Ditemukan 1436 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis penghasilah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAIPAN NADENGGAN;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 aay eenDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
146 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 09-06-2019
Putusan PN RAHA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rah
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
1.KADIR TARAPE
2.LA FUDI
3.ARFIN Alias LA RUFINI
4.GAFUR
Tergugat:
1.WA ALUSU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN pROV. SULTRA cq. BADAN PERTANAHAN KAB. MUNA
33 — 18
  • Bahwa pada bulan sepetember 2018 penghasil Penggugat Rekonvensimencapai Rp, 600,000, setiap harinya x 30 hari = Rp 18,000,000,(Delapan belas juta rupiah ) dalam sebulan6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 penghasilan Penggugat Rekonvensimeningkat menjadi Rp 700 ,000, setiap harinya x 30 hari = Rp21,000,000 ( Dua Puluh Satu Juta Rupiah ) dalam sebulan7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabangpusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UU No.8/
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA BANJARBARU Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 37
  • Bjbsebesar Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) maka kepada Tergugatharusnya dapat memberikan gaji dari penghasilan tersebut sebesar 1/3(satu pertiga) dari penghasil Tergugat kepada anak kedua Penggugat danTergugat dengan jalan dipotong langsung melalui bendahara gaji yangdimasukan langsung ke rekening anak kedua Penggugat dan Tergugatbernama ANAK KEDUA lahir di Banjarmasin tanggal 15 Desember 2002;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — DARMAN DARMIN, dk vs TAMIN CHANDRA
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Tentang Kerugian MaterilBahwa adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Para Pemohon Kasasisemula Para Pembanding/Para Penggugat adalah kehilangan Pendapatan dariHasil Karet yang selama ini diambil oleh Keluarga Termohon Kasasi semulaTerbanding/Tergugat yakni selama 49 Tahun dengan penghasil
Pengadilan PT PADANG Perdata Waris
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 100/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Baharuddin Melawan : Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang, dkk.
107 — 107
  • Perobuatan Tergugat Ill ini jelasmengakibatkan sertifikat tanah sengketa menjadi cacat yuridis;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh tanah sengketa danselanjutnya mensertifikatkannya, tanoa mempedulikan 2 bagian hak Penggguatsebagiamana dimaksud dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG baikmengenai tanahnya maupun mengenai hasil panen padinya jelas sangatmerugikan Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanahsengketa seluas 5.725 M2 dan kehilangan penghasil padi dari
Pengadilan PN SOE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SOE Nomor -9/Pdt.G/2020/PN Soe
Tanggal 14 Juli 2020 — -HENDRIK TASUAB (PENGGUGAT) LAWAN -OCE TAPATAB Alias OKTIFIANUS TOTO Alias OCE TAPATAB,DK (TERGUGAT)
140 — 59
  • induk sapi milik Penggugat yang belum sempat dilakukanpenandaan dengan menggunakan cap milik Penggugat dikarenakan sapitersebut melompat keluar dari kandangnya, namun saat melompat keluarkadang tersebut pada paha kanan bagian dalam hingga ke perut sapi terkenatertusuk pagar, sehingga mengalami luka dan luka tersebut membekas sampaidengan saat ini, hal mana sebagai tanda bahwa sapi sengketa adalah sapi milikdari Penggugat;Menimbang, bahwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakansalah satu daerah penghasil
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pencurian
Register : 05-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 7 Maret 2016 — Terdakwa I Naim Bin Pugu dan Terdakwa II Asri Bin Bekkong ,JPU,Niswan Kadir, SH
49 — 16
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 09-11-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 73/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 9 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : NURJAYA SUKA Diwakili Oleh : EMELYANIE, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. Karya Dewi Putra
121 — 63
  • No. 73/PDT/2016/PT.PLK20.2s22sdan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubahfungsi menjadi perkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringanserta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikankontribusi terjadinya pemanasan global.Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-10-2013 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Bi
Tanggal 2 Mei 2012 — - RIFQI ROZAQ, S.Si bin SARWANU
45 — 8
  • ditandatangani saksi HediYuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londo dantanda tangan penerimaan yang dilakukan saksiHedi Yuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londotersebut tanda tangannya mirip tanda tangankeempat konsumen dan saksi Hedi YudaPermana Dwi Nur Cahyo als Londo yangmembawa uang muka keempat calon konsumentersebut;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidakpernah melakukan pengecekkan atau verifikasidata calon konsumen baik tentang pekerjaan,alamat tempat tinggal, cek lingkungan , karakterkonsumen, pemakai unit, penghasil
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-02-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ksn
Tanggal 14 Mei 2020 — NOVI YANTO Bin SODIRIN;
78 — 25
