Ditemukan 6290 data
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ajidarma Duta Medika melalui hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill) tentangPembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika dihnadapan TurutTergugat ;13. Manyatakan batal dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 201/7tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika yang dibuat Turut Tergugat beserta seluruh turunannya;14.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembubaran danLikuidasi PT. Ajidarma Duta Medika;8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembubaran PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 130 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuatoleh dan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn. Notaris di Kota Bekasi;9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Asset PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat olehdan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn.
Ajidarma Duta Medika melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;Manyatakan tidak sah dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika beserta seluruh turunannya;Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kerugian PT.Ajidarma Duta Medika sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasHalaman 10 dari 13 hal. Put.
333 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangsebelumnya ditempatkan oleh Penggugat di Perseroan tidak dizinkanmeninggalkan areal Perseroan, yang mana peristiwa tersebut pada saatini sedang dalam penyidikan pihak yang berwajib (bukti P10), dan haltersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan pemegang kendalidalam Perseroan;.Bahwa oleh karena Tergugat merasa sebagai pemegang kendaliPerseroan sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 di atas, makaPenggugat sangat sulit meminta kepada tTergugat untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
) baiktahunan ataupun luar biasa dimana seharusnya salah satu agendaRUPS adalah pertanggungjawaban keuangan oleh Tergugat selakuDirektur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu AktaNomor 34 Pasal 8 ayat 3 dan 4, Direksi diwajibkan untuk menyampaikanLaporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS, dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan
Nomor 1840 K/Pdt/2016Pasal 92 Undang Undang PT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa setelah ditutupnya RUPS Perseroan pada tanggal 26 September 2011,yang bertindak sebagai Direksi Perseroan adalah Nico Lieke, hal ini
berdasarkanPasal 94 ayat (6) Undang Undang PT yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 94 ayat (6) Undang Undang PT:Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan ketentuan ini maka Handi Putranto Wilamarta telah sahdiberhentikan sebagai Direktur Utama dan diangkat menjadi KomisarisPerseroan sejak ditutupnya RUPS Perseroan
Harahap di dalam bukunya mengenai Hukum Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengankebijakan yang dianggap tepat yang artinya bahwa suatu kebijakan ataudiskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusanyang mesti berada dalam batasbatas yang ditentukan oleh Anggaran DasarPerseroan dan Undangundang PT Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakanbahwa kedudukan direksi adalah mandiri, tidak tunduk pada RUPS danKomisaris, yang terpenting bahwa tindakan
1249 — 386
Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannyaKronologis Perkara :1.3.Bahwa perlu Para Tergugat meceritakan kembali kronologis kejadian ataufakta hukumnya, sebelum kami menjawab dalildalil gugatan Penggugat,bahwa pada awal mulanya permasalahan hukum ini terjadi pada tanggal 21Oktober 2009 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT.Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS). Hasil RUPS PT.
Dalam gugatanaquo didalilkan antara lain bahwa saham Tergugat hanya 2.775 (dua ributujuh ratus tujuh puluh lima) lembar dan saham Hendra Tandi hanya 975(sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar, dengan dalil itu Karim TanoTjandra hendak membangun opini bahwa RUPS PT. RAS tanggal 21Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalan RUPS PT. RAS NO. 20tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn.
Data palu berupa pengurangan jumlah sahamtersebut diragukan sebagai dalil dalam naskah gugatan mengenai tidaktercapainya korum dengan maksud agar RUPS PT.
Riau Anugrah Sentosa (RAS);Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat telah dilaporkan padaPolisi;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya RUPS Luar Biasa pada PT.RAS;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan hak jawab olehPenggugat;.
RAS sebesar 3.000 sahamnilai nominal Rp. 3.000.000.000, (vide bukti P14);Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawabannya,Penggugat menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham tersebutdalam gugatannya sebagai dalil tentang tidak tercapainya quorum dengan maksudagar RUPS PT.
