• Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor146/Sekr/BPKH/JT/VIII/2018. yang pada pokoknya mencabut surat Gugatantertanggal 30 Mei 2018 perkara No. 209 /Pdt.G/2018/PN.Smg,4. Berita acara persidangan tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknyaKuasa Penggugat mencabut Gugatan nomor 209/Pdt.G/2018/PN.

• kayu tersebut kemudianmenyimpulkan bahwasanya kayu tersebut merupakan jenis kayujati olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan;Bahwa saksi jelaskan berdasarkan pengamatan saksi terkait umurkayu yang dilihat dari garis lingkar tahunnya, kayu jati tersebutsebagaimana yang disita oleh Penyidik Polsek Reban berusia 45tahun atau lebih;Bahwa saksi setelah mengecek lebih lanjut tentang barang buktikayu tersebut dihubungkan dengan hilangnya 2 (dua) pohon diwilayah hutan jati petak 3i1 Desa Besokor BPKH

  jenis kayu tersebut kemudianmenyimpulkan bahwasanya kayu tersebut merupakan jenis kayu jatiolahan yang diduga berasal dari kawasan hutan;Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 07 Juni 2014sekira pukul 15.00 Wib menemukan 2 (dua) buah tunggak bekaspencurian di wilayah hutan jati petak 31 RPH Besokor BPKHSojomertyo KPH Kendal;Bahwa saksi setelah mengecek lebih lanjut tentang barang bukti kayutersebut dihubungkan dengan hilangnya 2 (dua) pohon di wilayahhutan jati petak 3i1 Desa Besokor BPKH

  HA, no. 03/BT/BNP/IX/2014 tanggal 01 September2014, maka keduanya menyimpulkan bahwa kayu jati berasal darihutan jati petak 3i1 RPH Besokor BPKH Sojomerto KPH Kendal yangmasuk pangkuan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri KabupatenKendal;Bahwa benar dari keterangan saksi Budiarto yang pernah menjualkayu jati kampung kepada M.

  HA, no. 03/BT/BNP/IX/2014 tanggal 01 September 2014, maka keduanyamenyimpulkan bahwa kayu jati berasal dari hutan jati petak 3i1 RPHBesokor BPKH Sojomerto KPH Kendal yang masuk pangkuan DesaSambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;Bahwa dari keterangan saksi Budiarto yang pernah menjual kayu jatikampung kepada M.

• Slamet Mulyadi alias Slamet bin Gatot Subroto mendapatupah/gaji dari Kamaluddin alias Buyung bin Asmat minimal Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) per bulan;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.30 WIB,dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS Departemen KehutananDirektorat Planologi BPKH XIII Pangkalpinang) terhadap lokasi tambang Rangka KelubiDusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten

  Slamet Mulyadi aiiias Slamet bin Gatot Subrotomendapat upah/gaji dari Kamaluddin alias Buyung bin Asmait minimal Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) per bulan; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.30 WIB,dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS Departemen KehutananDirektorat Planologi BPKH XIIIl Pangkalpinang) terhadap lokasi tambang Rangka KelubiDusun Melingai ;jDesa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar

  ,yang merupakan PNS Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH XIIIPangkalpinangdan Ahli yaitu DWI PUTRA, ST., PNS Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Bangka Tengah, kegiatan penambangan pasir timah milik saksiKAMALUDDIN Als BUYUNG Bin ASMAT di lokasi tambang Rangka Kelubi DusunMelingai Desa Batu Beriga Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah termasukkawasan hutan produksi Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab.

  ,yang merupakan PNS Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH XIIIPangkalpinang dan Ahli yaitu DWI PUTRA, ST., PNS Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Bangka Tengah, kegiatan penambangan pasir timah milik saksiKAMALUDDIN Als BUYUNG Bin ASMAT di lokasi tambang Rangka Kelubi DusunMelingai Desa Batu Beriga Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah termasukkawasan hutan produksi Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab.

• Wijaya meminta ahli dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan untuk menentukantitik koordinat areal penebangan pohon kayu, apakah sesuai dengan IzinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahdin Berutu ;Bahwa oleh saksi Ahli M.

• Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015perihal Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan kepada terdakwa.Bahwa terdakwa tetap melakukan aktivitas perkebunan di lokasi tersebutwalaupun sudah diberikan teguran bahwa lokasi tempat terdakwamelakukan aktivitas perkebunan tersebut masuk ke dalam Kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi (HPK).Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kantor BPKH Wilayah V Banjarbarumelakukan overlay di lokasi terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dandiambil

  Hutan Rindang Banua (HRB) memiliki izin pemanfaatankawasan hutan tanaman industri berdasarkan data yang kami miliki adalahKepmenhut : nomor SK.352/Menhutll/201 4;Bahwa pihak BPKH wilayah V Banjarbaru pernah menerima surat tersebutdan telah menindaklanjutinya dengan menugaskan Ahli untuk melakukanpengambilan titik kordinat yang mana pada saat itu Ahli bersama Tim DitReskrimsus Polda Kalsel;Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik kordinat ternhadap lahan tersebutpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020

  Sus/2020/PN BinBahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat kembali pada tanggal28 Juli 2020 berdasarkan laporan Polisi nomor: LP / 352 / VII / 2020 /KALSEL/ SPKT, tertanggal 29 Juli 2020, oleh Ahli Rahmad Efendi, S.HutdanBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru dan saksiDenny Yulianto, S.Ap.

  .), petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru (Ahli Rahmad Efendi, S.Hut),perwakilan dari PT. HRB (Saksi Suwardi), perwakilan PT.

  Hutan Rindang Banua (PT.HRB), dilakukan pengambilan titikkordinat kembali yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik pada tanggal 28Juli 2020, oleh Ahli Rahmad Efendi, S.Hut petugas dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru ;Menimbang, bahwa pengambilan titik kordinat pada lahantersebut dihadiri oleh petugas Dit Reskrimsus (IPDA Andreas O, S.H.,dan saksi BRIPTU Ade Hidayat, S.H.), petugas BPKH Wilayah VBanjarbaru (Ahli Rahmad Efendi, S.Hut), perwakilan dari PT.

• terdakwa kuasai.Bahwa Pada tanggal 6 April 2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanterdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik koordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LUb. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LUc. titk SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LUd. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LUMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

  terdakwa kuasai.Bahwa Pada tanggal 6 April 2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanterdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik kKoordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LUb. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LUc. titIk SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LUd. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LUMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

  2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanterdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik kKoordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LUb. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LUc. titIk SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LUd. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LUhalaman 7 putusan No. 35/Pid/2016/PTBNAMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

• DEKOPIN WIL NTB);Bahwa berturutturut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.

  Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinyabahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debitpengiriman uang dari Tergugat (Il) dua kepada Tergugat (I) satu, karenaberdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah TabunganHalaman 5 dari 40 hal.

  Pada tanggal 16 Juni 2016 diadakan musyawarah di Selong KabupatenLombok Timur antara pihak kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) dengan Para Terguat dan Turut Tergugat tertuang dalamBERITA ACARA MUSYAWARAH.

  Tanggal 28 September 2017, Tergugat (Il) dua mengirim surat kepadakuasa hukum Penggugat saat itu BPKH DEKOPINWIL NTB dengannomor surat: O86/MTRMB MIKRO/IX/2017 Perihal UndanganPenyelesaian Kredit Bermasalah yang isinya membahas penyelesaiankredit bermasalah mitra cennelling Bank Bukopin untuk hadir membahaspada tanggal 4 Oktober 2017 bertempat di Aula Taspen Mataram;.

  Tanggal 27 Desember 2017, kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga, kepala cabangAsabri di Mataram dan direktur Bank umum Koperasi cabang Mataram(Tergugat (II) dua) dengan nomor surat:430/BPKHNTB/XII/2017 PrihalPemblokiran Gaji Pensiunan.

• ,Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor diKantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR Jateng, Jalan HOSCokroaminoto No. 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 043/Suku/BPKH/JT/IV/2016,tanggal 14 April 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran padatanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor : W 12. U18/HK.01/60/5/2016/PN.Unr, = selanjutnya = disebutTERBANDING semula PENGGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUTSetelah membaca :1.

  tinggal Para Tergugat dengan alasan yang tidakjelas, tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah ; Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan ParaTergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidakmengindahkannya ; 2222 eno on nnn nnn nnn nee nee neeBahwa pada tanggal 15 April 2016, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugatyang pada pokoknya mengundang Para Tergugat untuk datang keKantor BPKH

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.
  154. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang.
  155. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.
  240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui
  241. 1 (satu) bundel Data Jaminan Reklamasi Berdasarkan IUP RKAB dengan Total 95 IUP.

  Saksipernah melihat lembaran saran dari SUDIRMAN perwakilan BPKH KendariHalaman 73 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN.

