Ditemukan 633 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 147/PID.B/2015/PN Kla
Tanggal 5 Mei 2015 — Jaksa Penuntut:
Reny Widayanti,SH
Terdakwa:
1.IMRON Bin MAT ISA
2.ILHAM SOBIRIN Bin SUDARNO
244
  • betas Pench lin Heres) Kahani terteneeal Apel M4 be 7 Pee PER Re lerdang Tenenihan (labios Katue dapeles sentul meron udin mengadill perkava redana Forsch ,Fedak preconivacn Proctzpan Fink Karten Wypedey reindls iam Ld Apel 2a MieHd Ten Pebtodd TH KL Ticrterg bao) cidenp tepzal Ld Apeeas joca real dakwaiy Sling Tomeert UneFeta memlceyer Leterme calecakes lam Linevarrgat ierdallina dala pevuklanyainBELa tefad prada rors AN ercceveiaty etary bell yang dajwian dalam pendaryan,Telah oe ne tustrun dant Merit
Register : 05-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA VS ELLYA LUSIANA, S.Pd;
145164 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 48 K/TUN/2017a)Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan hasil akhir darifungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara yang menyatakan: "KASN berfungsimengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kodeperilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakandan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah";Berdasarkan Pasal 32 (1) huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 2014
    Tindakan/keputusan para Penjabat Bupati/PenjabatWalikota tersebut mengakibatkan keresahan dan kerugianbagi para pegawai serta menimbulkan ketidakpastianpembinaan karier bagi para ASN yang bersangkutan;c) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa bertujuan untuk memastikanefektivitas penerapan merit sistem dalam kebijakan danpenyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan instansipemerintah pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas,fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud
    Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN;b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, danberfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017Cc)e)d.
    Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaiankinerja".Berdasarkan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan:"KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dankode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah;Berdasarkan Pasal 31 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014dinyatakan:(1) KASN bertugas:a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; danc.
    Melakukan penelusuran data dan informasi terhadappelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan ManajemenASN pada Instansi Pemerintah;b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi PegawaiASN sebagai pemersatu bangsa;c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar sertakode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsasendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kodeetik dan kode perilaku Pegawai ASN; dane.
Register : 20-05-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PALU Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Pal
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108
  • Natsir)n namun cerai adalah bahwa Tergugat merit zi ubungan dengan wanita idamanlain, Tergugat jarang berada di rumah, tidak pernah menghargai Penggugatdan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada tanggal 01 Mel2020. sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya Penggugat danTergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknyasuamiisteri;Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang diakui adalah; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikahpada tanggal
Register : 28-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN Mentok Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mtk
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFFUDIN, SH
Terdakwa:
1.NURMAN ALS MAN BIN RUSLI ISMAIL
2.BUDI BIN SUDIRMAN
3.RENDI BIN ZAINAL
6624
  • Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130 Adapun pengecekan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Direktorat JendralMinyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis solar yangdipasarkan didalam negeri.Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut diatas bahwa BBM tersebut termasuk minyak solar yang offspec (tidak sesuaidengan standard yang ditetapkan dalam Surat
    Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130Keterangan :) Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkandidalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 /DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016;**) Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak MemenuhiSpesifikasi;halaman 20 dari 32 halaman Putusan nomor 106/Pid.Sus/2019/PN MtkMenimbang, bahwa dari keterangan SaksiSaksi, keterangan ParaTerdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah
    Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130 Keterangan : *) Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkandidalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 /DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016; **)Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak MemenuhiSpesifikasi;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkandalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya
    Titik Nyala C 37** 52 93Korosi Bilah ASTM D6. merit la Kelas 1Tembaha 130 Keterangan : *)Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkandidalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 /DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016; **)Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak MemenuhiSpesifikasi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapatunsur kedua telah terpenuhi;halaman 27 dari 32 halaman Putusan nomor 106/Pid.Sus/2019/PN MtkAd. 3.
Register : 11-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN BATURAJA Nomor 503/Pid.B/2017/PN.Bta
Tanggal 7 Nopember 2017 — YUDIYANTO Bin MISWADI Als PECOK
234
  • Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) buah gembok merit FINN wama putih stenlis- 1 (satu) buah kotak HP warn a coklat inerk Xiomi dengan No Imei: 869633026667921- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama hitam dengan No Imei: 869633026667921Dikembalikan kepada saksi korban Giani Binti Diono.- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam dengan no rangka MH328D30CBJ408223 No Mesin 28D-2408222 dalam keadaan hangus terbakar- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat merk FENGLI dengan
Register : 20-08-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 355/Pid.Sus/2015/PN Kla
Tanggal 28 September 2015 — Jaksa Penuntut:
SYUKRI, SH.
