perjanjian ataukesepakatan secara lisan antara Tergugat , Il, Ill, IV, V dan VI sesuai yangtelah dituangkan dalam Akta Notaris yang dibuat oleh turut Tergugat , Il danII ;Bahwa ternyata dan terbukti setelah kami cek di Bank Mandiri Gorontalo,bahwa dari SHMSHM Penggugat sampai dengan Penggugat XII telahdiperpanjang peminjaman oleh Tergugat I, Il melalui Tergugat Ill, IV dan V, VIkepada Tergugat VII tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan kami Penggugat sampai dengan Penggugat XII, sebab sesuai ketentuan perbankkan

menggunakan seluruh hutang sejumlah tersebut di atas,sedangkan Penggugat sampai dengan Penggugat XII hanya menikmatiinsentif atau jasa setiap orang rata ada yang diberikan Rp. 300.000, (tiga ratusribu rupiah) dan ada pula yang Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa jelas sesuai hukum utang yang membeku atau yang menunggaksejumlah tersebut di atas yang menurut Tergugat VI menjadi beban atauyang harus dilunasi oleh Penggugat sampai dengan Penggugat XII, maka jelasadalah menurut hukum atau peraturan perbankkan

SrimawatiHutajulu, SH selaku staf legal Bank Mega yang dengan tegas menyatakanhalhal sebagai berikut :5.1 Tergugat Kasasi adalah nasabah yang direkomendasikan olehBank Indonesia untuk tidak diberikan fasilitas kredit dengan melihattrack record/jejak rekam Tergugat Kasasi pada proses kreditsebelumnya dengan perbankkan, sehingga pihak Bank Mega cq.Sdri.

Srimawati Hutajulu, SH bahwasanya surat penolakan tersebut jelasjelas bukan berasal dari Bank Mega karena tidak ada penomoran sertatanda tangan;Sebagai sebuah lembaga keuangan yang besar seperti perbankkan, tentuhalhal seperti penomoran dan tandatangan dokumen menjadi hal yangurgent dan mendasar.

Tergugat menyampaikan bantahandalam bentuk Eksepsi kompetensi Absolut maka sesuai dengan hukum acara maka MajelisHakim harus lebih dahulu menjatuhkan putusan sela terhadap perkara tersebut;Menimbang bahwa setelah mempelajari secara cermat alasan atau hukum Tergugatdan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan dasar hukumnya adalah Undang UndangNo. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;Pasal 55:Ayat (1) : Penyelesaian sengketa Perbankkan

Syariah dilakukan dilakukan oleh Pengadilandilingkungan Agama;Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan alasan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;Menimbang bahwa dalam Undang Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2008tentang Peradilan Agama pasal 49 dan pasal 50 menyatakan tentang perbankkan Syariah yangberwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama;Menimbang bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Majelis Hakim dapatmengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dan menyatakan gugatanPenggugat

Indonesia, yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 juncto UndangUndang RI Nomor 7 Tahun1992 dalam frase penjelasan tersebut dijelaskan sebagai berikut : namun dimasyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukankegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atausemacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh danapensiun atau oleh perusahaan asuransi kegiatan lembaga lembaga tersebuttidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankkan

tesebut di atas ialah seseorang yang menghimpun dana darimasyarakat tetapi tidak punya izin, maka harus mengurus izin usaha duludari Pimpinan Bank Indonesia, sekarang OJK, tetapi kalau dalammenghimpun dana dari masyarakat sudah diatur dalam undangundangtersendiri yaitu UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasidan sudah mendapat izin dari Pemerintah maka tidak terikat dan tidak bisadikenakan Pasal 46 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 junctoUndangUndang RI Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankkan

berdasarkan UndangUndang RINomor 25 Tahun 1992, karena ada koperasi yang pendiriannya dibawahnaungan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat seperti Bukopin, PTBank BCA, dll. ada pula koperasi yang tidak di bawah bank umum dan BankPerkreditan Rakyat, jadi kesimpulannya yang bisa dikenakan Pasal 46UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 juncto UndangUndang RI Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pengertian koperasi yangpendiriannya di bawah naungan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 24UndangUndang Perbankkan

binti Radi yang dinyatakan bebasoleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dua orang tersebut perbuatannyasama tapi putusan berbeda, yang Nomor 60 K/PID/SUS/2015 dinyatakanbersalah sedangkan yang Nomor 242 K/PID.SUS/2015 dinyatakan bebas.Seharusnya putusan kedua orang tersebut harus sama;Bahwa Perkara yang menimpa Terdakwa DWIJO WAHYONO BinSAMINGAN tersebut diatur dalam undangundang tersendiri yaitu UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992, PP Nomor 9 Tahun 1995 yang adakaitannya dengan koperasi bukan undangundang perbankkan

