Ditemukan 2700 data
817 — 796
DigitalVision Nusantara (KVision) kepada saksi ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keteranganAhli atas nama Andi Kurniawan, S.H. sebagai berikut:Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya secaratertulis kepada Pemeriksa sesuai dengan keahlian yang saya miliki terutamayang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana dibidang HKI yaitu HakCipta dan atau Penyiaran yakni Pelaku Usaha atas nama Sadr. Ir.MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur PT.
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hendaklah dipahami bahwadalam Organisasi Kegerejaan/ Kerohanian, tidak dikenal istilah GEREJAPUSAT.Contoh :1 Kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung, tidak di Gerejanya.2 Kantor Pusat GKPI di Pematangsiantar, tidak di Gerejanya.3 Kantor Pusat GKPS ; HKI dan lainlain tidak di Gerejanya.Itulah sebabnya Rapatrapat Synode dapat dilakukan dimanamana sepertidi Sipoholon Parapat, Pematangsiantar, Medan, Jakarta, Surabaya bahkandi tempat tempat yang Representatif.Mengingat Kantor Pusat Gereja Pentakosta di
30 — 4
Tempat tinggal : Jalan HKI Ajibata Desa Parsaoran KecamatanAjibata Kabupaten Tobasa7. Agama : Kristen8. Pekerjaan : Kernet9. Pendidikan : SMKPara Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:a. Penyidik sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 23September 2016;b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2016 sampaidengan tanggal 02 November 2016;c. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 22November 2016;d.
Terbanding/Tergugat VII : Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang Pekanbaru
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
56 — 23
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Kepala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
Terbanding/Tergugat VII : Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang Pekanbaru
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
173 — 141
. ; SKET/S4/US/2002 tanggal 03 Juni 2002 atas nama Sri Sumartini ;- Ijazah Lulus Pendidikan Jur Lan PA IDIK HKI A ngkatan II Tahun Ajaran 2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Sri Sumartini ;- Surat Tanda Penghargaan Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 23 Desember 1997 atas nama Sri Sumartini ;- Tanda Kesetiaan Menyumbang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah tanggal 07 Oktober 2009 atas nama Andi Kosasih ;- Kwitansi tanggal 14 Oktober 2009 atas nama Penerima Eka Suratmi sebesar Rp
. ; SKET/S4/US/2002tanggal 03 Juni 2002 atas nama Sri Sumartini ;6811121314151617Tjazah Lulus Pendidikan Jur Lan PA IDIK HKI A ngkatan If Tahun Ajaran2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Sri Sumartini ;Surat Tanda Penghargaan Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 23 Desember1997 atas nama Sri Sumartini ;Tanda Kesetiaan Menyumbang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiahtanggal 07 Oktober 2009 atas nama Andi Kosasih ;Kwitansi tanggal 14 Oktober 2009 atas nama Penerima Eka Suratmi sebesar Rp1.229.640.000,00
XXIV Tahun Ajaran 2001 tanggal25 Juli 2002 atas nama Sri Sumartini ;Sertifikat Dediklat Polri Sekolah Calon Perwira Nomor Pol. ; SKET/S4/US/2002 tanggal 03 Juni 2002 atas nama Sri Sumartini ;Yjazah Lulus Pendidikan Jur Lan PA IDIK HKI A ngkatan IJ Tahun Ajaran2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Sri Sumartini ;Surat Tanda Penghargaan Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 23 Desember1997 atas nama Sri Sumartini ;Tanda Kesetiaan Menyumbang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus jutaRupiah tanggal 07 Oktober
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Ka.Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
87 — 14
Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang - Pekanbaru.
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Ka.Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
152 — 76
Bbs halaman : 18Riwayat Pendidikan Non Formal : Pelatinan PreSertifikasi Hukum HakKekayaan Intelektual (HKI) FH Universitas Diponegoro tahun 2007 danPelatinan Forensik Digital, diselenggarakan oleh Ditkaminfo Tahun 2013 ;Riwayat Pekerjaan :a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Kominfo, 2009.b. Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Ditjen Aptika, KementerianKominfo, 2013.c.
