Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 16 April 2012 — SURYO SUTIYOSO A.Ks
61 — 13
  • dandisetiap instansi juga harus ada Bendahara Penerima ;Bahwa yang berhak menunjuk untuk mengelola kKeuangan Negara padasuatu Instansi adalah pengelola Kepala Saker (satuan Kerja) untukmenunjuk seorang yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Penerima ;Bahwa Bendahara Penerima tersebut merupakan jabatan FungsionalBahwa menentukan PNBP tersebut sejak timbulnya perikatan sudah dapatmenentukan PNBP yang menjadi hak Negara dan harus disetorkan ke kasNegaraBahwa apabila ada pelanggaran pada setoran PNBP sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-05-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 4 Mei 2017 — ARDIANSYAH VS PT TITIAN KALTIM
87 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • minyak adalah sopir itu sendiri;Bahwa saksi Dodi apabila kekurangan dalam pengiriman minyak/BBMyang menanggung supir itu sendiri yang ditulis di dalam surat tandaterima pengiriman minyak yang rangkap 4 (empat) untuk dikembalikankepada sopir agar PT Titian Kaltim mengetahui kekurangan minyak/BBM;Bahwa surat tanda terima pengiriman minyak tiba dipangkalan akan diserahkan kepada PT Titian Kaltim untuk diperiksa secara seksama jikaterdapat kekurangan dalam pengiriman minyak/BBM maka = akandikenakan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Desember 2021 — Penggugat:
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Mangga Dua Court
Tergugat:
PT. Duta Pertiwi, Tbk
492 — 248
  • dibayar tetapi kalau adakesepakatan dari anggota dan disetujui tidak masalah;Bahwa prakteknya denda atas dasar kesepakatan, dan dikenakan untukapa, ketika kewajiban dari penghuni sudah terselesaikan maka dendaberakhir disitu.Bahwa sepengetahuan Ahli selama denda belum dibayar bisa saja adasangsi, tetapi jika kewajiban sudah dipenuhi maka dia berhak menikmatikepengelolaan, dan urusan PPRS berhenti sampai dengan urusankepengelolaan kaena PPRS mengelola bagian bersama bukanmengelola keuangan;Bahwa sangsi
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SANUSI, SH
2.I PUTU NURIYANTO, SH
3.TATA HENDRATA, SH
4.I GEDE HADY SUNANTARA
Terdakwa:
I Wayan Sarjana Als Pak Kayun
134 — 67
  • Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwaslukecamatan setela mendapatkan pertimbangan bawaslu profinsi apabilapanwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sangsi atauakibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalamrangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketaproses pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;7.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat: NUTFAH M. ARIF.S.Pd.,M.Pd Tergugat: 1.STKIP Kie Raha Kota Ternate 2.YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
245 — 70
  • Fotocopy dari asli surat no. 712/A.K.VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019perihal Pemberian Sangsi kepada Penggugat dan rekan dosen lainnyaberupa tidak diberikan mengajar selama 1 tahun (2 semester) di lingkunganSTKIP, diberi tanda P11;12. Fotocopy dari fotocopy surat kepada Kepala LLDIKTI dari Penggugat danrekan dosen tanggal 09 September 2019, tentang pengaduan sanksi yangdiberikan Tergugat dilampiri kronologi masalah, diberi tanda P12;13.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
134 — 32
  • SHS ;Bahwa jika tidak dipenuhi kuota itu ada sangsi diganti atau digeser;Bahwa setiap bulan kita selalu ada evaluasi ;Bahwa semua itu sudah diberitahu dari KR, dalam satu tahun ini Cabang inisekian ribu ton nanti dalam kondisi rielnya ada sekian dan non rielnya sekian ;Bahwa jika ada kesulitan setiap bulan dilakukan evaluasi ;Bahwa semua Cabang sama dalam mekanisme sertifikasi benih yang non rielkarena setiap bulan Cabang ada Rapat dengan Kantor Regional untukevsluasi ;Bahwa kemudian Kantor Regional
    dibebankan kepada CabangKlaten oleh Pusat dan target tersebut selalu dimonitor Kantor Pusat melaluiKR ;Bahwa pernah mendapatkan proyek untuk pengadaan benih di WilayahRegional saksi ;Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kantor Pusat walaupun untuk Rapatkoordinasi ;Bahwa untuk kebijakan itu dari Cabang tahunya dari kantor Regional yangmana setiap bulan RKAP sudah ditentukan di awal tahun dan kuotanya sudahdikasih dari Kantor Regional dan itu harus dipenuhi ;Bahwa jika tidak dipenuhi kuota itu ada sangsi