Tergugat/ Termohon Keberatan tidakdapat mengajukan pinjaman lagi di bank lain, akan tetapi Kolektibilitas 2atau daftar Black List bisa dirubah kembali tetapi butuh proses selama 6(enam) bulan; Bahwa penyebab Kolektibilitas 2 yang dialami oleh Tergugat/ TermohonKeberatan adalah akibat dari Tergugat/ Termohon Keberatan menyetujuitawaran pembayaran angsuran lebih ringan dari pihak Bank Mandiri; Bahwa Tergugat/ Termohon Keberatan menginginkan agar namanyabersih kembali dan terhapus dari daftar Black List Perbankkan

Indonesia (BI) menjadiKolektibilitas 2 yang menyebabkan Tergugat/ Termohon Keberatan tidak bisamelakukan pinjaman di Bank lain (bukti T6), sehingga Tergugat/ TermohonKeberatan merasa dirugikan dan nama baik sudah rusak diperbankkan, karenatidak ada solusi dari pihak Penggugat/Pemohon Keberatan kemudian Tergugat/Termohon Keberatan mengajukan pengaduan konsumen kepada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato dengan tuntutandipulinkan nama baik Tergugat/ Termohon Keberatan di dunia Perbankkan

Tergugat V selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 415/2013tanggal 21 Oktober 2013;Bahwa dikarenakan tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat kepada Tergugat Il atas persetujuan suami Tergugat bernama KadarMardjun, maka secara hukum tanah objek sengketa telah beralih danmenjadi milik Tergugat II;Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah menjadi milikTergugat Il secara sah, maka tindakan Tergugat II mengagunkan tanahobjek sengketa kepihak Perbankkan

PUTUSANNomor 0337/Pdt.G/2017/PA.BksBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara cerai talak antara :XXXX, lahir di Yogyakarta 11 Agustus 1973 (43 tahun), agama Islam,pendidikan D3 PERBANKKAN, Pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal Kota Bekasi, selanjutnya disebutPEMOHON;MELAWANXXXX, lahir di Jakarta 17 Oktober 1978

Pelawan yakini bahwa maksud dan tujuanPelawan Il (PT.Bank Danamon) memberikan fasilitas kredititu tentu tidak sematamata untuk mencari untung belaka,namun juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat,karena faktanya PT.Bank Danamon (Terlawan Il) melakukanPelelangan sepihak padahal tanggal 12 Oktober 2010Pelawan disuruh melunasi dan Pelawan sudah ada niat danitikad baik untuk melunasinya, maka tindakan PT.BankDanamon (Terlawan Il) yang telah melakukan sepihak harusdianggap telah melanggar aturan Perbankkan

Terlawan ;Bahwa karena niat dan iktikat baik serta kesabaran Pelawantidak digubris oleh pihak PT.Bank Danamon (Terlawan Il),sementara pihak PT.Bank Danamon (Terlawan Il) sudahtega dan sampai hati membodohi dan membunuh Pelawandengan cara menggiring dan memasukkan Pelawan keLubang Buaya Pelalangan, maka kini dengan sangatterpaksa namun demi pembelajaran agar tidak ada lagi wongcilik yang akan menjadi korban yang jatuh kelak kemudianhari, maka telah tiba saatnya bagi Pelawan untukmembongkar kejahatan perbankkan

SLS/0356/2008/Murabahahtanggal 18 September 2013.Antara Turut Tergugat dengan Tergugat , yang akhirnya dilakukanlelang oleh Turut Tergugat Il atas permohonan Turut Tergugat yangselanjutnya dibeli oleh Penggugat.Bahwa Turut Tergugat merupakan perbankkan Syariah, sesuaidengan ketentuan Pasal 55 UU No 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah secara tegas dan jelas dinyatakan:1. Penyelesaian sengketa perbankkan syariah dilakukan olehPengadilan dalam lingkungan peradilan agama;2.

