• M E N G A D I L I :

  1. Menolak Permohonan PKPU oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

  5/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

• Januari 2012 sesuai dengan bukti tanda terima yangdikeluarkan Termohon Pailit dengan jumlah total tagihan sebesarRp2.076.722.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluhdua ribu rupiah) dan sampai dengan Permohonan Pailit ini diajukan semuauang penjualan tembakau pemohon Pailit tersebut belum dibayar olehTermohon Pailit;Oleh karenanya jelas bahwa Pemohon Pailit merupakan kreditorsebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU

  )menyatakan Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmenyara lunas sedikitnya satu utang yang telah jauh waktu dan dapatditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik ataspermohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebihKreditornya;Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tegasmenyatakan permohonan penyataan pailit harus dikabulkan apabilaterdapat fakta atau keadaan yang terbukti

  Tentang penunjukan Kurator :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) menyatakan Dalam putusan pernyataan pailit, harusdiangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari HakimPengadilan, maka Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit II mohon kepadaKetua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau MajelisHakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a quo untuk menunjukHakim Pengawas

  serta mengangkat Kurator: Rudy Indrajaya, S.H., M.H.Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, beralamat di Ruko Klampis Square C27,Jalan Raya Klampis Jaya Surabaya, selaku Kurator dalam Proses Kepailitanatau Mengangkat sebagai Pengurus dalam proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU);D.

  Tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahuluBahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan Kurator berwenangmelaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atau harta pailitsejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebutdiajukan kasasi atau peninjuan kembali;DanKetentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) menyatakan Putusan atas permohonan pernyataanpailit

• 1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara HADI SUWANTO (Dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
  2. Menyatakan Termohon/Debitor HADI SUWANTO (Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Sdr.

  , Parigi Baru, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit ;

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit;
2. Menetapkan imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian dan dibebankan pada harta pailit;

Menghukum Termohon / Debitor HADI SUWANTO (Dalam PKPU

) membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp.3.259.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

63/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• Bahwa atas dasar UU No : 37 Tentang Kepailitan Dan PKPU Jo. putusanMahkamah Konstitusi No : 67/PUUXI/2013 dalam perkara Pengujian Undangundang No : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 Ayat (4) makakami selaku Kreditur Separatis dengan ini menolak Daftar Pembagian KreditorHarta Pailit CV.

  JOYOMULYO, BUDI SUDJATMIKO SUSILO, INGGRID DIANITA SOESILO (DalamPailit) berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya No. 37/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SBY, tanggal 12 Nopember 2014,dimana sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU bertugas dan berwenang melakukan pengurusan danpemberesan terhadap harta pailit CV. JOYO MULYO, BUDI SUDJATMIKOSUSILO, INGGRID DIANITA SOESILO (Dalam Pailit). (Bukti TI1) ; 2.

  JOYO MULYO, BUDISUDJATMIKO SUSILO, INGGRID DIANITA SOESILO (Dalam Pailit)sebagaimana dimaksud lama ketentuan Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 184 ayat (1)UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ; Bahwa oleh karena TERLAWAN bartugas sejak tahapan pemberesan, makaterhadap datadata tagihan karyawan yang talah dimasukkan kedalam DaftarPiutang Tetap Diakui Kreditor CV.

  (Bukti 114) ; 0Bahwa selanjutnya setelah harta/aset Pailit terjual sesuai ketentuan Pasal 189ayat (1) dan (2) Jo Pasal 192 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan & PKPU, Kurator telah membuat Daftar Pembagian dari hasil lelanqtanggal 27 April 2015 clan 6 Mei 2015 kepada para Kreditor CV, JOYO MULYO,BUDI SUDJATMIKO SUSILO, INGGRID DIANITA SOESILO (Dalam Pailit) yangtelah disahkan dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas tanggal 7 Mei 2015 dantelah diumumkan di harian surat kabar Republika

• M E N G A D I L I :

  1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah
     Rp. 2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

  47/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

• MENGADILI :

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh para Pemohon
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Para Pemohon secara tanggung rentang sebesar Rp.4.411.000,00 (empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

  52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N E TA P KA N

  • Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU tentang pencabutan Permohonan; -------------------------------------------------------------------------------------
  • Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn. dicabut;
  • Memerintahkan Panitera Muda Niaga untuk mencatat permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn., dalam register yang sedang berjalan; -------------------

  ------------------------------------------

• Membebankan biaya perkara Jumlah kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 2.766.000.- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ------------------

9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn

• Bahwa penerbitan SK tersebut yang bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2015;Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUNBDG8.10.Bahwa dengan terbitnya SK a quo maka hal tersebut mengakibatkan permasalahanligitimasi pelaksanaan pemilukada Kabupaten Pangandaran, Para Penggugatsebagai warga Kabupaten Pangandaran memiliki keinginan yang kuat, agarKepemimpinan Daerah di Pangandaran memiliki legitimasi yang kuat.