  PT Tosida yang datangmengurus untuk diberikan kesempatan melakukan pembayaran PNBP PKHsehingga saksi sebagai perwakilan BPKH Kendari memberikan sarandisetujui dengan syarat agar PT Tosida melakukan pembayaran danmenyerahkan bukti pembayaran, namun saat itu tidak ada buktipembayaran PNBP PKH dari PT Tosida ke BPKH Kendari.

  Sultraterkait perubahan lembaran saran, karena tugas BPKH Kendarimelaksanakan pengukuran hutan, tata batas hutan, pemetaan, penyajianbahan rencana kehutanan wilayah dan informasi terkait Penggunaankawasan hutan; Bahwa ada koordinasi antara BPKH Kendari dan Dinas KehutananProv.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan StafISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun241.242.2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN,SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun2020 PT.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan StafISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun241.242.243.244.245.246.247.2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN,SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun2020 PT.

• Menyatakan barang bukti berupa: point 1 56 tetap terlampir dalamberkas perkara ini, Menetapkan barang bukti pada point 57 berupa Areal Perkebunanyang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dankebun bawah yang berlokasi di desa teluk Bano , KecamatanBangko Pusako, Kab Rokan Hilir, Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkandigitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan

  MULJADIHalaman 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.11.12.alias Aseng, maka Kejakasaan Negeri Rokan Hilir membuat danmenyiapkan Form BA20 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dariKejaksaan Negeri Rokan Hilir berupa Areal Perkebunan yang dikuasaiSiswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yangberlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan HilirProv Riau , yaitu di dalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH

  Terdakwa sudah dimasukan ke LembagaPemasyarakatan/LP untuk menjalani hukuman pemidanaan dan barangbukti berupa Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Asengyaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasiAhli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada di dalamKawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan yang dapat dikonversi

  Surat Nomor B 2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10Desember 2018, terhadap barang bukti berupa berupa ArealHalaman 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan

  Surat Nomor B2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10 Desember 2018 EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No 2510 K/Pid Sus/2015 a.n Ir.SiswajaMuljadi Alias Aseng, terhadap barang bukti berupa berupa ArealPerkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang

• SAKSI SAWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi sebagai KPRH Kuwiran sejak tahun 2015 sampaidengan sekarangBahwa saksi Tugas dan Tanggung jawab pekerjaan saksi adalahmelaporkan kejadiandan menjaga keamanan wilayah hutan yangmenjadi tanggung jawab saksi serta mengawasi penanaman pohondanpenebangan kayu di dalam hutan.Bahwa saksi bertanggung jawab kepada BPKH Dungus.Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Mei2018 sekira pukul 15.00 wib ada seseorang tanpa ijin

  Bahwa saksi bertanggung jawab kepada BPKH Dungus. Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Mei2018 sekira pukul 15.00 wib ada seseorang tanpa ijin pejabat yangberwenang, melakukan penebangan pohon jati , selanjutya bersamasaksi Sawin dan saksi Wakid Setyo Utomo mendatangi lokasi tersebutdan mendapati terdakwa sedang memacak kayu jati menggunakanpecok, lalu mengamankan terdakwa Serta barang bukti.

  SAKSI WAKID SETIYO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 110Pid.B/LH/2018/PN MiyBahwa saksi sebagai KPRH Kuwiran sejak tahun 2015 sampaidengan sekarangBahwa saksi Tugas dan Tanggung jawab pekerjaan saksi adalahmelaporkan kejadiandan menjaga keamanan wilayah hutan yangmenjadi tanggung jawab saksi serta mengawasi penanaman pohondanpenebangan kayu di dalam hutan.Bahwa saksi bertanggung jawab kepada BPKH Dungus.Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari

• tetappada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM42/BLORA/Euh.2/ 06/2015tertanggal 5 Juni 2015 atas dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPertama Bahwa terdakwa SUBROTO Bin RAMIDIN pada hari sabtu tanggal 16 MEI 2015sekira pukul 10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat di hutanpetak 127 RPH Nglencong BPKH

  ditaksir sebesarRp. 250.389, (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 20013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan ;ATAUKedua Bahwa SUBRONTO Bin RAMIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalamtahun 2015 bertempat di hutan petak 127 Rph 127 Nglencong, BPKH

• terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIsHutan (BPKH

  terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi (HPK)AhliPengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

• dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kKawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

  dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

  dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.

• ., NIP. 19600220 198203 1 012,jabatan Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX LampungBengkulu, dengan hasilpengukuran adalah : 222222 2 022 one nnn nnn nnna.

