Ditemukan 812 data
715 — 489 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
Pariwisata (Weekuri) di Desa KalenaRongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara KabupatenSumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Acara Penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganLokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang;1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012yang isinya tentang Adanya Polemik
23 — 5
dipersidangan ternyata pula bahwa terdakwa adalah orangpribadi, dewasa , yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertanggung jawabsecara hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa initelah terpenuhi ;Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatandan polemik
26 — 6
Mengingat hanya keMudhorotan dan dosadosa yang kami lakukan selamapernikahan, maka berdasarkan itu semua Penggugat memohon KepadaMajelis Hakim untuk kiranya tidak membiarkan polemik Rumah Tanggakami ini terus menerus berlangsung, Penggugat tidak ingin terus menerusberbuat dosa dengan tidak melayani Suami dengan baik;3 Penggugat sungguh sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan denganTergugat;Untuk itu. dengan segala hormat, mohon kiranya bapak hakim dapatmengabulkan gugatan cerai saya ini;Bahwa
203 — 55
Bahwapertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat dan tidak cermat, olehkarena baik Pembanding semula Penggugat, AnakAnak Pembandingsemula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun KeluargaBesar Terbanding semula Tergugat sangatlan keberatan atasperkawinan antara Terbanding semula Tergugat dengan Terbanding IIsemula Tergugat Il, dimana sampai saat ini terjadi polemik di KeluargaBesar Terbanding semula Tergugat mengenai perkawinan antaraTerbanding semula Tergugat dengan Terbanding II semula
49 — 32
/Pejabat Kepala Desa Penglatan (20012002), Bapak MadeNarisa,SE.(20022013), sampai Perbekel Bapak Nyoman Budarsa /Tergugat, atau sebelum gugatan dalam perkara aquo diajukan, tidakpernah adamasyarakat yang memasalahkan, termasuk PenggugatHalaman 11 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 189/Pdt/2017/PT DPStidak pernah mengajukan keberatan, sehingga wajar dan beralasankalau polemik yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2016, dan tanggal22 April 2016, Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat,karena
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JARWOTO BIN LURUH
289 — 111
Bahwa setelah terdakwa memposting berita yang diduga bohongtersebut terdakwa memberikan klarifikasi, dimana alasan terdakwa karenatakut postingan terdakwa menimbulkan polemik; Bahwa setelah terdakwa mengeshare berita yang diduga bohongtersebut terdakwa mendapatkan teror dari orang tidak dikenal dengan katakata sebentar lagi ditangkap, kampret lu, mampus lu karena terdakwamenyadari ada yang kontra dengan terdakwa; Bahwa terdakwa menduga orang yang memberikan teror kepadaterdakwa adalah orang yang
Bahwa setelah terdakwa memposting berita yang diduga bohongtersebut terdakwa memberikan klarifikasi, dimana alasan terdakwa karenatakut postingan terdakwa menimbulkan polemik; Bahwa setelah terdakwa mengshare (menyebarkan) berita yangdiduga bohong tersebut terdakwa mendapatkan teror dari orang tidak dikenaldengan katakata sebentar lagi ditangkap, kampret lu, mampus lu karenaterdakwa menyadari ada yang kontra dengan terdakwa; Bahwa terdakwa menduga orang yang memberikan teror kepadaterdakwa adalah
LURUHmengunggah gambargambar tersebut terdakwa JARWOTO BIN LURUHmemposting tulisan kedalam grup WhatsApp tersebut dengan tulisan kawalHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN BbsHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bbsterus KPU dan BAWASLU diseluruh pelosok.... masa pemilu di NKRI yangnyoblos orang cina;Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memposting berita yang didugabohong tersebut untuk memberikan klarifikasi dan terdakwa juga merasa takutpostingan terdakwa akan menimbulkan polemik
