PUTUSANNO. 24/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehyang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ADMAN, SH.M.Si;Tempat lahir : Pidie;Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/ 07 Agustus 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Cot Rheng Kec.

PRINT490/N.1.12/Fd.2/09/2012 dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 13 September 2012 sampaidengan 02 Oktober 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tanggal 19 September 2012 No.24/Pen.Pid. Sus/2012/PNBNA, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012;Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2016,Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggaltanggal 26 Mei 2016, Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN. Yyk;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 30 Mei 20 Mei2016Nomor :10/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.

IsmailHasan terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, akan tetapi dalam Putusan Ketua Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan

Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan dalam penjelasan Pasal 2UndangUndang Tipikor adalah disebutkan yang dimaksud dengan*secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangUndangannamun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;2.

Dimana PemohonKasasi adalah satusatunya yang mencari, mencukupi, menghitung kiraakan nafkah mereka (tanggung jawab) dan tulang punggung keluagayang dulunya pernah diuji dengan musibah tsunami dan kini mencobamenapaki kehidupan dan bangkit kembali dengan usaha dan doa;Namun sebagai manusia biasa Pemohon Kasasi tersentak dan sedihakan sikap Penuntut Umum mengajukan banding atas putusanpengadilan tingkat pertama dan atas banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 10 Mei2015;4. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni2015; Halaman 1 dari 132 Putusan No. 54/Pid.SusT PK/2015/PN.KPG5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni2015;6.

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal27 Juli2015;7. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015;8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;9.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang seja tanggal20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;10. Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Desember 2015 ;11.

Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengantanggal 17 Januari 2016;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernamaNeil Aldrin E. Foeh. S.H.,M.H dan A Luis Balun, S.H beralamat di Kantor hukumNEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal11 Februari 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;Setelah membaca :1.

yangdidakwakan kepada terdakwa;Terkait dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan :Terdakwa dari awal pemeriksaan saksi tidak mengakui bukan diayang melakukannya tetapi ALDI, seharusnya Terdakwa yang aktifuntuk membuktikan kalau dia tidak bersalah ..... dst, adalahpertimbangan yang salah atau keliru dan tidak berdasar hukum.Dikatakan demikian oleh karena perkara a quo bukan perkara TindakHal 8 dari 15 hal No 449PID SUS/2019/PT MKSPidana Korupsi (TIPIKOR

Rp139.000,00JUMIAN 2.0... eee cee eee eeeeees Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 15 dari hal 15 Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT BNA

., yang dibuat pada tanggal O05 Januari 2016 oleh PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Kelas .A Banjarmasin;2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2015/PTBJM., tanggal 28 Desember 2015 sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum yang jelas dalam memberikan putusan dan hanyabegitu saja mengambil alin pertimbangan, seharusnya pertimbangan hukumdilakukan secara menyeluruh yang bersifat adil dan tidak memihak;3.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum oleh karena perbuatanTerdakwa dalam surat DakwaanSubsidiar Pasal 3 UndangUndang Tipikor adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamsurat Dakwaan Primair, tanpoa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan PA/PPK karena perbuatanmenyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga perbuatanmelawan hukum, justru oleh karena dengan perbuatan

melawan hukum berlakubagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diriTerdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamperkara a quo;.

Energy Spectrum;Pendidikan : S1;Terdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh:e Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Julie Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejaktanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal O1September 2012 ;e Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,sejak tanggal 02 September = sampai dengan 31 OktoberHal. dari 56 hal.

Salah dalam penerapan hukumnya;Materi pembuktian dalam persidangan tipikor ini tentunya tundukdengan kaidah dan asas asas hukum pidana dan acara pidana, dimanapembuktiannya dengan asas negative wettelijk untuk membuktikanHal. 40 dari 155 hal.

