Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA NABIRE Perdata Agama
Register : 27-08-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PA NABIRE Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr
Tanggal 7 Januari 2014 — PEMOHON - TERMOHON
79 — 23
  • UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2)serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakandengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama yang pada pokoknya menegaskan bahwa Peradilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomisyariah, dan dalam penjelasan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-06-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA SELONG Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Sel
Tanggal 2 Juni 2014 — PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
120 — 108
  • Umi Adniah Alias Umi Denisecara peribadi belum ada penyerahan secara yuridis formal dalam bentuk Akta semisal akta ikrar wakaf dari pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni)sebagai pewakif dan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PondokPesantren Darunnahdlathain (YPH PPD) NW Pancor sebagai Nazir. Olehkarena itu. menurut hemat para Penggugat kedudukan dari hartapeninggalan pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) adalah murni tirkahdari pewaris (Hj.
    Dalam kontekDASSOLEN mungkin ya tetapi secara DASSAINnnya tidak demikian,karena bagaimana mungkin harta peninggalan Almarhumah Ummi 4.Adniyah seketika itu bisa menjadi Tanah/Harta Wakaf YPH PPD NWPancor.
    Padahal dari menjelang sakit beliau hingga meninggalnya tidakada satupun pernyataan ikrar wakaf secara yuridis formal/akta ikrar wakafkepada pejabat PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau hartapeninggalannya kepada YPH PPD NW (Yayasan Pendidikan HamzanwadiPondok Pesanteren Darunnahdlatain Nahdalatul Wathan) Pancor. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa BOEDEL (Harta Peninggalan)pewaris Ummy Hj.
    Bahwa dalil jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat point 8 dan 9 yangmenyatakan Tergugat Il menguasai tanah sengketa perkara aquoberdasarkan wasiat pewaris secara lisan, maka karena penguasaan tanahsengketa tidak berdasarkan penyerahan secara yuridis formil berupa aktahibah atau wakaf dari pewaris Umi Deni alias Hj.
    tersebut yang dibuat setelah duahari dari penyerahan Saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut;Bahwa Saksi mengetahui semua tanah milik Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah oleh Umi Hj.Adniah;Bahwa Saksi tahu kalau semua tanah Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah dari cerita Umi Hj.Adniah sendiri dan Saksiyang disuruh menjual tahuan dari semua tanah tersebut danuangnya Saksi serahkan kepada Umi Hj.Adniah sebagai bendaharaMadrasah pada saat itu;Bahwa Saksi tidak mengetahui suratsurat tanah wakaf
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 08-05-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pya
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
1.HAJI MUSTARIP
2.MUSTAKIM
Tergugat:
1.Haji Saharudin alias Misran
2.Haji Mansyur
3.Junaidi
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
29 — 5
  • menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut.Tanah yang disengketakan oleh para penggugat 1 dan 2 telah diserah terimakanmenjadi tanah wakaf
    Fotokopi Surat Pertanyaan Tanah Wakaf Reg no : 54/S/VII/2016 tanggal 01072016, diberi tanda (T.1 4);5. Fotokopi Turunan Asli Penetapan Waris Nomor 0844/PDT.G/2016/PA.PRAtanggal 20 Maret 2017, diberi tanda (T.1 5);6. Fotokopi Surat Penolakan panggilan Nomor 590/49/TNB/2014 tanggal 24Juli 2014 diberi tanda (T.1 6);7. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 9 Juli 1977, diberi tanda (T.1 7);8.
    pihak lain yang menyangkal kebenarannyaharuslah dapat membuktikan yang sebaliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.13 dan bukti surattertanda T.34 berupa Turunan Asli Putusan Perkara Pidana nomor186/PID.B/2015/PN.Pya tanggal 15 Desember 2015 atas nama MUSTAKIM danMUNAKIB, menerangkan bahwa Mustakim dan Munakim pernah dihukum karenamelakukan pengrusakan barang berupa pagar dan tanaman diatas tanahsengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T.14 berupa suratPernyataan Wakaf
Pengadilan PN Sibuhuan Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh
Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 51
  • Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;

    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;

    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;

    - Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;

    Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah

    Huristak Kab.Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran55; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran55; Sebelah
    Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN SbhSebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip denganukuran 55; Sebelah Selatan berbatas
    Wakaf dan Shadagah.dan pada ayat (2) berbunyi:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf aialah halhal yang diatur dalah atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku;Bahwa pada penjelasan ayat (2) pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama tersebut ada menjelaskan/ menyebutkansebanyak 22 (dua puluh dua) point permasalahan di bidang perkawinan yangtermasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya seperti yang diamksud
Pengadilan PN LAHAT Perdata Tanah
Putus : 19-04-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN LAHAT Nomor 03 / PDT.G / 2010 PN. LT
Tanggal 19 April 2010 — ISMAIL bin H. WASIP Melawan ROSIATI binti MARSUDI, USMAN
113 — 11
  • Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
    /Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
    Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
    ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ".
    terhadap tanah sengketatanoa bukti adanya alasan hak (recht title) dari pada penguasaan itubelumlah membuktikan bahwa yaitu bersangkutan adalah pemilik tanahtersebut".Secara Hukum kepemilikan atas sebidang tanah haruslah dibuktikan denganbukti Sertipikat sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yangmenyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah. wakaf
    UndangUndang No.5 Tahun 1960disebutkan "Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadisatu disebut sebagai Sertipikat adalah tanda bukti sempurna mempunyaikekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 1point 20 yang menyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam
    No. 165 K/TUN/2008VTergugat Il Intervensi atas "Tanah sengketa" adalah kuat dan sahsecara hukum sesuai dengan :Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 point 20disebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan" Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 182/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : ANSELMUS MITAN
Pembanding/Tergugat II : YOSELFUS FREDERIKUS
Pembanding/Tergugat III : CRISTINA BONAVENTURA
Pembanding/Tergugat IV : YULIUS MITAN
Pembanding/Tergugat V : KATARINA NONA ONCI
Pembanding/Tergugat VI : TERSIUS FREDERIKUS
Terbanding/Penggugat I : KASIMIRUS
Terbanding/Penggugat II : KATARINA KARTINI NEANG
Terbanding/Penggugat III : KRISTIANA VERIDIANA
116 — 61
  • KPGBerdasarkanpetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hakyang dialinkan, atauakta ikrar wakaf
    /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelumatau sejak mulai dilaksanakan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yangdiwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauSurat penunjukan atau pembelian kaveling tanahpengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Hibah
Putus : 14-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 K/AG/2012
Tanggal 14 Januari 2013 — H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI BIN ACHMAD TOHIR dk vs Dra. ANI HADI SETYOWATI ALIAS ANI INDRA SUDIBYO BINTI H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI dk
164 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakaf dan sadaqah;2. Melanggar Kompilasi Hukum Islam :Pasal 210 ayat (1)Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun, berakal sehatdan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan duaorang saksi untuk dimiliki;Pasal 212Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepadaanaknya;3.
    Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanyaberwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islammengenai:e Perkawinan;e Kewarisan (meliputi wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkanHukum Islam);e Wakaf dan Shadagah;Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No.5 tahun 1986 tentang PeradilanTUN , kKewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketaTata Usaha Negara;.
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 20-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Plh
Tanggal 13 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 15
  • peristiwa tersebut,sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dandijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafilyah berpendapat bahve ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 18
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 25-05-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 144/Pdt.P/2011/PA Lbs
Tanggal 28 Juni 2011 —
19 — 2
  • perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 452/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Albay cis te Aol dalgdll 5905 agltly Gey Ab Ua) iedAN sll y Ysll Gially Co gally Ad puere y Cid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 452/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 26-05-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 215/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 22 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
15 — 2
  • ) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 421/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glaal) Albay cis te Aol Salgdill 5985 agltly Gyo y Ab Ua) iedAQ sll y Vigl) Giallg Cagally 4d pucne g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2015 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Tanggal 27 Januari 2015 — Pemohon dan Termohon
15 — 1
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 06-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangberbuny/i:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-12-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Ktbm
Tanggal 19 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
51 — 6
  • Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 508/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 2
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal alballs cist) ple Aste dated) j gat ag bal y cya g ALLiod) sindAN ally Voll Gall y Cr palhg Ad pucan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 24-01-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 11 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
21 — 5

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 13-05-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Mei 2014 — SUTARMADJI vs SRI RAHAYU, Dkk
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakaf, f Zakat,g. Infag, h. Sodaqoh dan i. Ekonimi Syariah;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2424 K/Pdt/2013Bahwa inilah yang di maksud Kompetensi Absolut yaitu : berdasarkan sistimpembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengankewenangan absolut lingkungan Peradilan.