Mohammad Farid Rofik
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
290 — 166
ditunjukkan oleh KepalaDesa absensi tersebut sehingga itu menjadi dasar tim untuk mengingatkankepada panitia ada fakta baru ; Bahwa ternyata dalam persuratan ada di fasilitasi oleh Camat, tidak adatindaklanjut, maka kita menyarankan telaah kepada Bupati untuk menundapelaksanaan itu, karena panitia telah gagal ; Bahwa banyak warga masyarakat yang memberikan kesaksian, jadi waktudemo bahwa Abdul Wahed benar adalah perangkat, kitapun juga adapertemuan di kantor benar adanya ; Bahwa muncul dinamika atas polemik
denganPeraturan Daerah Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan BupatiSumenep Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2020, maupun Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2019 tentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penerbitan objek sengketa a quoadalah adanya keberatan dari salah satu Bakal Calon Kepala Desa, atas nama Abd.Wahed, terkait dengan polemik
63 — 21
Bahwa terdakwa sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, sehinggaapabila Terdakwa diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya makadikawatirkan hal itu akan menimbulkan polemik (permasalahan ) baru tentang statustahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, apakah dianggap tidak pernah adaataukah justru dapat dijadikan dasar hukum oleh Terdakwa (keluarga terdakwa)untuk menuntut ganti rugi kepada Negara, pengaturan hal tersebut
200 — 54
;e Bahwa, disamping gugatan perdata atas Tanah objek sengketa yang diajukanoleh masyarakat kepada PTPN XII, juga terungkap dalam persidangan, adanyafakta hukum tentang persoalan ini pemah di tangani oleh Tim Klarifikasi danTim Kiarifikasi merekomendasikan tanah tersebut di kembalikan pada rakyat,artinya perkara ini masuk wilayah perkara perdata bukan pidana:e Bahwa permasalahan Retroaktif menjadi Polemik dalam sistem hukum diindonesia, juga dalam kaitannya dengan hukum pidana, balk formil danmateriel
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian setelah tunjangan perumahan dinaikkan menjadiRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kenaikan tunjangan tersebut menimbulkanpolemik yang luas ditengahtengah masyarakat khususnya di level parapenyelenggara negara, maka setelah mempertimbangkan polemik yangsemakin meluas tersebut, Pemohon Kasasi menangguhkan pencairantunjangan perumahan. Kemudian setelah uji materi!
UKAN HERYANTO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN BPN RI Kota Tasikmalaya
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
Turut Tergugat:
1.H. DEDI ROMLI Alias H. EDONG
2.AI HOERIYAH
147 — 50
Bahwa hal tersebut menimbulkan polemik baru karena berpotensimenimbulkan ketidakpastian terhadap status tanah tersebut, dan tentusangat merugikan Penggugat karena objek tanah tidak dapatdimanfaatkan oleh Penggugat sebagai yang berhak menurut hukum(berdasarkan putusan pengadilan) akibat status tanah yang belumterdaftar atas nama Penggugat;6.
79 — 42
minggu kemudian TERGUGAT meminta ijin kepadaPENGGUGAT untuk merantau dan menyambung hidup di Kalimantan bersamatemantemannya, lalu atas permintaan TERGUGAT seketika membuatPENGGUGAT kecewa dan marah mengingat TERGUGAT tidak memikirkanpertumbuhan anakanak yang masih membutuhkan sentuhan kasih sayang dandidikan dari seorang Ibu malahan lebih memilin untuk merantau bersama temanteman, hal ini juga menjadi puncak amarah, perselisihan dan pertengkaranantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;Bahwa atas kemelut dan polemik
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan karena adanya prosespenyidikan yang masuk dan intervensi di tengah terjadinya persoalankontoversial dan polemik terhadap peraturan perundangundangan yangmendasari pemberian uang jasa pungut tersebut;.
Bahwa setelah pemberian tersebut terjadi polemik di media massamaka saksi Drs. MUSYAFAK ROUF sebagai Ketua DPRDmengembalikan uang 720 juta tersebut kepada Terpidana Il danselanjutnya uang tersebut dimasukkan ke APBD;c. Bahwa menurut peraturan PP No.65 Tahun 2001, jo. KeputusanMendagri No.27 Tahun 2002 jo.
21 — 9
Karenanya, dalam menilai suatu rumah tangga yang pecah, cukupdilihat faktafakta hukum yang ada tanpa perlu menimbang siapa yang salah(Siapa berbuat apa) dan mempertimbangkan akibatnya serta ada tidaknyakemungkinkan untuk dapat merukunkan mereka kembali;Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyataterjadi polemik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimanaPemohon dan Termohon sering atau setidaktidaknya pernah berselisin danbertengkar.
32 — 5
Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah
ANAS INDRIADI
Tergugat:
1.KEPALA DESA BOLO KAB. BIMA
2.KEPALA DESA BOLO
Intervensi:
SAIFUDIN
191 — 87
AHMADtanggal 9 April 2020 adalah Keputusan Kepala Desa Bolo Nomor:01/X1I/2018tentang pemberhentian PENGGUGAT Perangkat Desa Bolo KecamatanMadapangga tertanggal 01 November 2018, padahal surat tersebut sudahdinyatakan tidak sah, oleh Camat Madapangga mengeluarkan surat Nomor42.6/15.0/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal laporan terkait polemik atasKeputusan Kepala Desa Bolo Nomor 01/XI/2018 tentang pemberhentianPENGGUGAT kemudian ditindaklanjuti surat Nomor : 42.6/99/15.0/IV/2020perinal permohonan
Bima;Bahwa selanjutnya DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAmengeluarkan surat Nomor:414.24/289/06.16/2020 perihal PenegasanTentang Keputusan Pemberhentian Sekdes Bolo yang ditujukan kepadaKepala Desa Bolo yang berbunyi sebagai berikut : Sehubungan dengandengan adanya polemik tentang Keputusan Kepala Desa Bolo No. 01/X/Tahun 2018 tentang pemberhentian Saudara Anas Indriadi, S.Pd PerangkatDesa Bolo Kecamatan Madapangga tanggal 1 November 2018, dengan inidisampakan halhal sebagai berikut :1.
19 — 21
Harta gono gini berupa satu unit rumah yg baru beberapa bulanangsuran di perumahan GRAHA SLARAS cikaret yang beberapa minggu inimenjadi penambah polemik di rumah tagga kami dengan kehadiranperempuan lain yang dengan mudah memakai pasilitas tnpa saya ketahui.Dengan di ketemukan bukti baju permpuan beberapa stell. Mukena. Resik vHalaman 8 dari 24, Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2018/PA.Cbnlulur mandi. D tambah dr keterangan anak kami yg beberapa kali di ajakmenginap bersama perempuan tersebut.
10 — 0
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon Konpensiselaku suami sedangkan permohonannya dikabulkan dan tidak ternyata polemik danpersoalan rumah tangga serta kesalahan ada dipihak Termohon Konpensi, TermohonKonpensi tidak nusyuz, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo.
131 — 62
L Alias ALILUdengan Penggugat diduga palsu, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu secarahukum sebelum para Tergugat masuk menguasai tanah sengketa;Menimbang, bahwa terlepas dari polemik hukum para Tergugat terhadapkeabsahan jualbeli antara NURSIAH dengan M. ARSIN.
130 — 39
tersebut maka dalil tersebut dinyatakan terbuktisehingga masa kerja Penggugat diperhitungkan sejak tanggal 20 Februari 1993, dengandemikian, masa kerja Penggugat seluruhnya adalah 17 tahun lebih tetapi kurang dari 18tahun ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo menghukum Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 56 UndangUndangNomor 2 tahun 2004 putusan mana merupakan jenis perselisihan hubungan industrialyang dapat diajukan kasasi maka untuk menghindari polemik