Melanggar Keputusan KPU No. 675 Tahun 2003 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota khususnya Pasal 9 ayat 4 dan 5 yangmenentukan sebagai berikut :ayat 4 : Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik sesuaidengan tingkatannya dalam pengajuan Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pengajuan calonmenunggu sampai dengan tercapainya penyelesaian melaluimusyawarah untuk mufakat atau melalui proses gugatan diPengadilan

Memberikan penjelasan terhadap ketentuan keputusan KomisiPemilihan Umum No. 675 Tahun 2003, khususnya Pasal 9 ayat (4)dan (5), bahwa kalimat untuk sementara dilaksanakan oleh PengurusPartai Politik hasil forum musyawarah sesuai tingkatannya yaitupengurus partai politik yang sah sebelumnya, yang dibuktikan denganKeputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik peserta pemilu tahun2004 yang sah dan berlaku;2.

Golongan Karya Nomor: KEP146/DPP/GOLKAR/XII/2011;2 Bahwa menurut Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,anggota partai politik diberhentikan apabila: a. meninggal dunia, b.mengundurkan diri secara tertulis;, c. menjadi anggota partai politik lain; atau d.Melanggar AD dan ART dan melalui caracara yang selanjutnya diatur dalamAD dan ART partai yang bersangkutan dalam hal ini Partai GOLKAR;3 Bahwa Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya

telah melakukan pelanggaranterhadap mekanisme sanksi organisasi (BAB III tentang Sanksi Organisasi, Pasal13 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentangdisiplin dan sanksi organisasi) yaitu dengan didahului dengan peringatan tertulisyang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya, sementaraPenggugat tidak pernah mendapat teguran dan atau peringatan tertulis oleh DPDPartai GOLKAR Kabupaten Batang Hari;4 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang

berwenangmengadili sengketa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD KabupatenBatanghari, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan TataUsaha Negara Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor: PO09/DPP/GOLKAR/VII/2010 seharusnya Penggugat terlebihdahulu mengajukan keberatan atas kebijakan pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Golongan Karya kepada pihakpihak internal Partai GolonganKarya sesuai dengan tingkatannya

HakimPengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadiliperkara ini mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Pemberhentianatas Diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalahperbuatan melawan hukum.Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 Peraturan OrganisasiPartai Golongan Karya Nomor: PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 telahsecara tegas dan jelas dinyatakan bahwa diberhentikan sebagai Anggotadiberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan PimpinanPartai sesuai tingkatannya

Dan dengansangat mudah tugas mereka selaku penegak hukum, dengancara mengambil alih pendirian dan pertimbangan hukum,hakim yang lebih rendah tingkat pemikirannya, dijadikansebagai pertimbagan hukum bagi pengadilan yang lebihtinggi tingkatannya.

dan pengembangan budidaya.Bahwa Majelis Hakim dalam penerapan hukumnya sudahbertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori', menurutHans Kelsen terdapat asasasas dan prinsipprinsip tata urutan yaitubahwa : Perundangundangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubahatau mengesampingkan ketentuan perundangundangan yang lebihtinggi, tetapi sebaliknya dapat; Perundangundangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambaholeh atau dengan perundangundangan yang sederajat atau lebihtinggi tingkatannya

Ketentuanketentuan perundangundangan yang lebihtinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat,walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturanperundangundangan yang lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih rendah.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat kKomulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 September 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 24 September 2020 dengan nomor: 45/SKKH/2020/PA.Lbj, yangHal

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi;Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;Hal. 6 dari 9 hal.

Tergugat/Termohon Kasasi benarberwenang memutasikaryawannya/buruhnya akantetapi juga berkewajiban untukmemberi bekal pelatihan/trainingterahadap buruh/karyawan yangdimutasi;Seorang Hakim yang SDM nya memadaipun tentu tidak akan dapatbekerja dengan baik bila dimutasi kebagian Keuangan atau jadi PaniteraPengganti tanpa adanya training/pelatihan terlebin dulu dan meskipunjabatan baru yang diembannya lebih rendah tingkatannya dari jabatanHakim.

perkara ini didaftarkan diPengadilan Negeri Ambon;Bahwa bila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun karenasulit dan panjangnya birokrasi yang ada dikuatirkan halmana akan merugikanPenggugat, maka Tergugat patut di hukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa tergugat patut pula di hukum untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini pada setiap tingkatannya

angkajudi she jie yang keluar adalah dengan cara membuka internet di situswww.singaporepools.com.sg yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggusekira pukul 18.00 WIB ;Bahwa jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar dijaringan www.singaporepools.com.sg tersebut maka pemasang atau pembelinomor akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yangdipasangnya;Bahwa hadiah yang diterima oleh pemasang/ pembeli nomor judi she jie jikanomor she jienya keluar sebagai pemenang ada kategori/ tingkatannya

ternyata keluar sebagai nomor pemenang;Bahw Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merkNokia expres music warna merah itam dan kartu perdana simpati AS dengannomor 082385765909 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 110 typeHalaman 10 dari 19Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN TbkRM827 warna biru hitam adalah handphone miliknya yang disita oleh petugaspolisi saat menggerebek dan menangkap terdakwa; Bahwa hadiah yang diterima pemasang/ pembeli nomor judi she jie ada kategori/tingkatannya

PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(3), Pasal 13 ayat e.2, Pasal 24 Ayat 3.d dan ayat (7) PeraturanBupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang melanggar asas hukum yanglebih tinggi mengesampingkan undangundang atau Peraturan yanglebih rendah tingkatannya

Tentang Desa danPasal 76 (1) Huruf a dan b UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 Undang Undang RINomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik sehingga melanggar asas hukum UndangUndangyang lebih tinggi mengesampingkan UndangUndang atau peraturanyang lebih rendah tingkatannya