    bahwa sebenarnya kitatidak sanggup Pak GM, karena memang kemapuan kita tidak seperti itu dankalaupun kita sanggup harus ditambah dengan dana yang konsisten, kalaubulan itu panen bulan itu juga tolong dibantu dana yang seger, tetapi beliaumenyampaikan pokok harus tercapai bagaimanapun cara anda, sehingga mautidak mau saksi harus menadatangani kalau tudak di point 3 tadi kami akanmendapat sangsi kalau tidak tercapai ;Bahwa menyampaikan kepada saksi mengenai sangsi tersebut adalah GMBahwa benar dokumendokumen
    Tanggapan SPI atas temuan adanyapemasaran Non Fisik adalah agar jangan dibuat terlalu besar dan tidakberkelanjutan ;Bahwa saksi pernah mendapatkan proyek untuk pengadaan benih diWilayah Regional saksi ;Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kantor Pusat walaupun untukRapat koordinasi ;Bahwa jika tidak dipenuhi kuota itu ada sangsi diganti atau digeser;Bahwa setiap bulan kita selalu ada evaluasi ;Bahwa kalau ada kendala kita sampaikan ;Bahwa semua itu sudah diberitahu dari KR, dalam satu tahun iniCabang
    bahwasebenarnya kita tidak sanggup Pak GM, karena memang kemapuankita tidak seperti itu dan kalaupun kita sanggup harus ditambah dengandana yang konsisten, kalau bulan itu panen bulan itu juga tolongdibantu dana yang seger, tetapi beliau menyampaikan pokok harustercapai bagaimanapun cara anda, sehingga mautidak mau saksiharus menadatangani kalau tudak di point 3 tadi kami akan mendapatsangsi kalau tidak tercapai ;Bahwa menyampaikan kepada saksi mengenai sangsi tersebut adalahGM;Bahwa benar dokumendokumen
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama Perceraian
Register : 12-12-2011 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 28-07-2012
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 947/Pdt.G/2012/Pa.sglt
Tanggal 15 Mei 2012 — SISKA DAMAYANTI ; H. MISDARTONO
57 — 26
  • Tentu kalau belum layak, KUA KecamatanTaman Sari Kota Pengkalpinang tidak akan menikahkan Penggugatdengan Tergugat karena pasti ada sangsi.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. IMC TEKNO INDONESIA; LAWAN; DADANG SARIPUDIN; YUSRI ASHADI; DENIS SURYA SAPUTRA; DEDI SUPRIADI; ESA JUARSA; TOTO SOHAEBUL T;
188 — 36
  • tersebut para Tergugat menuntut UMK harus ditandatangani ke yang lain dan yang di Kabupaten.Bahwa tidak ada yang dilanggar pada waktu mogok kerja.Bahwa pada saat mogok kerja ada teman yang dihentikan hingga tidakmasuk kedalam kantor pada saat mogok tersebutBahwa akibat mogok kerja tersebut Perusahaan mengalami kerugian,sebab mesinmesin tidak jalan.72Bahwa mogok kerja tidak dilarang asal mengikuti aturan.Bahwa saksi tidak ingat Perusahaan mengatur tentang mogok kerjaBahwa pada saat mogok kerja ada sangsi
Pengadilan PN SIDOARJO TUN Pajak
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Sda
Tanggal 7 Desember 2015 — DWI NOERTJAHJO
423 — 110
  • SPTdibetulkan tidak untuk pemeriksa saja itu 2% X setiap bulanketerlambatan;Bahwa penagihan menurut pasal 19 dan pasal 20 dilakukan kalau tidakada laporan (tidak ada SPT masa PPn), tidak ada SSP kalau misalnyadengan tegoran atau himbauan WP tetap tidak memasukan PPn makadilakukan pemeriksaan normal pasal 13 maka akan keluar suratketetapan kurang bayar dengan sangsi dan dipemeriksaan ini dan kalauPPn dendanya 100% dipemeriksaan kemudian didapatkan indikasi tindakpidana dan kalau ada indikasi pidana
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Boby Asmadi
536 — 576
  • merupakankeponakan Terdakwa, seharusnya Terdakwa menjadi danmemberikan contoh yang baik tetapi justru sebaliknya sertamenganggap tidak benar keterangan Saksi 2 apabila Terdakwatelah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan kepadaTerdakwa, bahkan~ terkesan menunjukkan sikap bahwaperbuatannya adalah kesalahan Saksi 2 sehingga Terdakwa tidakmerasa perbuatannya sebagai ketercelaan, oleh karena itu agarperistiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurityang lain maka Majelis akan memberikan sangsi
