Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenaldengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangHal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2020/PA.Pdnsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

Jika harus membayar 2 antang berartiRp.400.000, x 2 atau dapat dibayar dengan uang tunal sebesarRp.800.000, (Rupiah: delapan ratus ribu rupiah) dan kepada WanitaIdaman Lain Tergugat, juga harus membayar denda adat kepadaPenggugat berupa 1 antang atau bisa diganti dengan nilai uang tunaisebesar Rp.400.000, (Rupiah: empat ratus ribu rupiah) sehinggatotal uang pembayaran denda adatnya yang diterima oleh Penggugatseluruhnya berjumlah Rp.1.200.000, (Rupiah: satu juta dua ratusribu).

Sesampainya di KampungSimpang Raya Penggugat langsung melakukan acara aturan adatdikampung sendiri yaitu dengan menyorong sebuah piring ke KepalaAdat Kampung Simpang Raya guna menjamin perselingkuhan ini,yang sudah diselesaikan dengan baik tidak akan terjadi kembali.Istilah adatnya disebut Meninyau (acara semacam jaminan) yaitumembuat perjanjian adat bila ternyata tetap terjadi atau terulangkembali perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, makaTergugat harus siap menerima risiko adat yang disebut

ditolakgugatannya;Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaksesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerena menurut kamigugatan penggugat tidaklah tepat mengajukan gugatan terhadapTergugat mengenai penerbitan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun1986 an Tergugat IV tersebut, karena yang menerbitkan Sertifikat HGUNomor U.11/LT Tahun 1986 an Tergugat IV tersebut adalah berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09/HGU/1981 yang padaTahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya

Bahwa masyarakat adat tidak harus atau selalu ada Ketua Adatnya sebagaiciri atau karakter. Tapi dapat juga diartikan atau dicirikan sebagai suatumasyarakat (kKumpulan dari banyak individu) yang dalam kehidupannyaseharihari masin cenderung mempertahankan tata cara lama terutamadalam kehidupan sosialnya. Apalagi mereka berada dalam satu wilayahpemukiman yang sama;2.

yang terletak di Jalan Soa Siu Belakang Ruko PasifikPermai, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, yang diperoleh hak adatnya dariOndoafi Besar Kayu Pulo sejak tahun 1964, dan diperkuat dengan Surat PernyataanPelepasan Tanah Adat oleh Kepala Suku Chaay/Saiba, tanggal 6 Juni 2013. Dan tanahtersebut seluas 10x8 M2 telah didirikan bangunan permanen oleh Sdr. H. MuhammadHamado Adam, yang saat ini telah masuk dan menjadi bagian dari Sertipikat Hak MilikNo. 00645/Kel.

Ataspernyataan XXXXXX tersebut lalu saksi menayakan kepada Tergugat dan Tergugatmengakui;Bahwa Tergugat diusir dan malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumahPenggugat sampai sekarang;Bahwa Pertama dan kedua Tergugat melakukan di Ranomeeto tetapi telahdiselesaikan secara adat lalu Tergugat membayar adat sebanyak Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan Tergugat diproses secara hukum;Bahwa saksi tidak ikut karena proses adatnya dilakukan di Ranomeeto.e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

masih banyak dalam masyarakat Hindu di Balidijumpai perkawinan mereka hanya dilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatatdi Kantor Catatan Sipil yang mereka anggap sah;Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinanyang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan diKantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkut anak yangdilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akan tidak pasti didalam lingkungan hukum adatnya

menyatakan bahwa permohonan Penggugat tersebut tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Supyanto di persidanganbahwa saksi mengetahui Penggugat pernah hidup bersama dengan FannySantoso sejak Penggugat masih kecil dan Fanny Santoso pernah mengatakanbahwa Penggugat adalah anak angkatnya, akan tetapi saksi tidak pernah tahuapakah ada proses pengangkatan anak terhadap Penggugat oleh FannySantoso;Menimbang, bahwa pengangkatan anak secara adat memang dikenal dimasyarakat yang hukum adatnya

rasa keadilan masyarakatkarena wilayah Desa Longtop memiliki sumberdaya alam yang kaya sehinggaorang dari luar pulau berdatangan menikmati sumber daya alam yang ada diwilayah Terdakwa, tindakan nyata dari pemerintah untuk kesejahteraanmasyarakat sekitar atas sumberdaya alam tersebut sampai saat ini belumdirasakan oleh masyarakat sekitar, sementara untuk meningkatkan kualitashidup, membiayai anakanak Terdakwa bersekolah dan karena Terdakwa tidakbisa menahan diri melihat sumber daya alam di wilayah adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon Il hidup di tengahmasyarakat Minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlakudi tengah masyarakat Minang adalah adat yang sesuai dengan syariahIslam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.