  ) Nomor2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana tahapan persiapan dimulai awalpada tanggal 18 Februari 2015 dan Akhir 30 April 2015, adapun TahapanPenyelenggaraan dimulai pada jadwal awal yaitu tanggal 17 April2015 ; 22 nnn n nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn nn cnc nnn 1.19.Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 yangdiundangkan pada tanggal 16 April 2015

  Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) PKPU Nomor. 3 Tahun 2015 yangdiundangkan pada tanggal 16 April 2015 berbunyi sebagai berikut : Hal. 11 dari 44 hal.

  Bahwa dikarenakan SK yang menjadi Objek Gugatan a quo diterbitkanbertentangan dengan Pasal 58 ayat (3) PKPU Nomor. 3 Tahun 2015 yangdiundangkan pada tanggal 16 April 2015 sebagaimana tersebut di atas makaSK yang menjadi objek gugatan a quo tidak mengikat dan tidak mempunyaikekuatan hokum ; 2. Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugatbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik =;2.1.

  Tergugat telah memenuhi setiap ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan, dalam hal ini UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum, PKPU Nomor 2 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 ;Prinsipprinsip tersebut diatas adalah merupakan bagian asa taat asas yang dilakukanTergugat selama penyelenggaraan Pemilukada didasarkan pada ketentuan perundangundangan yang ada dan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran telah dilantik padatanggal 17 Februari 2015 dan dalam keadaan situasi

• No. 26 tahun 2013 maupundalam PKPU No. 5 tahun 2014.19Bahwa tidak bisa pemilih menggunakan formulir A5 jika alasan orangtuasakit, atau berdagang;Bahwa menurut saksi, sdr.

  Firdaus dapatmemberikan suara tapi hanya untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPD namunpara saksi tidak bersedia memberika suara jika hanya untuk DPR, DPRDProvinsi dan DPD;Bahwa, yang terdakwa ketahui tidak ada aturan dalam Peraturan KomisiPemilinan Umum (PKPU) Nomor : 26 tahun 2013 yang mengatur secarajelas bahwa apabila Formulir A5 yang tidak dibubuhi cap/stempel dari PPSasal menyebabkan hilangnya hak pilin seseorang ;Bahwa, sehingga terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menolak A5milik dari Lk.

  Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksiahli bahwa formulir A5 yang tidak dicap bisa dijadikan dasar untuk menggunakanhak pilinnya karena cap tidak diatur dalam PKPU No. 26 tahun 2013 maupundalam PKPU No. 5 tahun 2014.Menimbang bahwa mengenai uraian Para Terdakwa dalam pledoinyabahwa perbuatan Para Terdakwa berdasar atas PKPU No. 4 tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas KPU dimana stempel dinas digunakan sebagai tandapengesahan naskah dinas KPU termasuk PPS.Menimbang bahwa atas uraian dalam pembelaan

  para terdakwa tersebutmaka majelis berpendapat bahwa PKPU No. 4 tahun 2009 tentang Tata NaskahDinas KPU mengatur mengenai pengertian, cara penyusunan, pengesahan danbentuk surat dari naskahnaskah dinas Komisi Pemilihan Umum.

  Apabiladisesuaikan dengan formulir A5KPU maka diketahui bahwa pengertian, carapenyusunan dan bentuk surat formulir A5KPU tersebut berbeda denganketentuan dalam PKPU No. 4 tahun 2009 maka dengan demikian untukpengesahan formulir A5KPU tersebut tidak tunduk pada ketentuan dalam PKPUNo. 4 tahun 2009 tetapi diatur tersendiri dalam pasal 8 angka (6) PKPU No. 26tahun 2013 maupun perubahannya dalam PKPU No. 5 tahun 2014 bahwa formulirA5KPU tersebut ketika telah ditandatangani oleh ketua PPS asal maka dapatdigunakan

• Akta Kuasa Untuk Menjual sebagai berikut:- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 21 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 29 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No.33 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 35 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 39 Tertanggal 09 Desember 2016;telah berakhir sejak diucapkanya putusan pernyataan pailit No. 29/Pdt.Sus-PKPU

  Jo No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby.

  Bahwa pada tanggal 09 November 2017, Tergugat Ill, IV dan V dinyatakanpailit melalui putusan No. 29/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby., yangamarnya sebagai berikut:1.MEMUTUSKANMenyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara terhadap PARA PEMOHON/DEBITOR/PT. HardysRetailindo (Dalam PKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir.

  GedeAgus Hardiawan (Dalam PKPU) Selama 45 (empat puluh lima) hariterhitung sejak diberikanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;2. Menyatakan PARA PEMOHON/Debitor/PT. Hardys Retailindo (DalamPKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir. Gede Agus Hardiawan(Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibathukumnya;Menunjuk Sdr. ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum Hakim Niaga PadaPengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;4.

  Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir. Gede Agus Hardiawan(Dalam PKPU) membayar biaya perkara PKPU ini sejumlahRp.5.336.000, (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).2. Bahwa Penggugat telah mengumumkan Putusan Pailit No. 29/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby., tertanggal 09 November 2017 tersebut, padahari Selasa, 14 November 2017, di harian Media Indonesia dan harian PosBali dan mendaftarkanya di Berita Negara Republik Indonesia;3.

  PKPU tersebut TERGUGAT Ill TERGUGAT IV DanTERGUGAT V mendalilkan adanya kewajiban kepada TERGUGAT I.3.

  Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara terhadap PARA PEMOHON/DEBITOR/PT. HardysRetailindo (Dalam PKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir. I GedeAgus Hardiawan (Dalam PKPU) Selama 45 (empat puluh lima) hariterhitung sejak diberikanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;2. Menyatakan PARA PEMOHON/ Debitor/ PT. Hardys Retailindo (DalamPKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir.

• 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;

  1. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

  1. Menunjuk Sdr.

  Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-195, Tanggal 27 Oktober 2016;

1. Hendy Rizki Posma Adil Hasibuan, S.H., CLA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-128AH.04.03-2017, Tanggal 5 Juli 2017;

Sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU

) Termohon PKPU/PT.

Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, pukul 09.00 wib. bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah PKPU

berakhir;

1. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengana PKPU dinyatakan berakhir;

110/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I :

  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU; ----------------------------------------------------------
  2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara / drh. Hartono dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; ---------------------------
  3. Menunjuk sdr.

  Cempaka Putih Tengah 23 No. 4, RT. 019/RW.004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; ----------------------------

• selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU / Debitor dinyatakan Pailit; -----------
1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; ----------------------------------------------------------

   -------------------

2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; --------------------

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU; ----------------------------------------------------------
2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara

   -------------------

3. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; --------------------

49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

• ,Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisiyang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atauPemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PKPU No. 3/2019 dan PKPU No.4/2019 yang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh KomisiPemilihan

  Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPU RI)merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan yangkedudukannya secara hirarkis berada di bawah UndangUndang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, oleh karena permohonan aquo adalah pengujian materiil PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019Halaman 3 dari 70 halaman.

  Oleh karena itu, Pemohon merasa sangatdirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan juncto Pasal55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019Halaman 4 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilihmenjadi Anggota DPR RI Periode 20192024 (Bukti P6);C. Pokok PermohonanRuang Lingkup Pasal yang Diuji No. Ketentuan Rumusan1.

  Putusan Nomor 57 P/HUM/201910.11.12.juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 bertentangan dengan Pasal422 UU Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 Bertentangan dengan Pasal 422,Pasal 243, Pasal 241 dan Pasal 172 UU Pemilu;Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 yang padapokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yangmeninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara

  Olehkarena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54ayat (5) huruf k dan juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal92 huruf a PKPU No. 4/2019 karena kehilangan hak untuk menentukankader terbaik untuk ditetapkan menjadi Anggota DPR RI Periode 20192024;Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu untuk pemilihan umumanggota legislatif periode 20192024.

• Menghukum Debitor/Termohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

  3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) nomor: 152/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst demi hukum berakhir;

  4. Menghukum Debitur untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya pengurusan yang sudah ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

  5.

  Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

  152/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I:

  1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU, dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  2. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) yang diajukan oleh

  Pemohon PKPU (PT.

  BOT Finance Indonesia) tersebut;

• Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

57/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

• MENGADILI:

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp. 2.861.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

  6/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Smg

• M E N G A D I L I:

  1. Menolak permohonan PKPU oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

  405/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• MENGADILI:

  1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Para Pemohon PKPU tersebut;
  2. Menghukum Para Pemohon PKPU secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

  152/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

• 2017 tentang pemilinan umum yakni :Pasal 521: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemiluyang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan KampanyePemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf J.Pasal 280 huruf c : Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemiludilarang: Huruf:c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; Saksi menjelaskan sesuai PKPU

  Saksi menerangkan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 15tentang kampanye pemilihan umum peserta pemilu : adalah partai politikuntuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota,perseorangan pemilu untuk anggota DPD, dan pasangan calon yangdiusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihanumum presiden dan wakil presiden.

  Gorontalo membidangi DivisiHukum dan Pengawasan ; Bahwa Saksi menjelaskan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 tentangkampanye pemilihan umum adalah sebagai berikut :a. Pelaksana KampanyePasal 1 Poin 22 pihak pihak yang ditunjuk oleh peserta pemiluuntuk melakukan kegiatan kampanye.b. Peserta Kampanye :Pasal 1 poin 25 : Anggota masyarakat atau warga negera indonesiayang memenuhi syarat sebagai pemilihc.

  Saksi menerangkan bahwa prosedur atau tata cara peserta pemilumemasang bendera partai ada ketentuannya yakni dalam aturan yangdiatur hanya pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye,untuk pemasangan bendera parpol diserahkan pengaturannya kepadapartai politik masing masing, dengan mempertimbangan etika danestetika yang berlaku dilingkungan masyarakat.Hal 13 dari 42 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo Saksi menjelaskan Secara ekplisit diatur dalam PKPU No. 23 pasal 43ayat 3 bahwa dalam

  Saksi menerangkan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 15tentang kampanye pemilihan umum peserta pemilu : adalah partai politikuntuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota,perseorangan pemilu untuk anggota DPD, dan pasangan calon yangHal 25 dari 42 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Lbodiusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihanumum presiden dan wakil presiden.

• MENGADILI:

  1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon PKPU/PT. Bintang Prima Lestari Utama tersebut;
  2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

  14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn