SusHKI/2020bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata dan adanya putusan yang bertentangan antara Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pdt.SusHKI/2018dengan putusan lain atas pihak yang sama atau suatu soal yang sama ataudasar yang sama atau sama tingkatannya, kemudian memohon Putusansebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat:;Membatalkan Putusan Mahkamah

permohonan keberatan dalam perkara ini yakni PeraturanMenteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi ImporProduk Hortikultura (RIPH) sebagaimana kemudian diubah denganPeraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentangRekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yang selanjutnyadisebut sebagai Permentan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura(RIPH) adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundangundangan yang tingkatannya

di bawah undangundang, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU P3;Bahwa menurut Pemohon Keberatan Permentan Rekomendasi ImporProduk Hortikultura ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlahUndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikanhakhak Pemohon Keberatan.

Keberadaan Butir 213 ini semakin memperjelastidak diakuinya Peraturan Direktur Jenderal sebagai salahsatu jenis peraturan perundangundangan sebagaimana jugatidak diakuinya Peraturan Direktur Jenderal di Pasal 8 ayat(1) UU P3;Bahwa Lampiran Il Butir 214 UU P3 menyebutkan:Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal ataupejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh PeraturanPerundangundangan yang tingkatannya lebih rendahdaripada UndangUndang.

Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yangsetingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundangundanganyang tingkatannya lebih rendah daripada UndangUndang;Menimbang, bahwa merujuk pada tata cara pelimpahan wewenangtersebut di atas, yang juga dapat dijadikan kriteria untuk menentukan apakahpelimpahan wewenang tersebut adalah pelimpahan wewenang mengaturatau menerbitkan keputusan, dengan mendasarkan pada kriteria:1.

Tidak bisa didelegasikan langsung kepada direktur jenderal, sekretarisjenderal atau pejabat yang setingkat kecuali oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang;Menimbang, bahwa apabila rumusan norma Pasal 15 ayat (5)Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 dihubungkan dengankriteria tersebut di atas maka diperoleh petunjuk bahwa norma Pasal 15 ayat(5) Permentan a quo telah tegas menyebutkan mengenai karakteristiktertentu, namun tidak tidak secara tegas

Dasar yuridis imi sangat penting dalampembuatan peraturan perundangundangan, karena antara lain akanmenunjukkan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya (Bagi Manan, DasardasarPerundangundangan Indonesia, Penerbit IndHill, Co, Jakarta 1992 halaman15) (P9) ;Bahwa penetapan hukum positif harus tunduk pada asasasas tertentu, antaralan adalah asas pertingkatan peraturan perundangundangan (lex superiorHal. 21 dari 33 hal. Put.

No. 07 P/Hum/2009.a. dalam hukum Pidana, misalnya asas legalitas ...dst ;b. dalam hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lainasas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.Bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Peraturan Menteri Perdaganganharus memperhatikan asas yang ada dalam peraturan perundangundanganyang lain yang lebih tinggi tingkatannya, dalam hal ini asas yang berlakudalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :semua yang dibuat secara syah berlaku

tabungan Penggugat Rekonvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

dimaksud berupa pemberitahuan resmi darisekolah/Lembaga Pendidikan dan/atau buktibukti lain berkenaan dengankebutuhan Pendidikan anak kepada Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusandengan diktum, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi, biaya pendidikan anak setiap bulannya minimalsebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta Rupiah) dengan kenaikan sesuai kelasdan tingkatannya

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi, biaya Pendidikan anak setiap bulannya minimalsebesar Rp. 1.000.000,00, (Satu juta Rupiah) dengan kenaikan sesualkelas dan tingkatannya;7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi mutah, nafkah iddah, nafkah anak bulanpertama dan biaya Pendidikan anak bulan pertama sebelumpengucapan ikrar talak dilaksanakan;8.

Pesan yang diterima oleh pelaku togel dan bola di tingkatpengecer langsung ditransfer ke pelaku yang tingkatannya lebih tinggi(pengepul) melalui SMS. Mereka tidak pemah melaksanakan transaksilangsung, dan membuat sulitnya penyelidikan, karena dengan mudahnyapesanpesan di handphone dapat dihapus.

Hirarkhinya lebih tinggi dari KeputusanRAPIMNAS ;Bahwa selain telah diatur dengan tegas di dalam AD/ART PDS tentangHirarkhi Keputusan MUNAS/MUNASLUB berada di atas KeputusanRAPIMNAS, yang berarti bahwa suatu Keputusan RAPIMNAS tidakboleh membatalkan dan atau menganulir Keputusan MUNAS/MUNASLUB; juga di dalam azas hukum yang berlaku Universal dikenalbahwa Suatu Peraturan/Keputusan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan apalagi merubah dan atau menganulir Peraturan/Keputusan yang lebih tinggi tingkatannya

