Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-07-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2017 — ASRIANI DAENG MARHALI Alias ANI
295328
  • NURJANA BASRI ABUWAHID.Oleh karena itu akun atas nama NURINTAN TEKENG pernahmembalas komentar terdakwa tersebut dengan kalimat yangttartinya ampun sampai begitu kemudian terdakwa membalaskomentarnya dengan kaliat yang artinya NURINTAN jangan ikutcampur karna yang saya katakan ini kepada perempuan anjing(maksudnya kepada saksi NURJANA BASRI ABUWAHID);Pemilik akun facebook atas nama RESDI NANE jugamengomentari status milik terdawa dengan kata yang artinya sadispadahal yang pasangpasang status ini dia singgung
Register : 25-04-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PA KAJEN Nomor 652/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • buat bayar hutang (cincin )dan kalung terjual buat beli sepeda anak kami yang pertamadari dia berjanji untuk menggantikannya dan memangsetelah Tergugat pensiun dia mengganti dengan dua buahcincin ;Dan masalah mesin cuci itupun nggak saya bawa mesin cuciitu tetap berada di rumah Tergugat ;Saya Penggugat pergi dari rumah itu. secara baikbaik danizin terhadap Tergugat dan saya Penggugat keluar darirumah itu tidak membawa barang apapun kecuali baju saya,cincin serta Hhp yang seperti apa yang Tergugat singgung
Putus : 07-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2010/PTUN-PBR
Tanggal 7 Februari 2011 — Kadeni VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
10645
  • yang harus dilindungi oleh hukum itu dan disatupihak ditentukan oleh faktor faktor yang ada kaitannyadengan orangnya sendiri dan dilain pihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan.Bahwa dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yangharus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihatadanya hubungan hukum antara Penggugat disatu pihakdengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutandilain pihak (objek perkara).Bahwa dalam perkara ini titik singgung
    tidak ada kepentingan yang dirugikan,maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest, noaction), oleh karenanya gugatan yang diajukan tidak49memenuhi unsur esensial yang diatur dalam Pasal 53ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telahdirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004.Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas/kabur dan tidak mengambarkan adanya hubungan hukumatau titik singgung
    Karenaletak tanahnya kabur/ tidak jelas/ tidak pasti olehkarenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannyadan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat,haruslah jelas dengan tanah yang dimaksud dalam objekperkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 774, haltersebut dapat dilihat dari fakta fakta hukum dibawahini> Bahwa pada tahun 1982, Penggugat juga mengurusSurat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepadaPemerintah Kecamatan Siak Hulu Nomor24
Register : 04-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Juli 2015 — I. Sokgad Adi Triyono, II. Anang Subianto, M E L A W A N Presiden Direktur PT. Lion Super Indo,
13386
  • Tergugat dan ada yang diperintah atau Pihak Penggugatdengan demikian, lahirnya hubungan kerja sejak lahir, itu terjadi CacatPosisi dimana Posisi Pihak Penggugat lebih rendah dari pada PihakHalaman 22 dari 43 Putusan No. 138/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.7.13.Tergugat, dan oleh karena perlunya hukum yang equal. sebagaimanakeharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah equal.Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas pada pokok perkara dalamobjek sengketa, dengan ini terdapat Titik Singgung
    kewenangan Absolut(yuridiksi) Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industrial danPeradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilantersebut berada didalam suatu Genus Hukum yang sama yaitu HukumPerdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badan Peradilan diketiga lingkungan Peradilan tersebut diatas.Bahwa dengan jelas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang dikemukakan pokok perkara dalam objek sengketa, sebagaimana AnjuranMediator Surat Dinas Tenaga Kerja
Register : 02-07-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN BAJAWA Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Bjw
Tanggal 9 Juni 2016 — - MAHMUD NGARONG , dkk melawan - KORNELIS SUARA, dkk
11353
  • terhadapObyek Sengketa Majelis Hakim memperoleh faktafakta sebagai berikut :e Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak KelurahanMbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;e Bahwa tanah sengketa berbentuk persegi panjang;e Bahwa batasbatas obyek sengketa, yaitu :e Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat MAHMUD NGARONG;e Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Pinga;e Sebelah Timur dengan Tanah Balai Benih;e Sebelah Barat dengan Jalan Raya DangaMaropokot;e Bahwa ada perbedaan titik singgung
    ;Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN BjwMenimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas walaupun diketahuiadanya titik singgung/titik batas yang berbeda, akan tetapi baik Para Penggugatmaupun Para Tergugat yang setelah ditanyakan ke Para Penggugat maupunPara Tergugat luasnya samasama seluas 2.110 M? dan batasbatasnya samapula. Juga baik di dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam jawaban ParaTergugat samasama menyebut luas obyek sengketa seluas 2.110 M?
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 K/PDT/2010
BAHAR, DKK.; MAZNI, DKK.
3228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .* Bahwa menyangkut objek perkara/sengketa yang dikemukakan olehPenggugat dalam gugatannya dilihat dari segi luasnya tidaklah cocok dansesuai sama sekali dan begitu pula dengan status objek sengketa/perkaratersebut sebagaimana pada jawaban di atas juga telah kami TergugatTergugat singgung juga di mana kalaulah harta pusaka secara menurutketentuan hukum adat jelaslah diperdapatnya begitupun dengan hartadapatan atau pencaharian dari alm.
Register : 11-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 7/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
12580
  • Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagianb) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu. sendiri adalah untuk =membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara Tergugat II Intervensi)dengan PPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnyamasuk atau teropplosing dalam ruang lingkup keperdataan.2.
    Tergugatmenyatakan dokumen penawaran yang diajukan Penggugat dalamtender proyek tersebut gugur pada tahap evaluasi teknis.Bahwa sebagaimana disebutkan dan diakui Penggugat sendiri dalamgugatannya (dan memang demikianlah adanya fakta hukum yangsebenarnya) dimana alasan Tergugat menyatakan gugur dokumenpenawaran Penggugat adalah atas alasan:> Surat dukungan bahan makanan beras tidak berkop usaha dansetelah di klarifikasi, tidak sesuai dengan dokumen lelang.Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi singgung
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1520 K/Pdt/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — ALIRAN DUHA vs ELISANDRE NDRURU
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1520 K/Pdt/201 1.singgung oleh Penggugat dalam surat gugatannya dijadikan dasar olehMajelis untuk menolak eksepsi Tergugat dan Il dan membenarkangugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak memenuhisyarat formil gugatan.. Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yangmemperoleh hak atas tanah dari Yosafat S.
Register : 06-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2015/PTAJK
Tanggal 9 Juni 2015 — -H. Chairul Arifianto bin Syahriar, CS. -Hj. Sri Asmara Ningsih binti Syahriar, CS.
14585
  • Harta Peninggalan / Harta Waris, yaitu harta yang ditinggalkanoleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknyamaupun hakhaknya ;Menimbang, bahwa munculnya wasiat dalam perkara aquoadalah bukan karena wasiat tersebut termasuk pokok gugatanmelainkan karena adanya titik singgung status hukum antara wasiatdengan pokok perkara ( sengketa kewarisan ), sehingga keduanyaperlu diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan Para Terbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim
Putus : 28-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — H. AMIR SYAFIUDIN, ; AISYAH,
5526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sertipikatmerupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik yangmemiliki kKekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna/volledigdan mengikat/binden);Dalam Putusan A quo Terdapat Beberapa Bentuk Kesalahan PenerapanHukum.Sebagaimana yang Pemohon PK singgung
Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — Yang SEUNG SIK, FT. PPF. INDONESIA vs CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE, dkk., Direktur PT. FERRY SONNEVILLE
17390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaipatokan umum untuk mengatakan putusan Judex Facti onvoldoendegemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. (vide M.
    sebagaimana yang didalilkan oleh TermohonKasasi/Penggugat:Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan cenderung sepihak atauberat sebelah yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat yangterbukti dengan diabaikannya buktibukti Pemohon Kasasi/Tergugat danmengabaikan faktafakta persidangan termasuk mengabaikan keterangansaksi sebagaimana yang telah diuaraikan diatas;Bahwa apa yang terurai diatas merupakan putusan Judex Facti yangdikategorikan sebagai onvoldoende gemotiveerd yang pada umumnyaselalu bertitik singgung
    Hal ini dapat dilinat dalam kasusonvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian yakni Putusan MA RI Nomor: 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10121985 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 192/1965 tanggal 711975, Juncto Putusan Pengadilan NegeriKebumen Nomor 114/1959 tanggal 2281960, dimana Mahkamah Agungmenilai bahwa:putusan Judex Facti dinyatakan tidak saksama mempertimbangkansurat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukanTergugat ..., bertitik
Register : 18-03-2010 — Putus : 11-03-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN TAHUNA Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Thna
Tanggal 11 Maret 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10531
  • PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan diajukan yangdiajukan oleh Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.3 Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)a Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum,akan tetapi dalam posita dan dan petitum gugatan juga menitik beratkan padatitik singgung mengenai permohonan ganti rugi atas hak kepemilikanPenggugat serta juga membahas mengenai perbuatan dari proseduralpenerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata
    Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan Penggugat harus ditolak atautidak dapat diterima.Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sebab:a Bahwa gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum tapi dalamposita dan petitum juga menitik beratkan pada titik singgung mengenaipermohonan ganti rugi atas Hak Kepemilikan Penggugat serta juga membahasmengenai perbuatan prosedural penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Atas
Register : 22-09-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 16-12-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 70/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 16 Februari 2011 — PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. Ir. CHAIRIL ANWAR
19478
  • Hal ini telahTergugat II Intervensi singgung dalam Eksepsi bagian B(Alasan gugatan) bahwa Penggugat gagal menyampaikanalasan gugatannya. Oleh karena itu alasan gugatan Penggugat dalam poin 27tersebut harus ditolak. .
Register : 03-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plj
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
1.MAHMUD
2.Siti Akhir
3.Ade Kurniawan
4.Herlina Kurnia Ningsih
5.MUSTIKA KUMALA
6.TONI EKA PUTRA
Tergugat:
1.Nurmailis
2.Wirda Husni
165130
  • yangmenjadi bagian penggugat Il, Ill, IV, V Dan VI dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan : Bukit Sebelah Barat dengan : Nurhay / Sueip Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil Sebelah Selatan dengan : Kebun KelompokJawab: Bahwa terlihat jelas dalam gugatan saudara kabur danterkesan berbelitbelit terlinat dalam gugatan padahalaman 2 dan poin 4 (hal 3) saudara menerangkantumpak dan tumpak II beserta luas dan batasbatasnya,yang kami pertanyakan disini adalah pada tumpak II tidakpernah di singgung
    menjadibagian penggugat Il, Ill, IV, V Dan VI dengan batasbatas sebagai berikut Sebelah Utara dengan : Bukit Sebelah Barat dengan : Nurhay / Sueip Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil Sebelah Selatan dengan : Kebun KelompokJawab : Bahwa terlihat jelas dalam gugatan saudara kabur dan terkesanberbelitbelit terlinat dalam gugatan pada halaman 2 dan poin 4(hal 3) saudara menerangkan tumpak dan tumpak II besertaluas dan batasbatasnya, yang kami pertanyakan disini adalahpada tumpak II tidak pernah di singgung
Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — FAUZI SALAM, S.H., (Almarhum) vs TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag., M.Si., dk
5535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat II seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat Ildengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan menyatakan
Register : 22-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 31-10-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 65/G/2014/PTUN.Mdo
Tanggal 15 April 2015 — Penggugat: Prof. Dr. J. RONALD MAWUNTU, S.H.,M.H Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI Tergugat II Intervensi: DR. RALFIE PINASANG, S.H.,M.H
19099
  • Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi padadasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuanHalaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDOPasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Putus : 08-09-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 05/Pdt.Plw/2014/PN.Dum
Tanggal 8 September 2014 — H. MUHAMMAD NASIR Pelawan Vs 1.LINDA Alias LE MUI Terlawan, 2. ZAINUDDIN Turut Terlawan I, 3. NORIMAH Binti H. BAKARY Turut Terlawan II
627
  • didalamnyadiantaranya hubungan hukum (yang ideal) antara subjek gugatan dengan keberadaan objekperkara serta kejelasan batasanbatasan objek perkara yang bisa menggambarkan secara pastiwilayah kepemilikan objek perkara dalam perkara a quo yang menjadi tujuan akhir untukdiberikan perlindungan, sehingga gugatan dimaksud tidak menjadi bias, partial daninkonsisten;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunya secarayuridis substantif memiliki korelasi (connnexiteit) atau titik singgung
Register : 29-10-2018 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 07-01-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 125/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 4 Januari 2019 — Drs. H. Mohammad Idham Samawi melawan Bupati Kabupaten Bantul
133126
  • Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makasecara hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menurut Pengadilan TingkatBanding telah terjadi titik singgung yaitu apakah perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak bersedia mengembalikan uang yang di klaim sebagaimilik Penggugat/ Pembanding tersebut apakah sebagai perbuatan melawanhukum
Register : 16-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLATATION (NIKP)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
6134
  • secara kewenangan, tentuTergugat Ill selaku Camat Bengalon, berwenang dan berkompeten untukmengesahkan / mengetahui atas Suratsurat Keterangan Hak Atas Tanahyang dimohonkan oleh Tergugat ;Bahwa apabila ternyata pada faktanya areal yang diakui Tergugat benarberada di wilayah Kecamatan Rantau Pulung (bukan di wilayah Bengalon),maka tempat untuk mengujinya adalah dengan menggugat keabsahanSuratsurat yang ditandatangani oleh Tergugat III melalui lembagaPeradilan Tata Usaha Negara (hal ini sudah Tergugat singgung
    Bahwa Tergugat III menolak pula dengan tegas atas dalil posita gugatanPenggugat angka 14, 15 dan 16, mengingat seperti apa yang telahTergugat III singgung di atas, bahwa tindakan Tergugat III yang turutmengetahui dan mengesahkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yangmasih dalam wilayah Kecamatan Bengalon (diperkuat oleh Tergugat Ilselaku Kepala Desa Tepian Langsat), adalah bukan sebagai tindakanyang melawan hukum, melainkan tindakan yang sesuai dengankewenangan Tergugat III selaku Camat Bengalon ;Bahwa
Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. JOTO vs. H. GENDA KADIR, DK
12676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada kenyatannya dalam perkara ini telah terjadi titik singgung antaraPengadilan TUN dan Pengadilan Negeri terkait dengan sengketakepemilikan tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 2882/Kel.Sidenreng,Tanggal 16 Januari 2013, Surat Ukur No. 494/Sidenreng/2012/Tanggal 02112012, Luas 10.312 m?, atas nama H. Joto, yang berasal dari H.