Menyatakan bahwa Akta No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Rr.Y.Tutiek Setia Murni,SH.MH, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut Penyelenggaraan dan Susunan PengurusPerseroan/PT.SMHP, namun khusus mengenai Susunan PemegangSaham Perseroan / PT.SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LBuntuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT.SGMHP berdasarkanfakta yang ada / Asli Bukti Setoran Modal yang telah diperlihatkan olehPenggugat di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret2011;.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan /PT.SMHPmengenai Permodalan agar pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang R. Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapatterpenuhi, sebagai berikut : Mengubah besarnya modal dasar Perseroan ; Melakukan penyesuaian pencatatan Modal Disetor Perseroanagar sesuai dengan nilai Riil ;2. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanayang telah diwajibkan dalam pasal 157 Undangundang R.

Il,IIIsekarang Pembanding I,II,IIl yang menyuruh Tergugat IV dan Tergugat Vsekarang Turut Terbanding I, Il untuk menempatkan keterangan bahwaTergugat sekarang Pembanding telah menyetor modal perseroan sebesarUSD 4,512,500.00 ke dalam akte otentik, padahal Tergugat sekarangPembanding tidak dapat menunjukkan bukti asli penyetoran modal tersebut,demikian juga perbuatan Tergugat ,ll,I sekarang Pembanding l,ll,IIl yangmenggunakan akte otentik yang berisi keterangan palsu tersebut untukmenyelengarakan RUPS

dan menempatkan dalam satu kapasitas sebagai Tergugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan a quo, Penggugat II, IIIsekarang Terbanding Il,lIl mendalilkan mengajukan gugatan dalamkapasitasnya selaku Direktur dan Komisaris PT Sulawesi Mini Hydro Power ;Menimbang, bahwa gugatan a quo didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, akan tetapiberdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Juni 2011 tentang Risalah RUPSTahunan PT Sulawesi Mini Hydro Power, ternyata RUPS

Tergugat I,ll,lIl sekarang Para Pembanding/ParaTerbanding dan Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding , Il mengenaiperbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang tidak menyetor modalperseroan untuk PT Sulawesi Mini Hydro Power dan tidak menunjukkan buktiasli setoran modal tersebut dan perbuatan Tergugat Il,lll sekarangPembanding Il, Ill yang menyuruh Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding, Il menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik dan menggunakanakte otentik tersebut untuk menyelenggarakan RUPS

Takaras Inti Lestari Nomor : AHU19974.40.22.2014 yangditerbitkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dirjen Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, sesuai Akta RUPS PT.Takaras Inti Lestari tanggal 14 Juli Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris IrwanJunaidi, SH, di Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.

Akta notaris yangdibuat saat itu adalah pembagian saham PT Takaras Inti Lestari sebesar55% untuk PT Cakra Mineral Tbk;Bahwa permasalahan antara PT Cakra Mineral Tok dengan PT TakarasInti Lestari setelah RUPS tersebut yang saksi ketahui dalam akta notarisperubahan tersebut susunan PT Takaras Inti Lestari adalah Dexter SjarifPutra selaku direktur dan Argo Trinandityo selaku komisaris, RudyNarang selaku direktur.

tersebut;Bahwa yang saksi dengar dari hasil RUPS tersebut dalam akta notarisantara lain: peningkatan modal dan perubahan direksi;Bahwa setelah RUPS, saksi mengistilahkan PT Takaras Inti Lestari adadua yaitu PT Takaras Inti Lestari Jakarta dan PT Takaras Inti LestariPalangka Raya.

Takaras Inti Lestari, sehinggadalam RUPS tersebut disepakati tentang halhal sebagai berikut :Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjutarupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagaiberikut :PT. Cakra Mineral Tokmemiliki 55 % saham;BudyantoKarwelomemiliki 30 % sahamHarunAbidinmemiliki 10 % sahamGustin Ruddy Narangmemiliki 5% saham;Perubahan Pengurus Perseroan PT .

