Ditemukan 1142 data
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
(enam ratus meter persegi) tersebut kepada Penggugat dan TurutTergugat Il serta terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1401/Kel.Neglasariatas nama Rusmadi bin Abo tersebut haras pula dinyatakan tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;4. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 1189, seluas 2780 m? (duaribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ojon Wilaatmanadibaliknamakan atas nama anaknya Drs. H.
142 — 39
Putusan Nomor 65/Pat.G/2017/PN SonTergugat haras digugat sendiri sendiri.
155 — 62
perbuatanmelawan hukum adalah Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat, karenaTergugat dan Tergugat Il terdapat dugaan keras melakukanpersengkongkolan dengan Turut Tergugat, karena rasanya tidak mungkinlaporan Tergugat Il dapat diproses, jika tidak ada kedekatan denganpenyidik, karena sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat II bukan pemilikobyek sengketa, sedangkan Tergugat Ill tidak dapat dikatakan melakukanperbuatan melawan hukum karena Tergugat Ill adalah penjual yangberitikat baik, maka secara yuridis haras
66 — 39
Oleh karena itulah sudahsepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan aquotidak dapat diterima (Niet onvantkelijke verklaard) sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung No. 216/K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975 yang berbunyi :Hal. 13 Putusan No. 314/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.14"Tuntutan dalam petitum 2 haras dinyatakan tldak dapat dlterima, oleh karena 1.Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4.
148 — 99
PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT IX SEBAGAIPIHAK DALAM PERKARA (ERROR IN PERSONA) OLEH KARENA ITUGUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINY ATAKAN TIDAK DAPATDITERIMA.Bahwa gugatan haruslah dikatakan tidak memenuhi syarat formal apabilamengandung error in persona mengingat kualifikasi syarat persona dalam suatugugatan sangatlah penting karena mengacu pada pihak yang haras bertanggungjawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum.Bahwa Surat Pemyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
37 — 23
pada tanah yang longsor tersebut kepadapihak Pemerintah Kota Denpasar atau kepada Konsultannamun keputusan dari pihak Pemerintah Kota Denpasarbahwa penahan tanah tersebut atau Borpile tersebuttetap tidak dipasang;Bahwa luas tanah yang digaruk atau digali tersebutkurang lebih 1500 meter persegi dan sebagiankhususnya disebelah selatan pura dan sebelah timurpura sudah dipasang Borpile;Bahwa tinggi tanah yang longsor tersebut kuranglebih 4 meter dan panjangnya 18 meter;Bahwa standar pengamanan yang haras
86 — 14
TOMMY HARAS, SH. JIFLY Z. ADAM, SH.Ttd2. Drs. THAHIR.Panitera PenggantTtdHj. RATNA HAMZAH.48Perincian Biaya perkara :Jumlah491.Ako NBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya RedaksiBiaya Materai:Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 210.000,:Rp. 5.000,
75 — 38
Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menegaskan bahwa:karena setelah diadakan pemeriksaan oleh PengadilanNegeri atas tanah yang dikuasai Tergugat ternyatatidak sama batasbatas dan luasnya dengan yangtercantum dalam gugatan, gugatan haras dinyatakantidak dapat diterima.Bahwa setelah mempelajari secara saksama gugatanPenggugat dalam perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2013/PN.AMG. tertanggal 25 Februari 2013, ternyata pada intinyaobjek sengketa dalam gugatan
70 — 8
adalah tulus cinta kasinnya kepada TergugatRekonpensi selama berumah tangga kurang lebih 14 (empat belas) tahunlamanya namun malah Tergugat Rekonpensi melalaikan kewajibannyasebagai suami yang baik dan malah malas bekeija serta menelantarkanPenggugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya dan halal PenggugatRekonpensi menghendaki Tergugat Rekonpensi membayar danmemberikan Mutah sebesar Rp. 75.000.000, (tuiuh puluh lima iutarupiah") kepada Penggugat Rekonpensi;Bahwa disamping itu Penggugat Rekonpensi juga haras
RIDWAN MAHMUD SE
Tergugat:
HI. AMILUDIN MUHAMMAD (HI Kadas)
64 — 17
Negeri Labuha tertanggal02 Oktober 2020, kemudian ada panggilan dari PengadilanNegeri Labuha, dengan agenda mengikuti sidang perdana, tigakali mediasi, dan pembacaan gugatan oleh Kuasa HukumTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta agendajawaban dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, makakerugian Matriil atau kerugian nyata dengan perincian sebagaiberikut : 1 hari Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) x 56 hari =Rp.280.000.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).Maka kerugian Matriil yang haras
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Fama Internasional
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat I : Ari Mataniari Augustinus Situmorang ST
Turut Terbanding/Penggugat III : Mien Mulyanah
46 — 33
Dengan demikian jelas dalil dalil permintaan gantirugi yang disampaikan oleh Para Pembanding (Semula Para Penggugat)dalam memori bandingnya jelas tidak berdasar dan haruslah ditolakseluruhnya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka jelas keberatankeberatanyang disampaikan oleh Para Pembanding (Semula Para Penggugat) dalamMemori Bandingnya adalah tidak benar dan haras ditolak seluruhnya,dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls.
44 — 6
Nitidarmoalias Siti Asija, maka Para Penggugat haras mengajukan permohonanpenetapan waris ke Pengadilan Agama, bukan mengajukan gugatanperdata kepada Tergugat,;.
