Pasal 36 ayat (1)dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut dibawah ini :1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturanperundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukumtidak tertulis.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elementanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Pbmelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil danmelawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau

DARMA BIN WAYAN SUDANA, Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :Bahwa saksi WEN AVEN NIKTOR SIREGAR dan rekan saksi yang juga anggota Polres OKUTimur diantaranya yang bernama BENI EKO SUSILO Bin SUGIONO menangkap terdakwayang bernama WAYAN DARMA Als. DARMA BIN WAYAN SUDANA pada hari Rabu tanggal 15Februari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Wana Bakti Kec.Madang Suku Ill Kab.

adahubunganya dengan narkotika dan bukan merupakan hal yang dikecualikan dalam halkepemilikan Narkotika golongan jenis Sabu berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika maka perbuatan terdakwa merupakan termasuk yang dikategorikan perbuatan tanpahak atau melawan hukum menurut berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan saksi BENIEKO SUSILO Bin SUGIONO dan saksi WEN AVEN NIKTOR SIREGAR maka Penuntut Umummemperoleh simpulan

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan .Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan saksi BENIEKO SUSILO Bin SUGIONO dan saksi WEN AVEN NIKTOR SIREGAR maka Penuntut Umummemperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :Bahwa saksi WEN AVEN NIKTOR SIREGAR dan rekan saksi yang juga anggota Polres OKUTimur diantaranya yang bernama BENI EKO SUSILO Bin SUGIONO menangkap terdakwayang

bahwa penggugat adalah bukan eksportir yang bergerak dibidang perdagangan seperti yang didalilkan oleh tergugat yaitu dengan adanyabukti berupa faktur (invoice) atas hendling fee yang ditujukan kepadacustomer sebagai imbalan atas jasa pengiriman barang milik pelanggan.bahwa Alinea ketiga Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000menyatakan bahwa Pendapat dan simpulan

• 1 (satu) utas tali nilon Panjang kurang lebih 10 meter yang terdapat beberapa simpulan;
• 1 (satu) buah pipa yang ujungnya terdapat pisau dan mancis warna hijau yang diikat dengan karet ban;
• 1 (satu) buah tangkai sapu yang terbuat dari almunium ujungnya terdapat pisau yang diikat dengan karet ban;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Dalam simpulan, Pemohon tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Menimbang, bahwa terhadap halhal yang belum tercantum dalam Penetapanini menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Penetapanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung MTDA , lahir pada 24Nopember 1997, sedangkan suami Pemohon bernama SSS telah meninggal dunia pada30 Januari 1998, maka berdasarkan

mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut di atas masingmasing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan masalah ekonomi Tergugattidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak memberi kabar kepadaHlm 6 dari 9 hlm.Put.No.1128/Pdt.G/2018/PASpg. akim dapat menerima keterangan saksiDawah sumpah dan keterangannya satua antara Penggugat dan Tergugat telahg dan tidak ada harapan untuk hidup rukun simpulan

bahwa penggugat adalah bukan eksportir yang bergerak dibidang perdagangan seperti yang didalilkan oleh tergugat yaitu dengan adanyabukti berupa faktur (invoice) atas hendling fee yang ditujukan kepadacustomer sebagai imbalan atas jasa pengiriman barang milik pelanggan.bahwa Alinea ketiga Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000menyatakan bahwa Pendapat dan simpulan

Dengan kata lain bahwa siapa yang mendalilkan, maka dialahyang harus membuktikan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan : Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat danberkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan

Dengan kata lain bahwa siapa yang medalilkan, maka dialahyang harus membuktikan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat danberkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan

Putusan No. 0748/Pdt.G/2019/PA.Mr.Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tetap padagugatan;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimanadiuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini; Tergugat datang jeli iKar Penggugat danTergugat, tetagy tMeni (Maw Indonesia N gadilan, perkaraini telah diupaya ., Mediatorn mediasiAl73 ayat (1)yang merupakan aktamengikat (volledig endan Tergugat terikat dalamperkawinan

Sakira, umur 3 tahun, yangselama ini ikut Termohon; bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai karena Termohon marahkepada Pemohon; bahwa Termohon marah karena Termohon tidak pulang dan saksi tidakmengetahui pasti sejak kapan mulai terjadi pertengkaran; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2017,Pemohon tinggal di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Grati; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

yang intinya Pemohontetap pada permohonan' untuk bercerai dan sanggup memenuhi gugatanrekonvensi sebagian sebagaimana dalam replik/tanggapan atas rekonvensi,dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinya tidak keberatanatas perceraian yang diajukan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensitersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam

Selanjutnya, keduanya tidakmengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatandiceraikan Pemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kataatau yang terletak di antara frasa

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Lebihkhusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan daripihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BadanPengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkanUndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;2 Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di

atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin danatau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila

afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lainaspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehinggadiharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitumendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yangtidak hanya mementingkan keadilan undangundang (egal justice) belaka ;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

No. 1429 K/Pid/2010tidak menggunakan materi keterangan ahli tersebut sebagai dasar untukmengambil simpulan dan petitum dalam putusan perkara a quo ;Dengan demikian, Judex Facti nyatanyata telah tidak menerapkanhukum dengan benar dan semestinya ;6.

Judex Facti TingkatBanding yang menyatakan "Jadi tidaklah berarti bahwa dengan tiadanyakalimat atau perintah yang terus terang jelas dan langsung dari Terdakwalalu perobuatan Terdakwa dimaksud dianggap tidak terbukti " adalah tidaktepat dan salah dalam mengambil simpulan dan dalam menerapkanhukum, karenanya Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan caracara mengadili yang benar ;Semestinya simpulan tersebut berbunyi "Jadi, karena Terdakwa tidaksecara terang dan jelas memerintahkan atau meminta

Dakwaan dalam perkara pidana menjadi titik sentralpemeriksaan sidang pengadilan dan dalam membuat simpulan olehPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan MajelisHakim. Penuntut Umum "wajib" membuktikan semua perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa, bukan hanya ditujukan kepada kepadaperbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakansaja.

Judex Facti Tingkat Bandingtersebut tidak dapat membuktikan dan menjadi pertimbangan untukmenarik simpulan keterlibatan Pemohon Kasasi mendanai pelaksanaantindak pidana pembunuhan berencana.

Atas dasar argumen fakta yangterbukti di persidangan, kesimpulan yang menyatakan Pemohon Kasasimendanai pelaksanaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadapkorban, Nasrudin Zulkarnaen, adalah penarikan simpulan yang salah dankeliru serta menyesatkan, maka harus ditolak dan harus dinyatakanbahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perobuatan memberiatau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, sarana atau keteranganuntuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimanadimaksud dalam

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksitersebut Penggu gat menyatakan tidak keberatandan membenarkan;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanyamengajukan ke simpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada gugatan semula dan memandangbahwa gugatan telah terbukti serta tidak akanmengajukan apa apa lagi dan mohon putusan saja;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraianPutusan ini, maka ditunjuk Berita AcaraPersidangan yang isi dan maksudnya telah turutdipertimbangkan dalam putusan ini.

yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagiandari melawan hukum namun sebagaimana simpulan

di atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsurini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berartimelawan hukum formil dan melawan hukum materiil;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN PinBerdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2

Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 lalu diparaf ;bukti bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan serta mohonpenetapan;Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang

Taib bin Alwi dan pihakkeluarga/orang dekat Termohon bernama Muhamad Said bin Makhotib untukmendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang cukup;Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telahmelaporkan di persidangan bahwa upaya mendamaikan Pemohon danTermohon tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan yang intinya Pemohontetap pada permohonan untuk bercerai dan atas tuntutan Termohon sanggupmemenuhi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);Bahwa Termohon

telah menyampaikan simpulan yang intinya tetappada jawaban namun soal tuntutan Termohon mohon dipenuhi sejumlahRp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan seadiladilnya;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohonsebagaimana

Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali inisebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo(halaman 4647) antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan Terbanding didasarkan pada hasilanalisis dengan ilustrasi yang tidak tepat bahkan bertentangandengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang PPN, denganuaraian sebagai berikut

Putusan Nomor 1364/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian simpulan Terbanding yang didasarkanpada asumsi atau pendapat yang bertentangan dengan UndangUndang PPN, maka simpulan Terbanding tersebut juga tidaksesuai atau bertentangan dengan UndangUndang PPN;Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Terbandingmengabaikan prinsipprinsip dasar kesetaraan dankesebandingan, karena yang dibandingkan adalah dua WajibPajak yang sangat berbeda karakter dan kegiatan usahanya;Bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah

industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga yang dijualadalah CPO dan Kernel, sedangkan Wajib Pajak yang dijadikanpembanding mempunyai kegiatan utama perkebunan kelapa sawitsehingga yang dijual adalah TBS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlinat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding), tidakdapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan seolaholah yangdibandingkan tersebut adalah setara atau sebanding, dengandemikian Majelis berpendapat simpulan Terbanding

Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/201 72.2.Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalam pesidangan,Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding atas biayabunga sebesar Rp 12.820.355.960,00 hanya didasarkankepada analisa semata dan tidak didukung dengan buktibukti;Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU No 16 Tahun1983 tentang KUP sttd UU No.28 Tahun 2007 dalampenjelasannya disebutkan:Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkanbukti

biaya bunga sebesarRp12.820.355.960,00 hanya didasarkan kepada analisasemata dan tidak didukung dengan buktibukti, adalahtidak tepat sama sekali.Karena justru koreksi Biaya Bunga telah didasarkan padabuktibukti dan fakta yang kuat, sebagaimana telah diaturdalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun2009 (UndangUndang KUP) yang menyatakan:Pendapat dan simpulan

Expense sebesarRp408.926.098,00 sebagaimana dinyatakan dalam putusanpengadilan pajak a quo halaman 4041 adalah sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalam pesidangan,Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding hanyadidasarkan kepada analisa semata dan tidak didukung denganbuktibukti;Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU no 16 Tahun1983 tentang KUP sttd uu no.28 tahun 2007 dalampenjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/201 7Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadapbuktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalampesidangan, Majelis berpendapat, bahwa koreksiTerbanding hanya didasarkan kepada analisa sematadan tidak didukung dengan buktibukti.Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU No 16Tahun 1983 tentang KUP sttd UU No.28 Tahun 2007dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harusdidasarkan bukti yang kuat dan berkaitan sertaberlandaskan ketentuan