Takaras Inti Lestari, sehingga dalam RUPS tersebutdisepakati tentang halhal sebagai berikut :1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjuta rupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).2. Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagai berikut : PT. Cakra Mineral Tbk memiliki 55 % saham; Budyanto Karwelo memiliki 30 % saham Harun Abidin memiliki 10 % saham Gustin Ruddy Narang memiliki 5% saham3. Perubahan Pengurus Perseroan PT .

Bahwa pada tahun 2011 melalui suratnya TERGUGAT II mengundurkandiri dari perseroan, yang akhirnya memaksa diselenggarakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tahun 2013, dimana hasil RUPS tersebutmenyetujui pengunduran diri TERGUGAT II dan mengubah susunan pengurusmaupun pemegang saham TERGUGAT , sehingga pengurus dan pemegangsahamPerseroan TERGUGAT tersebut adalah pengurus dan pemegangsaham yang baru yang tidak tahu menahu mengenaitindakanTERGUGAT Il yang secara hukum tidak dapat dipersalahkan

Bahwa Tahun 2004 dilaksanakan RUPS Perseroan TERGUGAT AktaNomor 1 tertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris HengkyRibowo.SH dan sebagai pemegang saham mayoritas adalah Hj.

RaniSoeriandani, dan dalam Akta RUPS Nomor 11 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuatdihadapan Hamid Gunawan.SH telah mengangkat TERGUGAT sebagaiDirektur Utama;ey Bahwa Tahun 2005, kembali dilaksanakan RUPS PerseroanTERGUGAT dihadapan Hamid Gunawan SH, yang pada pokoknya RUPSsepakat mengubah Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar yang selanjutnya berbunyi:"Direksi berhak meivakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala lial dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain danpihak

Bahwa atas pengunduran diri TERGUGAT Il tersebut di atas, telahmemaksa dilaksanakannya RUPS Perseroan TERGUGAT pada tanggal 2 Juli2013, yakni memberhentikan TERGUGAT II sebagai Direktur Utama danPemegang Saham Perseroan TERGUGAT I, sebagaimana dituangkan dalamAkta RUPS No. 05 tertanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Indrawan AdhiBakti,SH.MHum, dimana sejak diterbitkannya Akta RUPS tersebut, makaPengurus Perseroan TERGUGAT adalah sebagai berikut:e H.

Etam Abdi Nusa", Nomor 08,Tanggal 16 Oktober 2013) dan atas dasar RUPS tersebut, maka Tergugat II telahdibebaskan dari segala kewajibannya yang timbul karena perjanjian hutang antaraPenggugat dan Tergugat .

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT.

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 7 Januari2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH;.

Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPSwajib didahulul dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.

PT MSP.Bahwa terkait RUPS suatu perusahaan terlebih perusahaan pemegangIUP OP, wajid memenuhi prosedur yang ditetapkan peraturan perundangundangan.Berdasarkan hal tersebut maka Akta No. 4/2014 Tidak Sah KarenaBertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.

Bukti TII6 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 6Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta PTMulti Sarana Perkasa;7. Bukti TII7 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 05 Tanggal 30Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta;Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi8. Bukti TII8 : berupa fotocopy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual BeliNomor 21 Tanggal 19 Desember 2016;9.

;Terhadap alasan tersebut Tergugat telah keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menerapkan Pasal 14 UU No. 19/2003 yang menyebutkan:(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan

Mengenai Legal Standing Menteri dalam RUPS baik dalam halseluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan pemegang sahampada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara;b. Mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan kuasa denganhak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untukmewakilinya dalam RUPS;c.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusimenyatakan ...Penerima Kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPSHalaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusanmelainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebihdahulu sebagai pemberi kuasa...dst, selanjutnya dalampertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan ...Namun, jikamenteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberi kuasadengan hak subsitusi (entah kepada

