BAHWA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETATELAH MELANGGAR AZAS KETIDAK BERPIHAKAN DANMELANGGAR AZAS KEMANFAATAN21.1.Bahwa Tergugat dalam menerbikan Objek Sengketa telah melanggarAzas ketidak berpihakan yang mewajibkan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dalam menetapkan dan/atau melakukan suatuKeputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentinganpara pihak secara keseluruhan, seimbangan dan tidak diskriminatif, danmelanggar azas kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secaraseimbang

karyawanTergugat I/PT.Berkat Mandiri Nusantara, yang Saksi ketahui cukupbanyak; Bahwa atas kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada invoice yang belum terbayarkan; Bahwa benar dalam Appointment cost sudah termasuk cost akantetapi belum termasuk profit; Bahwa benar semua karyawan dari Tergugat I/PT.Berkat MandiriNusantara terdiri dari 11 karyawan; Bahwa cara pihak Tergugat /PT.Berkat Mandiri Nusantara dalammelakukan penagihan kepada Penggugat/PT.Jaya Lautan Globalyaitu dengan menerbikan

RIN) KUSUMANINGRUM, SpkK,berhubungan dengan kegiatan pelelangan tersebut ditandatangani oleh PPKdan Direktur RSUD Sekarwangi20090ktoberdari yang sebenamya.padahal semua dokumen yangsecara bersamaan sekitar bulan September2009, sehingga dokumen tersebut dibuat tertanggal mundurBahwa selanjutnya terdakwa DIKDIK HARDY MARDIEZA, MPsi Bin SALUMselaku Ketua Panitia Pengadaan Barang menerbikan pengumuman hasilpenunjukan langsung PT.

Lubis, DTIM&H, Sp.A(K) sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Pejabat Perbendaharaan/ PengelolaanKeuangan pada Universitas Sumatera Utara dan Penunjukan AbdulHadi.SE.M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyekPengadaan Peralatan Fasmasi pada Universitas Sumatera Utara TahunAnggaran 2010 pada tanggal 2 Januari 2010 oleh Menteri PendidikanNasional Rl menerbikan Surat Nomor : 533/A.A3/KU/2010 dan kemudianjuga dibentuk Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas SumateraUtara

Nasrul H., MSi, sebagai Ketua, Philipus Sitepu sebagai Sekretaris, danDarwanis, Isroi serta Budi Syahputra masing masing sebagai anggota padatanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UniversitasSumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 2197 / H5.1.R/ SK /SDM / 2009 dan kemudian pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanPage 258Putusan Pengadilan TIPIKORNo.31/Pid.Sus.K/2015/PN.MdnNasional RI menerbikan Surat Nomor : 533 / A.A3 / KU / 2010 tanggal 2 Januari2010 tentang

terdapat selisin yang tidak diterima oleh Jemi Benusebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) dandari jumlah uangsebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) tersebut, Evris Benu hanyamenerima uang tunai sebesar Rp. 11.500.000, (sebelas juta lima ratus ribu rupiah),itupun diterimanya secara menyicil/oertahap sehingga terdapat selisih yang tidakditerima oleh Evris Benu. sebesar Rp. 68.500.000, (enam puluh delapan juta limaratus rupiah) dengan demikian akibat perobuatan Terdakwa menerbikan

ENNY WIDARYANTI) untuk PenerbitanSP2D; Kemudian Pengguna Anggaran menerbikan SPM (Surat PerintahMembayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran ; Setelah penerbitan SPM, semua Berkas Pencairan Anggaran tersebutdimasukkan di Agenda Surat masuk DPPKD untuk diteruskan keBidang Verifikasi pada DPPKD untuk diverifikasi ; Setelah diverifikasi, diterbikan SP2D yang ditandatangani BUD(Bendahara Umum Daerah) atas nama BUD (yaitu Kepala DPPKD) ; Selanjutnya saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD mengirimkansurat