635 — 325
yaitu:o UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IndikasiGeografis;o Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1995 tentang Komisi BandingMerek;Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Ptio Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atauJasa Pendafataran Merek;o Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif PNBP;o Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentangPendaftaran Merek;o Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual nomor HKI
111 — 28
Operational Prosedure (SOP) PABRIKSEPATU ASIA / ASIA SHOES tanggal 11 Nopember 2014;1 (satu) lembar Flowchart Asia PABRIK SEPATU ASIA / ASIASHOES;1 (satu) lembar Permintaan Perpanjangan Pendaftaran MerekPABRIK SEPATU ASIA / ASIA SHOES yang dikuasakan ke AFFAINTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Nomor : IDM000002791tanggal 05 Juni 2003;2 (dua) lembar Permintaan Perpanjangan Pendaftaran MerekPABRIK SEPATU ASIA / ASIA SHOES yang dikuasakan ke AFFAINTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS kepada Direktur MerekDirektorat Jenderal HKI
IDM000002791 PABRIK SEPATUASIA / ASIA SHOES yang dikuasakan ke AFFA INTELLECTUALPROPERTY RIGHTS kepada Direktur Merek Direktorat JenderalHKI Kementrian HUKUM dan HAM RI tanggal 24 Juli 2012;1 (satu) lembar Permohonan Pencatatan Perubahan Alamat denganlampiran fotocopy perubahan alamat merek EMBE Agno.HKl4.01.05.1990/12 PABRIK SEPATU ASIA / ASIA SHOES yangdikuasakan ke AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS kepadaDirektur Merek Direktorat Jenderal HKI Kementrian HUKUM danHAM RI tanggal 14 Agustus 2012;
tanggal 16 Agustus1996;2 (dua) lembar Batasan dan Ketentuan Izin Usaha Industri PABRIKASIA SHOES;3 (tiga) lembar perjanjian jual beli mesin antara Ir KAHARGUNAWAN kepada SENJAYA CHANDRA PABRIK ASIA SHOESpad tanggal 01 Mei 2014;1 (satu) lembar Permintaan Perpanjangan Pendaftran Merek olehSENJAYA CHANDRA yang dikuasakan kepada AFFAINTELLECTUAL PROPERY RIGHTS tanggal 30 Juli 2012;1 (satu) lembar Permintaan Perpanjangan Pendaftran Merek olehAFFA INTELLECTUAL PROPERY RIGHTS kepada Direktur MerekDirjen HKI
IDM000002791 PABRIK SEPATUASIA / ASIA SHOES yang dikuasakan ke AFFA INTELLECTUALPROPERTY RIGHTS kepada Direktur Merek Direktorat JenderalHKI Kementrian HUKUM dan HAM RI tanggal 24 Juli 2012;1 (satu) lembar Permohonan Pencatatan Perubahan Alamatdengan lampiran fotocopy perubahan alamat merek EMBEAgno.HKI 4.01.05.1990/12 PABRIK SEPATU ASIA / ASIA SHOESyang dikuasakan ke AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSkepada Direktur Merek Direktorat Jenderal HKI KementrianHUKUM dan HAM RI tanggal 14 Agustus 2012;
134 — 60
HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia denganperihal Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Fiorucci NoIDM000031876 (Bukti P18) dan No. 407967 = (BuktiP19) ;Bahwa setelah persoalan pengalihan hak atas merek dagang Fioruccitelah selesai, maka kemudian Penggugat kembali membuka tokotokoyang untuk sementara ditutup, tetapi untuk penyelesaian Merek tersebut,30313233Penggugat terpaksa menutup usahanya selama 3 (tiga) bulan tanpapemasukan sama sekali namun uang sewa yang sudah terlanjur
649 — 368
., yang dibawahsumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI),Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai Kepala Sub Dit Pelayanan Hukum.Bahwa Ahli menerangkan mengenai Hak cipta ada 2 hal yang hansdibedakan, yaitu hak moral dan hak ekonomi.Bahwa menutut ahli, hak moral selalu melekat pada pencipta, karena itu tidakdapat dialinkan, sedangkan hak ekonomi bisa dialihkan dari pencipta kepadapemegang hak cipta.Bahwa ahli menerangkan
ANGGA ADITIA
Tergugat:
PT. HERO MAKMUR PRIMATAMA
73 — 32
SE.13/MEN/SJ/HKI/I/2005, yang pada Intinyabaru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja, Karnaadanya Kesalahan berat setelah adanya Putusan Pengadilan yangHalaman 4 dari 55 hal.