Adhi Persada Properti selaku kuasa kepada Penggugatmelainkan persetujuan menteri tersebut ditujukan/dimaksudkan bagipenerima kuasa yang mewakili Menteri dalam suatu RUPS dalam mengambilkeputusan;Lebih jauh lagi, persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalamhal adanya pengalihan aktiva (tanah) sebagaimana yang dinyatakan didalam Obyek Sengketa pada alasan kedua tersebut hanya terhadappengalihan Aktiva Tetap, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No

padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambilkeputusan dalam RUPS mengenai:a. perubahan jumlah modal;b. perubahan anggaran dasar;c. rencana penggunaan laba;d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.Bth/2018/PN Lwktanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah

Nomor 1515 K/Pdt/201711.12.13.Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 14 tanggal 10 Juni 2013 dibuatdihadapan Notaris H.

Nomor 1515 K/Pdt/2017undangan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni2013 haruslah ditandatangani oleh direksi dari Termohon Kasasi , yakniTermohon Kasasi Il dan Turut Termohon Kasasi dikarenakan pada saatundangan dibuat dan dikirimkan tersebut, Turut Termohon Kasasi masihtercatat sebagai salah satu anggota direksi Termohon Kasasi ;Bahwa dengan terbuktinya cacat hukum dalam formalitas undangan RUPStahunan yang diedarkan oleh Termohon Kasasi II karena melanggar UUPT,maka seluruh

caramembuat Laporan PertanggungJawaban tertanggal 20 Mei 2013 yangkemudian diajukan kehadapan para pemegang saham pada RUPS Tahunanpada tanggal 7 Juni 2013, padahal formalitas undangan RUPS tahunantersebut, sejak semula sesungguhnya sudah cacat formal atau illegal;Bahwa Judex Facti secara nyata terbukti telah salah/keliru menerapkanHalaman 39 dari 42 hal.

Nomor 1515 K/Pdt/2017hukum karena tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai prosedurpengajuan dan materi Laporan PertanggungJawaban tertanggal 20 Mei2013 yang hendak dimintai persetujuan dalam RUPS Tahunan pada tanggal7 Juni 2013.

Nomor 1515 K/Pdt/2017pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum(PMH), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan telahmemenuhi quorum karena dihadiri oleh lebin dari 50 % pemegang sahammaka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah sahmenurut hukum dimana hasil rapat tersebut telah disetujui secara

Dokumen Pengembangan DIY Panel ; 44.Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT.Anindya Mitra Internasional Tahun 2008; 45.Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada BankNiaga, Nomor Rekening : 0810100337000, periode bulan Desember2005 s/d Desember 2006;46.Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT.Anindya Mitra International No. Seri : AA854926; No.

AMI yang berasaldari luar, yaitu perguruan tinggi) dan dibawa dalam Rapat UmumPemegang saham (RUPS) yang dihadiri oleh Direksi dan parapemegang saham (Gubernur sebagai wakil dari Pemprov) setelahRKAP disahkan maka Gubernur mengusulkan kepada DRPD,setelah dibahas melalui alat kelengkapan Dewan yaitu Komisi Cdan disetujui maka usulan tersebut masuk dalam APBD Tahun2005.Adapun syarat yang direkomendasikan oleh Komisi C agardana tersebut cair adalah perubahan bentuk badan usaha dariPerusahaan Daerah

Pembayaran pensiun dini karyawan sebesar Rp.1.500.000.000,; Bahwa pengajuan penambahan modal oleh PT AMI harus denganpersetujuaan DPR, dan DPR memberikan saran agar badan usahaPD diubah menjadi PT, karena badan usaha PT lebih bisa dikenaldi dunia Internasional 5 Bahwa uang penambahan modal diberikan sekaligus ; Bahwa setelah mendengar pendapat Dewan peruntukan diaturNo 197 2005penggunaan uang harus masuk dalam RKAP (Rencana Kerjadalam Keputusan Gubernur tahun untukAnggaran Perusahaan)RUPS; Bahwa

, jadi pernyataan dalam BAPNo 16 tidak benar; Bahwa pada waktu PD Anindya berubah menjadi PT AMI, makasaat itu asset langsung dipisahkan dan semua menjadi asset PTAMI, kewenangan dan pengawasan ada pada RUPS;Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;2.

