Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2013 — ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH
174 — 52
  • pasal 4 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Bahwa menurut pendapat ahli, Kuasa Pengguna Anggaran yang membentuk/mengangkat Panitia Lelang untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa tidak turut bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3)UU Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebab sesuaidengan Perpres No. 8 Tahun 2004 pasal 9 ayat (3) huruf d yang menetapkanpemenang lelang adalah Pejabat Pembuat KomitmenBahwa dalam Perpres 8 Tahun 2006 Subbagian
    tugas,kewenangan, hak, dan kewajiban dalam kegiatan pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa telah didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KNK.01/2005 tersebut, hak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD serta kewenangan yang diatur dalam Pasal18 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara telah didelegasikan kepada Kepala Subbagian
    KPAnya sudah bukan terdakwaBahwa yang terdakwa maksudkan penunjukan pejabat yang diberiwewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaranyang menunjuk Kepala Subbagian Perbendaharaan pada SekretariatDirektorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang menguji permintaanpembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atasbeban anggaran Instansi Pusat Direktorat Jenderal Pajak diatur denganKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KMK.01/2005 bukanBahwa terdakwa tidak tahu kalau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-10-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — RICO VINO, DK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Hukum,Bagian Hukum dan Kepegawaian, Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/20146. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;7. DYAH KISWORINI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;8.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG TRI RADITYO
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
305 — 160
  • diperlukan danmenyerahkan ke Kabag perencanaan.(7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahandan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yangdilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesaidikerjakan maupun yang sementara dikerjakan.(8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biayabeserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yangbersangkutan.(9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (asbuilt drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnyadari subbagian
    halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT SBY(7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahandan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yangdilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesaidikerjakan maupun yang sementara dikerjakan.(8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biayabeserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yangbersangkutan.(9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (asbuilt drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnyadari subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
111 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nunik Ariyani, M.Si untuk memberikanpinjaman uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akandiambilkan dari persediaan uang tunai yang dikelola Kas Daerah di SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan. Selanjutnya saksi Dra.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 50/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps
Tanggal 12 April 2016 — HAMDANI
70 — 36
  • GUST GEDE LANANG Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa anggaran dalam kegiatanpengadaan pupuk organic Ta. 2013 di Dinas Pertanian TanamanPangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nilain ya dipecahpecah , karena sejak awal penyusunan anggaran kegiatanpengadaan pupuk organic Ta. 2013 di Dinas Pertanian TanamanPangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nilai anggarannyasudah dipecahpecah dan yang lebih tau hal itu adalah kepala Subbagian Program saat itu : WAYAN ARIYAWAN, SE dan KepalaHal 30 dari
    Menyusun rencana kegiatan subbagian Protokol sebagai bahanpelaksana tugas;2. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugasberjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;4. Menilai bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasilkinerjanya sebagai bahan pengembangan karir;5. Mempersiapkan acara penerimaan tamu tamu DPRD;Hal 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1420 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — AGUS DWI HANDOKO, SE
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Staf SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenSidoarjo. Terdakwa menjadi Staf Kepala Sub Bagian Keuangan SOERADuJI(Almarhum). Pada bulan Desember 2006 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO,SE beralin tugas menjadi Staf Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara UmumDaerah (TU BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(BPKKD) Kabupaten Sidoarjo yang dijabat oleh SOERADJI.
    Selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Staf SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenSidoarjo. Terdakwa menjadi Staf Kepala Sub Bagian Keuangan SOERADuJI(Almarhum). Pada bulan Desember 2006 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO,SE beralih tugas menjadi Staf Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara UmumDaerah (TU BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(BPKKD) Kabupaten Sidoarjo yang dijabat oleh SOERADUI.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 25 Juni 2015 — GUSTIAN BAYU. S.Stp.
54 — 36
  • Deddy Chandra, MM KepalaBagian Administrasi PemerintahanUmum Sekretariat Daerah KotaTanjungpinang sebagai Ketuamerangkap Anggota.2 Gustian Bayu, S.Stp Kepala SubBagian Keagrarian BagianPemerintahan Sekretariat Daerah KotaTanjungpinang sebagai Sekretarismerangkap Anggota.3 Syafrial, Camat Tanjungpinang Timursebagai anggota4 Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi HakTanah (HAT) Kantor Pertanahan KotaTanjungpinang sebagai Anggota.391. Menetapkan besarnya ganti rugi5 Eddi Satria, SH.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
268 — 176
  • ., Staf SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMorowali Utara, beralamat di JIn.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/KI/2017/PTUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ; LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN).