.1Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : anak yang belum mencapalumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (ayat 1)dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalamdan diluar pengadilan (ayat 2)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas, sebenarnyakekuasaan orang tua adalah demi hukum selama tidak dicabut kekuasaannya,meskipun didalam praktek khususnya dibidang perbankkan

Menimbang, bahwa UndangUndang Perkawinan No.1 tahun 1974menyatakan bahwa anak yang dibawah kekuasaan orang tuanya atauwalinya adalah anak yang usianya masih dibawah 18 tahun sedangkananak pemohon yang bemama YESEYA SETIA NUGROHO TJOKRORAHARDJO sudah berusia 18 tahun 8 bulan;Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat anak pemohon yangbernama YESEYA SETIA NUGROHO TJOKRO RAHARDJO sudah bisamelakukan perbuatan hukum sendiri dan tidak perlu adanya perwalianterhadap anak tersebut ;Menimbang, bahwa menurut aturan perbankkan

diatastelah menilai Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan tidak memberikanpertimbangan hukumnya terlebin dahulu seperti yang diwajibkan UndangUndang dimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk cenderungmengabaikan HakHak Hukum Terdakwa sebagaimana telah dijelaskanoleh Terdakwa baik secara Lisan maupun Tertulis pada setiap persidanganpada Pengadilan Negeri Luwuk, yang mana Terdakwa telah dimintaipelunasan oleh PUPN melalui Bank BRI Unit Bunta hingga Tahun 2011dan Terdakwa telah melunasi Piutang Kredit Perbankkan

Klas A. 29 DesaAdat Delod Peken tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukumdengan segala konsekwensi dan akibat hukumnya;FAKTA DAN TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM YANG TELAHDILAKUKAN OLEH TERGUGAT Il SELAKU PIHAK BANK / BPRSEBAGAI LEMBAGA PENYALUR JASA KEUANGAN / KREDITKEPADA MASYARAKAT DALAM TINDAKANNYA TELAH MENYALAHIDARI KETENTUAN / PERATURAN HUKUM PERBANKKAN /PERATURAN BANK INDONESIA DAN PERATURAN PERBANKKANLAINNYA KHUSUSNYA DARI TINDAKAN DAN PERBUATAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II SELAKU

Bahwa berkaitan dari ketentuan Undangundang dan Peraturan Banktersebut, seharusnya Tergugat II selaku lembaga perbankkan, SEBELUMTergugat II menyalurkan fasilitas kreditnya kepada Tergugat .

Klas A. 29 DesaAdat Delod Peken Vide Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2472 / DesaDelod Peken yang melekat dalam Perjanjian Kredit No:001102000047/000000864/NAGA/DIR/XI/2018 tanggal 22 Nopember2018 tersebut, sangat bertentangan dengan ketentuan hukum danperaturan hukum yang berlaku;Bahwa selain Tergugat II telah melakukan tindakan yang bertentangandengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dari ketentuanhukum dan peraturan perbankkan tersebut diatas, ternyata pada sisi lain,Tergugat Il telah

yang telah meninggal dunia pada tanggal 25Juli 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :1) XXXX (Suami)2) XXXX (Saudara Kandung Almarhumah)3) XXXX (Saudara Kandung Almarhumah)4) XXXX (Saudari Kandung Almarhumah)5) XXXX (Saudara Kandung Almarhumah)Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untukditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayati.Bahwa Penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat menyuratyang berkaitan dengan perbankkan

Menetapkan para Pemohon/ ahli waris tersebut diatas, untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan hak-hak dari almarhumah Djauhari Ibrahim Binti Ibrahim Mansyur, baik yang berhubungan dengan Istansi Pemerintah maupun perbankkan, yang diperlukan untuk itu adanya suatu Penetapan Ahli Waris; 6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

No.302/Pdt.P/2021 tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar pengadilan (ayat 2);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal diatas,sebenarnya kekuasaan orang tua adalah demi hukum selama tidakdicabut kekuasaannya, meskipun didalam praktek khususnyadibidang perbankkan biasanya masih dibutuhkan lagi bukti tertulis(lex scripta) atas suatu hak atau hubungan hukum tersebut;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 393 KUHPerdata dapatdiketahui pula bahwa untuk kepentingan

UU No. 4 Tahun 1996 danUndangUndang Perbankkan No. 10 Tahun 1998, serta berbagai peraturanmengenai proses lelang eksekusi hak tanggungan, oleh karena atau denganalasan yuridis sbb:a.