;Putusan Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN Yykhalaman 32 dari 253Bahwa payung hukum yang digunakan oleh PD Anindya menjadi PTAMI adalah dengan Akta Notaris;Bahwa yang menjadi pengurus dalam PT AMI adalah jajaran Direksidan jajaran Komisaris ;Bahwa mekanisme kerja PT AMI adalah Direksi mempunyai rencanakerja kemudian disampaikan ke Komisaris kemudian dalamoperasional dibantu Komisaris;Bahwa ada tanggungjawab dari Direksi PT AMI untuk membuatlaporan untuk kegiatannya;Bahwa hasil RUPS harus diberitahukan

CBS No.9 tanggal 24 April2004 yang dibuat di Notaris Mufti Nohman, SH, Akta RUPS PT. CBS No.2tanggal 21 Mei 2005, Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.55 Tahun 2004tentang Pemberian Kuala Tambang Eksploitasi atas nama Irwansyah, STtanggal 20 Februari 2004, Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.56 Tahun2004 tentang Pemberian Kuasa Pengangkutan dan Penjualan atas namaIrwansyah, ST, dengan maksud supaya saksi Ong Andi Wiryanto bersediamenginvestasikan dananya di PT.

Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS. Dalam Black's law Dictionary acquitdiartikan sebagai "to clear (a person) of a criminal charge". Sedangkanacquit et de charge sebenarnya merupakan kependekan dari "has fullyacquitted and discharged. Kata "acquitted berarti bahwa "Judicialydischarge from an accusation, absolvecf.

Pemberian acquit et de chargedalam RUPS berarti bahwa para pemegang saham atau kuasanya secaramusyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada pengurus atastindakan pengurusannya yang telah dilakukan.

Apa akibatnya jika perubahan pemegang saham tersebut tidakdiberitahukan kepada Menkumham, apakah PI tersebut dapatmengadakan RUPS? ;Berkaitan dengan pertanyaan pertama yaitu sejak kapan hak kepemilikanatas saham tersebut beralih kepada penerima hak (misalnya pembeli dalamjual beli saham)?

Namundemikian sepanjang perubahan nama dan susunan pemegang sahamtersebut telah dicacat dalam Daftar Pemegang Saham maka PT tersebutdapat melaksanakan RUPD dengan Susunan Pemegang Saham yang barudan keputusan RUPS tersebut tetap sah sepanjang dilakasanakan sesuaiketentuan yang berlaku ;Misalnya PT tersebut tetap dapat melaksanakan RUPS untuk menyetujuiperbuatan Direksi guna meminjam uang atau menjaminkan asset PT., atauperbuatanperbuatan lainnya yang tidak memerlukan persetujuan Menkumhamatau tidak

30 April 2014 dan selanjutnya diangkat kembalimenjadi Direktur Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2015;Menimbang, bahwa oleh karena jabatan dan kedudukan Penggugat nyatanyata sebagai Direktur Perseroan (Direksi) maka segala hak dan kewajibanyang timbul dari dan melekat dengan Jabatan Penggugat dalam kedudukannyasebagai Direktur Perseroan diatur dan tunduk pada ketentuan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran DasarPerseroan serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Perseroan Terbatasselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Ayat (1) Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapbkan dalam UndangUndang iniserta peraturan pelaksanaannya,Putusan Nomor 276/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST hal. 17 dari 23Ayat (2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1)dan Ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 98 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, pada pokoknyamenyebutkan Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan, dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar; Direksi diangkatdan diberhentikan oleh RUPS

dan Direksi mewakili perseroan baik di dalammaupun diluar pengadilan;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Pasal92 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (5) dan Pasal 98 Ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas diatas dapatdisimpulkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang diangkat dandiberhentikan oleh RUPS serta berwenang dan bertanggungjawab penuhmenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai denganmaksud dan

