Tuan HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebutsebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah); Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senintanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 WITA, bertempat di KantorPerseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telahterjadi perubahan pengurus

Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baruPerseroan:Bahwa RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagaimana termuat dalam BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 yangbertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud,Gianyar, tidak pernah diselenggarakan;Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dalam hal iniberposisi sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Notaris Hartono danTerdakwa telah menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21Desember 2019 tersebut, yang mana Terdakwa sendiri mengetahuibaik dari tanggal dan tempat maupun isinya bertentangan dengankeadaan yang sebenarnya, maka secara tidak

langsung Terdakwasendiri telah membenarkan dan menyetujui apa yang termuat dalamBerita Acara RUPS tersebut yang secara fakta tidaklah benar;Bahwa in casu berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

No.41 PK/Pid.Sus/2015c) EGPWS;d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley Atlas;e) FDR 22 Parameter;f) ELT;g) AD/SB Must Be Comply;h) Engine : CFM563B2 atau Cl ;1) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnes dan 132 kelas ekonomi;Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Alan Messner tanggal15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80 Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Merpati tidak melaporkan atau tidak mengajukanperubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP*secara yuridis merupakan perbuatan melanggar hukum karena melanggarPasal 22 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 TentangBUMN. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini karena tidakberkesesuaian dengan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan AhliProf. DR Sofyan Djalil (mantan Menneg BUMN) dan DR. Ir.

MNA maka tidakmemerlukan persetujuan RUPS untuk sewa pesawat;Pemegang Saham PT. MNA juga diberitahukan olehTerdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanamengenai kondisi keuangan yang dalam keadaan kritis danfakta belum kembalinya Security Deposit;Saksi fakta Gunawan Koswara menyatakan bahwa KomisarisPT.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 033/BUMD JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember2007 perihal Analisa PLTG ;Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur UtamaPT.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung BaratSakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMDJabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

No. 126 PK/Pid.Sus/201383 Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84 Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85 Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham ;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 33 dari 50 hal. Put.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Hal. 41 dari 50 hal. Put.

Petro Purna Jasa(Penggugat a quo) melalui RUPS, tetapi hal tersebut tidak digubris Tergugat I danbahkan menyebutkan hal tersebut tidak diperlukan;Bahwa jelas, sejak awal Penggugat sangat keberatan menyerahkan saham kepadasiapapun termasuk kepada Tergugat I apalagi dengan cara hibah. Karena pemberianhibah saham adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak logis karena tidaksebanding dengan hasil jasa manajemen dan jasa modal Penggugat.

Dharma Kencana Sakti (Tergugat I a quo)adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal yakni pemberian hibah sahamtanpa melalui RUPS di perusahaan Penggugat;Bahwa adanya pelanggaran syarat formil dan syarat materil dalam perjanjianhibah saham tersebut sangat mudah untuk diujikan.

Petro Purna Jasa/ Pemohon Kasasi a quo telah menerangkan di bawahsumpah menyatakan tidak pernah adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)di Perseroan Pemohon Kasasi yang menghasilkan keputusan untuk melakukanHibah Saham milik Pemohon Kasasi kepada Tergugat I. Dalam Perjanjian HibahSaham sesuai dengan Akte Nomor 51 tanggal 10 Juni 1992 yang dibuat di hadapanJoenoes E.

AsriUmillah Hartono selaku pemegang saham di Pemohon Kasasi tidak pernahmemberikan persetujuannya baik secara pribadi maupun melalui RUPS di perseroanPemohon Kasasi. Fakta ini menjelaskan bahwa pelanggaran syarat hibah yang telahmenjadi ketentuan hukum yakni, barang atau kekayaan yang dihibahkan adalahmilik mutlak pemberi hibah.

No. 2245 K/Pdt/201122e Adanya Bukti P15 berupa Berita Acara No. 50: Berita Acara dalam RUPS LuarBiasa yang memutuskan menyetujui penghibahan sahamsaham milik PT.Petro PurnaJasa kepada PT.

