Tanpa Hak dan melawan Hukum;Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni para terdakwatidak mempunyai ijin dari istansi yang berwenang untuk tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotikagolongan bukan tanaman, bahwa yang dapat di ijinkan memiliki untukdigunakan sabusabu adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, saranapersediaan farmasi pemerintahan, eksportir, improtir, lembaga

Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S berhasil menemukanHal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNAbarang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yangditemukan dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan.Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke SatRes Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatanmaupun Istansi

penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatansipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undangundang Nomor24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatanperistiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan ataslaporan dari Penduduk di Istansi

(Vide: Penjelasan Pasal 3Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara YangBersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ) ; Asas Kecermatan Formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkanpembentukan keputusan, beserta yang disebut asas fair play atau sikap jujur dariistansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkankeputusan itu istansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yangjelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan

Untuk itu, istansi tersebut harusmempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak yangberkepentingan ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding,mengajukan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya : a. Bahwa secara Prosedural, surat Tergugat yang merupakan obyek dalam sengketa inlitis adalah telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku denganalasan yuridis sebagai berikut : 1.

Bahwa surat Pelepasan Hak Kuasa atas obyek sengketa dari TurutTergugat, akan dipakai atau dipergunakan oleh Penggugat sebagaikelengkapan atau persyaratan dalam mengajukan pengurusan obyeksengketa pada Kantor/Istansi yang berwenang Kantor Badan PertanahanNasional, Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P.3.M.B.), SesualPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 3 Tahun 1960 Bahwaselanjutnya pada tanggal 17 Mei 2019, Penggugat telah berkirim suratkepada Tergugat Il, yang isinya memohon

Oleh karena itu sejak dikeluarkannya surat keterangan oleh TurutTergugat kepada Penggugat, maka Turut Tergugat sudah tidak berhak lagi ataubukan lagi sebagai Kuasa Pemiliknya yang mengelola persewaan atas obyeksengketa dan sudah tidak menjadi hak dan tanggung jawab Turut Tergugat ;Bahwa benar surat Pelepasan Hak Kuasa atas obyek sengketa dari TurutTergugat, akan dipakai atau dipergunakan oleh Penggugat sebagai kelengkapanatau persyaratan dalam mengajukan pengurusan obyek sengketa padaKantor/Istansi

isap/bong terdakwa yang telah digunakan oleh terdakwatelah dibuang;Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabusabu adalah awalnyaTerdakwa menyiapkan alat penghisap berupa bong, lalu sabusabuTerdakwa masukkan ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwamembakar di atas kompor pembakar yang dirakit sebelumnyakemudian asapnya terdakwa hisap secara berulang kali.Bahwa adapun perasaan Terdakwa saat menggunakan /mengkomsumsi sabusabu adalah Terdakwa merasa nyaman danmelayang.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari istansi

hotel Convention Alauddin kamar 609 saat istriTerdakwa sedang tertidur;Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabusabu adalah awalnyaTerdakwa menyiapkan alat penghisap berupa bong, lalu sabusabuTerdakwa masukkan ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwamembakar di atas kompor pembakar yang dirakit sebelumnyakemudian asapnya Terdakwa hisap secara berulang kali;Bahwa perasaan Terdakwa saat menggunakan / mengkomsumsisabusabu adalah Terdakwa merasa nyaman dan melayang.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari istansi

telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan OktoberTahun 2010, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama danpindah ke rumah kost di Kali Wanggu dan Pemohon tinggal sendiri, sedangkanTermohon tetap tinggal di rumah kontrakan semula;e Bahwa sejak berpisahnya tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidakpernah kembali rukun, karena setiap kali bertemu hanya terjadi pertengkaran;e bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun dan dimediasi,baik oleh keluarganya maupun di Istansi

DandeninteldamXVIII/Ksr melakukan kordinasi dengan istansi terkait yaitu dengan Dandim17030kwari, Bea Cukai dan Pemda Kab. Manokwari, sehubungan denganpenangkapan Miras yang terjadi di JI.

telah diterima dan diakui secara de facto olehmasyarakat, tetapi oleh istansi terkait belum mengeluarkan Kutipan BukuNikah untuk Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon denganPemohon II telah menikah sesuai syariat Islam, maka untuk mengabulkan ataumenolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dandiperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhirukun

Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun olehPemohon dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto olehmasyarakat, tetapi oleh istansi terkait belum mengeluarkan Kutipan BukuNikah untuk Pemohon dan Pemohon II;10.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon II mengajukan IsbatNikah untuk mengurus Akta kelahiran kedua orang anaknya yaitu Haikal danAidil ;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon denganPemohon II telah menikah sesuai syariat

orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakimmenganggap perkara ini gagal dimediasi.Hal. 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1489/Pat.G/2021/PA.MksMenimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam perkara iniadalah karena Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumsuami Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014, tanpa persetujuan dariPenggugat sebagai istri yang sah dan tanpa izin dari Pengadilan Agamasebagai istansi

No. 56/Pdt.P/2020/PA.Pkpsebagai bu rumah tangga;bahwa selama ini hubungan Pemohon dan Pemohon II denganmasyarakat dilingkungannya baikbaik saja, tidak pernah terjadipermasalahan;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat yang diajukan oleh paraPemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut: bahwa asli dari fotokopi suratsurat tersebut dibuat oleh pejabatumum/istansi yang berwenang untuk itu atau surat biasa yang tidakdibantah mengenai isinya; bahwa dalam surat tersebut telah

keadaan baikbaik saja;bahwa Pemohon dan Pemohon II telah merawat anak tersebutseperti merawat anak sendiri;bahwa selama ini hubungan Pemohon dan Pemohon II denganmasyarakat dilingkungannya baikbaik saja, tidak pernah terjadipermasalahan;bahwa setahu Saksi Pemohon dan Pemohon II samasamabekerja;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat yang diajukan oleh paraPemohonberikut: bahwatersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiasli dari fotokopi suratsurat tersebut dibuat oleh pejabatumum/istansi

Wahyu berikut barang buktinyadibawa ke Polsek untuk di proses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil dari uji labaoraturium barang bukti yang disitadari terdakwa positif mengandung MDMA, dan tes urine milik terdakwa jugapositif mengandung metamfetamina; bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Istansi berwenanguntuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menguasaididuga Narkotika Golongan bukan tanama jenis extasy tersebut; Bahwa terdakwa memiliki, mengusai barang berupa extasy

Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohonharusberdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2006, tentangAdministrasi Kependudukan Jo.Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilsetiap persitiwa kelahiran dicatatkan pada Istansi

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkanlaporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatat Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa : pencatatan perceraian dilakukan di InstansiPelaksana atau UPTD Istansi

KARSUDI;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Setiap Pendudukwajid melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yangdialaminya kepada Istansi Pelaksana, dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengandemikian, Hakim berpendapat

Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkanpenetapan dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2006, tentangAdministrasi Kependudukan Jo.Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilsetiap persitiwa kelahiran dicatatkan pada Istansi

memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, olehkarenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah danmasih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitassebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagaibukti diri yang diterbitkan oleh istansi

ABU telahmenjalani hukuman disiplin di istansi tempat saya bekerja untuk itu kami mohonkepada bapak MAHKAMAH AGUNG agar mempertimbangkan perasaan kamidan anakanak kami apabila kami menjalani hukuman seperti yang dijatunkanoleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Padang denganalasan sebagai berikut : Bahwa isteri saya Terdakwa Il. Amelia Pgl. Lia mempunyai 3 orang anakyang masih kecilkecil dan masih menyusulI ; Bahwa saya Terdakwa . Abu Hanifah Pgl.