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-05-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1068/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Tanggal 13 Juli 2015 — PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT
84 — 9
  • Jika dikemudian hari ada pihak yangmengingkari / melanggar undangundang tersebut, maka akanmendapat sangsi hukum/akibat hukum;Dengan demikian Para Penggugat M. Zunaidi, SH. Cs. yangmengajukan gugatan merubah kesepakatan 1:1 adalah perbuatanmelawan hukum, yang seharusnya Para Penggugat, menerima/ diberisangsi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, minimal tidakmenerima gugatannya/menolak gugatan Para penggugat dalamperkara No.1068/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN.Smg
Tanggal 4 Oktober 2017 — DEDI SUWASONO, SH. M,Kn., BUDIMAN, SH., SISWANTORO, SH. MH., DEDY FATHURRAHMAN, SH., WISNHU ADI SHARMA, SH., A. WAHYU PRIYO UTOMO, SH. MH., dan AMANDA RIZKY HUTAMA, SH., pada Kantor Hukum yang berkantor di : Law Offica DEDI SUWASONO & PARTNERS, Jl. Kimar l No. 236 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 402/PID/K.Kh/2017/PN.SMG. tanggal 04 September 2017 , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. M e l a w a n N a m a : NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH. Alamat : Jl. Pahlawan No. 1, Semarang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/4067/lX/2017, tanggal 20 September 2017, yang ditanda-tangani oleh Wakapolda Jateng, Drs. Indrajit, SH, Brigadir Jenderal Polisi dan Surat Kuasa Kusus tanggal 20 September 2017 dari Hery Santoso, S.l.K, MH, Pangkat : Kombes Pol / 69110337, Jabatan : Direktur Reserse Kriminal Umum, Kesatuan : Polda Jateng, Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada : 1.N a m a : DAUP WISMAWATI, SH. Msi. Pangkat/NRP : AKBP / 63031228. Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM. 2.N a m a : Dra. SUCI ROCHAYATI, M.Hum. Pangkat/NRP : AKBP / 63040469. Jabatan : POK ADVOKAT BIDKUM. 3.N a m a : DJOKO TJAHYONO, S.I.K. S.H. Pangkat/NRP : AKBP / 71050422. Jabatan : KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM. 4.N a m a : SUGENG WAHYUDI, SH. Pangkat/NRP : KOMPOL/63120326. Jabatan : PENYIDIK DITRESKRIMUM. 5.N a m a : NANANG SUPRAPTO. Pangkat/NRP : lPTU / 61070261. Jabatan : PENYIDIK DITRESKRIMUM,
693 — 124
  • .* :Hukum pidana adalah pagian daripada keseluruhan hukum yangberlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturanuntuk :1) Menentukan perbuatanperbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupapidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;2) Menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yangtelah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yang telah diancamkan;3) Menentukan dengan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat:
NASEN S Pd
Tergugat:
BUPATI BEKASI
114 — 64
  • Turun jabatan biasanya diberikanpada Pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik, atau diberikankepada Pegawai yang bermasalah sebagai sangsi hukuman;Sehubungan dengan hal itu sebagai alat bukti bahwa Penggugat telah diDemosi oleh Tergugat yaitu. Petikan Keputusan Bupati BekasiNo.821.21Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, Tentang AlihTugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1855 K/Pdt/2017
Tanggal 29 September 2017 — Ir. WAHYUDIN AKBAR VS PERTAMINA FOUNDATION (YAYASAN PERTAMINA)
176 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabilatidak bisa membuktikan hasil tersebut akan dilakukan sangsi penuntutanpidana (korupsi) dan gugatan perdata bagi semua pihak yang terkaitdengan program GMP dengan dasar adanya perbuatan melawan hukumyang merugikan Program Pertamina 100 Juta Pohon;Dengan menggunakan hasil temuan observasi fisik KAP tahun 2014yaitu temuan kekurangmampuan Relawan menabung pohon status
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 16-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
1.Rohim
2.Alamin Anhar
132 — 49
  • Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa1 datang ke PTLPPBJ untuk mengambil alat berat tersebut dilengkapidengan surat kuasa dari CSUL Finance namun atas namaSdr Muliadi yang diberi kuasa dan Terdakwa bersamaTerdakwa1 Serda Rohim hanya mendampingi, dan tanpasepengetahuan dari kesatuan serta tidak dilengkapi suratperintah dari kesatuan itu semua atas inisiatip Terdakwasendiri untuk mencari tambahan diluar dinas dan Terdakwasiap menerima sangsi dari atasan Terdakwa dan Terdakwatidak akan mengulangi lagi.Bahwa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