Terdakwa:
FIRMANTORIS GULTOM Anak dari MARTUA GULTOM
2811
  • sani dilaeiadpemesaan ahs) BAVGPOL KOKO JATMIKG dan sake) BRGPOL LiceARDIANS YAH menemokan 2 dua bah heros ooklal yang berigkan daunlbahan yang diduga Narkotka Golongan dari dalam tas koper warm Nisethat TE cod A eater,Piven clare, Fer: Ee a aDipindai dengan CamScannerYANG Marfan tertaicwn di begat wettnh kane kendangan bert PeliPioenor Patra) AL AeBatre Trvedaiewea rrewrebi) Gaurd bahan yang diduge harkotke jeres ganjaeT HOHALL Leda meerysurryal isin enti peqahat yang terweracg. atten teetiabcary merit
Register : 21-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 16 Agustus 2018 — Sugian Noor, SH. M.Si - dkk lawan H. Sayed Jafar, SH. -dkk
19078
  • PDT/2018/PT BJMFungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dilakukantidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamamenjadi Pejabat Fungsional adalah merupakan hal yang wajar dan hampirterjadi diseluruh Indonesia, hal tersebut terjadi sebagai konsekuensipemberlakuan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara yang merubah konsep pemindahan jabatan dari Sistem Senioritymenjadi Sistem Merit
    ;Menimbang, bahwa pada umumnya Sistem Merit tersebut belumsepenuhnya dipahami oleh Aparatur Sipil Negara (PNS), sehingga seolaholah kebijakan yang diambil oleh Tergugat selaku Kepala Daerah yangmemindahkan Pembanding/Para Penggugat dari jabatan Struktural (yangmenjadi puncak karirnya) kedalam jabatan Fungsional adalah merupakanperbuatan yang sewenangwenang tidaklah benar, oleh karena itu semuahalhal yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dantidak memiliki alasan hukum yang kuat
Register : 08-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN.Kwg
Tanggal 11 Oktober 2017 — HANIF HUDAYA Als RIKI Bin MISBAH SUPARMAN
265
  • Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Bungkus bekas rokok merit Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,2631 Gram dari sisa pemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional yang sebeiumnya berupa 1 (satu) Bungkus bekas rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal
    barang tersebut.Bahwa terdakwa pernah di penjara dengan hal yang sama;Bahwa terdakwa tidak memilik izin yang sah dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa menyesal;Bahwa benar bukti di persidangan.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksiyang meringankan, atau yang sering disebut saksi a de charge.Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa ;Halaman 11 dari 20 Putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN.Kwg 1 (satu) bungkus bekas rokok merit
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus bekas rokok merit Dunhill yang di dalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastikbening berisikan Kristal wama putin dengan berat netto 0,2631 Gram dari sisapemeriksaan Labfor Badan Narkotika Nasional yang sebeiumnya berupa 1(satu) Bungkus bekas rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu)bungkus plastik bening yang berisikan berisi 3 (tiga) bungkus plastik beningberisikan Kristal wama putih
Putus : 21-01-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1833 K/PID.SUS/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. H. HERY PRIYANTO
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • rupiah) yang digunakan untuk pengadaan 3(tiga) unit sarana penangkapan ikan berupa Kapal Motor Nelayan besertaperalatannya, dengan nilai kontrak pekerjaan :Nilai kontrak : Ro2.147.332.000,00;Nilai fisik : Rp1.952.120.000,00;PPn 10% :Rp 195.212.000,00; Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkapanikan berupa Kapal Motor Nelayan beserta peralatannya mengacu Kepres 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/JasaPemerintah dengan menggunakan metode sistem nilai merit
    Atmiadjimenjelaskan kepada Panitia Pengadaan, dalam pembuatan kapal banyakdibutuhkan kemampuan teknis bagi perusahaan yang mengikuti prosespengadaan, disarankan agar dalam pengadaan 3 (tiga) unit saranapenangkap ikan tersebut menggunakan metode Sistem Nilai (Merit PoinSystem) sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena harusmemperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingatHal 4 dari 55 hal. Put.
    Atmiadjimenjelaskan kepada Panitia Pengadaan, dalam pembuatan kapal banyakdibutuhkan kemampuan teknis bagi perusahaan yang mengikuti prosespengadaan, disarankan agar dalam pengadaan 3 (tiga) unit saranapenangkap ikan tersebut menggunakan metode Sistem Nilai (Merit PoinSystem) sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah karena harusmemperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingatpenawaran harga sangat dipengaruhi oleh
    Maruline Maju Utama telah ditetapbkan sebagai pemenanglelang dengan sistem Merit Point dengan harga penawaran sebesarRp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) (Khusus Kasko Kapal);Bahwa dengan telah ditetapkannya PT.
