Ditemukan 973 data
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
87 — 41
Melalui Suratnya No.147/168/86/IV/UmTu/PDT tertanggal 1April 1986 yang ditujukan kepada BPKH Perbanasmenegaskan : Isi pengakuan hutang dengan kewajiban untukmembayar sejumlah uang tertentu secara pastic.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
Ir. S. DERINCEN HASUGIAN
186 — 41
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas + 4.186,64 Ha.
ADITYA DINDA RAHMANI, S.H.
Terdakwa:
BUDI SUSANTO bin SUNARYO
110 — 47
Yeyen Bintan Permata Nomor 018/ybp/viii/2021 Kepada Kepala Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (bpkh) Wilayah Xii Tanjung Pinang
52. 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis rea Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt.
43 — 16
RayaPangandaran ; Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai mandor Penerimaan kayu jati Al danA / Menerima kayu jati yang masuk dari hutan ke TPK, Kayunya dari hutanHutan BKPH Pangandaran dan BPKH Cijulang Kab.
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
349 — 205
DUTA SWAKARYA INDAH.Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi IMANUEL PAU ADU PenyidikDirektorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri bersamadengan petugas dari BPKH Wilayah XIX Riau melakukan pengamatan dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.
Pembanding/Tergugat III : Menteri PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktur Jendral DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI â TERBANGGI BESAR Cq.
79 — 0
Kepala BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG
Pembanding/Tergugat III : Menteri PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktur Jendral DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq.
72 — 161
Kabupaten Musi Rawaskhususnya Desa Lubuk Pauh, termasuk dalam kawasan HutanProduksi (HP) Benakat Semangus, berdasarkan Peta penunjukanKawasan Hutan Nomor:76/Kptsl/2001, tanggal 15 Maret 2001 olehMenteri Kehutanan RI yang kemudian dari Dinas Kehutanan digitasi(diproses) menjadi peta kerja di Dinas Kehutanan Kabupaten MusiHalaman 68 dari 153 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg16.Rawas dan telah dikoordinasikan untuk menyamakan peta kerjatersebut dengan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
FRANSISKUS HERIANTO, S.H.
106 — 10
57) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas + 4.186,64 Ha.
504 — 51
Ahli AGUNG HARYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon(BPKH) pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan sebelum sebelumnya Ahli belum pernah dimintai keterangan selaku Ahli dalambidang Pemantapan Kawasan Hutan dan untuk memberikan keteranganAhli dalam perkara ini, Ahli memiliki surat perintah tugas Nomor : ST.563 / BPKH.IX / PLA.I / 11 / 2019 tanggal 25 November 2019.
385 — 266
Hariadi, Kabid Dinas Perkebunan Provinsi Papua Baratbernama Harry, UPT BPKH, dan staf KPK bernama Darkono; Bahwa Pada saat itu perusahaan diminta mengklarifikasi atas 5(lima) poin temuan dari Tim Evaluasi sehingga perusahaan melakukanklarifikasi dan mengirim buktibuktinya kepada Tim Evaluasi Provinsi,dan pada waktu tidak ada saransaran dari Tim lEvaluasi untukmelakukan operasional oleh sebab itu perusahaan menyayangkanmengapa Tim Evaluasi Provinsi tidak memberitahukan apakah klarifikasidari perusahaan
76 — 35
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor091/07/Dishut2, tanggal 22 Januari 2018 dilakukanlah pengecekkan batasoleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, BPKH Wilayah VIll Denpasar, BPNKlungkung dan UPT.KPH Bali Selatan, serta dihadiri pula olen Penggugat,pemilik perikatan jual beli, termasuk Kuasa Penggugat guna memastikanbatasbatas tanah dimaksud (terlampir bukti Tl2).Berdasarkan hasil pengecekan lapangan , yang ditunjukkan langsung olehPenggugat Ketut Jantuk , pada titik : 13 Koordinat: X 330473
624 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gatot Pujo NUgroho ST sebagai GubernurSumatera Utara, sisa masa jabatan tahun 20082013:2 (dua) rangkap fotokopi dokumen sesuai aslinya yangdilegalisir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara BpkH. HASBAN RITONGA, SH berupa : SALINAN KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 62/P TAHUN 2013tanggal 21 Mei 2013, tentang : a. Pemberhentian denganHormat H. GATOT PUJO NUGROHO, ST.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
SERAGI
103 — 9
57) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas + 4.186,64 Ha.
97 — 12
atas nama kelompok Budimanyang berada di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawaskhususnya Desa Lubuk Pauh, termasuk dalam kawasan HutanProduksi (HP) Benakat Semangus, berdasarkan Peta penunjukanKawasan Hutan Nomor:76/Kptsl/2001, tanggal 15 Maret 2001 olehMenteri Kehutanan RI yang kemudian dari Dinas Kehutanan digitasi(diproses) menjadi peta kerja di Dinas Kehutanan Kabupaten MusiRawas dan telah dikoordinasikan untuk menyamakan peta kerjatersebut dengan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH
560 — 90
Agung Haryono yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon(BPKH) tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan sebelumsebelumnya ahlibelum pernah dimintai keterangan selaku Ahli dalam bidang PemantapanKawasan Hutan dan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara ini,ahli memiliki surat perintah tugas nomor : ST.563/BPKH.IX/PLA.I/1 1/2019tanggal 25 November 2019.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
HERKULANUS LIDIN
164 — 21
57) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas + 4.186,64 Ha.
Terbanding/Terdakwa : SERAGI
140 — 0
57) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas + 4.186,64 Ha.
104 — 34
Akrom, 2012 s.d 2014, BpkH. Karim, 2014 s.d Januari 2016 Saksi sendiri, serta yang menerima permohonanpengajuan kredit uang dari Terdakwa.3. Bahwa Prosedur pengajuan kredit uang yang instansi yang kolektif minimal 5(lima) orang, boleh kurang dengan pertimbangan tertentu, pendaftaran disampaikanke Customer Service untuk kemudian dicatat dan diserahkan kepada Kepala Unit,Kepala Unit melaksanakan pembagian tugas kepada Mantri.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
110 — 56
Saksi MADE YOGA PRIANAe Bahwa saksi selaku Staf Penyaji Data Pemolaan Kawasan Hutanpada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasarmemiliki tugas yaitu menyajikan dan menyiapkan data kegiatan orientasidan rekontruksi batas kawasan hutan. Terhadap tugas tersebut saksibertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan yangsekarang dijabat oleh GST. RAKA WISNU, SP.MP.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
ANTONIA BUNSU
113 — 24
57) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas + 4.186,64 Ha.