Hak dan kewajiban Direksi diatur dan tunduk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran DasarPutusan Nomor 276/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST hal. 18 dari 23Perseroan dan Keputusan RUPS, sedangkan hak dan kewajiban pekerja/oburuhdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama danUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa antara Direksi sebagai organperseroan dengan Perseroan sebagai

Nomor 9 K/Pdt/2015Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa jika Pengadilan Negeri memenuhi permintaan Penggugat danmembenarkan gugatan dimaksud, maka Pengadilan Negeri JakartaSelatan akan membuat disparitas putusan badan peradilan darilingkungan peradilan yang berbeda yang mengakibatkan kerancuanhukum dan ketidakpastian hukum;Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berwenangmenyatakan akta yang berisi RUPS tidak

;Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal111 ayat 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DewanKomisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 UndangundangNomor 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalahsejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham, Dengandemikian dalil

Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris gunamenyetujui pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHalaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b. Penjaminan kebendaan/Pemberian agunan, atau Penjualan/Pengalihan sebagian besar harta kekayaan perseroan;c. Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pemisahan;d.

Permohonan Kepailitan pembubaran perseroan terbatas;Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti RUPS/RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) Suatu perseroan tidak mempunyai kewenangan dan tidakpernah melakukan jual beli saham, tetapi hanya memberikanpersetujuan rencana jual beli saham yang akan dilakaukan olehpemegang saham, sehingga dengan demikian jelas bahwa AktaBerita Acara RUPS/RUPSLB suatu perseroan tidak dapat dijadikanbukti jual beli atau beralinnya suatu saham

TamansariOutput Centre ini sejak Tahun 2003 tepatnya tanggal 04 September 2003vide bukti P1, telah melakukan aktifitas/kegiatannya sampai sekarang,akan tetapi selama itu pula Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direktur Utamabelum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunanbagi para pemegang saham guna mengevaluasi kinerja Direksi dalammelaksanakan tugasnya maupun perkembangan jalannya perusahaan PT.Tamansari Output Centre ;Bahwa ternyata melalui laporan keuangan hasil audit dari AkuntanPublik

Tamansari OutPut Centre, vide bukti P1,yang secara tegas harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ), sehingga dipastikan bahwa apa yang dilakukan olehHal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012Tergugat yang telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian,menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. Tamansari OutputCentre adalah bersifat melawan hukum yang merugikan Penggugat ;Bahwa selama PT.

Tamansari OutputCentre, dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunanyang wajib dilaksanakan diadakan oleh Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direksi(Direktur Utama) PT. Tamansari Output Centre, sampai sekarang ;Dengan demikian Tergugat ( Jao Tjoe An ) secara jelas dan nyata telahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu. dengan sengaja tidakmempertanggung jawabkan tentang keuangan PT.

Tamansari OutputCentre sejak berdirinya perusahaan pada tanggal 04 September 2003sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan dihadapan PengadilanNegeri Jakarta Barat, dalam hal tidak melakukan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) setiap tahunnya dalam hal pembagian keuntungan (Dividen)kepada para pemegang saham, termasuk salary/ gaji Penggugat terhitung sejakJuni 2005 sampai sekarang ;Bahwa oleh karena itu adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawabPT.

membayar kerugian materiilsalary/gaji sebesar Rp129.000.000, dilain pihak; sedangkan disatu pihakPutusan Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya mewajibkanTergugat/Pemohon Kasasi membayar haknya kepada Termohon Kasasiatas gaji/salary sebesar Rp129.000.000, (Rp3.000.000, x 43 bulan);Putusan Hakim Pertama yang dikuatkan Hakim Banding tidak mempunyaipertimbangan hukum yang mendasar dan bermuatan wanvertrouwen; makayang berhak menentukan kerugian suatu perusahaan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham;43) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.PERTAMBANG-AN BUMI INDONESIA Nomor : 8, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;44) 1 (satu) lembar asli Undangan RUPS tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA atas nama CHEN KAI; 45) 2 (dua) lembar asli Notulen RUPS PT.