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 76UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah,Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,Sehingga melanggar asas hukum UndangUndang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau peraturan yang lebihrendah tingkatannya

Mornene untuk menerima dana kompensasi ataubagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas Kerajaan Mornene yangdiolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapanNotaris tanggal 20 Januari 2009; Bahwa yang mana setelah Terdakwa menerima dana tersebut dari PT PancaLogam sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiapbulannya, Terdakwa langsung membagibagikan kepada turunan RajaMornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yangberbedabeda berdasarkan tingkatannya

Mornene untuk menerima dana kompensasiatau bagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas Kerajaan Morneneyang diolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapanNotaris tanggal 20 Januari 2009; Bahwa yang mana setelah Terdakwa menerima dana tersebut dari PT PancaLogam sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiapbulannya, Terdakwa langsung membagibagikan kepada turunan RajaMornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yangberbedabeda berdasarkan tingkatannya

Haris Heda untuk membagibagikannya kepada keluarga rumpunrumpun akan tetapi mengenaibesarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun tersebut sesuaidengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan karena tidak adaperjanjian mengenai besarnya bagian tersebut ; Bahwa ternyata pada tanggal 20 Januari 2009 tanpa sepengetahuanTerdakwa, Rumpun Pimpie telah mengadakan Perjanjian Bagi Hasil denganPT Panca Logam Mandiri, sehingga setelah mengetahui hal tersebut padabulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari

Bahwaberdasarkan UndangUndang No.21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh : Pasal 23 berbunyi :"Pengurus Serikat pekerja/serikat Buruh federasi dan konfederasiserikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya" ; Pasal 25 ayat (1) menegaskan :Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanberhak

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai No. 250/DPPPHPU/2014 tertanggal16 September 2014, para pihak yang bersengketa tidak mengajukan upayahukum lain ke pengadilan sehingga sesuai ketentuan Pasal 3233 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Putusan Mahkamah Partaitersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan oleh partai politiksesuai tingkatannya.4.

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

/KPU/IX/2018 tanggal 10 September2018, tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihanumum tahun 2019 dan jadwal kampanye terlampir dalam Tabel 1Pelaksanaan Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 s/dtanggal 13 April 2018, dengan mekanisme tata cara kampanye antara lainkampanye melalui media sosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkanmaksimal 10 (Sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosial ke KPUHal. 2 dari 11 Pts.No 620/PID.Sus/2018/PT MKSsesuai dengan tingkatannya

ditanda tangi oleh pihak penerima.Selanjutnya dokumen BAST dan TTHP yang telah dibawakembali oleh satker dan telah dikontrol sesuai penerimaselanjutnya oleh SATKER diserahkan BAST dan TTHPkepada Tim Raskin selaku penanggung jawab pendistribusianraskin, BAST dan TTHP yang diterima Tim Raskin diverifikasi terkait dengan DO yang diterbitkan; Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskinberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya

kepala desa atau kepala desa tidakmembayar TTHP maka dokumen BAST danTTHP di bawa kembali ke gudang, untukdiserahkan Administras gudang untukdiselesaikan oleh bagian administarsi ;Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi)dan tidak bertemu dengan kepala desa makasatker mencari perangkat yang bertanggungjawab untuk menerima RASKIN, danbertanda di SKAe Bahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukan di bawahdan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog PerumBULOG sesuai tingkatannya

kepala desa atau kepala desatidak membayar TTHP maka dokumen BAST dan TTHP di bawakembali ke gudang, untuk diserahkan Administras gudang untukdiselesaikan oleh bagian administarsi ;c Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi) dan tidak bertemudengan kepala desa maka satker mencari perangkat yangbertanggung jawab untuk menerima RASKIN, dan bertanda diBahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya

maka dokumen BAST dan TTHP di bawa kembali kegudang, untuk diserahkan Administras gudang untuk diselesaikan oleh bagianadministarsi ; 3 nnnnnnnn nnn nnn nnn nnn3 Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi) dan tidak bertemu dengan kepala desamaka satker mencari perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima RASKIN,dan bertanda di SKA.; 2222 nn nene Bahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/KasubdivreKakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal10 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 23 Maret 2020 dengan nomor:17/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya

Putusan Nomor 43 P/HUM/2013Pasal 17Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabpaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukanoleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi :a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untukpimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya.b.

Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5(lima) lembar dan softfile.Pasal 20Surat pencalonan dan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksuddalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disahkan dan diajukan olehpimpinan partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan ketentuan :a.Surat pencalonan dandaftar bakal calon Anggota DPR disahkandan ditandatangani asli/oasah oleh ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ditandatangani asli/oasah oleh bakal calon dan diketahui pimpinanpartai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap basah.Halaman 7 dari 35 halaman.

berlakunyaPeraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Beracara PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Beracara PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,bertentangan dengan UndangUndang dan melanggar asas hukumUndangUndang yang lebih tinggi mengesampingkanUndangUndang atau Peraturan yang lebih rendah tingkatannya

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Beracara PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotamelanggar asas hukum UndangUndang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya (Lex superior derogat legi inferior);VI. KESIMPULAN;VI.1.V1.2.V1.3.V1.4.VI.S.Hak konstitusi yang dilindungi oleh UndangUndang adalah hakhakiki dan kehormatan sebagai warga bangsa Indonesia.

2017 tanggal 2 November 2017 tentang PedomanBeracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota, merampas Hak Berdemokrasi dan telahmenimbulkan korban serta kerugian material bagi Pemohon;Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun2017 tanggal 2 November 2017 Tentang Pedoman BeracaraPerkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota melanggar asas hukum Undang Undang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya

Setiapperaturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalaudiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkinbatal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 1318).6.