104 — 99
Kereta Api3) Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung nomor 8K/Sip/1971 yang kami kutip sebagai berikut " karna setelah diadakanpemeriksaan setempat, oleh Pengadilan Negeri atas perintah MahkamahAgung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batasbatas dan luasnyadengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan haras dinyatakan tidak dapatditerima ".DALAM POKOK PERKARA 1.
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN HZ. NANO alias UDIN
96 — 23
HARAS, S.SIT;3) Kepala Seksi Infrastruktur : SAID NIODE, S.SIT;4) Kepala Seksi Hubungan Hukum : RUSLI OLII;5) Kepala seksi Penataan Pertanahan : PiIt ROBBY POLII;6) Kepala Seksi Pengadaan Tanah; dan7) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan:ABDILAH MALO.Bahwa Sdr. Zainudin HZ.
HARAS, S.SIT;3) Kepala Seksi Infrastruktur : SAID NIODE, S.SIT;4) Kepala Seksi Hubungan Hukum : RUSLI OLII;5) Kepala seksi Penataan Pertanahan : Pit ROBBY POLII;6) Kepala Seksi Pengadaan Tanah; dan7) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan:ABDILAH MALO;Bahwa Sdr. Zainudin HZ.
HARAS, S.SIT;3) Kepala Seksi Infrastruktur : SAID NIODE, S.SIT;4) Kepala Seksi Hubungan Hukum : RUSLI OLII;5) Kepala seksi Penataan Pertanahan : Pilt ROBBY POLII;6) Kepala Seksi Pengadaan Tanah; dan7) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan :ABDILAH MALO.Bahwa Sdr. Zainudin HZ.
45 — 14
Sebelum ada putusan pengadilan dari permohonan sipemohon,tentu. masih terikat status sebagai suami /kepala keluarga dengankewajiban yang haras dilakukannya, meskipun dalam batas minimal karena Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 6 dari 54terjadi perselisihan. Dan sudah nyatanyata melepas tanggungjawabdengan membiarkan istri dan anak ke orang tua saya /orang tua termohon,pemohon belum pemahsekalipun komunikasi dengan orang tuasaya/termohon, sungguh sikap yang tidak beretika.
47 — 11
yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.b)sedangkan Akta Jual beli Nomor yang digunakan Tergugat IV sebagai dasarperalihan hak atas tanah sengketa dari atas Siti Asriah ( Penggugat I ) ke atas namaAdhi Wahyudi ( Tergugat I ) adalah terdapat sebab yang tidak halal berdasarkanPasal 1320 KUHPerdata karena bertentangan dengan Pasal 38 ayat ( 1 ) PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyiPembuatan akte sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat ( 1) haras
61 — 3
yangmengikatkan diri pada perjanjian nvesasi modal aquo;Bahwa, senyatanya Para TERGUGAT dK/Para PENGGUGAT dRadalah bukan subjek hukum yang mengikatkan diri pada perjanjianaquo, selaku demikian tidak ada kewajiban apapun bagi ParaTERGUGAT dk/Para PENGGUGAT (@R untuk tunduk dan patuhterhadap perjanjian investasi aquo;Bahwa, PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR dalam perjanjian investasiaquo telah melanggar asas itikad baik (good faith) sebagaimanatercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyipeyanjian haras
SAFII
Tergugat:
ROJIKIN
116 — 31
pengelolaanaset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan asetdesa;5.5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 pasal 3 ayat(1) yang pada pokoknya : Kepala Desa adalah pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalamkepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;Bahwaberdasarkan hal tersebutdiatas maka sudah seharusnyaGugatanPENGGUGAT dinyatakan ditolak;Bahwa awalnya TERGUGAT dilantik pada tanggal 11 Desember 2017, sehinggaselaku Kepala Desa Definitif TERGUGAT haras
1.TOTOK RUDIANTO
2.EDI SUCITRA
Tergugat:
1.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
2.INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS
3.BADAN PENGAWAS KEUANGAN dan PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
4.PT. ASURANSI PAROLAMAS
139 — 60
atausetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat danPutusan 24 dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.BIsVisit Our Website: Http://www.pnbengkalis.go.idPenggugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).Penggabungan / kumulasi gugatan Penggugat dan Penggugat II yangtidak ada memiliki hubungan hukum.3.1Sue3.3Bahwa dalam perkara a quo telah terjadi penggabungan / kumulasigugatan antara Peggugat dengan Penggugat II yang mana syaratpenggabungan / kumulasi adalah tuntutan tersebut haras
akuntabilitas pengeluaran keuangannegara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lainyang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggarannegara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badanlainnya yang didalamnya terdapat kepentingan lain dari PemerintahPusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaankeuangan negara/ daerah. sehingga apa yang telah dilakukan olehTergugat II dan Tergugat Ill perkara a quo sudah sesuai denganperaturan perundangundangan dan haras
300 — 124
Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuur libel) karenamencampur adukkan gugatan pembatalan wasiat dan penetapan ahli warisdengan gugatan perbuatan melanggar hukum ; Dalam suatu gugatanperbuatan melanggar hukum haras jelas alas hak Para Penggugat yang dilanggar. Olehkarena Para Penggugat juga menuntut pembatalan wasiat dan penetapanahli waris, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanahobyek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat obscuur libel ;2.