Ahmad Kirjauari pun diserahkan kepadaTerdakwa dengan mendapatkan porsi uang suap yang lebih besar;Tuntutan Pidana penjara selama tujuh sudah sangat proposional jikadilihat dengan rentang ancaman maksimal selama 20 tahun di masasekarang yang lagi semaraknya terungkap banyaknya angka statistikkejahatan korupsi dengan latar belakang politik;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiPekanbaru di Riau yang menjatuhkan pidana penjara yang semua diputusPengadilan Tipikor Pekanbaru selama

Namun dalam pertimbangannyaMajelis Hakim Judex Facti justru tidak mempertimbangkan fasilitas pinjampakai kendaraan ini sebagai pemberian dari Gubernur Annas Maamun dalampercepatan pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015;Bahwa sebagai akibat Judex Facti tidak menerapkan hukum makaMajelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak mendasarkan kepadafaktafakta sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas namaH. A.

Tipikor hal. 187 188Hal. 91 dari 155 hal.

Tipikor hal. 187 188Hal. 137 dari 155 hal.

Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Nopember 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga/PHI/Tipikor Kelas A Khusus Makassar Nomor 414/Pid.Sus /2018/KB tanggal 9 Nopember 2018Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Terdakwa ditahan sejak : Kejari Soppeng (Rrutan ) sejak tanggal 12 September 2018 s/d 01Oktober 2018 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum (RUTAN ) : sejak tanggal 02Oktober 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018; Penuntut

Umum LAPAS sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 06Nopember 2018 ; Hakim Pengadilan Tipikor ( Rutan ) sejak tanggal 01 November 2018 s/dtanggal 30 Nopember 2018; Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 01 Desembr 2018 s/d tanggal 29 Januari 2019 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2019 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal O01 Maret2019 s/d tanggal 30 Maret 2019;Pengadilan

Tipikor tersebut ;Telanh membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 28 Pebruari 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.

persidangan berlangsung ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu olehDra. HJ. PASIHA, MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,T T D T T D92932. DR. IBRAHIM PALINO, SH.M.H. 1. DANIEL PRATU, SH.M.H.T T D3.

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansipleidoi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetodingselaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatanPerbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,(sepuluh riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENEN,tanggal 9 Januari 2017, Oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH,MH selaku Ketua Majelis,JOHN DISTA, SH dan ERIZAL, SH. masingmasing Hakim Ad hoc Tipikor sebagaiAnggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua

Yogykarta ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pendidikan : SMA;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh :Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengantanggal 09 Oktober 2016 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober2016;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016

Ahmad Jazuli No.69 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 16Oktober 2016 di bawah register No. W.13.U1/394/Pid/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca :. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Gunungkidul : Nomor : B1559/0.4.11/Ft.1/09/2016 danSurat Dakwaan Nomor . Reg.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 30 September2016 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini ;3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 30 September2016 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN. Yyk tentang penetapan harisidang ;4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 9 Agustus 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 29 Mei 2012 Nomor 40/Pid.Sus/2011/PN.

Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenunitutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan

Bahwa sejak awal yaitu mulai dari proses penyidikan, oleh Penyidik KPK,kemudian penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang untuk Kedua Terdakwa yaitu Sumartono danAgung Purno Sarjono keduanya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatifdan berlapis yaitu:Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 8 PK/Pid.Sus/2014a.

Bahwa ternyata sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan (Judex Fact)baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dibuktikan adanya putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun telahdikuatkan pada putusan banding dibuktikan adanya putusan PengadilanTindak Pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu:a. Putusan No. 43/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo No 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. a.n. Terdakwa Agung Purno Sarjono;b.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Sumartono ternyata membatalkan putusanPengadilan Banding Putusan No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.tanggal 9 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanSemarang No 40/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. dan mengadili sendirisedang untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2017 K/Pid.Sus/2012tidak ada seperti tersebut;4.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umur/ tgl lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.ll, Kec.Pati,Kab.Pati

Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013s/d 9 September 2013 ( Rutan ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September2013 ;5.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19Desember 2013 (Pertama ) ;7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SHAdvokat berkantor : JI.Dr.

Smgtanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umumpada hari Selasa tanggal 19 Nopember

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 15 (lima belas) lembar kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006 Halaman 15 dari Halaman 15Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Bgl

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EF EN DI, S.HNIP. 196612261990031003halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2018/PN Bna

Husin.Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA