atas permintaan pendaftaran merek yang berkaitan denganpenilaian substantif termasuk menilai ada tidaknya persamaan padapokoknya diantara merekmerek adalah dilakukan pemeriksa merekselaku pejabat fungsional khusus yang diangkat oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. sedangkan yang berwenang untukmenjawab surat yang berkaitan denga pertanyaan ada tidaknyapersamaan pada pokoknya diantara merekmerek adalah kewenanganDirektur Merek, sehingga Direktur Merek tidak perlu menunggu hasilpemeriksaan subtantif

Bahwa keadilan Subtantif tidak boleh diartikan secara hitam putihdiartikan sebagai keharusan dalam membuat putusan yang keluar dariundangundang sebab keadilan harus dicari sendiri dengan menggalirasa keadilan dalam masyarakat sekaligus bisa menerapkanperundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;2. Bahwa dalam menegakkan hukum nilainilai hukum adat haruslahdipertahankan;3.

batas waktutersebut.Bahwa lewatnya waktu 180 hari sebagaimana diuraikan di atas, tidakmembuat Keputusan Bapek tidak sah dan Cacat hukum, KeputusanBadan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum,hal. 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jktmengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipunTergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena keputusanTergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentanghukuman disiplin atas Penggugat yang secara subtantif

harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN KalMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanNota Pembelaan tertanggal 16 September 2020 yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

sangkalan Terdakwa sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa sesuai ketentuan hukummempunyai hak untuk menyangkal keteranganWa Uhi (Saksi2) karena sangkalan Terdakwatersebut adalah suatu hal yang wajar adanya.Bahwa Wa Uhi (Saksi2) yang memberikanketerangannya dipersidangan di bawah sumpahdan menerangkan tetap pada keterangannya yangsudah disampaikan sebelumnya.Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakanSangkalan Terdakwa yaitu dikamar tidak adapintunya dan hanya ditutupi dengan gorden bukanmerupakan hal yang subtantif

Secara juridis subtantif/materiil/essensiil gugatan Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah ) sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai dasar (on gegrond).

maupunPengadilan Tinggi tersebut betulbetul bentuk pendzoliman kepadaTerdakwa dan Terdakwa sangat yakin bahwa siapapun yang mendzolimilebihlebih dengan membawabawa nama Tuhan kelak pasti akan menerimabalasanNya;Sekali lagi kami memohon agar Majelis Hakim di Mahkamah Agung yangakan memeriksa dan memutus perkara ini agar betulbetul berkenan untukmencermati secara obyektif, jujur, bijaksana dan hatihati dalam menganalisamemori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi ini,agar keadilan subtantif

PP 22 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuatHalaman 18 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG21.3.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga harus dibatalkan;Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan KAANDAL, ANDALdan RKL/RPL yang cacat subtantif karena disusunberdasarkan kekeliruan, penyalahgunaan, sertaketidakbenaran

penyusun dokumen amdal sebagaimana dimaksudayat (1) wajib menggunakan data dan/atau informasi yangsahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah; Bahwa secara umumdokumen lingkungan (KaANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL)yang telah menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan disusunhanya untuk memenuhi formalitas (sekedar mengkuti tatacara/prosedural administrasi) dengan substansi isidokumennya yang terkesan asalasalan, data yangditampilkan tidak focus dan tidak valid, serta analisisnyadangkal (tidak mendalam);Adapun cacat subtantif

Dalil yang menyebutkan bahwa Surat Kuasa KhususPenggugat cacat formil karena ada pihak di luar Advokatadalah keliru besar dan menandakan Kuasa Tergugattidak bisa memahami regulasi secara subtantif. Memangbenar ada keputusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 mengenai ujimateriil Pasal 11 dan Pasal 12Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang membatasibahwa Paralegal tidak bisa menjalankan tugastugaslitigasi dalam sidang di Pengadilan.

Bahwa jawaban Tergugat dan Tergugat II pada poin 5 s.d. poin 8sangat tidak subtantif sehingga tidak perlu ditanggapi dan patut untukdikesampingkan;6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dan Tergugat II pada poin 9s.d. poin 11 terkait dengan penetapan pengadilan mengenai ahli warisdan warisan.

Dalam kedudukanperikatan yang demikian baik secara teknis dan subtantif, penjaminbukan berubah menjadi Debitur. Kedudukannya secara yuridis telahdilembagakan secara murni dalam bentuk Borgtocht.Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorangguarantor dalam keadaan pailit, pada prinsipnya sifat Bortgtocht, hanyamenempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akandilaksanakan Debitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utangyang sebenarnya tetap berada pada diri Debitur.

yang bertanggung jawab adalahManager Investasi selaku pihak yang memproduksi tergantung sebutannyaapa, apakah reksadana, reksadana pasar uang, reksadana saham dsbdengan cara apa prosedurnya, sebelum menjual instrumen itu ke masyarakatmengajukan pernyataan mengajukan permohonan pendaftaran ke BapepamLK yang sekarang sudah menjadi Otoritas Jasa Keuangan sehingga misalnyatahun 2013 kita teliti daftar yang ada MI itu adanya di Bapepam LK sekarangdatanya ada di Otoritas Jasa Keuangan kemudian bagian subtantif

si B, si C kemudian pertanyaannyaanda yang ini saudara baca atau tidak, tidak kalau berbicara dalam prakteksecara normatif kalau form pemberitahuan atau didalam blanko aplikasipemberitahuan kita tidak membaca itu adalah salah satu resiko yang terletakpada investor, pada umumnya dianggap tahu itu fiksi hukumnya demikianketika kita menaikkan lagi satu derajat diatas normatifnya hukumnya adalahberlaku fiksi hukum terhadap hal ini yakni investor dianggap mengetahuitentang hal itu, kKemudian secara subtantif

secara lisan oleh si A, si B, si C, kemudianpertanyaannya saudara baca atau tidak, kalau berbicara dalam prakteksecara normatif kalau form pemberitahuan atau didalam blanko aplikasipemberitahuan kita tidak membaca itu adalah salah satu resiko yang terletakpada investor, pada umumnya dianggap tahu itu fiksi hukumnya demikianketika kita menaikkan lagi satu derajat diatas normatifnya hukumnya adalahberlaku fiksi hukum terhadap hal ini yakni investor dianggap mengetahuitentang hal itu, kKemudian secara subtantif

in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalamperkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak menghargalPemohon sebagai seorang suami sehingga sejak 07 April 2021, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

tersebut dapat dikesampingkankarena penetapan tersebut tidak menjelaskna apapun mengenai perkara a quo.Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan dengan orangterkenal sekiranya dapatlah dinyatakan ditolak.Tentang Itikad Tidak Baik22.23.24.25.Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan olehPenggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek Tergugat telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesprosespemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif

Bahwa Judex Factie sangat memahami makna dari subtantif dan latarbelakang dan maksud gugatan Organisasi Lingkungan Hidup sebagai WaliAmanah, hal ini terbukti Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Tergugat danTergugat Il berkaitan dengan Legal Standing dan Kepentingan HukumPenggugat dan membenarkan kedudukan Penggugat sebagai OrganisasiLingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan sesuai dengan aturanyang ada;.

Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Hal itudilengkapi dengan berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract/patent drafting.

PP 22 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuatHalaman 18 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG21.3.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga harus dibatalkan;Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan KAANDAL, ANDALdan RKL/RPL yang cacat subtantif karena disusunberdasarkan kekeliruan, penyalahgunaan, sertaketidakbenaran

penyusun dokumen amdal sebagaimana dimaksudayat (1) wajib menggunakan data dan/atau informasi yangsahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah; Bahwa secara umumdokumen lingkungan (KaANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL)yang telah menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan disusunhanya untuk memenuhi formalitas (sekedar mengkuti tatacara/prosedural administrasi) dengan substansi isidokumennya yang terkesan asalasalan, data yangditampilkan tidak focus dan tidak valid, serta analisisnyadangkal (tidak mendalam);Adapun cacat subtantif

sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa,sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaanNarkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikandan menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif denganmempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspekkemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

inter partes dalam perkara perdata gugatan artinyaputusan dalam perkara perkara perdata hanya mengikat pihak yang duduksebagai pihak, karena apabila pihak dalam sengketa tersebut tidak ditarikseluruhnya, maka pihakpihak yang tidak ditarik tersebut selain tidak bisamempertahankan hak, juga tidak bisa dipaksa untuk tunduk terhadapputusan, sehingga oleh karena pihak yang tidak ditarik tidak bisa dipaksatunduk pada putusan, maka penyelesaian sengketa menjadi tidak tuntas danmenyeluruh, itulah maksud subtantif

Kepala Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara atas persetujuan Termohon II dan Termohon i.c.JAM Pidsus dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara formilmaupun subtantif dapat diterima oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon Praperadilan H. Adek Erfil Manurung, SH.