Bahwa Majelis Komisioner berpendapat terhadap pengecualianinformasi dalam sengketa a quo yang didalilkan Termohonberdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,pertimbangan Majelis Komisioner sesungguhnya secara umumtelah diuraikan pada angka 1 di atas, namun berdasarkan faktayang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi faktahukum bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonaninformasi yang diperoleh dari instansi lain yang mengeluarkaninformasi

Bahwa Majelis Komisioner dalam memberikan pendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh dikarenakan dalammemberikan alasan penolakan atas permohonan informasi yangdimintakan oleh Termohon Keberatan selain Pasal 17 huruf h angka3 UU KIP dan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keardipan (selanjutnyadisebut UU Kearsipan ), Pemohon Keberatan juga meyertakanPasal 17 huruf j; UU KIP, Pasal 79 ayat (3) UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Yaitu kondisi keuangan, aset,pendapatan, dan rekening bank seseorang2) Pasal 17 huruf ; UU KIP beserta penjelasannyaSetiap badan publik wajib membuka akses bagi setiappemohon informasi publik, kecuali kecuali informasi yang tidakboleh diungkap berdasarkan UndangUndang3) Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU Kearsipan besertapenjelasannya;(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip denganalasan apabila arsip dibuka untuk dapat:h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;(2) Pencipta arsip

(Pasal 167, 266, 385 KUHP)Menyetujui Tergugat dan Il mengajukan GUGATAN REKONPENSI DEMITEGAKNYA Hukum dan Keadilan. bahwa Peradilandilakukan DemiKeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " (UU nomor 48 th.2009tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2) GUGATAN REKONPENSISehubungan dengan gugatan Penggugat , maka Tergugat dan Il , Mohonmengajukan Gugatan REKONPENSI untuk itu mohon berkenan Bapak MajelisHakim mengijinkan, sesuai dengan dasar UU dan peraturan berlaku :tl,UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :Tindakan Lurah Gunung Lingai dan

ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan sebagai berikutdalam permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh :Jerry Mangolo bin Adrie Mangolo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta PT Sukses Mapan Abadi, Tempat tinggal diJalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, KecamatanHulontalangi, Kota Gorontalo sebagai "Pemohon I"Nurlina Lakoro binti Atje lakoro, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS pada Dinas Kearsipan

Bahwa semasa hidupnya, Andarias bin Ita (Ghaib) bekerja sebagaiSupir, sedangkan Busrah binti Badaruddin (Almarhumah) bekerjasebagai PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Mamuju;. Bahwa setelah Orang tua Anak tersebut meninggal dunia, yang di bawahumur dan belum cakap secara hukum berada dibawah asuhan Pemohonsebagai Tantenya (Saudara kandung Ibunya);Hal. 2 dari 11 Put. No. 43/Pdt.P/2019/PA.Mmj7. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kedua anak dibawahumur tersebut;8.

Informasi publik yang apabila dibuka dapatmengungkapkan isi akta Otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir dan wasiat seseorang.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan pasal 44 yaitu ayat 1 huruf H:Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLK(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untuk umumdapat :h.

perusahaan itu disatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umumtentang kinerja suatu perusahaanBahwa menurut salah satu ahli yakni IKATAN AKUNTANINDONESIA Laporan Keuangan merupakan rangkaian yangmenunjukan posisi keuangan serta kinerja Keuangan dalamsuatu entitas.Bahwa salah satu dokumen yang diminta yakni SuratPerintah Kerja merupakan Informasi yang dikecualikanmenurut undangundang nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi pasal 17 huruf G kemudian Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Sesuai dengan asli);12 Bukti T12 : Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor: 220/279/Kesbangpol/X/2020, Tanggal 19Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKOktober 2020 (fotokopi berstempel basah);13 Bukti T13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor:0066/SPMK/DPUPRBM/1.03.01.01/2019,Tanggal 25 September 2019 beserta lampirannya(fotokopi dari fotokopi);14 Bukti T14 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyaHalaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smryang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

Bahwa in cassu Penggugat telah berulang kali memohon secara baikbaikpengembalian "asset" a quo kepada Tergugat sejak tahun 2002 ketika itumelalui BPPN, kemudian Tim Pemberesan BPPN, Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan (TKAAK) hingga terakhir pada tahun 2009melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan NegaraLainLain Departemen Keuangan Republik Indonesia tetapi semuapermohonan Penggugat a quo diabaikan oleh Tergugat :Bukti:P4a : Surat dari Penggugat kepada Tergugat II yang