TOMY selaku pihak kedua/ pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham; 55) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor : 7, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H; 56) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA an.

CHEN KAI; 57) 2 (dua) lembar asli Notulen RUPS PT.EKA BUMI INDONESIA tgl.19 Oktober 2015 ditandatanga-ni oleh CHEN KAI,LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO; 58) 3 (tiga) lembar asli Notulen RUPS PT.EKA BUMI INDONESIA tgl.19 Oktober 2015 ditandatanga-ni oleh CHEN KAI,LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO; 59) 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT.

INDAHWATY selaku pihak kedua / pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham; 63) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H; 64) 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.TOMINDO TAMNI ERA BARU tanggal 30 Desember 2015; 65) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA tanggal 30 Desember 2015; 66) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI tanggal 30 Desember 2015; 67) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA tanggal 30 Desember 2015; 68) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Kuorum RUPS dan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;5.

WidjajaWidjaja(Utama)Rp500.000.000 500 AdPls Ady Wiguna ySANINDO Wiguna1. suxses 2% Robby Rp200.000.000 2002011 .CEMERLA WijayaNG (AWAL) Willy Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Dewi Rp150.000.000 150Sandjaja Sandjajaoo Rp1.000.000.000 1000 oo LennyWidjaja Widjajapy Lenny Rp500.000.000 500SANINDO Ady Wiguna Rp125.000.000 125SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLiliana Dewi Rp125.000.000 125PT Sandjaja Sandjaja: .

LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja 2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut: BMWB1778LL CARRY H 1816 RFHalaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 kK/Pdt/2018 CRVH 7811 TY VIAR H 5996 IW VIARH 2137 EQ3) Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.

LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500rr Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaRp125.000.000 125Dewi Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pat/2018 PT.SANINDOSUKSESCEMERLANG (RUPS2) Sandjaja Sandjajaoo . Rp1.375.000.000 1375 a LennyWidjaja Widjaja1901 Lenny Rp500.000.000 5002013 BernessaAudris Rp125.000.000 125Widjaja 2.2.2.

Nomor 1636 K/Padt/2018 NG (AWAL) Wiguna WigunaRobby Rp200.000.000 200WijayaWilly Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Rp150.000.000 150DewiSandjaja SandjajaRp1.000.000.000 1000 oO LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500vt Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna oeSUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2014 eve Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaDew! Rp125.000.000 125PT.

Sandjaja Sandjaja, Rp1.375.000.000 1375 a LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja2.2.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli denganrincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;2.2.3 Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);2.2.4 Asetaset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagaiberikut:No Inventaris

tanggal 21Mei 2007 ataupun RUPS apa pun kepada Penggugat.

) tanggal 21 Mei 2007 ataupun RUPS apa pun.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), 2. Komisaris, 3. Direksi, masingmasing mempunyai tugas sendirisendiriyang diatur oleh UndangUndang PT; Bahwa pemegang saham bukan organ PT, pemegang saham tidak ikut campur dalampengurusan PT. sesuai UndangUndang PT. Direksi sebagai pengurus PT.

) dalamRUPS tersebut Pemegang Saham dapat memperoleh data atau informasi dari PTtersebut ; Bahwa tidak bisa meminta data tidak melalui RUPS harus melalui RUPS untukmenerima data dan informasi ; Bahwa PT. berhak untuk menolak atau memberikan datadata kepada pemegang sahamtanpa melalui RUPS karena Pemegang saham tidak boleh intervensi kepada Direksi ; Bahwa fungsi Direksi di sebuah PT adalah sebetulnya mempunyai dua fungsi yaitu 1.Fungsi Pengurusan dan 2. fungsi perwakilan, fungsi Pengurusan bertanggung

NNT tahun 2007 tidak pernah terjadi peralihan hak berdasarkan RUPS tanggal21 Mei 2007 ataupun RUPS lainnya kepada Penggugat,berdasarkan CircularResolution of Shareholders of PT, Newmont Nusa Tenggara masingmasingtertanggal 21 Mei 2007 dan dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Parahal67 dari 76 Putusan No.02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Pemegang Saham diluar Rapat PT.