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung ;Bahwa putusan Hakim banding tersebut di atas adalahmerupakan ketidak telitiannya dalam memeriksa perkara,karena putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telahmember i pertimbangan yang benar dan lebih jauhPenggugat dapat membuktikan gugatannya dan alat buktiyang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat ;AlasannyaBahwa seyogianya Pengadilan Negeri Jeneponto telahmempertimbangkan secara seksama utamanya Bukti' T1,produk bukti ini adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
) salah seorang pengurus yang diangkat bernamaHasbullah Bin Lahujeng, saksi Tergugat yang menyatakanbahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat rapat yangdiadakan oleh Perusahaan dalam hal ini RUPS, yangdimana dalam Akta Notaris tertanggal 26 Desember 2006tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2006telah diadakan RUPS yang dihadiri oleh seluruh PemegangSaham dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroansebanyak 1000 saham, dimana dalam rapat tersebutterjadi perubahan susunan Direksi, dimana
saksiHasbullah Bin Lahujeng ditunjuk sebagai Komisaris ;Bahwa karena saksi menyadari, dia tidak punya kemampuanuntuk menduduki Jabatan Komisaris sebagaimana yangditentukan dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1995 ;Bahwa perlu Pemohon Kasasi informasikan, bahwaHasbullah Bin Lahujeng adalah hanya sebagai sopir dariTergugat/ Termohon Kasasi ;Demikian pula saksi Nurdin yang kini menjabat Dirutsebagaimana isi RUPS, dia adalah hanya karyawan biasadi Hotel Bintang Karaeng milik Tergugat/Termohon KasasiJadi,
melakukan mengadilisendiri yang mengenyampingkan fakta dan bukti otentik,adalah merupakan kelalaian yang memenuhi syarat,diwajibkan oleh peraturan perundang undangan = yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex factie telah tepat danbenar ;Bahwa menunjuk bukti T1 berupa Akta Notaris No.25 /2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang RUPS
Conrad Alvin Montgomery
Tergugat:
1.Theseus Thomson Drew
2.PT Casa Loca diwakili oleh Eddy Allan Balma
98 — 73
2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dan Tergugat , dimana Penggugat telah beberapa kaliberusaha untuk menghubungi Tergugat baik melalui telepon maupun melaluisurat tetapi Tergugat I sama sekali tidak memberikan tanggapan kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembalimengirimkan surat somasi atau peringatan kepada Para Tergugat untuksegera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
USD 78.000 (tujuh puluh delapanribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak surat somasi tersebut dikirimkan, namun tidakmendapatkan tanggapan dari Para Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar secara lunas pembeliansaham senilai USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat)tetapi Tergugat tidak kunjung mengalihkan saham senilai USD 78.000 (tujuhpuluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Bahwa Tergugat II pada dasarnya tidak ada niat untuk menghambatmensahkan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat tersebutmelalui RUPS PT Casa Loca bilamana telan ada kesepakatan dari parapihak atau setidaknya bilamana hal tersebut telah diperintahkan melaluiputusan Pengadilan yang sah berkekuatan hukum tetap ;6.
78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar AmerikaSerikat), yang dituangkan dalam perjanjian jual beli saham dibawah tangantertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 13 September 2016 masingmasingseharga USD 39.000 yang telah dibayar lunas seluruhnya oleh Penggugat sebesarUSD 78.000, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi) untukmengalinkan sahamnya sekalipun Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018 telahmengirimkan somasi kepada Para Tergugat untuk segera mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
Casa Loca, ternyata dalam rapat umum pemegang saham(RUPS) PT. Casa Loca, Tergugat selaku pemegang saham sebesar 39 % tidakpernah memberitahukan kepada pihak Direksi tentang pengalihnan saham miliknyakepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu: T.II1 tentang Akta Pendirian PT.
ANDRIYANTO
Termohon:
1.ERINA
2.ALEXANDER
52 — 16
MENETAPKAN
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:
- Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
- Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
- Penambahan modal PT.