Internasional Cabang Ujung Pandang;P4c: Surat dari Penggugat kepada BPPN Nomor 035/NTR Eks/XII/03 tanggal 17 Desember 2003 Perihal MohonPengembalian 3 Asset Koperasi Nutrama;P4d : Suratsurat dari Penggugat kepada Tim Pemberesan BPPNNomor 01/NTREks/I/05 tanggal 12 Januari 2005, Nomor017/NTREks/IV/05 tanggal 25 April 2005, Nomor 040/NTREks/XII/05 tanggal masingmasing perihalnya mengenaiPengembalian Asset Koperasi Nutrama;P4e : Suratsurat dari Penggugat kepada Ketua Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

hanyaberupa sketsa tanpa diberikan ukuran yang akurat dan benar.Bahwa setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalahtanah.KESIMPULAN :1.

YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Karyawan Assorcing di Bank BI tempat tinggal di KotaPadang Propinsi Sumatera Barat , sebagai Pemohon;melawan :Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III,pekerjaan PNS di Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Dan karena buku akte nikah Penggugat dan Tergugathilang sementara Penggugat sudah menanyakan kearsipan suratmenyurat pernikahan Penggugat pada KUA Kecamatan PandiBatu, ternyata juga tidak ada atau hilang dan mengingatpasal 7 ayat 2, 3 huruf a, b Kompilasi Hukum Islam danpasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan selainitu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggallebih dari 10 tahun ;Bahwa, mengingat apa yang terurai pada point 2 dan 3 positapermohonan ini maka beralasan hukum

PUTUSANNomor 1096/Pdt.G/2019/PA.ME.x a 26 pe SoN aweDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, NIK 12345, lahir di A tanggal 9 Juli 1992, agama Islam,pendidikan terakhir D4 Kearsipan, pekerjaan karyawan swasta,tempat kediaman di Dusun B, Desa A, Kecamatan Rambang Niru,Kabupaten Muara Enim, sebagai Penggugat

yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,bertempat kediaman di Jalan KH. 1, Kelurahan Dembe Jaya,Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai"Pemohon";LawanTermohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan $2, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Penmuda Hukum/Dok Penmuda JinayatKasub Kepegawaian Para Panitera Pengganti " Para Juru Sita PenggantiKeterangan :Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi Perkara Dokumentasi danKearsipan PerkaraDok = Dokumen dan Kearsipan PerkaraHawasbid = Hakim Pengawas BidangHumas = Hubungan MasyarakatKasub = Kepala Sub= Panitera MudaPanmuda Jabatan Strukturalze==== = Jabatan FungsionalLampiran IlQanun ProvinsiNAD No. 10Kelengkapan Pasal 8 ayat ( 4 ) KetuaWakil Ketua Tahun 2002Hatiwasbida Bindalmin i Hatiwasbida

Yusticial i Panitera/Sekretaris Wakil Sekretaris " Hatiwasbida Umum/Hubmas Wakil Panitera Kasub Umum/ Kasub Keuangan Penmuda Banding PenmudaProtokoler BimkummasKasub Kasub Perencanaan/ Penmuda Penmuda Roh/HisabKepegawaian Tatalaksana Statistik/Dok dan Rukyatn Para Panitera Pengganti nKeterangan :Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi PerkaraBinkummas = Pembinaan Hukum dan MasyarakatDok = Dokumentasi dan Kearsipan PerkaraHatiwasbida = Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan DaerahHubmas = Hubungan

BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk kepentingan pribadinya ;Bahwa gaji ke8 (delapan) pegawai yang telah mutasi dan gajinya telahdipindahkan serta seorang pegawai yang telah pensiun yang masihdimintakan gajinya di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan yaitu :Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan BatangDua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadibeberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Ternate Selatan ke Instansi lainbeberapa pegawai yang mutasi tersebut diantaranya adalah saksi SARNAWIARASID yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi

Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009= 7 binHal 16dari 34 halPts No:09/Pid.