Tato tersebut disetujui oleh Termohon IX : MenteriKehakiman dan HAM RI, vide Keputusan No.C01630.HT.01.04.TH.2002,tanggal 30 Januari 2002 ;Bahwa dari Akta No.31 perihal Pernyataan Keputusan Rapat tersebutdiketahui bahwa Termohon VI telah bertindak selaku kuasa yang diberikankepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS LuarBiasa) PT. Tato, untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT.

HasilKeputusan RUPS tersebut kemudian menyepakati untuk menyelesaikanpersoalan PT. Tato dan PT. Upati tersebut secara menyeluruh, yakni denganpembubaran pemegang saham korporasi PT. Tato dan PT. Upati danmenyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban korporasi kepada para krediturdan karyawannya. Vide bukti P8 Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT. Tato dan PT.

Upati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009kepada Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 AnggaranDasar PT. Tato. Namun hanya menyerahkan tugas dan kewajibannyakepada anakanaknya Termohon VI dan Termohon VII ;d. Faktual, dari sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, Termohon Il tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmemberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur Tunggal PT.

TATO, tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TATO perihalPembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru.Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnyaPengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagaiPengurus/Direksi PT. Tato, sampai dengan terpilinnya Pengurus/Direksidan Komisaris PT.

Halini jelas melanggar Pasal 86 UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 100 jo Pasal 66 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pengurus PT.untuk membuat Laporan Tahunan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Termohon lI,yang sebelumnya telah mengakui tidak pernah lagi aktif mengurus PT.Hal. 18 dari 26 hal. Put.

#Bahwa PARA TERGUGAT, telah menghalangiPENGGUGAT, dan tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati,antara lain yaitu :> Bahwa PARA TERGUGATbeberapa kali diundang olehPENGGUGAT menghadiri undangan PENGGUGAT ~ untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), TAPItidak dindahkan oleh PARA TERGUGAT ; sehingga RUPSsampai Saat ini tidak terlaksana ; > Bahwa PARA TERGUGAT juga tidak mau menggurusPerpanjangan Izin SIUP, SITU sehingga sampai saat ini izintersebut belum diperpanjang ;> Bahwa PARA

M5.Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusanini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat yang berwajib;9.10.11.12.14.16.18.6Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membantu PENGGUGATdalam Penggurusan izinizin yang berhubungan dengan UsahaPT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO;#Menghukum PARA TERGUGAT untuk taat dan menghadiri RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO,apabila PARA TERGUGAT tidak mau mengahdirinya setelah diundangsecara patut, maka PENGGUGAT dapat melakukan

RUPS tampakeikutsertaan PARA TERGUGAT;Los8.Menyatakan PENGGUGAT SECARA HUKUM adalah berwenanguntuk untuk dan atas nama PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO melakukanPerjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan BakarMinyak Untuk Umum ( SPBU ) dengan PT.PERTAMINA ;15.9.Menyatakan hak Kepemilikan Perseroan dan SPBU besertaassetasetnya, yaitu sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa manggissebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 30 Maret 1994,Nomor 149/1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 7 yangmenyebutkan Para Tergugat telah menghalangi Penggugat dan tidak mentaatiiSi perjanjian yang telah disepakati, antara lain : Bahwa Para Tergugat beberapa kali diundang oleh Penggugatmenghadiri undangan Penggugat untuk mengadakan Rapat Umum PemegangHalaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MrbSaham (RUPS), tapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga RUPS tidakterlaksana ; Bahwa Para Tergugat juga tidak mau mengurus

Foto copy uUndangan Rapat RUPS tangal 30 Agustus 2018 yang akandilaksanakan tanggal 03 September 2018 sesuai dengan aslinya (bukti P12);13. Foto copy sSurat perihal meninggalnya pemilik saham 35% kepada direkturPT Maha Mega Putra Bungo yang ditanda tangani Komisaris Utamatanggal 11 September 2017 sesuai dengan aslinya (bukti P13);14.

Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Dalam kenyataanya terdakwa selaku direktur PD BKK Kebakkramat dalampengadaan harta tetap dan inventaris (pengadaan tanah) tanpa melalui RUPS danmelebihi RKAP Tahun 2010 yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42Tahun

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidakdisetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.f.

Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan PenilaianProperti)e Bahwa Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan DirekturPD BKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidak akandituangkan dalam notulen RUPS.

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Menimbang

Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smg10.Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan Penilaian Properti)11.Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.12.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan

Sertaberdasarkan RUPS PT. Baker No 55 pada tanggal 16 Oktober1986 oleh Notaris Daliso Rudianto, Sarjana Hukum diYogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.AnnaSubiakti, SH.Mhum., 2.Nusye K.I.

Baker sudah bubar menurut hukum;4 Bahwa saat ini pendiri ataupun direksi dalam RUPS AD/ART tahun 1986telah meninggal dunia5 Bahwa sejak tahun 2007, hubungan para penggugat dengan tergugat adalahhubungan kerja dengan perorangan bukan hubungan kerja dengan BadanHukum, dalam hal ini PT.

Baker adalah PT dengan jenis usahaangkutan yang mengadakan RUPS terakhirpada tanggal 16 Oktober 1986 (enam belasoktober tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh enam) tentang perubahan AD/ART no.55 yang dibuat oleh notaris Daliso Rudianto,SH. notaris di Yogyakarta. Dengan susunandireksi adalah:Direktur I : Tn. Haji DigdosudarmoDirektur II: Tn. Kasdadib sejak tahun 1986 sampai terbitnya UU PT no.1 Tahun 1995 dan sampai dengan UU PTyang baru yaitu UU no. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

Baker sudah bubar menurut hukumd saat ini pendiri ataupun direksi dalam RUPSAD/ART tahun 1986 telah meninggal dunia9 Bahwa pemberesannya dilakukan oleh pendiri dan nyatanya (feitelijk) parapendiri atau para direksi berdasarkan RUPS tahun 1986 no. 55 yang dibuatHalaman 15 dari 26 Putusan PHI Nomor 5 /Pdt.SusPHI/2014/PNYyk1011121314oleh notaris Daliso Rudianto, SH, notaris di Yogyakarta telah meninggalduniaOleh karena PT.

yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;e Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat padaawal persidangan mengenai surat kuasa maka setelah Majelis Hakim mempelajaridan meneliti bukti T1,T2,T3 terbukti bahwa PT.Baker adalah PT dengan jenisusaha angkutan yang mengadakan RUPS

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;

Bahwa apabila Perseroanakan mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruhnya atausebagian besar kekayaan perseroan harus dilakukan dengan RUPS danternyata hal ini Penggugat tidak pernah melakukan RUPS dimaksud ;10.Bahwa dalam Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas, menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaanperseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi :Keputusan

RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangseluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit %4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suaratersebut.Pasal 88 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkandalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak

DalamUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan :Pasal 102 ayat (1) berbunyi :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub.

Menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakanlebin dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihperseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak ;Pasal 102 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beretikad baik;12.Bahwa dengan demikian ternyata telah terbukti Tergugat II (PT.

Perlunya persetujuan RUPS dalam pengalihan hutang perseroanjikalau aset perseroan yang dialinkan tersebut adalah seluruhaset atau sebagian besar kekayaan perseroan. Pengalihanhutang yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat Ilbukanlah termasuk sebagai definisi seluruh aset atau sebagianbesar kekayaan perseroan, in casu Tergugat sehinggaketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (3) Undang13.IV.14.Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 102 ayat (1) jo.

Bahwa oleh karena didalam RUPS tanggal 21 Juli 2011 tidak ditentukanmulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan penghentian anggotaDireksi perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (6)Undangundang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menentukan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham ;9.

Bahwa dengan demikian Penggugat yang telah diangkat selaku Direktur PTINDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan RUPS tanggal 21 Juli 2011sehingga Penggugat yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYALESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejakpengangkatan Penggugat selaku Direktur hingga berakhirnya masa jabatanselaku Direktur atau diberhentikan melalui RUPS atau diberhentikan olehDewan Komisaris ;10.

