Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Januari 2016 — Drs. PURWANTO,SH.,MM (TERDAKWA)
68 — 18
  • Dalam hal ini sekolah swastapengambilan keputusan tersebut harus melibatkanpenyelenggara sekolah.7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dariorangtua, peserta didik dan masyarakat.8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dantenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik.9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik.10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.eMenjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.e Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai
    Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.2.
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.Halaman 129 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.Smge Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 17-10-2016 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 24-12-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3349/Pdt.G/2016/PA.Sda
Tanggal 31 Maret 2017 — PEMOHON & TERMOHON
19 — 0
  • Putusan No 3349/Pdt.G/2016 /PA.Sda.Bahwa dengan tanggapan dari gugatan perceraian terhadap suami,saya sebagai termohon mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya gugatanyang diajukan suami saya hanyalah usaha untuk mengurangi sangsi hukumandisiplin di lingkungan Yon 3 Brigif dan mencari kesalahan untuk dapatnyamemperkuat alasan gugatan perceraian terhadap termohon.
    kondisihamil trimester ketiga dan persiapan lahiran tetapi berusaha membalikkanfakta dalam gugatan PEMOHON dikarenakan untuk mengalihkanperhatian dari kesalahan fatal PEMOHON sendiri yang memungkinkanmengarah ke tindak hukum lain (membuat keonaran di suatu kawasanperkampungan pada dini hari dengan beberapa orang teman sekantorsecara ilegal (tanpa ijin instansi Yon 3), perselingkuhan, pencemarannama baik keluarga TERMOHON, kekerasan psikis dalam rumahtangga,dll) dan menghidari tuntutan tanggung jawab serta sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 19-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM.I-04/AD/II/2021
Tanggal 15 April 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
  • seharusnya dapat menjaga dirinamun justru) Terdakwa menjerumuskan diri dalampenyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh burukterhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaantugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhipembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNIsenantiasa dituntut untuk taat kepada hukum danmemegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus
Putus : 20-09-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN LSK
Tanggal 20 September 2017 — - Darmawan Bin Tgk. Zakaria
103 — 19
  • Bina Aksara Jakarta, 1985, halaman: 54sampai dengan halaman 57, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatanpidana (strafbaar feit) adalah: perobuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan danancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian danorang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-10-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN Spg
Tanggal 19 Januari 2016 — Abdul Rohman
56 — 7
  • terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu) = akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwatersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadapTerdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-08-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 169/Pid.B/2011/PN Kgn
Tanggal 23 Agustus 2011 — -MAUN Bin KAMAL (Alm)
42 — 12
  • Bahwa persyaratan yang harus dimiliki18perorangan atau Badan Usaha untuk bisamelakukan pengangkutan BBM jenis solar,sesuai PP 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi pasal 26.Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 23Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sangsi pisana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-10-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRI DUNAN SIREGAR, S. Si
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 124-K/PM.III-12/AD/VII/2021
Tanggal 29 September 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
  • Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK VS NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-04-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pdt/2008
Tanggal 23 April 2010 — Tn. SAYUTI bin MUSLIM, DKK VS Tn. FERDI PATTIASINA
93 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • quo, maka para Tergugat Intitelah dapat dinyatakan tidak memenuhi Prestasi aliasWanprestasi, karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuaidengan ketentuan dimaksud ;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 6 di atasmaka jelas dan teranglah bahwa para Tergugat Inti telah melakukantindakan Wanprestasi terhadap ketentuan yang diatur dalam AktaPelepasan Hak Nomor. 145 a quo, karenanya para Tergugat Inti harusbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat,karena akibat dan sangsi
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-04-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1524/Pdt.G/2010/PA.Sby.
Tanggal 30 Maret 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
35 — 6
  • Dan dengan tanpaadanya surat izin dari atasan tersebut Penggugat telahmembuat surat pernyaataan yang isinya siap menanggungresiko atau sangsi :eee ee Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasildan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntut ceraidari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 01-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/PDT.SUS/2010
PT. MITRADANA PUTRA IRIAN ; CHOIRUL ANAM, DKK.