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
44 — 12
SE13/MEN/S HKI/2005 yang menyatakan bahwa uji materi yangdiputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.012/PUU/2003, tertanggal 28 Oktober 2004 hanya berlakuterhadap Pasal 18 UU 13/2003 saja, sedangkan PeraturanPerusahaan yang telah diketahui, dipahami dan disepakatibersama oleh Para Penggugat dan Tergugat tetap berlakumengikat sebagai UndangUndang.31.Berikut adalah kutipan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor3 Tahun 2015: Butir B angka 2 huruf e yang menjelaskan bahwaPHK atas kesalahan berat
45 — 7
melakukanperjalanan ibadah ke Tanah Suci sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan sikap Pemohon yang sudah memenuhikewajibannya sebagai suami yang wajib memberikan pendidikanagama kepada istrinya (vide Pasal 80 ayat 3 KH).13)Oleh karena sering dan terus menerusnya percekcokan denganTermohon dan sulit didamaikan, Termohon dapat dikatakan sudahtidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berbaktilahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukumIslam (vide Pasal 83 ayat 1 HKI
10 — 6
IBKUD4zZZ85kRwu51k/ycnb9kGn3/5E1YnLooYem19n08Hzh+ee1j FINMb20YqYidayiouJbViwhv2Yw2uRz JNKXEJIPryEVAUVAEVAEFAFFQBH4xCPwKZwF8KDTN+k8TOf XZMEMVPGPXTMLSUOVOVmW/ qnOUtEzZXbFyJTr2f 3vySXTN80SDWbPkxXp588P778qt4BKT70G6Xr f 2FABMmMTNi5Y4fFEyBFyOiHkIZ0Q7 j hqghK+Ceb7+hhvkEwsCj j Yj exhOvexmmyPcGIkjSRIFCTZg1KiTTj oJ4St69CLNj pO7Y8YgeZf eIH4SwSCSPMEYNXHgT3giQM14tRvAhY4+m+R1LTikku/24yaCykKZR/+TOOYhHIBMYFTpboxC9atChiLgazkKcww+ixIdUx JQEXyhxJGOzZIeUZnik6+8gv4/ChRZSCn7MZOIToDrZIs9FWkx+AVUkK+wJCSuWugRUBRUARUAQUAUVAE f hkI
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Niagamempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketasengketaperdata di bidang HKI termasuk merek. Merek merupakan bagian darikegiatan perekonomian atau dunia usaha, oleh karenanya penyelesaiansengketa merek menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yangmerupakan badan peradilan khusus.
42 — 10
Rezeki Surya Inti Makmur yang tergabung dalam keanggotaan DPCFPE Kota Pekanbaru dan belum pernah mengundurkan diri secara tertulis ;Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat menyatakan,berdasarkan Putusan MARI No 378.K/Pdt.Sus HKI/2015 tanggal 27 Juli 2015Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :69/Pdt.SiusHak Cipta/2014/PN Naiga Jakarta Pusat,tanggal 19 Maret 2015tentang larangan Menggunakan Logo, Nama, Mars & Tridarma SBSI, dan salahsatu yang dilarang dalam
125 — 43
Kabil Indonesia Estate, sertamenjabat Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI)Wilayah Kepulauan Riau, beralamat di Perumahan TibanIndah Blok K No. 17 Kelurahan Tiban Indah, KecamatanSekupang Batam;2.
97 — 19
Bahwa tidak benar HKI mengandung asas retroatif terbatasdan tidak berlaku surut.Jadi sangat bertentangan dengan landasan yuridis ialah UU Nomor 14tahun 1970 Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: hakim sebagai penegak hukumdan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukumyang hidup dalam masyarakat, dan di dalam fikin ada Qaidah yangmengatakan bahwa Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu,tempat dan keadaan masyarakat dan rasa keadilan di masyarakat.7.
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1106 K/Pdt/201714.Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatucabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atausuatu bidang kcgiatan profesi, yang dijamin oleh negara untukmengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalammasyarakat, sesuai dengan peraturan perundangundangan;15.Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalahhak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaanintelektual sesuai dengan peraturan perundangundangan;16.Pemerintah