., Penyediaan operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD,dan PPKD) sebesar Rp. 89.677.906, Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000, Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000, Insentif/ operasioanal ketua RT/ ketua RW sebesar Rp. 13.200.000, Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp.60.547.857, Pengeloaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistikdan kearsipan sebesar Rp. 20.000.000, Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangandan pelaporan

Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desasebesar Rp. 35.255.268,Halaman 6 dari 47 hal Putusan Nomor 11/PID.TPK./2021/PT.MTR.n.Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa sebesar Rp.91.988.160,Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000,Penyediaan Operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000,Penyediaan insentif/ opersional RT/ RW sebesar Rp.13.200.000,Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan sebesar Rp.26.400.000,Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan

tunjangan perangakat desa sebesar Rp.300.043.840,Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp.35.669.414,Penyediaan operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD,dan PPKD) sebesar Rp. 89.677.906,Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 46.800.000,Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 5.000.000,Insentif/ operasioanal ketua RT/ ketua RW sebesar Rp.13.200.000,Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa sebesar Rp.60.547.857,Pengeloaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistikdan kearsipan

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 20.000.000,j. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan sebesar Rp.15.625.000,k. Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya sebesar Rp.3.000.000, . Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp.3.275.000, m. Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa sebesar Rp.7.800.000, n.

ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara yang diajukan oleh :XXXXXXXXXXXXXX, UMur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda, PendidikanS2, bertempat tinggal di Desa Boroko Utara, KecamatanKaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan

telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telahmemperoleh izin dari pejabat sebagaimana Surat Keputusan Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan

yangdikeluarkan tanggal 18 Agustus 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupetan Mempawah Provinsi Kalimantan BaratNIK 6102075211780004 atas nama kepala keluarga Tergugat, alat buktitersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegellen di kantorpos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.3; Fotokopi Surat Keputusan Nomor 013 Tahun 2020 tanggal 09 Juni2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bilamana Penggugat tidakmelanggar larangan sebagaimana dijelaskan diatas danTergugat tidak mencantumkan secara terperinci terkaitpembinaannya, serta Penggugat menerima Surat Tegurantersebut setelah 46 hari kerja sejak diterbitkan oleh Tergugat,maka sepatutnya Surat Teguran tersebut telah melanggar Pasal** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan, kode surat soalPamong Desa /Perangkat Desa termuat dengan kode 141 :Pamong Desa meliputi Pencalonan

, Pemilihnan, Pengangkatan,Pemberhentian dsb, sedangkan kode 145 termuat tentangADMINISTRASI DESA j22222oenneoennnccnnneccnne cenceSecara fakta kode surat dalam Surat Teguran tertera denganNomor : 145/053/41 6.303.11/2017, yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 18 Maret tidak sesuai denganKeputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, maka Surat Teguran tersebut secaraadministrasi adalah Cacat dan Tidak Sah ; 2) Surat Teguran dan Pemberhentian Sementara tertera denganNomor

(tidak termuat nomorsurat)/416.303.11/2017, yang diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 19 April 2017 secara administrasi tidak sah ; ** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan, kode surat soalPamong Desa /Perangkat Desa termuat dengan kode 141 :Pamong Desa meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pemberhentian dsb, sedangkan kode 145 termuat tentangADMINISTRASI DESA ; 22222censecenecccnnseceneecceneceeneeesSecara fakta kode surat dalam

(tidaktermuat nomor surat)/416.303.11/2017, yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 19 April 2017 oleh Tergugat tidak sesualdengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998tentang Tata Kearsipan, maka Surat Teguran tersebut secaraadministrasi adalah Cacat dan Tidak Sah ; Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBY3) Surat Pemberitahuan Pemberlakuan Surat PemberhentianSementara tertera dengan Nomor 145/.....

Hal inimengakibatkan adanya kekaburan yang diterima Penggugatantara Surat Teguran ke2 dengan Surat PemberitahuanLEPSCDUT ; o ene n nn ene nnn nn nnn nn enn nn nn enna nn nnnnnnnenennee** Bahwa secara fakta, nomor surat pada Surat Pemberitahuantersebut terdapat bagian nomor suratnya ada bagian yangkosong, sehingga surat tersebut secara adminstrasi dan secarahukum adalah Cacat ; 0220202 ncnenn ne nenennne** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan

Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon ;Ernawati Binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 November1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungantangngatangnga, Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon Il;Yang selanjutnya disebut sebagaipara Pemohon.Selastri binti Muliadi, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Oktober 1986,agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan