Ditemukan 1748 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 854/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
RADEN CLARA ESTELA
42 — 15
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
RADEN CLARA ESTELA
42 — 15
Imei 1: 866611041088557; Nomor Imei 2: 866611041088540;
Atas nama Pemilik sah Saudara Muhammad Aditya alias Adit
Membuktikan bahwa Barang Sitaan yang diklaim oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum tidak milik dari Terdakwa Raden Clara Esetela, akan tetapi di paksakan untuk menjadi barang bukti kejahatan hal ini merupakan perbuatan kesewenang-wenangan
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
228 — 132bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisahanya melalui perdata tanpa pidana, menurt Ahli bahwa hal sebenarnyaadalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadiyang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa?
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
259 — 134bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisahanya melalui perdata tanpa pidana, menurt Ahli bahwa hal sebenarnyaadalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadiyang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa?
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
176 — 124sesuai kegunaannyaakan tetapi telah menyimpang dari tujuan dari kewenangan tersebut diberikanoleh peraturan yang ada ;Menimbang dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi pengertianpenyalahgunaan kewenangan dan kesempatan dalam hal ini PenyalahgunaanKesempatan dalam arti bahwa tindakan sebagai Ketua Panitia PembebasanTanah (P2T) sebagaimana Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 Tahun2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah KotaBanjarbaru, telah menyimpang dari tujuan wenangan
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
99 — 37TPK/2016/PN.BGLterdakwa sesuai dengan ke wenangan yang dimilikinya karena jabatan ataukedudukan. Bahwa menurut Pengadilan, kata dengan tujuan dalam unsur kedua dariPasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo.
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
92 — 25Bahwa saksi tidak diberikan kewenangan untuk memilih ataumenentukan CV/ perusahaan yang akan masuk karena wenangan untukitu ada pada PPK dan saksi hanya membuat/mengetik atau menyiapkansemua dokumen kontrak serta surat penawaran harga perusahaan maupundokumen pembayarannya sesui petunjuk dari PPK. Bahwa sejak penandatanganan dan menerima SPK serta RAB pekerjaan,Pekerjaan tersebut selesai sekitar 1 bulan .HIm 95 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN.
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
71 — 31PuskesmasCipayung, dan Puskesmas Karang Mulya.Bahwa tugas saksi di Sub.Bag Perencanaan waktu itu adalah sebagai pelaksanaadministrasi di mana setiap ada usulan pengadaan dari masingmasing bagiantermasuk usulan dari Puskesmas dalam kegiatan pengadaan 17 unit mesinincenertor, baik secara lisan maupun tulisan saksi laporkan ke atasan langsung saksi,yaitu Agus Mahmudin sebagai Kasubag perencanaan.Bahwa saksi tidak diberikan kewenangan untuk memilih atau menentukan CV/perusahaan yang akan masuk karena wenangan
Register : 04-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 07-01-2020Putusan PN TENGGARONG Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 4 Oktober 2017 — 1.AHMAD RIYADI Bin ALIKAYA HASIBUAN 2.RIZAL FAHDANI Bin DJAIN USMAN
249 — 59UU No.23 Tahun 2014;- Wewenang adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan;- Tanpa adanya wewenang pemerintah tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah; - Perbuatan hukum administrasi negara yg bersegi satu yg mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan;- Menghilangkan halangan, sehingga hal yg diilarang menjadi