) 16(131) 1(120) 5(105) 1(131) 1(4) 419(71) 1(130105) 1(126) 6(105) 1(4) 419(57)
0.00 0.00 12.00 399.00 714.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 403.00 714.00 Tm/F10 1 TE(27) 1(24) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 418.00 714.00 Tm/F10 1 TE(4) 28(14) TaRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 427.00 714.00 Tm/F10 1 TE(130115) 5113) 2105) 14) 28BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 488.00 714.00 Tm/F10 1 TE(15) 3(4) ToKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 497.00 714.00 Tm/F10 1 TE(106) 2131) 1130115) 5126) 620
(123106) 2(105) 1(130) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 473.00 Tm/F10 1 TE(4) 620116) 5111) 2122) 1115) 5(((((1274) 620(47) 2(105) 1(126) 11(122) 1(123124) 2(114) 1(111)(122)KTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 376.00 473.00 Tm/ELO 2 DE(4) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 387.00 473.00 Tm/F10 1 TE(23) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 391.00 473.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 402.00 473.00 Tm2
(14) TaETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 318.00 419.00 Tm/F10 1 TE(110) 2=261(((((((((4) 624(((((((( TJ))))(105) 1(112) 15(130105) 1(126) 6((4) 62053) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 375.00 419.00 Tm/F10 1 TE(15) 3(4) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 391.00 419.00 Tm/F10 1 TE(135105) 1(122) 1(113) 2(4) 620(110) 2(115) 5(113) 2(131) 1(122) 1(105) 1(117) 12(105) 1(122) 1(4) 620(131) 1(122) 1(130131) 1(117) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
ALEX SANDRI. AN Bin ALI EFFENDI
81 — 23
/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
- 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
- 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (ASLI)
- 1 (satu) bundel
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
- 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
- Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
AKHMAD ZULFIAN, S.T.
117 — 27
Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
Ir. TETAP SINULINGGA
173 — 55
Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
- 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
- 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. DEDY SUKANDA DE Bin OTONG SUKANDA Diwakili Oleh : MUFTI RAHMAN, SH.
84 — 7
sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp. 19.004.000,- (Sembilan belas juta empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terpidana tersebut;
Sedangkan:
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan pelayanan jasa konsultasi Nomor : 620
Aiptu Dwi Nugroho
Terdakwa:
Malikhah Binti Nasrun
14 — 2
100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3.1. 2 (dua) botol miras merk Anggur Kolesom cap orang tua isi 620