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka peraturan produksi tidak bisa dijadikandasar hukum dalam penegakan disiplin dan pemberian sangsi kepadapekerja/ouruh ;Maka atas dasar dan buktibukti tersebut di atas sudah sepatutnya dalil eksepsiTergugat dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karenanya mohondengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranyaberkenan memutuskan :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 13 Maret 2019 — SUWITO; Melawan; PT. PAXAR INDONESIA ;
110 — 25
  • perseratus), terhitung sejak Bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan estimasisebagai berikut: Upah Upah ProsesDenda Total Upah50% (Rp) Diterima (Rp)Nama Terakhir selama 9(Rp) Bulan (Rp) SUWITO 4.141.546, 37.273.914, 18.636.957, 55.910.871, Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah.17.Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal darikejadian tanggal 1 Nopember 2017, yang mana Tergugat salah dalam menerapkan aturanhukum untuk memberikan sangsi
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BREBES Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 3 Nopember 2015 — SEKHUDIN Als BODONG BIN KARSO
99 — 17
  • trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Skh
Tanggal 27 Januari 2015 — NY. ASIYAH -lawan- SATRIYONO, S.H, Dkk
40 — 4
  • Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi patuhmenjalankan isi putusan perkara a quo dan menghindariperbuatan tidak bertanggung jawab dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi /TergugatKonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensidikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsom sebasarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Penggugat Rekonpensi/TergugatI Konpensi
    Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensipatuh menjalankan isi putusan perkara a quo dan menghindariperbuatan tidak bertanggung jawab dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi /TergugatllKonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensihal 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Skh.dikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsom sebasarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
122 — 29
  • tertentucontonya kejahatan Ham masa lalu tidak Polisi itu harus Kejaksaan Agung,selainnya Polisi mempunyai kewenangan untuk Penyelidikan dan adapun lembagayang lain itu Karena ada kewenangan kusus; Bahwa Penyidik PPNS hanya mempunyai kewenangan sehubungan dengankewenangan kusus yang diberikan oleh UU terkait dengan PPNS yangbersangkutan; Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) kalau tidak dilaporkan Penyidik Kepolisian, Yangnamanya perbuatan Pidana orang itu melakukan atau tidak melakukan suatukewajiban sehingga timbul sangsi
    pidana, orang yang melanggar sudah jelas adaketentuan di UU tetapi kalau orang yang tidak melakukan ada tidak aturanhukumnya (tindak pidana melakukan pembiyaran, melihat orang dalam keadaanbahaya) kalau di bidang Bea cukai dia mengetahui kewajiban tidak terpenuhi ketikatidak melapor ada sangsi pidana yang muncul kepada orang yang bersangkutan,konsekuensi mengetahui tidak melapor; Bahwa kalau ada ketentuan atau kewajiban maka UU berlaku; Bahwa KUHAP dan PP mengatur melakukan pelaksanaan kewenangan
    hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi absolut misal : dalam UU yangmengatur adanya sangsi
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
118 — 29
  • Bahwa Ahli menjelaskan dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada3 (tiga) jenis pelanggaran yang masingmasing berdiri sendiri. terhadappelanggaran tersebut tentu masingmasing ada sangsi yaitu sangsiadministrasi (teguran dst) , sangsi etika (peringatan dst) dan sangsi pidana(penjara dst).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-01-2011 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 —
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penggantian biaya, kerugian dan bungayang dikeluarkan dan diderita oleh Termohon Kasasi (Penggugat),akan tetapi hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) adalah Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan TergugatIl) diwajibkan untuk mengurus sertifikat obyek sengketa tersebutdapat dilaksanakan sampai menjadi atas nama Termohon Kasasi /Penggugat.Hal ini diuraikan dalam posita 6 gugatan Termohon Kasasi /Penggugat Sanksi/hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) tersebut bukanlah sangsi
    menyangkut gugatanwanprestasi terhadap Turut Termohon Kasasi (Tergugat I danTergugat IT)Pasal 1267 KUH PerdataPihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakahia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainuntuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalanperjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.Kewajiban untuk mengurus sertifikat obyek sengketa yang harusdilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugatl),yang dijadikan sangsi
    / hukuman yang dimintakan Termohon Kasasi(Penggugat) ,Menurut perpektifhukum perdata adalah bukan sangsi atau hukumanyang dapat dimintakan Penggugat apabila Tergugat melakukanwanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1236, 1243, 1244dan 1267 KUH Perdata.Pengurusan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah merupakankewajiban Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat ID)selaku pihak penjual, sebagaimana tersebut yang diatur dalam KU HPerdata .
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 01-08-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat yang diwakili oleh RICHARD SAFKAUR, SH.,MH., NIK: 5371052302640001. tempat/ tanggal lahir : Sorong, 23 Februari 1964, jenis kelamin laki – laki, beralamat di jalan Durian No.07. R.T. 001/ R.W. 001. Kel/ Desa : Naikoten Satu, Kecamatan Kota raja, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, yang beralamat: Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kalinya dirubah dengan Akta No : 39 Tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak,SH. Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011908.AH.01.02 TAHUN 2017, serta Surat Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0523-33.Sku/SDM.08.01/DIRUT/2017 Tanggal 04 Agustus 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama : DEDY CHRISTIAN ZEBUA, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip 7602003C, Jabatan : (PLT) MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT ; NAZARUDIN, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip : 6591029C, Jabatan : (PLT) ASSISTANT MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI , MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT; GUSTI MUHAMMAD KARYADI,SH, Pekerjaan : ADVOKAT (PERADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0032 /SKU/ SDM.08.01 / WKB / 2018, tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................. Penggugat ; Lawan HERMANUS YANSEN, tempat/ tanggal lahir : Sanggau, 15 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero), Wilayah Kalimantan Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Alamat : Komplek Batara Indah I Blok M- 10 RT. 002/ RW. 025, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; yang untuk membela kepentingannya di persidangan telah memberikan kuasa kepada TAMBUK BOW, S.H, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Firma Hukum TAMBUK BOW, S.H. & PARTNERS, berkantor Janlan. Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai .............. Tergugat;
479 — 201
  • Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 16 Oktober 2014 — SATRIA ADI GUNA , Dkk VS REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN
503 — 315
  • Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat