Ditemukan 5782 data
57 — 20
Pemohonll tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturanperundangundangan; bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniaiketurunan 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi,tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidakpernah keluar dari agama Islam; bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempatsehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya danmenyampaikan simpulan
57 — 39
Walaupun tanpahak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namunsebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap...Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/201 72.2.Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalam pesidangan,Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding atas biayabunga sebesar Rp 12.820.355.960,00 hanya didasarkankepada analisa semata dan tidak didukung dengan buktibukti;Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU No 16 Tahun1983 tentang KUP sttd UU No.28 Tahun 2007 dalampenjelasannya disebutkan:Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkanbukti
biaya bunga sebesarRp12.820.355.960,00 hanya didasarkan kepada analisasemata dan tidak didukung dengan buktibukti, adalahtidak tepat sama sekali.Karena justru koreksi Biaya Bunga telah didasarkan padabuktibukti dan fakta yang kuat, sebagaimana telah diaturdalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun2009 (UndangUndang KUP) yang menyatakan:Pendapat dan simpulan
Expense sebesarRp408.926.098,00 sebagaimana dinyatakan dalam putusanpengadilan pajak a quo halaman 4041 adalah sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalam pesidangan,Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding hanyadidasarkan kepada analisa semata dan tidak didukung denganbuktibukti;Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU no 16 Tahun1983 tentang KUP sttd uu no.28 tahun 2007 dalampenjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan
Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/201 7Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadapbuktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalampesidangan, Majelis berpendapat, bahwa koreksiTerbanding hanya didasarkan kepada analisa sematadan tidak didukung dengan buktibukti.Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU No 16Tahun 1983 tentang KUP sttd UU No.28 Tahun 2007dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harusdidasarkan bukti yang kuat dan berkaitan sertaberlandaskan ketentuan
139 — 43
bahwa penggugat adalah bukan eksportir yang bergerak dibidang perdagangan seperti yang didalilkan oleh tergugat yaitu dengan adanyabukti berupa faktur (invoice) atas hendling fee yang ditujukan kepadacustomer sebagai imbalan atas jasa pengiriman barang milik pelanggan.bahwa Alinea ketiga Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000menyatakan bahwa Pendapat dan simpulan
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petugas Pemeriksa harus melakukanpembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanperpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanbahwa Majelis sulit memahami simpulan Pemeriksa, bahwa padasaat yang sama Ruko ANDA dipergunakan untuk kegiatan usahaPenggugat juga disewakan oleh Penggugat kepada PT. BPRSPNM Binama, sedangkan penghasilan sewa ruko ANDA telahdilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final MasaPajak Tahun 2007 dan 2008 oleh H. Azhar Combo.
gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);Secara Materialbahwa yang menjadi materi sengketa dalam gugatan iniadalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat(2) Final yang dipertahankan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor: KEP603/WPJ.10/2013 tanggal 15 April 2013.Bahwa terhadap pernyataan Majelis dalam kesimpulannyasebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak aquo:bahwa Majelis sulit memahami simpulan
21 — 14
yang memenuhipersyaratan pembuktian, maka Penggugat diperintah Majelis Hakim untukmengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela perkaraini,yang amarnya :1 Sebelum memutus pokok perkara;2 Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap(suppletoir);3 Menangguhkan biaya perkara pada Putusan akhir.Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengucapkan sumpah suppletoir,menyatakan telah cukup dengan keterangan dan buktibuktinya, selanjutnyaPenggugat menyampaikan simpulan
21 — 10
Dalam simpulan, Pemohon tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Menimbang, bahwa terhadap halhal yang belum tercantum dalam Penetapanini menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Penetapanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung MTDA , lahir pada 24Nopember 1997, sedangkan suami Pemohon bernama SSS telah meninggal dunia pada30 Januari 1998, maka berdasarkan
17 — 4
;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksitersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan danmembenarkan;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanyamengajukan ke simpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada gugatan semula dan memandangbahwa gugatan telah terbukti serta tidak akanmenga jukan apaapa lagi dan mohon putusan saja;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraianPutusan ini, maka ditunjuk Berita AcaraPersidangan yang isi dan maksudnya telah turutdipertimbangkan dalam putusan ini.
1.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
2.TRIAN YULI DIARSA, SH., MH.
Terdakwa:
MASRIRIN Bin ANWARI
23 — 8
Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kataatau yang terletak di antara frasa
afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan
72 — 6
Lebihkhusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan daripihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BadanPengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkanUndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;2 Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di
atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin danatau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila
afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lainaspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehinggadiharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitumendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yangtidak hanya mementingkan keadilan undangundang (egal justice) belaka ;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan
13 — 0
Putusan No. 0748/Pdt.G/2019/PA.Mr.Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tetap padagugatan;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimanadiuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini; Tergugat datang jeli iKar Penggugat danTergugat, tetagy tMeni (Maw Indonesia N gadilan, perkaraini telah diupaya ., Mediatorn mediasiAl73 ayat (1)yang merupakan aktamengikat (volledig endan Tergugat terikat dalamperkawinan
9 — 2
Sakira, umur 3 tahun, yangselama ini ikut Termohon; bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai karena Termohon marahkepada Pemohon; bahwa Termohon marah karena Termohon tidak pulang dan saksi tidakmengetahui pasti sejak kapan mulai terjadi pertengkaran; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2017,Pemohon tinggal di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Grati; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
yang intinya Pemohontetap pada permohonan' untuk bercerai dan sanggup memenuhi gugatanrekonvensi sebagian sebagaimana dalam replik/tanggapan atas rekonvensi,dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinya tidak keberatanatas perceraian yang diajukan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensitersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam
56 — 26
Selanjutnya, keduanya tidakmengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatandiceraikan Pemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
SUYITNO Als SUYIT Bin WAGIMIN
33 — 2
adanya barang bukti bahwa subjek bukurn pelaku tindak pidanadalam perkara ini adalah terdakwa Suyitno als Suyit Bin Wagimin yang selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasanpembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Ngatio Bin KartoWiyono, saksi Suprianto Bin Selamet, saksi Edar Surono Bin Kasih Sutejo, saksiIwan Bin Basri yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa Suyitnoals Suyit Bin Wagimin Penuntut Umum memperoleh simpulan
Budi.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Ngatio Bin KartoWiyono, saksi Suprianto Bin Selamet, saksi Edar Surono Bin Kasih Sutejo, saksiIwan Bin Basri yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa Suyitnoals Suyit Bin Wagimin Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagaiberikut:> Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27Mei 2018 sekira jam 01.00 wib bertempat dirumah saksi di Desa Rasuan DaratDs Tanjung Tiga Kec. Madang Suku Kab.
16 — 0
Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 lalu diparaf ;bukti bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan serta mohonpenetapan;Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang
18 — 5
;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksitersebut Penggu gat menyatakan tidak keberatandan membenarkan;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanyamengajukan ke simpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada gugatan semula dan memandangbahwa gugatan telah terbukti serta tidak akanmengajukan apa apa lagi dan mohon putusan saja;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraianPutusan ini, maka ditunjuk Berita AcaraPersidangan yang isi dan maksudnya telah turutdipertimbangkan dalam putusan ini.
22 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali inisebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo (halaman4446) antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan Terbanding didasarkan pada hasilanalisis dengan ilustrasi yang tidak tepat bahkan bertentangan denganketentuan yang diatur dalam UndangUndang PPN, dengan uraiansebagai berikut
pengenaan PPN, maka menurut Terbanding PPNMasukan yang terkait dengan kebun yang menghasilkan TBS tidakdapat dikreditkan;Bahwa menurut Majelis, pendapat Terbanding tidak sesuai bahkanbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangPPN, karena penyerahan TBS dari Unit Kebun kepada UnitPengolahan yang keduanya dimiliki oleh Pemohon Banding bukanmerupakan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalamketentuan yang diatur dalam Pasal 1A huruf d dan Pasal 4 UndangUndang PPN;Bahwa dengan demikian simpulan
Terbanding yang didasarkan padaasumsi atau pendapat yang bertentangan dengan UndangUndangPPN, maka simpulan Terbanding tersebut juga tidak sesuai ataubertentangan dengan UndangUndang PPN;Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Terbanding mengabaikanprinsipprinsip dasar kesetaraan dan kesebandingan, karena yangdibandingkan adalah dua Wajib Pajak yang sangat berbeda karakterdan kegiatan usahanya;Bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga
yang dijualadalah CPO dan Kernel, sedangkan Wajib Pajak yang dijadikanpembanding mempunyai kegiatan utama perkebunan kelapa sawitsehingga yang dijual adalah TBS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding), tidakdapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan seolaholah yangdibandingkan tersebut adalah setara atau sebanding, dengandemikian Majelis berpendapat simpulan Terbanding sangat bias atautidak jelas;Bahwa berdasarkan memori penjelasan
712 — 741 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1429 K/Pid/2010tidak menggunakan materi keterangan ahli tersebut sebagai dasar untukmengambil simpulan dan petitum dalam putusan perkara a quo ;Dengan demikian, Judex Facti nyatanyata telah tidak menerapkanhukum dengan benar dan semestinya ;6.
Judex Facti TingkatBanding yang menyatakan "Jadi tidaklah berarti bahwa dengan tiadanyakalimat atau perintah yang terus terang jelas dan langsung dari Terdakwalalu perobuatan Terdakwa dimaksud dianggap tidak terbukti " adalah tidaktepat dan salah dalam mengambil simpulan dan dalam menerapkanhukum, karenanya Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan caracara mengadili yang benar ;Semestinya simpulan tersebut berbunyi "Jadi, karena Terdakwa tidaksecara terang dan jelas memerintahkan atau meminta
Dakwaan dalam perkara pidana menjadi titik sentralpemeriksaan sidang pengadilan dan dalam membuat simpulan olehPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan MajelisHakim. Penuntut Umum "wajib" membuktikan semua perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa, bukan hanya ditujukan kepada kepadaperbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakansaja.
Judex Facti Tingkat Bandingtersebut tidak dapat membuktikan dan menjadi pertimbangan untukmenarik simpulan keterlibatan Pemohon Kasasi mendanai pelaksanaantindak pidana pembunuhan berencana.
Atas dasar argumen fakta yangterbukti di persidangan, kesimpulan yang menyatakan Pemohon Kasasimendanai pelaksanaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadapkorban, Nasrudin Zulkarnaen, adalah penarikan simpulan yang salah dankeliru serta menyesatkan, maka harus ditolak dan harus dinyatakanbahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perobuatan memberiatau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, sarana atau keteranganuntuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimanadimaksud dalam
60 — 36
Menangguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir.Bahwa, Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkansumpah yang dibebankan kepadanya, dan telah mengucapkan sumpahtersebut di muka sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat.Bahwa, setelah Penggugat mengucapkan sumpah tersebut,Penggugat mengajukan simpulan secara lisan yang pokoknya tetap padadalil gugatannya dan mohon diputus.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas.Menimbang, bahwa
7 — 6
Pemohon (NAMA) yang dikeluarkan DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor35231 20912090063 tanggal 17 Mei 2013; (P.2);Bahwa semua alat bukti tersebut setelah dicocokkan, ternyata sesuaidengan aslinya.Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan simpulan secaralisan yang intinya tetap pada permohonannya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, semuayang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalahmerupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.PERTIMBANGAN