294 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
BNI di internet, adalahGatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama (diangkat dalam RUPSTanggal 6 Februari 2008);Felia Salim, Wakil Direktur Utama (diangkat dalam RUPS Tanggal 6Februari 2008);Darmadi Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Honggo Widjojo Kangmasto, Direktur (diangkat dalam RUPSTanggal 12 Mei 2010);Suwoko Singoastro, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Yap Cay Soen, Direktur (diangkat dalam
RUPS Tanggal 6 Februari2008);Krishna R.
Suparto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Adi Setianto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Ahdi Jumhari Luddin, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Bahwa dari uraian tersebut nyata dan jelas bahwa surat kuasa dari KuasaHukum PT. BNI Tbk, adalah tidak sah;2.2.1.1. Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum PT. BNITbk adalah tidak sah sehingga sangat patut untuk diabaikanHal.32 dari 44 hal.
384 — 111
SNETINDONESIA berdasarkan pengangkatan atau penunjukan dari PT.GNETSystem Inc. yang bermarkas di Korea untuk terdakwa bekerja di PT.SNET INDONESIA, dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.
SNET INDONESIA dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SNETHalaman 17 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstINDONESIA Nomor: 56 yang disusun oleh NOTARIS ROSLIANA, SHalamat Ruko Kalimalang Commercial Center Blok C1 No. 7, Jl.
) karena PerseroanTerbatas pada dasarnya merupakan perjanjian, sesuai Anggaran Dasar(AD) yang ditentukan dan kuorumnya;Bagi Perusahaan yang berstatus PMA memiliki kepentingan sehinggamenempatkan Presiden Direktur orang tertentu melalui RUPS;Bahwa tujuan mendirikan Perseroan Terbatas adalah mendapatkankeuntungan, sehingga dapat dilihat perusahaan ini mendapatkankeuntungan;Bahwa Direksi sudah melakukan apa yang merupakan kewajibannyamaka terlepas dari tanggungjawabnya, maka meskipun LaporanKeuangan
sehingga dikemudian hari RUPS dapatmenentukan apakah memberhentikan atau tidak,atau kedua, jika Direksisudah tidak menjabat, maka menimbulkan 2 ekses, yaitu pertamaapabila dia diberhentikan dengan diberikan a quit et de charge dandengan tidak diberikan a quit et de charge;Bahwa Ahli menerangkan a quit et de charge tidak dikenal dalamUndangUndang Perseroan Terbatas akan tetapi dalam praktekdiberikan, dan disini ada 2 penafsiran, dimana penafsiran pertama jikamengacu dari bahasa Perancis diarikan
,dan jika gaji dan tunjangan tidak ditentukan dalam RUPS, dan bilaperusahaan asing menentukan, maka penetuan besarnya gaji dantunjangan tersebut harus melalui RUPS;bahwa menurut Ahli, gaji dan tunjagan yang dibahas dalam RUPS tidakdi jabarkan (breakdown) dalam RUPS tetapi dibuat secara underlying;bahwa Ahli berpendapat, Pasal 92 ayat (2) UndangUndang PerseroanTerbatas memberikan ruang bagi Direksi untuk membuatkebijakan untukkepentingan perseroan;bahwa Direksi dipercaya untuk menjalankan perusahaan
Terbanding/Penggugat : M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Rahman Akil, MBA
421 — 243
tangani seluruh dokumen terkait untuk tujuan tersebut, (3) tindakanperseroan lainnya yang diwakili oleh Direksi Perseroan yang dipandang patutdan baik yang telah dilakukan oleh Direksi untuk melaksanakan tujuan dariPerseroan dan termasuk tindakan untuk menghadap notaris dan pejabatterkait lainnya untuk menyatakan hasil keputusan para pemegang sahambaik sebagian maupun seluruhnya kedalam akte notaris dan memberitanukankepada pejabat terkait;Menimbang, bahwa apa yang diratifikasi / disetuji dalam RUPS
LuarBiasa PT Sarana Pembangunan Riau tersebut ( bukti T.II9B) adalah halhalHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 413/PDT//2021/PT.DKIyang diatur dalam kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010, maka dengandisetujuinya tindakan Direksi PT Sarana Pembangunan Riau yang padawaktu itu dijabat oleh Tergugat II dalam RUPS Luar Biasa, maka tindakanTergugat Il menanda tangani kesepakatan bersama adalah sah, sehinggadengan demikian isi dari kesepakatan bersama ( bukti P.6=T.3) adalah sahdan bukan merupakan perbuatan