  Husin melakukan penebangansehubungan atas perintah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin daripejabat yang berwenan(; 2 nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen en ennBahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Kamis, tanggalsebelas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (11082016) yang dibuatdan ditandatangani oleh Parlindungan, S.H., NIP. 19600220 198203 1 012,jabatan Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX LampungBengkulu, dengan hasilpengukuran

  Tahun 2015 menjabat sebagai Pelaksana Teknis Pengukur dan PemetaKawasan Hutan pada BPKH Wilayah XX LampungBengkulu; Halaman 20 dari 45 halamanPutusan Pidana Nomor 423/Pid.SusLH/2016/PN Kla21Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku pelaksana teknis pengukur danpemeta kawasan hutan adalah mengumpulkan, menyeleksi, mencatat data,menegolah dan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembuatan petakawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan hutan wilayah XX LampungBengkulu; 272222 22222 2n nn nnn nnn nnn

  nn nn nen nen nen ne nnn ne nnn nneeBahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran/pengambilan titikkoordinat adalah ahli sendiri, sedangkan dasar penugasannya adalah SuratPerintah Tugas Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XXLampugBengkulu (BPKH) Nomor : ST.120/BPKH.XX/2016 tanggal 9 Agustus2016 (terlampir dalam berkas perkara); Bahwa Ahli melakukan pengambilan pengukuran/titik koordinat pada harikamis, tanggal 11 Agustus 2016, yang disaksikan oleh pihak Penyidik SatuanReserse Kriminal

• Pemantau Hutanproduksi Wil II Medan dan membenarkan bahwa kayutersebut adalah jenis kayu Tualang yang masukdalam kelompok Rimba Campuran dimana kayu tersebutsesuai dengan keterangan pemiliknya yang bernamaODEMA SIBAGARIANG dibelinya dari JAWANSEN S.SITIO Penduduk Dolok Saratus Desa Mariah ButtuKecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut berasaldari Hutan setelah melakukan pemeriksaan tungkulkayu oleh Petugas Kehutanan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

  Saksi Ahli: BANGUN SIAGIAN;bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atauPolisi sebagai saksi Ahli dalam kasus IlegalLoging yang dilakukan oleh terdakwa = danketerangan saksi yang diberikan dihaapanPenyidik tersebut adalah benar;bahwa saksi adalah Staf Pengukuran dan Pemetaandi Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah I Medan, uraian tugas ahli adalahMengukur dan Menggambar Peta batas Kawasan Hutanmeliputi wilayah tugas pada prop Sumatera Utara,Sumatera Barat dan Nangroe Aceh Darussalam

  Pol : K/71/VI/2009/DitReskrim, tanggal 05 Juni 2009 tentang keteranganHalaman 34 dari 55, Putusan No. 376/Pid.B/2010/PN.Simsaksi ahli untuk melakukan = pengukuran~= danmenentukan titik koordinat;bahwa saksi memiliki kwalifikasi sebagaiPengukuran dan Pemetaan Kawasan pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medanberupa Sertifikat Pengukuran Teristris dariDiklat Kehutanan di Bogor pada Tahun 1984;bahwa saksi telah melaksanakan pengambilan datatitik koordinat yang terletak di Dusun DolokSaratus

  Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun pada hari Senin tanggal 08 Juni2009 pukul 10.00 wib s/d 18.00 wib sesuai denganSurat Perintah Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilyah I Medan Nomor227 / VI / BPKH I1 / 2009, tanggal 5 Juni 2009;bahwa alat yang digunakan saksi ahli untukmelakukan pengambilan data titik koordinat padatunngul bekas penebangan yang terletak di DusunDolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun adalah dengan menggunakan alatberupa Global

  JANDI PINEM sebagai Pengawas PengujiHasil Hutan pada Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan HutanProduksi Wil II Medan;Menimbang, bahwa selain itu saksi ahli BANGUN SIAGIANdipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai Ahli dariPengukuran dan Pemetaan di Kantor Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengukuran~ danmenentukan data titik koordinat tempat tunggul kayu yangterletak di Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.SilauKahean Kab.Simalungun pada hari Senin tanggal

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• SARAGIH bersamadengan Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil.

• Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasanya GANDUNG SOEPRAPTO,SH dan OKTA ADI NUGROHO, SH,Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/Suku/BPKH/JT/IV/2016, tertanggal 1 April 2016selanjutnya disebut sebagaiag S100) 06 aPengadilan Negeri tersebut ; 2 220 nn nnn n nnn nn nnn nnn Telah membaca Permohonan Pemohon dan surat dalam berkasperkara ;