Untukkemudian KPPN menerbikan SP2D sejumlah yan diperintahkanbayar oleh Satuan Kerja kepada para pihak yang berwenangmenerima pembayaran tunjangan profesi guru / sertifikasi dan uangmakan PNS; Bahwa pihak yang tunduk pada pengaturan PMK Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalahpejabat perbendaharaan di satuan kerja kementerian/ lembagapengelola APBN dan kuasa Bendahara Umum Negara yangmelakukan pencairan dana atas perintah

Clg tanggal 29 Pebruari 2012 Divisi General Affair Tergugat VImengadakan koordinasi dengan Kelurahan Citangkil dan KecamatanCitangkil untuk membahasan secara teknis penyerahan lahan MakamBalung kepada masyarakat dimana Kepada Kecamatan Citangkilakan memanggil para tokoh/sesepuh dan masyarakat khususnya didaerah Citangkil guna memusyawarahkan secara teknis penyerahanlahan Makam Balung kepada masyarakat tanggl 20 Desember 2012 Tergugat VI menerbikan Surat Pernyataandimana PT Krakatau Steel (Persero

ENNY WIDARYANTI) untuk PenerbitanSP2D; Kemudian Pengguna Anggaran menerbikan SPM (Surat PerintahMembayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran ; Setelah penerbitan SPM, semua Berkas Pencairan Anggaran tersebutdimasukkan di Agenda Surat masuk DPPKD untuk diteruskan keBidang Verifikasi pada DPPKD untuk diverifikasi ; Setelah diverifikasi, diterbikan SP2D yang ditandatangani BUD(Bendahara Umum Daerah) atas nama BUD (yaitu Kepala DPPKD) ; Selanjutnya saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD mengirimkansurat

ALAMSEJAHTERA INDAH ASIA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PTILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BUMIELEKTRINDO JAYA, danPT TUNAS LINGGAR MANDIRI,untuk digunakanatau dibeli oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS yaitu PT CIPTAGRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA,PT DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR, PT MEKAR JAYA LESTARI UTAMA, PTTAN BERJAYA LESTARI, PT KAMPUNG FLORA CIPTA, dan PT SUKSESSANJAYA ENERGI, dalam kurun waktu masa Juli 2018 sampai dengan Juli2019, telah turut serta menerbikan

., MSi, sebagai Ketua, Philipus Sitepu sebagaiSekretaris, dan Darwanis, lsroi serta Budi Syahputra masing masingsebagai anggota pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan SuratKeputusan Rektor Universitas Sumatera Utara selaku Kuasa PenggunaAnggaran Nomor : 2197 / H5.1.R / SK / SDM / 2009 dan kemudian padatanggal 2 Januari 2010 Menteri Pendidikan Nasional RI menerbikan SuratNomor : 533 / A.A3 / KU / 2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang penunjukanProf. dr. Chairuddin P.

Nasrul H., MSi, sebagai Ketua, Philipus Sitepu sebagai Sekretaris, danDarwanis, Isroi serta Budi Syahputra masing masing sebagai anggota padatanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UniversitasSumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 2197 / H5.1.R / SK /SDM / 2009 dan kemudian pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanNasional RI menerbikan Surat Nomor : 533 / A.A3 / KU / 2010 tanggal 2 Januari2010 tentang penunjukan Prof. dr. Chairuddin P.

Laju Utama tersebut milik saksi HendraSudjana alias Mingkeng.Bahwa benar, dokumen Impor, berupa Surat Rekomendasi Perubahan dariKementerian Perindustrian RI tidak ada pada lampiran dokumen Impor PT.Rekondisi Abadi Raya .Bahwa benar, Dokumen Impor, berupa Surat Persetujuan Impor dan SuratPersetujuan Impor Perubahan atas nama PT Rekondisi Abadi Raya danatas nama PT Perdana Laju Utama tersebut adalah saksi yangmenandatanganinyaBahwa benar, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwauntuk menerbikan