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Memberikan izin dan atau Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas PT. Solusi Teknologi Jaya, dengan Mata Acara sebagai berikut :

Pemindahan Hak Saham Atas Saham Yang Belum Dibayarkan;
Penunjukan Ulang Direksi;
Pemberhentian Emilda Andina sebagai Direktur.

PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diamdiam telah mengajukanupaya hukum berupa permohonan untuk diberikan ijin menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa PT. TenagaBumi Bali sehingga diterbitkan Penetapan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel.tanggal 11 Oktober 2006 (Bukti PR24) ;c.

PARA PENGGUGAT hadir dalam undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

EdwinJoenoes ;Bahwa dalam agenda RUPS LB tersebut sebagaimanatercantum dalam surat undangan hanya membicarakanPenyesuaian Anggaran dasar Perseroan berdasarkan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris Di Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselengarakan RUPS PT,Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan danPersetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru.3.

., dan dalam RUPS tersebut tidakmembicarakan/membahas tentang kepemilikan saham sesuaidengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antaraEdwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;Bukti T10Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29Juli 2008 di Meeting Room Segara Village Hotel, Jl. Segara AyuSanur Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPSPT, Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agendarapat 1.

Rasico Industry mengetahui ada RUPS tetapi Terdakwatidak pernah diikutsertakan dalam setiap RUPS yang dilakukan olehPara Pemegang Saham PT. Rasico Industry dan juga tidak pernahmendapatkan laporan tentang RUPS yang pernah diselenggarakan olehPT. Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

olehTERGUGAT II sd TERGUGAT VIII, Wang Xiangyang dan Zhao Gang selaku pemegang sahamPENGGUGAT pada saat itu, dimana beberapa point isi RUPS LBHal 3 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Seltersebut adalah menyetujui peralinan 95% (Sembilan puluh lima persen) saham TURUT TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, Berita Acara RUPS LB tersebut dituangkan ke dalam Akta Berita Acara TURUT TERGUGATNo. 41 tanggal 5 Nopember 2009. 4.

Bahwa penetapan tersebut antara lain amamyamenyatakan sebagai berikut:1) Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;2) Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS LB PT SPP;3) Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan dan menyatakan kembalikeseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang saham dalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkandalam Akta No. 41 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, Sarjana Hukum, Notarisdi Jakarta;4) Menetapkan jangka

Sel6) Menetapkan Ketua Rapat dalam RUPS LB yaitu Wang Xiangyang selaku Direktur PT SPP berdasarkanAkta No. 41 tanggal 5 Nopember 2009;7) Memerintahkan Direksi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk meminta persetujuan danmenyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan Anggaran Dasar PT SPP menurutUndangundang yang berlaku.Bahwa untuk melaksanakan isi Penetapan tersebut telah diselenggarakan RUPS LB TURUT TERGUGATpada tanggal 26 Oktober 2011 di Pontianak, yang dibuat dihadapan Notaris

AHUAH.01.1038733 tertanggal 31 Oktober2012; Bahwa kemudian, kepengurusan Turut Tergugat telah beberapa kalimengalami perubahan dengan Akta No. 21 tanggal 22 ~=Pebruan 2013Perihal Pemyataan Keputusan RUPS LB yang terakhir diubah denganAkta No. 62 tanggal 24 Mei 2013 Perhal Berita Acara RUPS LB yangtelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kemenkumham dantelah tercatat dalam Sisminbakum sesuai dengan surat PenerimaanPembentahuan Perubahan Data Perseroan Turut Tergugat No.

"Berita Acara RUPS LB" Nomor 083 tanggal 26 Oktober 2011 ; (copydari copy)Pontianak NomorSurat PT.