108 — 82
  • ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);8. MOHAMMAD SAHLAN, S.H.,M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP); dan9. ARIEF SETIAWAN, S.H.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 20-12-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BTN
Tanggal 6 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa : LIA SUSANTI, SKM., MKM Binti UNDIN MACHPUDIN Diwakili Oleh : LIA SUSANTI, SKM., MKM Binti UNDIN MACHPUDIN
Terbanding/Penuntut Umum : MULYANA, SH
220 — 138
  • saksiWAHYUDIN FIRDAUS sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Provinsi Banten Nomor: 821/0220/KesSet tanggal 29 November 2019tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dan sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
152 — 89
  • SelanjutnyaPenggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2010;Terhitung mulai tanggal 10 April 2012 Penggugat dilantik danmelaksanakan tugas pada jabatan eselon IV.a sebagai Kepala SubBagian Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tanggal 25 September 2013;Terhitung tanggal 26 September 2913 Penggugat diangkat menjadiKepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pramuka pada BidangPendidikan Luar Sekolah
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
  • pengobatan apabila ada di SK kan terlebih dahuluoleh Kepala Dinas yang kemudian disusun dalam SOP standar pembiayaan dan saksiselaku Kepala Dinas tidak pernan mengeluarkan SK terkait kenaikan tarif biayapengobatan hewan di klinik hewan UPTD BLKKH, keterangan saksi tersebut sejalandengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2009 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi SumateraBarat Bab VI tentang Tata Kerja Pasal 16 mengatur Kepala Balai, Kepala Subbagian
    ,Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Pasal 17: dalammelaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontalbaik dalam lingkungan masingmasing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengantugasnya ,Menimbang, bahwa tentang uang hasil pungutan yang melebihi tarif yangtelah ditetapkan dalam
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 09-09-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 31/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
CV. Rezky Utama
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
510 — 229
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Morowali Utara, beralamat di Jin. BumiNangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, KecamatanPetasia, Kabupaten Morowali Utara, ProvinsiSulawesi Tengah;4.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 3 Juli 2018 — Penggugat:
Adi Prayitno
Tergugat:
1.PEMERINTAS DESA SUKOHARJO
2.KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
Turut Tergugat:
BPN SLEMAN
85 — 13
  • Yogyakarta (Sekarang Institut Seni Indonesia atau I.S.1Yogyakarta) tanah obyek sengketa tersebut kemudian digunakan untukHalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Smntukar guling tanah desa yang digunakan oleh Sub Bagian Proyek A.M.Yogyakarta (Sekarang Institut Seni Indonesia atau .S.I Yogyakarta).Bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman dalam hal ini tidak pernah melakukan peralihan atas tanahobyek sengketa.Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan/menarik SubBagian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 27/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA (PT. SAI) diwakili oleh MOTOAKI TAMAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
Tergugat II Intervensi:
PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SP-AMK-FSPMI PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA
326 — 264
  • ,M.PSDM, Jabatan ( Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum dan HAM Biro Hukum PemerintahProvinsi Jawa Timur )57. PURWANTI UTAMI, S.Sos.,M.Si., Jabatan (Kepala SeksiSyarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur);8. ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt., Jabatan ( Staf BagianBantuan Hukum dan HAM pada Biro HukummPemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;9.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
351 — 255
  • ., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr. Cipto No. 33,Sumenep, email advokasipemkabsumenep @gmail.com;Selain itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/G/TUN/100220, tanggal 10 Februari 2020, juga memberikankuasa kepada MOHAMMAD SALEH, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamatdi Jalan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 21-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 67/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 27 Nopember 2014 — EDDY SUSANTO Alias Lim Ek Sioe Alias Lim Ek Siu VS 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT, 2. DIAN DJAYANTI LUKITO
68 — 22
  • Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusanyang seadiladiinya ( ex aequo et bono);Bahwa, pihak ketiga atas nama Dian Djayanti Lukito, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan PekiringanNomor: 96, Kota Cirebon telah mengajukan permohonan secara tertulis melaluiKuasa Hukumnya tertanggal 2 September 2014 melalui surat masuk SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Reg. 1081/04 September2014 untuk masuk sebagai Pihak dalam Perkara ini; Bahwa, atas
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Putus : 21-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1518/Pid.B/2016/PN Bks
Tanggal 21 Desember 2016 — pidana - ROBIN Als ACHEN
61 — 6
  • ROBIN dan tidak mempunyaihubungan keluarga;Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jabatan saya saat iniadalah sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Konsultasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas BNP2TK1, sejak Januari2010 s.d sekarang dan Instruktur PAP TKI sejak Januari 2010 s.d sekarang;Bahwa untuk menempatkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri,diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
  • SARWONO SIHOTANG, S.H, Kepala Subbagian Perundangundangan dan Kajian Hukum pada Badan Kepegawian DaerahKab. Humbang Hasundutan.4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT, S.H, KasubbagianPelayanan Dan Dokumentasi Hukum pada Badan KepegawianDaerah Kab. Humbang Hasundutan.5. SERIAWAN LUMBAN TOBING, S.H, Staf pada BadanKepegawian Daerah Kab. Humbang Hasundutan.6. LORENSIUS LAMBASROHA LUMBAN BATU, S.H, Sitaf padaBadan Kepegawian Daerah Kab.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
403 — 200
  • ., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 05/G/2020/PTUN.Sby.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSumenep, beralamat di Jalan. Dr.