Agreement ( JOA) artinya kesepakatan bersamatersebut baru menyepakati untuk membuat Joint Operating Agreement;Menimbang, bahwa kesepakatan bersama ( bukti P.6/T.I3)merupakan kelanjutan dari Kontrak Bagi Hasil diantara Badan PelaksananKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BP MIGAS) dan PT SaranaPembangunan Riau dan Kingswood Capital LTD ( bukti T.I2) yang diawallidengan adanya Surat dari Gubernur Riau ( bukti T.Il2 s/d T.1I5) dan dengandiratifikasnya/ disetujuinyai Kesepakatan Bersama dalam RUPS
69 — 48
DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat PrematurBerdasarkan Pasal Tiga (3) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan antaraPara Penggugat dan Para Tergugat ; Bahwa kalau benar seperti gugatanPara Penggugat halaman 2 poin 4 yang mendalilkan belum pernah ada RUPSatas PT.
untuk meletakkan sita jaminanatas barangbarang sengketa tersebut di atas untuk mengantisipasi agarkemenangan Para Penggugat Rekovensi menjadi tidak illusoir.Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnnya dan menyatakanPara Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sebelummenempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
untuk mempersingkat uraian putusanditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum didalam Berita AcaraPemeriksaan perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI.DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak para Tergugat telahmengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :Gugatan Para Penggugat Prematur.Sebagaimana dalam pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilakukan RUPS
(Rapat UmumPemegang Saham) untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugatdengan Para Tergugat.Bahwa, sebelum dilakukan RUPS pihak para Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo, dengan berpedomanpada pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tersebut sehingga sebelumdilakukan RUPS belum waktunya para Penggugat melakukan gugatan a quodengan demikian gugatan para Penggugat prematur.Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sehubungan dengangugatan para Penggugat
tempat.Bahwa, modal yang diperlukan atas usaha tersebut sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 20 saham masingmasing sahambernilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan atas saham PT.BALI TRILOKACANDRA TOUR & TRAVEL Penggugat mempunyai saham 5% senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) begitu juga untuk Penggugat II mempunyai sahamyang sama yaitu 5% senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupuah).35Bahwa, sejak berdirinya usaha yang berbadan hukum tersebut belum pernahdilakukan RUPS
181 — 63
Sealjet Indonesia diatur dalam Pasal 20 tegasberbunyi sebagai berikut :Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggarandasar ini, akan diputu dalam RUPS;Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannyasebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ;1.
Sealjet Indonesia (Bukti T11);Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentiansementara harus diselenggarakan RUPS,Hal 28 dari 46 Putusan No. 229/Pdt.G/2015/PN.BksFakta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dimaksud ketentuanaquo tidak diselenggarakan oleh Tergugat Rekonpensi SelakuPrinsipal;Akibatnya sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 106 ayat (8
Sealjet Indonesiakarena RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) belum pernahmengagkat Tergugat Rekonsi Pribadi sebagai Direktur TergugatRekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yang merugikanPenggugat Rekonvensi baik selaku Pemegang Saham TergugatRekonvensi Prinsipal (Anggota Rapat Pemegang Saham)Pribadi;6. Jadi Tergugat Rekonvensi telah memberhentikan PenggugatRekonvensi sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT.
SealjetIndonesia dengan itikad tidak baik, sewenangwenang dan melanggarPasal 106 ayat (1) jo. ayat (4) jo. ayat (8) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimanaberbunyi sebagai berikut : ayat(1) : Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara olehDewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya:; ayat (4) : Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS: ayat (8) : Dalam hal jangka waktu
30 (tigapuluh) hari setelah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan , pemberhentian tersebut menjadi batal;Sehingga Tergugat Rekonvensi beralasn dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;7.
