Ditemukan 1781 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Suwandy vs menteri keuangan ri; Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; Jonatan Dkk vs menteri perhubungan ri; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 21-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 7/PDT/2014/PT BGL
Tanggal 18 Juni 2014 — MUHAMAD YUSUF
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Bengkulu Cq. Bupati Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara
52 — 0
  • MUHAMAD YUSUF
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Bengkulu Cq. Bupati Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 14-12-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 88/PDT.G/2012/PN.KTG
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat:
DADE MANOPPO, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
114 — 102
  • Penggugat:
    DADE MANOPPO, DKK
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-07-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/Pdt/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PARIGI MOUTONG di PARIGI vs PIETER LUCKY AWALOEI
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT IIPARIGI MOUTONG di PARIGI vs PIETER LUCKY AWALOEI
    PUTUSANNomor 137 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT IIPARIGI MOUTONG di PARIGI, dalam hal ini memberi kuasakepada Ratai Hi D.
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATENTINGKAT II PARIG MOUTONG Cq. KEPALA WILAYAHKECAMATAN PARIGI di PARIGI:3. PEMERINTAH Cq. RI KEPALA KEPOLISIAN RI Cq.KAPOLDA SULAWESI TENGAH Cq. POL AIRUT PALUHal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015di Palu;4. PEMERINTAH RI Cq.TNI AL Cq. PANGKALAN UTAMATNI AL VI Palu;5. JAHYA PAKAYA, bertempat tinggal di Desa Lebo,Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;6.
    Jadi Penggugat membeli tanahsengketa dari pemilik tanah yang sah sehingga Penggugat sebagai pembeli yangberiktikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan surat bukti danalat bukti lain (saksisaksi) dari para Tergugat tidak dapat melemahkan alat buktidari Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENURKEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGAH Cq.
    Nomor 137 PK/Pdt/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENURKEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGAH Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-05-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1382 K/Pdt/ 2011
Tanggal 10 Mei 2012 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-10-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pdt/ 2009
Tanggal 15 Oktober 2009 — . ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. ADMINISTRATOR PELABUHAN DUMAI, PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI,
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. ADMINISTRATOR PELABUHAN DUMAI, PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-05-2021 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — BUDIWIJONO, DKK Lawan PUNTA ARDIANA
183 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGAWI, tersebut;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 15-08-2005 — Upload : 21-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306K/PDT/2004
Tanggal 15 Agustus 2005 — KURNIASARI alias MAMAS binti DJUHIN ; ELIN MARLINA binti UHDIAT ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAWA BARAT Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II CIAMIS Cq. CAMAT KECAMATAN BANJARSARI Cq. KEPALA DESA SINDANGHAYU ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN DAERAH TK.II CIAMIS
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KURNIASARI alias MAMAS binti DJUHIN ; ELIN MARLINA binti UHDIAT ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAWA BARAT Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II CIAMIS Cq. CAMATKECAMATAN BANJARSARI Cq. KEPALA DESA SINDANGHAYU ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN DAERAH TK.II CIAMIS
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pms
Tanggal 23 Juli 2019 — Bank Negara Indonesi, Tbk
2.Pemerintah RI CQ Menteri Keuangan RI CQ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PematangsiantarNegara
88 — 18
  • Bank Negara Indonesi, Tbk
    2.Pemerintah RI CQ Menteri Keuangan RI CQ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PematangsiantarNegara
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 22-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 112/PDT/2014/PT PDG
Tanggal 17 September 2014 — CITRA SAHABAT Diwakili Oleh : EDI UTAMA , SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Cq. Kabag Humas Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
24 — 10
  • CITRA SAHABAT Diwakili Oleh : EDI UTAMA , SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Cq. Kabag Humas Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-08-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PDT/2011
Tanggal 11 Agustus 2011 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM ; H. MOH. RUM
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM ; H. MOH. RUM
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RICq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARAMATARAM Cq. KANTOR LELANG NEGARAMATARAM, berkedudukan di Jalan Langko Mataram ;Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Win Handoyo, SH. MH.
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RICq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VIIDENPASAR Cq.
    dalam semuatingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yangdisebutkan dalam amar dibawah ini ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;Hal.15 dari 17 hal.Put.No.1012 K/PDT/2011MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.1.PEMERINTAH
    RI Cq.
    MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSANPIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTORPELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM, dan 1.2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSANPIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM Cq. KANTOR LELANG NEGARAMATARAM, serta Pemohon Kasasi Il. PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANGMATARAM (Eks.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pdt/2010
SAMPARA, DM M E L A W A N AA PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, Cq. CAMAT POMALAA di POMALAA
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMPARA, DM M E L A W A N AA PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, Cq. CAMAT POMALAA di POMALAA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-10-2014 — Upload : 25-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK VS NY. IMUK RATNA, DKK
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK VS NY. IMUK RATNA, DKK
    PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAMNEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATENBANDUNG cg. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 24-03-2009 — Upload : 16-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2878K/PDT/2008
Tanggal 24 Maret 2009 — . ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROP. NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT BOLA ; TWO MAN VAN KLIRING, dkk.
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROP. NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT BOLA ; TWO MAN VAN KLIRING, dkk.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 11-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Smd
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
Yoyoh Tardiah
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri PUPR Cq Dirjen SDM Balai Besar wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
35 — 7
  • Penggugat:
    Yoyoh Tardiah
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Menteri PUPR Cq Dirjen SDM Balai Besar wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2019 — SURYAPASIFIK SEJAHTERA
Tergugat:
1.KERIA HEN
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
142 — 43
  • SURYAPASIFIK SEJAHTERA
    Tergugat:
    1.KERIA HEN
    2.PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — NURASTI TOBING DKK VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI DK
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NURASTI TOBING DKK VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASII B GUNUNGSITOLI DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/Pdt/2011
Tanggal 19 April 2011 — PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI. Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NAD, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE, Cq. CAMAT PEMERINTAH KECAMATAN, DKK GEUMPANG DI GEUMPANG ; MOHAMMAD ISA YAHYA, SH.,
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI. Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NAD, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE, Cq. CAMAT PEMERINTAH KECAMATAN, DKK GEUMPANG DI GEUMPANG ; MOHAMMAD ISA YAHYA, SH.,
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp
Tanggal 7 Desember 2022 — PENGUSAHA MUDA
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang,
3.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang
4.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq.
98 — 31
  • PENGUSAHA MUDA
    Tergugat:
    1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang,
    2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang,
    3.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang
    4.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq.
    Kepala Inspektorat Kota Padang Panjang,
    5.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang,
    6.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Cq.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2005 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 35/Pdt/G/2004/PN.DUM
Tanggal 20 Juli 2005 — Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai; TERGUGAT III : 3. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri Ri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai, Cq. Dinas Satpol Pamong Praja Kota Dumai.
59 — 21
  • Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai; TERGUGAT III : 3. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri Ri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai, Cq. Dinas Satpol Pamong Praja Kota Dumai.
    II Dumai,berkantor di Jalan Kilang Putri Tujuh, Dumai, Selanjutnya disebut : TERGUGAT 1; 2 PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. GUBERNUR RIAU, Cq.WALIKOTA DUMATI, berkantor di Jalan Perwira Dumai, Selanjutnya disebutTERGUGAT II ;3 PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. GUBERNUR RIAU, Cq.WALIKOTA DUMAI, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, DKK VS MARALI, S.H., DKK
71 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqPEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAcq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, DKK VS MARALI, S.H., DKK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantordi Komplek Taman Harapan Indah Blok A Nomor 8, JalanJelambar Barat, Jakarta 11460, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Desember 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.DanSUNNY VOERMAN, beralamat di PT Tri Pratama Padu Karya,Property Construction, Jalan Lingkar Luar Barat RT.014/04,Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqPEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqHalaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1298 K/Padt./2016PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cqCAMAT KECAMATAN CENGKARENG cq LURAHKELURAHAN DURI KOSAMBI, berkedudukan di Jalan Kosambiraya, Jakarta Barat;4.
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cqPEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cqGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cqCAMAT KECAMATAN CENGKARENG cq LURAHKELURAHAN RAWA BUAYA, berkedudukan di Jalan BojongRaya RT.005/04, Jakarta Barat;5.