    Maruline Maju Utama telah ditetapbkan sebagai pemenanglelang dengan sistem Merit Point dengan harga penawaran sebesarRp2.147.332.000,00 (dua milliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratustiga puluh dua ribu rupiah);Bahwa dengan telah ditetapkannya PT.
Register : 30-06-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA CIMAHI Nomor 3193/Pdt.G/2014/PA.Cmi
Tanggal 4 September 2014 — Penggugat lawan Tergugat
788
  • Adi Reka Tama memperoleh nilai tertinggi,adapun metode evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa adalah menggunakan Sistem Nilai atau Merit PointSystem ;Bahwa saksi tidak megetahui persis tentang pelaksanaan lelangtersebut, karena saksi ditunjuk menjadi PPTK dalam kegiatan tersebut ketikasudah mendekati akhir penyelesaian proyek, dimana proses lelang sudah lamaberlangsung ;Bahwa saksi hanya melanjutkan tugas PPTK sebelumnya, yaitumembantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan
Register : 10-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 173/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI TEBO
Terbanding/Penggugat : JAUHARI,S.E.
4427
  • Bahwa apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalahdalam rangka penerapan sistem merit dalam pembinaan ASN sebagaimanadiamanatkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.d). Bahwa masalah permutasian menyangkut Penggugat/Terbanding sehinggabermuara pada sengketa ini merupakan hasil proses panjang yangmelibatkan :1). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bukti T.27.2).
Register : 18-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.JT
Tanggal 11 Februari 2019 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
105
  • Memberi izin kepada PeMOhON (.........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteneeeeeeeeeeeeees ) untukmenjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon sans sans sana exwMne SEmARUOERIUOREAR MEA MERIT ) dihadapan sidang Pengadilan AgamaJakarta Timur;3.
Register : 26-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 2221/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
92
  • tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalildalil Pemohon harus dibuktikan alasanalasan yang padapekoknye bahwe lak) tangga Pemohondan Termohon dalam feehdaa nM i Sjak hlan Februari 2013antara Pemohon da : Ab, disebabkan: Termohon t 3 inya bahkanTermohon lebt Termohon ah anaknyaPemohon, be n.Termohonsekarang sugafi h tempat tinggal, yang hingga, rang lebih 5tahun 4 bulan Yamanya, wsMenimbang, @a eraian denganalasan telah terja Majelis Hakimmemandang perlu merit
Register : 08-12-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 5692/Pdt.G/2014/PA.Clp
Tanggal 20 Januari 2015 — penggugat tergugat
80
  • Hukum Islam, namun kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohonjustru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanyaPengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhirisengketa rumahtangga yang berkepanjangan dan untuk menghindari timbulnyamudharat yang lebih besar lagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibaratyang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:an al5sliia blaa bligl sigol Wate y Wlars 9625 loilgol uc Merit
Register : 24-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN LAHAT Nomor 183/Pid.B/2018/PN Lht
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
M. JIMMY ARTALIUS, SH
Terdakwa:
NOPIYANSAH BIN HALIM
203
  • subye huhu yang telah Odatwe melatuban suatetodax pdanea dan dapat dipertanggungiawatian merit Nuhun alas permuatanpidana yung tieh diakiasnnys tersatut,Meanmmiang, hatwa orang sehaga: gulyeb Mutum yang telan dinadapaan kedepan persdangan sebagai Terdakwe oleh Peruntul Umurn dalarn pertkars ini adalahDernere Terdakwa NOPIYANSYAH BIN HALIM Gan temyate Terdehwe telahmembenarkan dan mengahiw bahwe identitaanya sebagaimana dalam suratdakwaan Penuntut Umurn adalah benar identitas dirinya dan berdasarian
Putus : 14-05-2012 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 197/ Pid. B / 2012 / PN.Kpj
Tanggal 14 Mei 2012 — CHOIRUL ANAS Bin ACHMAD HUSAINI
177
  • Malang atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepanjen, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, merit/impart, menguasai atau menyediakan narkotika golongan Ibukan tanaman berupa sabusabu seberat 3,98 gram (tiga koma sembilan puluh delapangram)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012, sekira pukul 08.00 Wib petugas Kepolisiandari
Register : 18-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 09/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FAHRI NUR MALLO
Terbanding/Terdakwa : YESAYA BUDI HANDOYO, SE,MM
10374
  • Menandatangani surat pernyataan tanggung renteng bersamasama dengan anggota kelompok lain.Bahwa di Pegadaian Penilaian Kinerja dan Perilaku Pegawai/Pejabatdiatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 23/Kp.400.324/2003Tanggal 6 Januari 2003 tentang Prosedur dan Tata Cara PenilaianPrestasi Kerja Pegawai PERUM Pegadaian.Bahwa Penilaian Kinerja Karyawan ini akan berpengaruh kepadaJumlah Tunjangan Perusahaan yang dikenal dengan TunjanganPerusahaan Merit yang akan diterima karyawan untuk periodepenilaian
    selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiIndeks Prestasi = Besaran Nilai Akumulasi Penilaian Kinerja Karyawan.Bahwa untuk menjamin pengembalian dana kredit KRISTA pihakPerum Pegadaian mengadakan perjanjian dengan PT.
