Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
312 — 227
  • Pengajuan Upaya Administratif dan Tengang Waktu PengajuanGugatana. Upaya administrasiMenimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwaPengadilan baru berwenang mengadili setelan seluruh upaya administratifyang tersedia telah digunakan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 516/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Japel Sirait Diwakili Oleh : JAPEL SIRAIT
Terbanding/Tergugat I : PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
Terbanding/Tergugat II : PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
214 — 116
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebuttidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepadaPemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat ataupun kepada KantorPertanahan Kabupaten Asahan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tidakHalaman 23 dari 103 Putusan Nomor 516/Pdt/2020/PT MDNterkecuali orang tua Penggugat maupun Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang telah ditentukan
    Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikattersebut baik Penggugat maupun orang tua Penggugat maupun leluhurdari Penggugat tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepadaPemegang Sertipikat (Tergugat II) ataupun kepada Kantor PertanahanKabupaten Asahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat dalam tenggangwaktu yang ditentukan dalam tengang waktu yang telah ditentukantersebut diatas;3.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 01-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 1/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — ANDI PUTRA, SH.,MH.,Cs MELAWAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
310 — 200
  • disebutkan syarat untukdapat diajukannya ke pengadilan adalah setelah dikeluarkannya putusan BawasluProvinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dan dalam perkara aquo hingga saat iniBawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mengeluarkan putusan terkaitdengan sengketa sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dasar dan syarat pengajuan gugatanyang didalilkan oleh Penggugat tidak terpenuhi secara hukum sehingga gugatanPenggugat dinilai cacat formil;Bahwa dalil tengang
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 3/PDT.G/2015/PN Swl
Tanggal 11 Desember 2015 — H. ASWANDI DATUK RANGKAYO MARAJO VS LASWIN, DKK
72 — 17
  • sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BAP/13.03600/2015dengan kop surat TURUT TERGUGAT tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknyaupaya mediasi yang tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga berdasarkanPasal 30 ayat 1 huruf c PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diminta kepadaPihak kedua (PENGGUGAT) untuk mengajukan gugatan sengketa tanah milik adattersebut ke pengadilan sejak tanggal 14 januari dan akan berakhir pada tanggal 13April 2015 dengan ketentuan jika dalam tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
SUPANGAT, dkk (24 Orang)
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
P.T. YOUNG TREE INDUSTRIES
186 — 85
  • Bahwa, dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangperadilan tata usaha negara dinyatakan bahwa: gugatan dapatdiajukan dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejakditerimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara;7.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-03-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.BDG
Tanggal 19 April 2018 — Pemohon:
Ruldey R Sumbayak
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi
137 — 67
  • Menimbang, bahwa dari tengang waktu pengajuan Permohonan videPasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 limitatif telan menetukan padaHalaman 70 dari 78 halaman Perkara No.2/P/FP/2018/PTUNBDGayat (2)"jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka badan dan/ataupejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusandan/atau tindakan dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterimasecara lengkap oleh Badan dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 84/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
SOMO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
227 — 193
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam Posita Gugatan halaman 9angka Ill tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 4 Maret 2020No. 1203/60035.78/II/2020, pada saat Tergugat mengirimkan Suratbalasan kepada Penggugat atas Suratnya Penggugat tanggal 7 Februari2020 dan tanggal 28 Februari 2020, adalah merupakan dalil yang tidakbenar, karena senyatanya Penggugat telah mengetahui adanya objeksengketa a quo sejak tanggal 14 Mei 2019
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 01-03-2013 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 14/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 15 April 2013 — Pembanding/Terdakwa : Dapit Sinaga
Terbanding/Jaksa Penuntut : Evan Satryo , SH
117 — 33
  • Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukandan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh Terdakwatersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 15-08-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 31 Oktober 2016 — NORSINAH MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
81 — 35
  • terlindungi;Bahwa atas adanya kerugian nyata yang dialami oleh Penggugatdan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum serta barudiketahuinya keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru) Nomor202/63.72.300/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 Perihal: PenerbitanSertifikat Pengganti HM No.10098/Loktabat Selatan pada Tanggal 20April 2016, maka Penggugat kemudian mengajukan Gugatan hukum kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang secara formiil masihdalam tengang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 1 / Pid.Sus. K / 2014 / PN.Mdn
Tanggal 15 April 2014 — - dr. RICARDO, MM
90 — 75
  • Berdasarkan Paslal 17 ayat (3) PeraturanPresiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RINo. 70 Tahun 2012 tengang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Halaman 35Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan36menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan dalam hal diperlukan dapatmengusulkan kepada PPK tentang perubahan HPS dan/atau perubahanspesifikasi teknis pekerjaan, tetapi tenyata hal tersebut tidak dilakukan olehJONGGA HUTAPEA, SE, M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan
    Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannyaPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tengang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yangmenyatakan bahwa :1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa,kecuali untuk kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yangmenggunakan bukti pembelian.(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi
    Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya PeraturanPresiden RI No. 70 Tahun 2012 tengang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan : selain tugas pokok dankewenangan ULP/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dalam hal diperlukan ULP/pejabat pengadaan dapat mengusulkankepada PPK :a. perubahan HPS; dan/ataub. perubahan spesifikasi teknis pekerjaanBahwa perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena kedudukan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 13-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 34/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Yustinus Haryadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
SURIANSYAH
226 — 175
  • Tentang Tenggang Waktu) Dan Upaya Keberatan BandingAdministrasi Terhadap Objek Sengketa a quo.Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatandapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sejak diketahuinya objeka quo adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
352 — 41
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.1Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SaudaraZAINUDDIN
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Penipuan
Putus : 06-10-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN GARUT Nomor 168/Pid.B/2016/PN Grt
Tanggal 6 Oktober 2016 — DEDEN SANDRIANA BIN (Alm) NANA ROHANA RACHMAN
34 — 9
  • untuk mengikuti mengenai keduaproyek tersebut yaitu mengenai pencairan kedua proyek tersebutcepat dalam waktu kurang lebih satu bulan kemudian suami saksimerasa tertarik melihat dari keuntungan kedua proyek yang dijanjikanoleh Terdakwa tersebutSetelahnya suami saksi memberikan uang untuk kepentingan keduaproyek yang dijanjikan dengan keuntungannya oleh Terdakwasampai dengan saat ini kedua proyek tersebut tidak ada realisasinya /tidak cair dan setelahnya suami saksi melakukan konfirmasi24setelahnya tengang
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2015 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 37/PDT.G/2015/PN Cjr
Tanggal 6 September 2016 — 1.Hendar 2.Neneng Sumartini Lawan H. Syukur Bin Alm H. Abdurahman
93 — 14
  • dengan alasan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan,karena senyatanya sudah sangat jelas bahwsanya TERGUGAT mengetahui ParaPENGGUGAT belum mendapatkan pembayaran dari pemilik proyek aquo karenaTERGUGAT adalah orang yang membawa pemilik proyek ke daerah tempatlokasi proyek berada, bahkan TERGUGAT sewajarnya dan sepatutnyamengetahui bahwasanya Cek yang diberikan oleh Para PENGGUGAT tertanggal30 Juni 2014 sudah tidak berlaku lagi karena daluarsa Cek dihitung setelah 70(tujuh puluh) tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 30-05-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 194/PID/2013/PT BDG
Tanggal 26 Juni 2013 — Pembanding/Terdakwa : RIDWAN als ERID bin SUMARDI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : SAEPULLOH als EPUL bin UWAN Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : USMAN GUNAWAN als RIZAL bin AJUM Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : NANA SURYANA bin RUKMA Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : JOJON bin GANDA Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : CECEP als EGOK bin KOSRI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : HADI bin KOWI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : EDIH bin MANSUR Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : JAJA SUBAGJA,SH.
30 — 11
  • para Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu)copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 08 Mei 2013 denganseksama;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan paraTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut, kedua belah pihak tidakmengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwatelah diberi tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajariberkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibadak pada tanggal 10 Mei 2013 dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 13-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2014 — 1.ACHMAD,2.SUNAYAH, DKK;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,2.YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL
104 — 69
  • menyelesaikan Sengketa a quo, dan oleh karena makaEksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut haruslah tidak diterima ;74Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenaieksepsi ke2 dari Tergugat II Intervensi yaitu Gugatan Para Penggugat telah melampauitenggang waktu 90 hari ( daluwarsa ), dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam formal gugatan, proses pengajuan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat limitatif mengenai tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-03-2012 — Putus : 09-07-2012 — Upload : 08-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 27/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 9 Juli 2012 — Ir. SUBERATI melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
65 — 45
  • eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat kadaluwarsa karena telahmelampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan82dalam pasal 55 UndangUndang No 5 tahun 1986 majelis hakim mempertimbangkansebagai berikut ; Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatandi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Putus : 01-08-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 200/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 1 Agustus 2013 — PENGGUGAT I & II : - SLAMET UTOMO; H. BENNY BAGUS YUNI PRAYOGO; TERGUGAT : - Bupati Banyuwangi; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
57 — 19
  • Bahwa obyek sengketa yang menurut penggugat sudah menjadi Sertipikat HakPakai No.46/Ketapang, diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 18102002, dan gugatana quo diajukan pada tanggal5112012, sehingga jika dihitung dari mulai diterbitkannyasertipikat obyek a quo (Tahun 2002) hingga gugatan ini diajukan (tahun 2012), maka sudahmelebihi tengang waktu 5 (Lima) tahun, oleh karena itu gugatan perkara a quo sangat patutmenurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 98/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHSIN Diwakili Oleh : DR. NANANG SOLIHIN, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
154 — 55
  • 08/Pdt.G/2020/PN Gns dalam tenggang waktuselama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan kepada DR.Hal 53 dari 55/halaman Pts No 98/Pdt/2020/PT.TJK.Nanang Solihin, SH.MH kuasa pemohon banding semula Penggugat melaluidelegasi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam surat tanggalNovember 2020 Nomor: W9U7/1753/Hk.02/11/2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah diajukandalam tengang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
155 — 80
  • atas surat Sahardin, S.Pd tanggal 19 Maret 2019 (videbukti P1 Jo.P2) dan juga telan melakukan Banding administratif kepadaGubernur Bengkulu tanggal 22 Maret 2019 yang telah mendapat jawabanmelalui Surat Nomor : 180/260/B.2/2019 hal : Jawaban Keberatan Tahap IItanggal 4 April 2019 (vide bukti P3 Jo.P4) serta Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 21 Mei 2019sehingga Majelis hakim berpendapat Pengajuan Gugatan Penggugat tidakmelebihi 90 hari serta memenuhi tengang