; sehingga dikenal adanyaUpaya Uji Materiil baik di Mahkamah Konstitusi maupun MahkamahAgung;Bahwa Keputusan RAPIMNAS VII (Bukti P1) adalah bertentanganbahkan telah menganulir Keputusan MUNASLUB Bali (Bukti P6 = T2)yang lebih tinggi tingkatannya, hal itu sangat jelas karena di dalamKeputusan MUNASLUB Bali telah diputuskan bahwa MUNAS II PDSakan diadakan pada tahun 2011, namun pada kenyataannyaKeputusan RAPIMNAS VIIPDS secara melawan hukum telah merubah/menganulir Keputusan MUNASLUB tersebut dengan

Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangankepada partai politik penerima keuangan dan Kepala KantorKesbangpol; Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenispengeluaran.5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*; Bahwa

Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenispengeluaran.5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*; Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganHal

No 572 K/Pid.Sus/20165) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan Dewan Pimpinan CabangPDI Perjuangan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah

kemudian oleh hakimpidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan ;C. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut ataulebih dari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya ;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatannya

WIRMAN SYAH HALAWA dan terdakwa Ill.TRIO PUJIANTO alias TRIO (sebagai pemasangan iklan dan penyeleksi calontenaga kerja) melaporkan kepada terdakwa ada calon tenaga kerja yangmendaftarkan diri untuk menjadi tenaga kerja, selanjutnya terdakwa akanmemanggil calon tenaga kerja seperti AGUNG SATRIO PRIBADI PW, laluterdakwa . dengan rangkaian kata kata meyakinkan kepada calon tenaga kerjamasalah Administrasi dengan macammacam tingkatannya yaitu : tingkat satuterdakwa meyakinkan dengan menjelaskan kepada

TRIO PUJIANTO alias TRIO (sebagai pemasangan iklan danpenyeleksi calon tenaga kerja) melaporkan kepada terdakwa ada calon tenagakerja yang mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga kerja, selanjutnya terdakwa akan memanggil calon tenaga kerja seperti AGUNG SATRIO PRIBADI PW, laluterdakwa . dengan rangkaian kata kata meyakinkan kepada calon tenaga kerjamasalah Administrasi dengan macammacam tingkatannya yaitu : tingkat satuterdakwa meyakinkan dengan menjelaskan kepada calon tenaga kerja gajinyasekitar

TRIO PUJIANTO alias TRIO (sebagai pemasangan iklan danpenyeleksi calon tenaga kerja) melaporkan kepada terdakwa ada calon tenagakerja yang mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga kerja, selanjutnya terdakwa akan memanggil calon tenaga kerja seperti AGUNG SATRIO PRIBADI PW, laluterdakwa . dengan rangkaian kata kata meyakinkan kepada calon tenaga kerjaPutusan No. 1513/PID.B/2016/PN.Bks, hal 39 dari 50 Halmasalah Administrasi dengan macammacam tingkatannya yaitu : tingkat satuterdakwa meyakinkan dengan

Bukan Merupakan Suatu Putusan Hakim dalam SuatuPerkara Pengadilan Negeri Praya, Sehingga Surat dimaksud tidak dapatMemberikan Status Hukum dan sekaligus tidak dapat dimintakan untuk di10Eksekusi karena tingkatannya lebih rendah dari Putusan Hakim dalam suatuperkara. sebab perlu diketahui oleh Penggugat STATUS HUKUM ObyekSengketa hanya bisa diberikan berdasarkan Suatu Putusan Hakim Pengadilandalam suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkanPutusan tersebutlan Eksekusi atas putusan

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya ;. Menurut Prof. Kuncoro Purbopranoto, SH dalam bukunya beberapacatatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara,Penerbit Alumni/1978 Bandung, syaratsyarat yang harus dipenuhi agarsupaya keputusan ini sebagai keputusan yang sah, ialah sebagai berikut :Syaratsyarat materiil :Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 17 P/HUM2005.1. Alat Pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang(berhak) ;2.

Ill Kelurahan Jeruk meminta kepada Pemerintah KotaSurabaya agar status kepemilikan tanah ex waduk dimaksud tetapdiperjuangkan semaksimal mungkin dengan upayaupaya hukum sampaidengan jenjang peradilan yang paling tinggi tingkatannya untuk tidakterlepas menjadi hak milik perseorangan ;Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 70 PK/TUN/2008 Permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan :a.