Bahwa lagilagi Tergugat beritikat buruk sengaja merekayasa suratpemberitahuan lelang kepada Penggugat seolaholah dibuat pada tanggal6 September 2010, padahal surat tersebut sebenarnya baru dibuat dandisampaikan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 21 September2010 (+ satu minggu setelah pengumuman lelang kedua via Harian Fajar);Bahwa Tergugat beritikad buruk karena ternyata telah sengaja membukakerahasiaan perbankkan ic. kerahasiaan status fasilitas kredit Penggugat kepada orang lain, yang

Untuk itulah maka putusan Pengadilantingkat pertama, sudah sesuai dengan peraturan perundangundangandibidang perbankkan NKRI, yang isinya: "Menghukum Tergugat untukmencabut somasi kepada Penggugat (Pembanding/Pemohon Kasasi)sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;;.

Jkt.Sel.3 Memerintahkan agar kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut .4 Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi ad.2para pihak tidak lengkap dengan alasan Badan Penyehatan Perbankkan tidak diikutkansebagai pihak dalam perkara aquo karena sertifikat hak milik No. 457/Lebak Bulus yangpernah berada dibawah penguasaan Tergugat III sebagai jaminan atas kewajiban hutangTergugat II kepada Tergugat III telah di alihkan

PerbankanNasional ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwasetiap orang yang merasa haknya/kepentingan di rugikan dapat melakukan tuntutan kePengadilan . demikian halnya dengan pihak Penggugat yang merasa kepentingan /haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga dengan demikiansiapa saja yang di jadikan pihak merupakan kewenangan penuh dari pihak Penggugatyang merasa hak /kepentingannya di rugikan sehingga dengan demikian tidak diajukannya pihak badan penyehatan perbankkan

dengan telah dinyatakan Penggugat sebagai pemilik tanahdan bangunan yang terletak di JIn.Tamansari II No 9 Lebak Bulus Cilandak JakartaSelatan telah di alihkan Tergugat I ke Penggugat berdasarkan Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual No. 51 tanggal 24 Maret 2003sedangkan SHM No. 457/Lebak Bulus telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum yang oleh Tergugat II telah di jadikan hak tanggungan kepada Tergugat IIIkemudian oleh Tergugat III diserahkan kepada Badan penyehatan Perbankkan

No. 1499 K/Pid.Sus/2008Yang sesungguhnya Direksi PT.BANK BTPN yang harus dipidana karena dari hasiltemuan Manipulasi Dana Asuransi tersebut yaitu melanggar pasal 49 ayat 1Undangundang No.10/1998 tentang PERBANKKAN ;Penegakan hukum dewasa ini oleh badanbadan Peradilan mencerminkanketidakadailan yaitu hanya bisa menjerat orangorang yang lemah saja seperti Saya/Terdakwa, akan tetapi tidak bisa menjerat orangorang kuat, contoh kasus direksiPT.BANK BTPN ;1B MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGER CIANJUR TIDAKNETRAL

ALASAN HUKUM12ALASAN HUKUM ADALAH BAGIAN YANG PALING PENTING DALAMMEMORI KASASI.A Kajian terhadap UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RINo.07 tahun 1992 tentang PERBANKKAN menurut tata BahasaIndonesia, Bahasa Hukum Indonesia dan LEGALDRAVING:1 KAJIAN UMUMPembuat Undangundang sangat emosional untuk memperluas jangkauan danmemperberat sanksi yang tidak membina dan tidak rasional yangmenentukanpidana penjara misalnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat 2 Sub bdengan ancaman pidana minimal 3 (tiga