    FokusPenyaluran KREASI, KRASIDA dan KRISTA ke lingkunganPasar.7) ketentuanketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Direksiterkait dengan pelaksanaan skim KRISTA tersebut.Bahwa dalam menyalurkan KRISTA secara besarbesaran Terdakwabersamasama dengan saksi WAWAN KURNIAWAN selaku AnalisKredit/Pegawai Fungsional KUMK Cabang Perum Pegadaian (CPP)Pungkur telah mengetahui bahwa dari setiap penyaluran programPegadaian terdapat keuntungan/feedback bagi terdakwa yaitu berupakeuntungan tidak langsung berupa Merit
    selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiHalaman 41 dari 83 halaman .
Register : 16-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1-G-2017-PTUN-BL
Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat : Drs.Muhammad Dawan,M.Si. Tergugat : Bupati Kab Pringsewu
260170
  • Melaksanakan Manajemen ASN berdasarkan Prinsipprinsip Sistem Merit.
    . ; 22222222222 > Melaksanakan Managemen ASN Berdasarkan Prinsip Merit> Agar Saudara Bupati memerintahkan Tim Baperjakatmembuat Standart Operating Prosedure (SOP) Terkaitdengan promosi, Rotasi, Punismen dalam tugas kedinasanpada lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu.> Meminta kepada Saudara Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian dan atau pejabat yang berwenang agarmenjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewusebagaimana dimaksud Pasal
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2017 — Hj. SITI MASITHA SOEPARNO ; KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
8949
  • Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTKASN berfungsi mengavasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kodeperilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah.Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 22 UU 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara menyatakan :Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkanpada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengantanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asalusul
    Bahwa berdasarkan Pasal 31 UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara menyatakan :(1) KASN bertugas:a. menjaga netralitas Pegawai ASN;b. melakukan pengavasan atas pembinaan profesi ASN; danc. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanManajemen ASN kepada Presiden.(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASNdapat:a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaanSistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah;b. melakukan pengavasan
    Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara menyatakan:(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggarprinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.peringatan;b.teguran;c.perbaikan, pencabutan
    Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara menyatakan :(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjutisebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASNmerekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksiterhadap Pejabat Pembina Kepegavaian dan Pejabat yangBerwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuanperaturan perundangundangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. peringatan;b. teguran;c. perbaikan, pencabutan
    ruang lingkup fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 yang menyebutkan: "KASN berfungsi mengavasi pelaksanaannorma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Meritdalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah".Pemberhentian pegawai dari jabatannya masingmasing yang dilakukan olehPenggugat yang melanggar peraturan perundangundangan merupakancontoh nyata dari pengingkaran terhadap sistem merit
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
7462
  • Pendidikanterakhir SLTA dinaikkan Grade (kelas Jabatan) dari Grade 5 (lima)menjadi Grade 7 (tujuh) Menggantikan/ menempati Posisi Penggugat ; 2) Penggugat diberi Tugas Kepanitiaan Diklat Sangat sedikit biladibandingkan dengan Pegawai Sesama Golongan III maupun denganPegawai Golongan II dan Golongan I, hal tersebut dapat dilinat melaluiSIM Diklat Balai Diklat Keagaamaan Bandung ;Perbuatan tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 22 :Sistem Merit
    Pasal 1 Angka 22 : Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASNyang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Secara adildan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,atau kondisi kecacatan ;"""Berdasarkan Pasal 1 Angka 22, jika berdasarkan kualifikasi makaPenggugat seharusnya Gread 7(tujuh) karena Pendidikan terakhirPenggugat adalah S 1, sesuai Surat Sekretaris Jenderal KementerianAgama Nomor : SJ
    Undangundang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,telah dengan jelas menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harusprofesional, dikelola dengan sistem merit yang didasarkan pada aspek pendidikan, kompetensi danKINGIA Fannseseseen ee nneeseeneeeceemeeensnnseesseb. Tidak benar dan tidak brdasar, jika Penggugat menyatakan bahwaterjadi tindakan diskriminatif.