IllBanjar Melati Kelurahan Jeruk yang menyatakan antara lain :Meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembandinguntuk memperjuangkan status kepemilikan tanah ex waduk dimaksudsemaksimal mungkin dengan upayaupaya hukum sampai dengan jenjangperadilan yang paling tinggai tingkatannya, untuk tidak terlepas menjadi hakmilik perorangan ;Lebih lanjut dalam gugatannya, Para Termohon Peninjauan Kembali/ParaPenggugat/Para Terbanding menyatakan mewakili kepentingan wargaKelurahan Jeruk, namun dalam

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada hal2829bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

Muhaimin Iskandar, M.Si) dari kedudukannya sebagai Ketua UmumDewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 20052010, dimana menurutketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB disebutkanbahwa :Pemberhentian Secara Tetap Atau Permanen Personalia Dewan PengurusPartai Yang Dipilih Secara Langsung Dalam Forum PermusyawaratanTertinggiPartai HANYA Dapat Dilakukan Melalui Forum Permusyawaratan TertinggiLuar Biasa Sesuai Tingkatannya ;Bahwa Ketua Umum Dewan Syuro dan Ketua Umum Dewan TanfidzDPP PKB dipilin

antar waktudan DPC ditambah Ketua Umum Dewanunsur perempuan ; Syuro dan Ketua Dihadiri oleh 2/3 Umum DewanPengurus Wilayah Tanfidz DPP PKB ;dan Cabang yang sah Pengurus Fraksi DPRRI;MLB Terbukti Dihadiri oleh seluruh Dimaksudkan untuk * PengadilanPARUNG diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah melakukan Negeri JakartaDPP PKB dan dihadiri dan Pengurus pemberhentian Selatanmayoritas fungsionaris Cabang hasil secara tetap Ketua memutuskanDPP PKB ; musyawarah Umum Dewan penyelenggaraan Penyelenggara MLB tingkatannya

yang dimaksudkan dalamBukti T19, bukanlah DPC PKB dan DPW PKB yang dibentuk melaluimusyawarah di tingkatannya masingmasing, melainkan DPW/DPCPKB yang secara tibatiba dibentuk oleh Para Termohon Kasasi demikepentingan MLB PKB Ancol, untuk mengesankan seolaholah MLBPKB Ancol telah dihadiri oleh DPC dan DPW yang sah. Patutdigarisbawahi, berdasarkan bukti P14, DPC PKB dan DPW PKB yangsah telah mengahadiri MLB PKB di Parung, dan DPC/DPW PKBdimaksud tidak lagi menghadiri MLB PKB di Ancol.

yaitu dari DPD Golkar Jawa Barat yang ditandatanganioleh Ketuanya Iriyanto MS Safiudin (Yance) adalah yang diberi sanksi olehTergugat berupa pemberhentian selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat,sanksi mana sampai sekarang oleh Tergugat belum dicabutnya begitupun DPDPartai Golkar Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqin yang tidak memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Pasal12 ayat huruf a jo ayat 4 karena yang bersangkutan belum 5 tahun secara terusmenerus pada tingkatannya

kerugian bagi Penggugat;Bahwa terhadap adanya tindakan para Tergugat tersebut, akhirnyamembuat Penggugat sangat terkejut karena para Tergugat tidak pernahdikenal danjuga tidak pernah memberitahukan keberadaannyasebagaimana dalam Pasal 18 Undangundang Nomor 21 tahun 2000tentang serikat pekerja/serikat buruh, kemudian berdasarkan ketentuanpasal 23 UU Nomor 21 tahun 2000 ditentukan lagi bahwa pengurusserikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya

Isi memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966 tersebutdalam angka Il menguraikan tentang tata urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia menurut UU 1945 dan dalam angka Ill nya sesuaidengan prinsip negara hukum maka setiap peraturan perundangan harusberdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yangberlaku yang lebih tinggi tingkatannya. TAP MPRS tersebut dipertegas denganTAP MPR RI No. II/MPR/2000. Dari uraian tersebut diatas jelas Pasal 303 ayat(1) KUHP Jo.

Dengan kata lain pemidanaan berupa pemenjaraandalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan senjata palingakhir;Bahwa dari segi perbuatan dan kesalahan Terdakwa tingkatannya ringan,sebab Terdakwa menghamili korban hingga korban melahirkan seorang anak,dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi saksi korban.Bahwa janji Terdakwa telah dipenuhi dengan menikahi saksi korban danmenjalani bahtera kehidupan rumah tangga.

Kahatex adalah sebagai Kepala Bagianyang tingkatannya lebih tinggi daripada jabatan saksi;Bahwa penghasilan saksi bekerja di PT. kahatex adalah sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu;Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Penggugat;Bahwa saksi jarang mendengar pertengkaran antara Penggugat danTergugat namun Tergugat pernah mengobrol dan berbicara masalahsering kekurangan uang sehingga Tergugat sering pinjam uang kesanakemari, dan Tergugat menyalahkan diri

Pengisian jabatan lowong dan penetapanpersonel pengganti ditetapkan dalam Rapat Pengurus Plenodi tingkatannya, pengesahan personel pengganti diusulkankepada Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya (Pasal 5);b. Pasal 7:Dalam hal yang lowong adalah jabatan Ketua DewanPimpinan Kabupaten (konteks perkara a quo), penetapanjabatan antar waktu defenitif harus diputuskan melaluiMusdalub sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalamAD/ART.