  • BDK (Bisma Dharma Kencana);Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya sebatas rekankerja, Saksi sebagai mandor PPH (penghitung penghasil buah) danTerdakwa sebagai supir truk;Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapandengan menggunakan 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi Canterwarna kuning TNKB KH 8089 NP;Bahwa kronologis singkat yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember2019 sekitar jam 06.30 wib PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
206 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PersentaseIndustri pajak kontribusipajak1 Badan Usaha Milik 1.890 triliun 160 triliun 8,5 %Negara2 Real Estate dan 907 triliun 142 triliun 15,7 %Konstruksi3 Kesehatan dan Farmasi 307 triliun 3 triliun 0.9%4 Rokok 248 triliun 131 triliun 52,7 %5 Telekomunikasi 114 triliun 3 triliun 3% Industri Hasil Tembakau juga berkontribusi langsung terhadappenerimaan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT yang nilainya sama dengan 2% dari jumlahcukai, yang didistribusikan ke daerah daerah penghasil
    Pada tahun 2007 Indonesia menempati urutankeenam negara produsen daun tembakau di dunia (setelah China,Brazil, India, Amerika Serikat dan Argentina).Daerahdaerah penghasil tembakau tersebar di banyak daerah diIndonesia.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
1.Kusnadi
2.Ludi Antoko
3.Samidi
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
10.Direktur Utama PTPN XII (PERSERO) dahulu bernama PTPN XIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Kab. Malang
11.MENTERI DALAM NEGERI
12.Menteri BUMN
13.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Kab. Malang
166 — 143
  • Perkebunan XXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam RisalahPemeriksaan Tanahnya tanggal 21081985 No.46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulan bahwa permohonatersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas+ 1.863,86 Ha, selebinnya seluast+t 506,30 Ha yang adalahmerupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan daripermohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan
    dandalil no. 24 (Seharusny urut 26) juga dalil yang tidak benar padahalupaya damai oleh pihak Tergugat sudah sering dilakukan dengan dialogdan memberi tawaran Kerja Sama Usaha (KSU) di areal Perkebunanmilik Tergugat namun tawaran tersebut tidak dihiraukan dan denganterangterangan bahwa para Penggugat menginginkan tanahperkebunan milik Tergugat dengan berbagai dalih yang menggiringOpini, padahal sudah jelas dan nyata tanah perkebunan milik Tergugat adalah tanah milik Pemerintah RI/Negara sebagai penghasil
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 30-01-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN SERANG Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SRG
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
FITRIAH, S.H.
Terdakwa:
PT DATONGLIGHTWAY INTERNATIONAL TECHNOLOGY
83 — 48
  • /dlh/ 2020 tangal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;
  • 5 (lima) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/058/sppk/ tpsl-b3/ dpmptsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen izin pengelolaan limbah b3 untuk penghasil (kegiatan penyimpanan) pt. datong lightway international technology;
  • 20 (dua puluh) lembar foto copy sk direktorat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
94 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 99 PK/Pid.Sus/2015Bukti T4 ;Bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku maka pemberian insentif upah pungut IHH atau PSDH kepadaAparatur telah berlangsung setiap tahun di Departemen Kehutanandan di Daerah penghasil (Pemda Tingkat dan Il) Seluruh Indonesiasejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005.
    SOTK) maka Pemohon Peninjauan Kembali ditetapbkan sebagaiKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawaiberdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor821 .2/022/BKM/VI2004 tanggal 26 Juni 2004 ;Bukti T12 ;Bahwa tahun 2003 dan 2004 di Kabupaten Kepulauan Mentawaiterdapat 3 buah Izin Usaha Pengelolaan Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPPHK), 20 buah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan 5 buahizin pemungutan hasil hutan rotan sehingga Kabupaten KepulauanMentawai berperan sebagai Daerah Kabupaten penghasil
    99 PK/Pid.Sus/2015Laporan Hasil Produksi sampai dengan wajib bayar melunasitunggakan PSDH dan atau DR ;Penertiban tersebut berdampak positif karena seluruh tunggakanPSDH dan DR dilunasi oleh wajib bayar, sehingga pada tahun 2003dan 2004 Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memungut danaPSDH ke kas Negara sebesar Rp49.172.340.750,00 (empat puluhsembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluhribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga Kabupaten KepulauanMentawai sebagai daerah penghasil
    No. 99 PK/Pid.Sus/2015secara hukum tercantum dalam Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Mentawai TA. 2005 yang termasuk jenis dan hierarkhiperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu :a.Beratnya tugas dan tanggungjawab pengawasan, monitoring danevaluasi secara insentif terhadap pemungutan hasil hutan danpemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari danaReboisasi (DR) maka pemberian insentif upah pungut PSDH telahberlangsung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005didaerah penghasil seluruh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208/B/PK/Pjk/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA,
140 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/2016Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahunit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isidari Pasal 2 ayat (1) huruf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DAYA LABUHAN INDAH
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil