rasa keadilan dan kemanfaatan sertakemampuan Terdakwa.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara36MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

memgecoh Majelis Hakim.Bahwa dengan demikian Kami berharap Majelis Hakimmempertimbangkan dalil Turut Tergugat dalam jawaban atas dalilPenggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat dandikesampingkanTentang lItikad Tidak Baik 17.18.19.Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan,karenamerek SHARPNESS milik Tergugat telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melewati proses proses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif

,dan Pengumuman sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentangMerek,masih berlaku).Bahwa dalam pemeriksaan Subtantif yang dilakukan ataspermohonan pendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat,pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baikpermohonan juga menjadi pertimbangan, dengan demikianpendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat sudah sesuai denganproses hukum yang berlaku di bidang merek.Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS milik Tergugatyang

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7tahun lamanya, dan selama berpisah sudah beberapa kali diusahakan agarmereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menerangkan bahwa saksi selalumenyarankan kepada Pemohon agar rukjun kembali dengan Termohon, bahkankedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannyadiringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yangtepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindakpidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif

Bahwa ajaran keadilanRestoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukansematamata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umumtetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnyahubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatandan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskanuntuk para pihak yang berselisih;Menimbang bahwa majelis hakim berkesimpulan secara subtantif tindakanterdakwa

karena substasi persoalan berkaitandengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dan konstitusi, sifatperkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdata yang hanya mengikatpihakpihak yang bersengketa saja, sedangkan perkara yang ditanganiMahkamah Partai a guo adalah berdimensi hukum tata negara yang bersifatdinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang bersengketa saja(erga omnes), maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yangbersifat dinamis untuk menegakkan kebenaran subtantif

Sudah menjadi prinsip universal dari lembaga penyelesaian sengketadengan nama atau bentuk apapun bahwa lembaga tersebut tidak bolehbertindak melebihi kewenangan atau kompetensinya, terlepas bentuktindakannya adalah berupa diskresi, perintah atau putusan.Demikian pula dalil Penggugat bahwa diskresi itu diperlukan untuk menegakkankeadilan subtantif demi kemaslahatan mencari solusi konflik PPP, maka dapatdikatakan bahwa dalil Penggugat ini seperti peribahasa jauh panggang daripada api, oleh karena faktanya

Makauntuk menegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaik keluardari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.

Bahwa MerekPemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek dan telah melalui proses pemeriksaan baikadministratif maupun subtantif serta telahdiumumkan dalam berita acara resmi merek dan padasaat itu. tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan, dengan demikian Pemohon Kasasi dalamHal. 49 dari 65 hal. Put. No.122K/Pdt.Sus/2010mendaftar dan mempergunakan mereknya telah denganiktikad baik ;Ill.

Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif

Dan materiPerjanjian Fasilitas Musyarakah Mutanaqgisah (Ketentuan Khusus)No.KK/86102 170706/N/MOR tanggal 7 Agustus 2017, harusdibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 3, adalah dalil yangmempertegas bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugatmemiliki kapasitas hukum yang secara subtantif jelas berbeda.Tergugat memiliki hubungan langsung dengan Penggugat,sedangkan Turut Tergugat hanya dapat melaksanakan perbuatanhukum jika mendapatkan amanah dari pihak pemohon

bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 6 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secaratertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonansecara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, secara subtantif

Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif

Penyiapan dan Bahan Penyusunan RencanaPenerimaan Kepabeanan dan Cukai;* Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di BidangKepabeanan Cukai;* Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan danCukai; Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi danPerijinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikutipendidikan keahlian seperti Diklat Teknis Subtantif

Koordinator Hukum dan Humas (Januari 2021).Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PeraturanPerundangundangan Ahli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humasyaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturanperundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum,pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubunganmasyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif

Bahwa dalam hukum acara, meskipun Dissenting Opiniondibenarkan tetapi sangat jarang terjadi, kKecuali pendapat tersebut sangatprinsip dan subtantif, sehingga Pembanding mohon agar Majelis HakimTinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quomempertimbangkan Dissenting Opinion yang disampaikan oleh HakimAnggota dalam perkara a quo ;29.

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah keliru dalammenerapkan hukum maka sudah sepatutnya Putusan a quo dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahandalam penerapan hukum.Bahwa Penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang telahditentukan aturan hukum yang berlaku, dan secara subtantif

Pst.prosesproses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif, dan Pengumumansebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.13. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merekCasanova milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohonjuga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merekmerek Tergugat sudah sesuai denganproses hukum yang berlaku di bidang merek.14.

;Bukti P42 : Keputusan Kepala Balai Diklat Keagamaan ManadoNomor : Bdl.09/KP. 02.2/765/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentangPenetapan Peringkat/Ranking 5 (Lima) Besar Diklat PenggerakKerukunan Ummat Beragama dan prestasi Penggugat meraih Peringkat serta pemegang STTPL Nomor : 0430/KP.02.2/Bdl.09/2013 dalamPendidikan dan Pelatihan Teknis Subtantif Peningkatan KompetensiPenggerak Kerukunan Umat Beragama ; (Sesuai dengan aslli).

Nurtindo dan Pembanding sebagai Kuasa Direkturnya.Bahwa salah satu syarat subtantif untuk bisa memenangkan tender danuntuk dapat melaksankan pekerjaan proyek tersebut di atas, harus adadukungan dari perusahaan yang memiliki AMP.Halaman 23 Putusan Nomor 33/PID/2021/PT BNAAdapun Perusahaan yang memberikan dukungan AMP terhadapPerusahaan PT. Nurtindo dalam hal awal ikut dan hingga bisamemenangkan tender Proyek Pengaspalan Jalan BadegongKebunBaru, yakni: PT. Flamboyan Huma Artha.Bahwa kemudian PT.

negaradisamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuhkepada Negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telahditerima oleh pemiliktidak dapat dituntut kembali;Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif

Baik keadilan subtantif dan keadilan prosedural mengalamimasalah yang sama pada dataran pelaksanaan. Namun keadilan yang bersifat Substantif tersebut lebih dapatdirasakan, tidak sematamata penegakan hukum yang membabi buta, namun penegakan hukum yang dapatdirasakan keadilannya oleh semua pihak dalam dataran yang tentu berbeda.