161 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
BangunMilik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Buil Transfer Operate/BTO) dan kerjasama Iainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkanoleh RUPS ; Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar PT.
KAI yang mengaturmengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi juga menyebutkan bahwa :Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi,kontrak manajemen, menyewakan aset, KSO, BOT, BowT, BTO. dan kerja samaIainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS ; Dengan adanyaketentuanketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan Menteri NegaraBUMN hanyalah sebatas berperan sebagai Pemegang Saham yang hanya memberikanpersetujuan atas rencana Direksi
KEP236/MENTERI NEGARABADAN USAHA MILIK NEGARADIKUASAKAN KEPADA DIREKSI BUMN:NEGARA BUMN YANG DIDELEGASIKAN/ NOKEWENANGAN MENTERI YANGDIDELEGASIKAN/DIKUASAKANKETERANGAN Pembagian tugas dan wewenang anggotaDireksi Persero.Pendelegasian ini hanya berlaku untuk perseroe Kewenangan ini dapat dilaksanakanoleh Direksi, apabila RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dankewenangan anggota direksi@ Dalam melaksanakan kewenangan inidireksi berkonsultasi dengan DewanKomisaris Persetujuan untuk melakukan kerja
samadengan jangka waktu sampai dengan 5(lima)tahun berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja SamaOperasi (KSO), Bangunan Guna Serah (buildOperate Transfer/BOT), Bangunan MilikSerah (Build Own Transfer/BowT ), BangunSerah Guna (Build Transfer Operate/BTO) Dengan ketentuan ini, maka Direksi tidak perlulagi meminta persetujuan Dewan KomisarisMaupun RUPS 26a Bahwa Lampiran III Surat Keputusan Menteri Negara BUMNNo.
NegaraBadan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Menteri, mendelegasikansebagian kewenangan dan/atau memberi kuasa sebagai wakil pemerintah selakupemegang saham/RUPS pada persero dan Perseroan Terbatas serta pemilikmodal pada perum kepada Direksi BUMN sebagaimana tercantum dalamLampiran III Keputusan Menteri ini .
Terbanding/Penuntut Umum I : SAPTANA SETYABUDI,S.H.,M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : UJIANTARI RAHMANIARSI, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : DIAN NATALIA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : YOVERIDA LIVENNI,SH
165 — 67
DONI yang sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo telahmelakukan peralihan/penjualan asset milik PT Sinar Waluyo diluarwewenang perusahaan dan RUPS karena masa jabatan terdakwa sudahhabis ditahun 2013 berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No.21 tanggal 17Maret 2008, namun terdakwa masih merasa sebagai Direktur PT SinarWaluyo, telah menjual asset PT Sinar Waluyo berupa 3 (tiga) unitperumahan di perumahan Giri Peni Kulon Progo antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan
DONI berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No.21 tanggal 17Maret 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013, maka sejak Apriltahun 2013 Terdakwa sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo tetapikemudian terdakwa (selaku pihak pertama) mengaku sebagai Direktur PTSinar Waluyo telah menjual 3 (tiga) asset perumahan antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 104 m2 (seratus empat meterpersegi) kepada saksi Dra.
DONI berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No. 21 tanggal 17Maret 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013, maka sejak Apriltahun 2013 Terdakwa sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo tetapikemudian terdakwa (selaku pihak pertama) mengaku sebagai Direktur PTSinar Waluyo telah menjual 3 (tiga) asset perumahan antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 104 m2 (seratus empat meterhalaman 6 dari 18 halaman putusan No 13/PID/2020 PT YYKpersegi
60 — 38
EDC tidak pernahdikeluarkan atau tidak pernah dicabut, maka Tergugat harusmengembalikan sahamsaham milik Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milar liam ratus juta rupiah ) ;Perbaikan :Bahwa dikarenakan tidak pernah adanya laporan keunagan yangdiaudit serta tidak pernah diterimanya undangan RUPS sebagaimanaHal 6 dari 31 hal Putusan NO. 386/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.16.17.ketentuan Angagaran Dasar PT .
No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang menyatakan bahwa :Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroaan agarsahamnya dibeli dengan harga yang wajar , apabila yang bersangkutantidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegangsaham .Bahwa, atas kerugian yang diderita , maka Penggugat selakupemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kePengadilan Negeri , karena tindakan perseroan yang dianggap tidakadil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS
Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alas hak dan besarnya nominaltunjangan jabatan Penggugat selaku Direktur Humas di Socialite, hal inimenyulitkan Tergugat untuk menjawab substansi dalil Penggugat tersebut.Bahwa tidak terang dan jelas dalil Penggugat pada posita butir (16) suratPerbaikan Gugatan, yang menyatakan Penggugat selaku pemegang sahammenderita kerugian sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atauKomisaris melakukan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasanwajar.
Keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris yang mana yangmerugikan Penggugat ?
Bahwa Penggugat tidak bisa mempersalahkan anggota Direksi PTESAGAYA DUAKARYA CANTIKA dengan dalih Direksi perseroan telahmelakukan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, yaitu:tidak membuat laporan keuangan yang diaudit dan tidak mengadakanundangan RUPS; karena ternyata Penggugat sendiri adalah anggota DireksiPerseroan yang menjabat sebagai Direktur Humas PT ESAGAYADUAKARYA CANTIKA.
Terbanding/Terdakwa : Helly Hilman Bin A.Sanusi
122 — 52
didirikan sejak tanggal 31 Juli 1998, dan ditetapkan oleh Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor Kep476/KM.17/1998 tentang Pemberian Izin Usahasebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat,pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor.No.584.3/Kep.137Pe/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengangkatan Nama Nama DireksiPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) periode tahun 20072011 sertahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalui keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalui Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang
BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai benikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalul keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalui Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang
BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalul keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalul Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang
BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalui keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalul Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
767 — 788
Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU PT, Direksidiwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS)setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberakhir.38. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU PT, laporantahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a.
Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU PT, persetujuanlaporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sertalaporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus dilakukanoleh RUPS.40.
Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban dari Termohon IIini, Termohon II selaku pemegang saham dari Termohon tidakpernah menyetujui maupun melakukan pengesahan atas laporankeuangan dari Termohon untuk tahun buku 2017 dan tahunbuku 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dengan demikian, laporan keuangan dari Termohon untuk tahunbuku 2017 dan tahun buku 2018 tidak pernah dilakukanpengesahan dan tidak pernah disetujui oleh RUPS, sehinggatidak dapat dijadikan bukti yang sah untuk mencerminkankeadaan
Bahwa Iwan Chandra selaku direktur dari Termohon tidakpernah melakukan pemanggilan kepada RUPS untukmenyerahkan dan meminta persetujuan atas laporan keuanganTermohon untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018.Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapatitikad baik dari lwan Chandra selaku direktur dalam melakukanpengurusan terhadap Termohon I.42.
Utang pinjaman kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa Termohon II mendalilkan Laporan keuangan tahun2017 dan tahun 2018 dari Termohon , tidak sah oleh karena belum disetujuidan disah dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS),Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas, Termohon II sebagai pemilik saham mayoritas dansebagai Komisaris dari Termohon mempunyai wewenang yang luas untukmelakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), apabilaDireksi tidak melakukan
62 — 7
UDB Bio Research Development yang sesuai denganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Mengundang diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Meminta laporan keuangan secara periodik. Mengambil tindakan berupa mengangkat danmemberhentikan direksi. Adapun tanggung jawabnya adalah memastikan perusahaanagar berjalan sesuai hukum yang berlaku.
101 — 60
Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKIGunawan Sutanto bersamasama dengan anakanak dari PemegangSaham Andi Sutanto memanfaatkan kondisi Andi Sutanto yang tidakmampu lagi berpikir jelasakibat serangan stroke untuk kemudianmenyelenggarakan RUPS PT. Indo Veneer Utama di Solo. RUPS manakemudian dinyatakan dalam Akta No. 2 dan 3, tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta;22.