WIDODOBUDI SANTOSO alias SANTO, bahwa dari nilai tenaga ahli sebesar Rp.356.500.000, (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)Halaman77 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Ambtersebut, yang diberikan kepada sdri ENDANG SAPTAWATI adalahsebesar 40% dari nilai tenaga ahli sipil;Bahwa setiap tahap pencairan dana, setelah uang masuk di rekeningperusahaan maka saksi menerbikan cek kemudian uang dicairkan oleh sdr.WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO. Setelah itu sdr.

kepada kami Dinas Keuangan Daerah selanjutnya kamimelakukan proses mekanisme pencairan dana berdasarkan DPA danRAB kemudian saya terbitkan SPP dan kemudian sebagai BendaharaPengeluaran SKPKD Dinas Keuangan saya menanda tangani SPPtersebut , selanjutnya SPM ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keuanganyang kemudian diterbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kepala DinasKeuangan ;Halaman 54 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb Bahwa mekanisme dan atau persyaratan yang harus dipenuhiuntuk menerbikan

diajukan oleh Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa bukti TT7 menerangkan tentang pembayaran terhadap PPhdilakukan bukan berdasarkan lunas tidaknya transaksi jual beli sehingga menurut Majelissudah seharusnya Penggugat melakukan pembayaran PPh ;Menimbang, bahwa terhadap bukti TT9 telah terdapat dalam pertimbanganmengenai eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Turut Tergugat dapatdisimpulkan sudah merupakan tugas dan kewenangan Turut Tergugat untuk menerbikan

Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.3/.menerbikan Sertifikat HGB No. 456/Senayan atas nama Tergugat pada tahun 1997, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang telahturut menyelundupkan hukum, menyembunyikan fakta dan melakukanazas pembiaran terhadap tindakan/perbuatan Tergugat yang telahmenggunakan data tanah palsu C.568 p.19a, p.25 untuk HGB No.456/1997, dan pemakaian satu surat/Aktaakta Girik Letter C No. 87p.8, p.19a, dan p.20 untuk

dibenarkan saksi MISIEM Binti M.Yusuf (alm) orangtua Terdakwa yang paginya diketahui bahwa uang tersebut hilang dan Terdakwamelaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Pinggir dan sesuai keterangan Ahlidalam Laporan Hasil Audit atas UEDSP Mitra Usaha oleh BPKP PerwakilanPropinsi Riau terkait uang hilang sebesar Rp. 934.000.000,(Sembilan ratus tigapuluh empat juta rupiah) diperoleh fakta dan kronologis kejadian yakni: ataslaporan pencurian oleh Terdakwa tanggal 18 Nopember 2017 Kepolisian SektorPinggir menerbikan

Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.3/.menerbikan Sertifikat HGB No. 456/Senayan atas nama Tergugat pada tahun 1997, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa perbuatan TergugatIV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang telahturut menyelundupkan hukum, menyembunyikan fakta dan melakukanazas pembiaran terhadap tindakan/perbuatan Tergugat yang telahmenggunakan data tanah palsu C.568 p.19a, p.25 untuk HGB No.456/1997, dan pemakaian satu surat/Aktaakta Girik Letter C No. 87p.8, p.19a, dan p.20 untuk

Bahwa benar Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor ada menerbikan jinPendirian Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren yang menyelenggarakanWajardikdas 9 tahun berupa Surat Keputusan dan PIAGAM. Bahwa benar Pondok Pesantren Salafiah At Taqwa yang beralamat di Kp.Palakaden Rt.OlOS Ds. Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor berdasarkan data yangada di Kantor Kementrian Agama Kab.

Oleh karena itu secara administratif surat rekomendasi tukar menukarkawasan hutan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh RACHMAT YASIN tidakbertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Bogor.Hal ini pun secara tersiratdiakui oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada halaman 643 yangmenyebutkan: selaku Bupati Bogor dalam menerbikan surat rekomendasi tukarmenukar kawasan hutan atas nama PT. BJA seluas 2754 ha tidak sematamatadilakukan sesuai dengan ketentuan teknis kehutanan....