435 — 1336
  • dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakitternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada tapidokter membawa sendiri Direktur menyatakan tidak ada larangan,konsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi
    tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi
    PbrBahwa Pasal 19 (8) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan ya disiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan
    Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk menyetujui tidak bisa diterapkan PP No. 23kalau di RSUD kebutuhan disediakan untuk efektif ia boleh melakukannya ;Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya uang, suratberharga, dan barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Bahwa
    PbrBahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilihan kalau tidakmelakukan dapat sangsi kalau ia tahu karena konsekwensi itu alasanpembenar.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 98/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Zidni Sukron
2.Nur Hamid, SEI, IB
3.Ahmad Samsul Muarif, SE
4.Hermanto
5.Erlinda Ratna Sari
6.Siswanda Tiyas Prasetyo
7.Ajang Tsanial Mauhebat
8.Muhammad Ainun Najib
9.Nur Asyiq
Tergugat:
Kepala Desa Temuroso Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak
153 — 69
  • , kurang lebih sekitar 15 yang aktif sekitar 40persen ;Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG Bahwa prosentase penilaiannya untuk tes tersebut, menurut Perda yangSaksi pelajari di situ, akademik diambil 50 persen, sedangkan praktek komputer30 persen, interviu 20 persen : Bahwa pengumumannya hari Rabu siangnya Kita dapat informasi habisashar, Saksi sengaja agak telat karena setahu Saksi pengumuman itu dua atausatu hari setelah ujian tapi faktanya sampai nunggu lama, Saksi sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 158 /Pid. Sus /2011 /PN.TK.
Tanggal 24 Maret 2011 — NATALIS YATI.S.Pd binti HASANUDIN
131 — 4
  • Oleh karenanyaberdasar pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP dan ketentuanpasal 14 UU no.10 tahun 2003 , maka harus dinyatakan di sinibahwa melanggar KEPRES tidak dapat dipidana ,karena KEPREStidak memuat ketentuan pidana sebagaimana produklegislasi.Demikian pula peraturan lain seperti praturanMentri,ataupun perjanjian perjanjian ,pelanggaran terhadapaturan aturan tersebut tidaklah mengandung pengertian melawanhukum dengan ancaman atau sangsi pidana bagi barang siapa yangmelanggarnya .
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 31 Januari 2012 — CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA
59 — 17
  • tersebut diatas, yang sudah lunas pembayarannyayaitu Dasuki , Nastiyo dan Ruslan.Bahwa terhadap status ketiga orang yang sudah lunas gimananya saksi lupa.Bahwa untuk langkah selanjutnya saksi memanggil yang bersangkutan, laludiadakan pembinaan dan dibuatkan Surat Pernyataan.Bahwa dari mereka ada 4 orang yaitu Imron, Hadi, Yusi dan Carta datang danmengaku bahwa telah menggunakan uang BPR tersebut, lalu dibuatkan SuratPernyataan, bahwa mereka sanggup untuk mengembalikan dengan batas waktutertentu.Bahwa sangsi
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 283/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Kota Salatiga Diwakili Oleh : Huda Einaryana, S.H.
Pembanding/Tergugat I : PD. BPR BANK SALATIGA Diwakili Oleh : Sandy Hanasan Syah, S.H.
Terbanding/Penggugat II : SOENARDJO Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : YOENANTO SINUNG NOEGROHO Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : KUSJADI Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWI WIDIYANTO Diwakili Oleh : Drs. Sri Mulyono, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : SUNARTI Diwakili Oleh : Drs. Sri Mulyono, S.H.
171 — 112
  • Adanya fakta tentang sangsi administrative berupa SuratPemutusan Hubungan dan atau pembebasan tugas terhadapTergugat Ill dan Tergugat IV yang diakibatkan oleh tindakannyayang telah diduga menyalahgunakan wewenangd.