Bahwa bersamaan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, makadilakukan perombakan seluruh susunan pengurus PT.Indo Veneer Utama, menjadi :Terlihat Disini SEBELUMNYA PERUBAHAN 1 PERUBAHAN 2Akta No. 43 tgl 23 Akta No. 2, tgl 6 Akta No. 3, tgl 6Desember 1994 Januari 2006 Januari 2006Direktur Andi Sutanto Andi Sutanto Anne PraticiaAndi Pratiknyo Andi Pratiknyo SutantoPenyesuaian Indra GunardiRUPSKomisaris Agus Sutanto (i.c. Agus Sutanto (i.c.
Pada tanggal 2 Desember 2005, TuanANDI SUTANTO sebagai pemegang saham menyurati dirinya sendirisebagai Direktur , surat mana diterima oleh dirinya sendiri padatanggal 2 Desember 2005 itu juga ; Dalam surat tersebut, Tuan Andi Sutanto sebagai pemegang sahammeminta dirinya sendiri sebagai Direktur untuk menyelenggarakan RUPS; Bahwa ternyata Andi Sutanto sebagai Direktur telah mengabaikanpermintaan tertulis dari dirinya sendiri.
Karena secaranotoir feiten tidak ada manusia normal yang akan membuat suratpermintaan atau surat permohonan kepada dirinya sendiri agar dirinyasendiri mau melakukan RUPS. Lalu kemudian dirinya sendiri menyatakania melanggar aturan anggaran dasar sehingga ia sendiri lalu mempunyaihak untuk mengundang RUPS ;Sebagai catatan tambahan, bahwa akta no 2 belum disahkan AnnePatricia Sutanto diangkat menjadi Direktur PT.
Indo Veneer Utama, Tergugat Ilsudah berkalikali meminta agar diberikan aktaakta RUPS atau perubahandalam penyelenggaraan PT. Indo Veneer Utama yang sudah diambilaliholeh ahli waris ANDI SUTANTO dan Ahli waris Gunawan Sutanto tersebut,namun sampai saat ini tidak pernah diberikan;Bahwa dengan demikian, tindakan Para Tergugat tidak menyerahkansertifikat milik PT. Indo Veneer Utama kepada ARI SUTANTO, adalahbukan perbuatan melawan hukum, karena 2 (dua) alasan:Hal 27 dari 41 hal.
542 — 324 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berau Jaya Perkasa sebagai latar belakangterbitnya objek sengketa berupa surat keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Peraksa tertanggal 22 Juni 2017, sebagaiakibat dari keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS luarbiasa PT Berau Jaya Perkasa yang dibuat pada tanggal 15 April 2017 dihadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn sesuai AktaNomor
Dengan demikian PTUN berwenanguntuk menyelesaikan sengketa a quo; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objeksengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4),ayat (5) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4Tahun 2014 karena terbukti Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BerauJaya Nomor 2, tanggal 2 Juni 2017, dibuat telah lewat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak adanya Keputusan Para Pemegang SahamPengganti RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 April 2017 serta
320 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
dihubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja tetapTergugat/Pemohon Kasasi dari Tahun 1990 sampai dengan 2015,sebagai Kepala Bagian Marketing dan Kollektor, terhitung dari tanggal 27Maret 2015 sampai dengan 27 Maret 2018 Penggugat diangkat menjadiDirektur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
), akan tetapi hakhak Penggugat sebagai pekerjasebelum diangkat menjadi direksi perusahaan belum diselesaikan olehkedua belah pihak; Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat sebagai pekerjadengan Tergugat sebagai pengusaha bukan karena pelanggaran hukumyang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Penggugat diangkatsebagai Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang bermakna kinerja Penggugat sangat baik sehingga diangkat dandipromosikan menjadi direksi perseroan maka atas