Sehubungan dengan hal ini, pilinan sikap Penggugat dalammelaksanakan nilainilai adatnya dapat dilihat salah satunya dari bagaimanaPenggugat melangsungkan perkawinannya, yakni berdasarkan agama ,dilakukan secara adat di banjar tempat tinggalnya, dan memilih berkedudukansebagai purusa (status kedudukan yang diutamakan sebagai garis keturunanutama);Menimbang, bahwa tidak dimilikinya anak atau keturunan dalammasyarakat adat Bali memiliki konsekuensi tersendiri bagi perkawinan dankeluarga yang terkait

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

bahwa pada Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata caraPenatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan masyarakat Hukum adat menguraikanlebih lanjut mengenai hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang serupaitu dengan menyatakan bahwa Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adatatau yang serupa dengan itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, sertamelestarikan wilayah adatnya

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasarpendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan,apabila =memungkinkan menggambarkan batasbatasnya sertamencatatnya dalam daftar tanah;Selanjutnya pasal 67 ayat (1) Undangundang Kehutanan menyatakan;Menimbang, bahwa suatau = masyarakat hukum = adat diakuikeberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtgemeenschap);Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya

majelistidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanahulayat dari masyarakat hukum adat Kampirina Kondawa, kecualai bukti P2berupa Surat Keterangan Tanah Adat Kampirina Kondowa yang dikeluarkan olehKepala Desa Kondowa atas pengajuan secara lisan para tokoh adat diantaranyaParabella dan perangkatnya tanggal 9 April 1973 dan disahkan oleh Camat.Bahwa bukti surat P 2 tersebut yang merupakan produk dari Para TokohAdat tanpa melakukan identifikasi berkaitan dengan wilayah hukum adatnya

sertipikattersebut digabungkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 919 Tahun 1997tidak menunjuk lokasi di atas tanah objek sengketa, maka penerbitansertipikat yang tidak menunjuk pada lokasi yang sebenarnya sesuai denganlokasi yang ditunjuk dalam alas hak (pelepasan adat) adalah sebuahperbuatan yang tidak berdasar hukum;Selain hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga berpendapatbahwa lokasi tanah yang ditunjuk didalam Sertipikat dan lokasi tanah yangditunjuk didalam alas hak (pelepasan adatnya

) berbeda, maka sertipikatyang diterbitkan dengan menyimpang dari lokasi yang ditunjuk dalampelepasan adatnya harus dinyatakan sebagai sertipikat yang tidak memilikikekuatan hukum pembuktian sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa surat pelepasan tanah adat milik Para TergugatTermohon Kasasi adalah Surat Pelepasan tanah adat yang sah;.

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

menganut agama Hindu karena masihbanyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai perkawinan mereka hanyadilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinanyang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidakdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkutanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akantidak pasti di dalam lingkungan hukum adatnya

keluar dari rumah;Bahwa saksi korban mengalami luka dan berdarah dibagian wajah;Bahwa pada saat itu terdakwa melihat dan mendengar sendiri saksi korbansementara telepon dan bicara dengan lakilaki yang bernama NIKO;Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;Bahwa terdakwa suka minum dan mabuk;Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;Bahwa terdakwa masih mencintai saksi korban;Bahwa terdakwa dan saksi korban baru menikah secara adat dan belum menikahsecara gerejawi karena adatnya

H.Abdullah Namudat tidak jelaskepemilikan adatnya", karena tidak ada saksi baik orangorang tua / tokohmasyarakat (tokoh adat), Tetangga batas maupun kepala desa, KepalaDistrik yang dikuatkan kepala adat dengan Surat Pelepasan Adat yangmenujukan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah adat milikAlm. H.Abdullah Namudat.Dengan demikian Putusan Judex Facti Hakim Pertama dianggap tidakmemenuhi ketentuan yang dikategorikan tidak cukup pertimbangannyaHalaman 15 dari 22 hal. Put.

Maryam Musaadlbu dari Termohon Kasasi yang baru mengajukan gugatannya pada tahun2016 tidak dapat membuktikan historis kKepemilikan tanah adatnya secaraJuridis Formil.

atasawalnya merupakan bagian dari tanah adat yang dimiliki oleh Marga Kalami ,sehingga surat pelepasan hak adat milik orang tua Penggugat seluas 2450 m2 (Bukti (PLW 5) dikeluarkan oleh Edward Kalami kepada ibu dari Penggugat,kemudian setelah sengketa tanah antara Marga Kalami melawan MargaKwaktolo/Ulim dan dimenangkan oleh Marga Kwaktolo/Ulim maka orang tuaPelawan memintakan pelepasan hak adat di atas tanah yang dimintakanpelepasan adat sebelumnya kepada Marga Kalami untuk diperbaharuipelrepasan hak adatnya

/PN.Son Timur ; berbatasan dengan jalan arteri Selatan: berbatasan dengan bapak tampubolon/ took selekta Barat berbatasan : denganntanah adat kwaktoloMenimbang, bahwa pelepasan adat ini dilakukan pada tanggal 25 Maret2003 di atas obyek tanah yang luasnya sama dengan yang dibuatkanpelepasan adatnya pada tahun 1993 oleh Marga Kalam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkanbukti surat PLW 10 Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik danseharusnya dilindyungi hakhaknya karena pada