Indrapura Jaya Lestari padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal21 Juli 2011 di kantor Notaris Elza Mawardi, SH berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZAMAWARNI, SH, Notaris di Medan;6.

Bahwa benar sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur terhitung sejaktanggal 21 Juli 2011 hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantianDirektur melalui RUPS maupun pemberhentian Direktur oleh Komisaris PT.Indrapura Jaya Lestari;10. Bahwa benar Tergugat telah mewakili PT.

Indrapura JayaLestari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan pada 21 Juli 2011 sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notarisdi Medan telah dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT.Indrapura Jaya Lestari;Menimbang, bahwa TurutTergugat telah mengajukan jawabanterhadapgugatan tersebut menyatakan sebagai berikut :.

Shin Young Indo Resourcesatas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham Chang Nam (BerdasarkanAkta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utama adalah Jung SungHo, yang selanjutnya disebut Pihak PENGGUGAT dengan PT. BengkuluMega Quantum, JI. Ampera Raya No. 59 JakartaSelatan, yang diwakilioleh SANADJIHITU TUHUTERU yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I, telah mengadakan Perjanjian JualBeli Saham,berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No.

Shin Young Indo Resources telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham yang dalam RUPS tersebut sah dandapat mengambil keputusan yang mengikat perusahaan, dimana dalamRUPS tersebut telah memutuskan halhal ;a. Persetujuan jual beli/oengalinan saham perseroan, dimana sahammilik PT. Bengkulu Mega Quantum dalam hal ini diwakili olehTERGUGAT telah dijual kepada PT. Shin Young Indo Resourcessebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)b.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh HamChang Nam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabatDirektur Utama adalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsipbadan hukum perseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yangmenjabat saat itu, yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeliSaham antara Penggugat dengan PT.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham ChangNam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utamaadalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsip badan hukumperseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yang menjabat saat itu,yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeli Saham antara Penggugatdengan PT. Bengkulu Mega Quantum, JI.

Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.16/1.824/2013 yangditerbitkan kelurahan Pasar Manggis kecamatan Setia Budi JakartaSelatan, bukti P14;15.Foto copy Notulen RUPS PT. Bengkulu Mega Quantum yangberkedudukan di Kota Bengkulu tertanggal 20 Maret 2012, bukti P15;16.Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli saham No.PJBS/BMQSY/2908antara PT. Bengkulu Mega Quantum dengan PT. Shin Young IndoResources tertanggal 29 Agustus 2012, bukti P16;17.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 PT.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam penyusunan rencanakerja mMaupun rencana alokasi pengunaan anggaran pun Termohon sejauhini tidak pernah meminta masukan dan/atau pertimbangan dari Pemohonselaku Komisaris Utama dan tidak pernah pula Termohonmenyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan karena senyatanya Termohon tidak pernah melakukan RUPStahunan meskipun Pemohon telah meminta berulang kali untukdilakukannya RUPS Termohon.f.

RUPS tahunan telah melewati batas masa waktu yang ditentukanoleh UU PT, bahkan RUPS tahunan tidak pernah dilakukan olehPerseroan bahkan dalam memperpanjang jabatan Direktur utama danKomisaris Utama Termohon melakukan nya tidak di dalam rapat umumpemegang saham melainkan dor to dor kepada pemegang sahamdimana setiap orangnya hanya dimintakan tanda tangan, olehkarenanya patut diduga terjadi manipulasi terhadap laporan tahunanPerseroan dengan berbagai fakta yang telah disembunyikan Termohonsebagaimana

(vide him. 52 penetapan);menimbang, bahwa dari RUPSRUPS yang diadakan TERMOHONternyata RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (3)jo. Pasal 66 ayat (2) undangundang perseroan terbatas karenaRUPS yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen ...

tidak perlu ada inisiatifpemegang saham (Pemohon) untuk minta diadakan RUPS; (VideHim. 56 Penetapan);Menimbang, dengan tidak diberikannya Pemohon untuk memintaketerangan (buku besar) oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 138undangundang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasadalah termasuk perbuatan melanggar hokum yang dapatHalaman 19 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.

Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.PURE TOUCHINDONESIA tanggal 12 Maret 2019 , diberi tanda bukti P910.Asli dan fotokopi Permohonan pencabuatan Banding sebagaimana yang telahdinyatakan dengan Akta Permohonan Banding Nomor.344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Pembanding SAMAT NGADIMANtanggal 12 Agustus 2019 , , diberi tanda bukti P10;11.Asli Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PURE TOUCHINDONESIA No. 009/PTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 , diberi tanda buktiP11

Bahwa karena RUPS LB tanggal 28 Oktober 2008 Termohon Kasasi5.6.tidak hadir dan dilakukan bukan dimana perseroan melakukan kegiatanusaha, maka RUPS LB di hotel Ledian Jalan Jenderal Sudirman No.88,SerangBanten tidak sah;Bahwa para Pemohon Kasasi mempunyai inisiatif untuk mengadakanRUPS LB sesuai penetapan Pengadilan Negeri Serang perkara No.40/Pdt.P/2008/PN.Srg. dimana perseroan melakukan kegiatan usaha,dan pada tanggal 14 November 2008 melalui kuasa hukumnya paraPemohon Kasasi mengundang Termohon

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Srg, tanggal 29 Januari 2009 harusdibatalkan karena keputusan rapat pada hari Jum'at tanggal 28November 2008 dilakukan RUPS LB di PT Kranindo Perjaya jalan RayaSerangJakarta, KM.01, No.03, desa Kalodran, kecamatan Walantakan,kota Serang, berdasarkan anggaran dasar perusahaan No.29 pasal 22ayat 1 e adalah sah dan mengikat;6.

Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangnomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasmengatur tentang pengajuan gugatan terhadapperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebutdiajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukummeliputi tempat kedudukan perseroan.c.

Pertimbangan Majelis Hakim yangmenganggap saham sebagai benda tak bergerak adalahkeliru, oleh karena itu penggunaan Pasal 142 Rbg ayat 5oleh Majelis Hakim tidak berdasar.Bahwa Pasal 61 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang PTyang berbunyi sebagai berikut :(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.(2

) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan.Majelis Hakim telah keliru menerapkan Pasal 61 tersebutkarena addresat pengajuan gugatan perkara a quo tidakmengenai hasil kKeputusan RUPS, Komisaris, atau Direksidan tidak ditujukan kepada perusahaan, komisaris ataudireksi tetapi tujukan kepada pemegang saham secaraperorangan bukan kepada perseroan (PT.East PointIndonesia).

Perubahan Anggaran DasarNo.26 tanggal 18 April 2005 yang berbunyi 100% (seratuspersen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkantersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000(enam ratus juta rupiah) telah di setor Penuh.Bahwa adapun Para Penggugat/Para Terbanding justrukeliru. meminta Para Tergugat/Para Pembandingmenunjukkan Bukti Setor Kepemilikan Saham padahaltanggung jawab pengurusan = administrasi tersebutmerupakan kewajiban Penggugat I/Terbanding sendirisebagai Ketua Rapat dalam RUPS

Negeri yang mempunyai wilayah hokum dimana tergugatbertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg, dalamperkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda takbergerak, maka gugatan diajukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri danwilayah Hukum mana terletak benda tersebut.Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pengajuan gugatanterhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wayjarsebagai akibat keputusan RUPS

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husadasebagaimana tesebut dalam point nomor 5 di atas.8. Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, maka bersama ini Pemohon sebagaiIbu kandungnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar Pemohonditetapkan sebagai wali dari anakanak Pemohon tersebut yang bernama :8.1. AHMAD HABIBI AULIYA, Umur 13 tahun (lahir : 27052006)8.2.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husada.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT.

Jihatisehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selaku pemegangsejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhan sahamsaham yang dimilikioleh perseroan; sehingga berhak untuk mengajukan permohonanpembubaran perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 142 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Direksi, DewanKomisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapatmengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudahdilakukan pemanggilanpemanggilan kepada Termohon yang layak danpatut menurut hukum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya Badan Hukum PT. VirtutamaMedia Jihati, seluruh tanggung jawab aset dan pengurusan dilaksanakanoleh Tim Likuidasi. Kepada para Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingan dengan PT. Virtutama Media Jihat agar menghubungiHalaman 3 dari 9 hal. Put.

Direktur Operasional pada setiap tahunnyaberhasil mendapatkan keuntungan bagi perusahaan/Tergugat I, bahwa dariprofit yang diperoleh perusahaan tersebut Penggugat menerima dividenbagian yang diberikan oleh Tergugat Il, Kemudian Penggugatmengkompensasikan dividen yang diperoleh tersebut untuk membayarsecara cicil nilai saham yang diberikan;Bahwa pada tahun 2007 (sesuai laporan/laba Perseroan periode 2004 2009) Penggugat telah berhasil melunasi setoran modal dimaksud sehinggatelah dinyatakan dalam RUPS

Tergugat IIagar membayar denda keterlambatan apabila Para Tergugat lalaimelakukan kewajibannya, per hari Rp50.000.000,00 sejak putusandibacakan atau sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian PT Karya Lestari MakmurNomor 76/21/42004 dan Akta Nomor 61 Risalah RUPS

Daerah Maluku.16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalamUndangundang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkanmengenai RUPS Terbatas;Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPSTerbatas No : 01/RUPST/PT. BPDM/2014.

diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatasdimana dalam Undangundang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa.Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanyaRUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada197Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk SuratKeputusanBahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak

setiap akhir bulan april, dan RUPS Luar biasa yangdapat dilaksanakan sewaktuwaktu diluar RUPS wajib.

Bank Maluku hanya dikenal 2(Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkanmengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Terbatas setelah beliau tiba di Ambon; Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur,Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artianSurat Keputusan RUPS Terbatas PT.

Billy Sindora sebanyak 100 saham atau senilai Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) ;Dalam akta pendirian, disebutkan bahwa tiap tahun akan dilakukanpenghitungan hasil usaha dan dilakukan pembagian kepada para pemegangsaham sesuai dengan nilai saham yang diberikannya, tetapi hingga saat ini halitu tidak pernah direalisasikan karena belum ada keuntungan usaha yangdidapatkan dan sejak awal berdirinya PT Nata Wahana Selera hingga saat initidak pemah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa

Tinodan Sdri Sintia diberhentikan oleh para pemegang saham sesuai Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diadakan di Restoran Grace Jalan BungurKota Bandung ;Sejak bulan September 2007 PT Nata Wahana Selera/News Paper Restodikelola oleh sdr. Jundi dan yang mengawasi keuangan yaitu sdr. Arifin GandaWidjaya dan sdr. Rudi, adapun inventaris yang ditinggal masih lengkapdiantaranya :a. Alat alat dapur (4 unit kompor gas, copy maker, microwave, pembakarHal. 4 dari 14 hal.

Jundi sampai bulan Mei2008, lalu tidak dilanjutkan operasionalnya dikarenakan omset menurun dantidak bisa membayar uang sewa tempat kepada PVJ sebesarRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;Sesuai RUPS, operasional perusahaan akan dilanjutkan kembali olehsdri Sintia dan Terdakwa 2.

Ferra Toeantetelah menjual asset PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto dan memindahkuasakan usaha kepada Tatok Djoko Sudiarto tanpa diketahui / sejin dari parapemegang saham perusahaan karena tidak pernah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), uang Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)hasil penjualan aset tersebut oleh para Terdakwa tidak dimasukkan ke dalamrekening perusahaan PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto ;Akibat perbuatan para Terdakwa, PT Nata Wahana Selera/News PaperResto