Ditemukan 4983 data
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidakmempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam penjelasan umumPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juncto Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Negara Nomor 23 /SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980tentang Peraturan Disiplin PNS Romawi VI angka 1 huruf a, b, c yangmenyatakan Tujuan Hukuman disiplin adalah upaya pembinaan yaitudengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan faktoryang
19 — 12
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa, untuk memenuhi ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang
40 — 19
Maret 2012 akan tetapi tidakberhasil dan dinyatakan gagal ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami harusmemenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang, namun Penggugat menyatakan sudah memperolehsurat izin dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : .................tanggal .............. 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Benar
62 — 11
Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Oleh Kepala Badan AdministrasiNegara Nomor 585510 tertanggal 14 Februari 19854. Bahwa pada saat PEMOHON melangsungkan Pernikahandengan Alm. Laode Komangka masih terikat perkawinan yang sah sertaTERMOHON tidak pernah memberikan izin Poligami kepada Alm.
97 — 36
Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosenpegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesibagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipilyang
66 — 11
mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
23 — 19
Penggugat bertempat tinggal dalamwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadiKompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;non Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan
NUR HIDAYAH
32 — 4
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untukmencatat tentang perkawinan Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia;5.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106 ( seratus enamribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh YullSinthesa Tristania, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus,yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Permohonan ini, berdasarkan Penetapan
18 — 11
2016tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilihmediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasisecara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi,ternyata mediasi gagal;Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidangpertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidakberhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalamsetiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 8
sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
116 — 36
verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg;Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon merupakan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, telahmendapatkan izin cerai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
52 — 36
hukuman penjara 4 (empat)tahun atau diancam dengan ancaman hukumanyang lebih berat adalah merupakantindakpidana kejahatan yang berat.Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadapsesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namunhukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakimterhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabedasehubungan dengan berat ringangnya tindak pidanayang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya.Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
PegawaiNegeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/anjiatau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat dan menurut pertimbangan atasan yangberwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapatdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancamdengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.
Berhubung dengan itu, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindakpidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikanHalaman 95 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidanakejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan beratringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.Bahwa terhadap
87 — 29
II LOMBOKBARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. IILOMBOK BARAT.9. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajuakansomasi tertanggal 23 Maret 2020 dengan No.08/LBHTS/NTB/VI/2020, 1Juli 2020 dengan No.09/LBHTS/NTB/VII/2020 dan 23 juli 2020 denganNo.12/LBHTS/NTB/VII/2020 akan tetapl Tergugat tidakmengindahkannya.10.
Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Kabupaten TK II Lombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12Oktober 1993, Tentang PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAKPAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TK I LOMBOKHal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 81/PDT/2021/PT MTR.BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK IILOMBOK BARAT, akan tetapi pada posita angka 8, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu
15 — 12
hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun April 2020 tentang prosedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
19 — 3
,MH,. namun upaya mediasi juga telah gagal untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasanlangsungnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, hal tersebut ternyata telahdiperoleh oleh Penggugat surat izin atasan dimaksud dengan suratnya Nomor;777
Tiurmaida Pasaribu
59 — 8
Penetapan dan Pengesahan,dan seterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai KantorCatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perkawinanantara Pemohon TIURMAIDA PASARIBU dengan seorang Laki lakibernama RIAN SEMBIRING berdasarkan Surat Pemberkatanperkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Batak KaroProtestan (GBKP) AjiBuhara Berastagi dihadapan Pendeta selakurohaniawan PDT AMOS R GINTING.ST pada tanggal 13 Juli 2019agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipilyang
11 — 0
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;a= Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayahKabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo; Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
30 — 7
., Hakim Pengadilan AgamaCurup sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, olehkarenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 1 tegas disebutkan, pegawaiBUMD juga dipersamakan dengan PNS.
70 — 28
Putusan Nomor :206/Pdt.G/2021/PN.AmpPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keteranganuntuk melakukan perceraian nomor : 60/Kk.18.5.1/Pw.01/04/2021 yangditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Karangasem, sehingga syarat untuk mengajukanperceraian untuk Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang
52 — 15
Tergugat telah diupayakan untuk mediasipada tanggal 17 Juli 2013, oleh karena itu mediator menyatakan tidakberhasil.Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidakberhasil di mediasi, maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan keduabelah pihak berperkara, namun Penggugat bertekad untuk bercerai denganTergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhanrumah tangganya sehingga upaya damai tersebut juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang