• Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

  Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

  Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

  paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

  Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

  Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

• IchsanSuadi maupun Kuasanya tidak hadir dalam RUPS;maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuanPasal 79 ayat (5) UU PT yang mengatur ketentuan :Pasal 79 ayat (5) UU PT:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4.

  RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar;Pasal 87 UU PT:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal, keputusan adalahsah jika disetujui lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan

  kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwakeputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU PT, RUPS barudapat diselenggarakan jika %2 (Satu perdua) dari seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili oleh kuasa;Dalam hal ini berarti jumlan saham yang dimiliki para pemegang sahamdengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai50%;Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang

  Bahwa oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuan pengambilankeputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87 UU PT, makaRUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak adakeputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI, sehingga terhadap :a.

  Citra Gading Asritama Nomor 32 tanggal 25 Oktober 2019 yangdibuat di hadapan Mochammad Bernhard, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;menjadi cacad hukum oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuanpengambilan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87UU PT, sehingga RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dengandemikian maka tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapatdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;8.

• oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

  Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

  Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

  Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

  Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

• RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.

  Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.

  Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

  Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.

• Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

  Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

  Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

  Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

  Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

• Perubahan susunan Pengurus Perseroan ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT. Taman OlahragaJagorawi (Termohon) tanggal 17 Mei 2010 tersebut, Pemohon sudahmeminta datadata yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Termohon,terutama sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, namun ditolak olehTermohon. Hal ini termaktub dalam salinan Akta Berita Acara RUPSTahunan PT. Taman Olah Raga Jagorawi Nomor 5 tanggal 17 Mei 2010dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

  ;Bahwa oleh karena Termohon menolak untuk memberikan datalaporan keuangan yang diminta oleh Pemohon RUPS, maka berdasarkanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonanPemeriksaan terhadap PT.

  Bahwa setiap kali mengadakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa,Termohon menutupnutupi agar Pemohon tidak mengetahui dan tidakmenghadiri RUPS yang diadakan dan bahkan secara sewenangwenangpada saat diadakan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2010, tidakHal. 5 dari 15 hal. Put.

  No. 2041 K/Pdt/2011mengijinkan/melarang Pemohon (beberapa pemegang saham minoritas)untuk hadir dalam RUPS dengan alasan telah terlambat/melewati waktuyang dicantumkan dalam panggilan RUPS yaitu pukul 08.00 Wib ;Bahwa Pemohon telah berupaya dalam RUPS dan meminta agarDireksi dan Komisaris Termohon lebih transparan dalam menjalankanperseroan, namun selalu diabaikan dan jika diajukan dalam RUPS selaludikalahkan dalam pengambilan suara mengingat Pemohon adalahpemegang saham minoritas dalam Perseroan

  No. 2041 K/Pdt/2011Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru danmenyesatkan, karena Pemohon Kasasi/semula Pemohon sama sekalitidak pernah mengungkapkan tentang sah atau tidak sahnyapelaksanaan dan hasil RUPS Tahunan PT .Taman Olahraga Jagorawiyang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010, lagipula masalah sahatau tidak sahnya pelaksanaan RUPS Tahunan dan hasil RUPS tersebutharus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak bisa diajukan dalambentuk permohonan ex Pasal 138 ayat (1) UndangUndang

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• dilaksanakan RUPS saksi telah mengatakan bagi yangtidak berhak untuk hadir di RUPS silahkan keluar ruangan;Bahwa, saat saksi sedang berbicara datanganlah Rudi Salim keruanganRapat RUPS sambil memegang rokok dan setelah beberapa menitkemudian Rudi Salim membakar rokok, selanjutnya Rudi Salim merokokdidalam ruangan RUPS;Bahwa, Rudi salim masuk keraung RUPS karena ditelepon oleh saksi;Bahwa, saksi melihat Rudi Salim terhuyunghuyung setelah dipukul,namun saksi tidak melihat Rudi Salim pingsan;Bahwa,

  Putusan Nomor :1041/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Rudi Salim bukan pemegang saham PT CSI, sesuai akta PT CSI,pemegang saham adalah ayah saksi, Goey King Cheen, Yulia, Nadia, danMulyadi ;Bahwa, Saat RUPS Roger dibuka memperkenalkan diri sebagai utusanDirektur yang akan membeli genset;Bahwa, sebelum masuk ke dalam ruangan RUPS saksi lebih dulu telahbertemu dengan Roger dan selanjutnya saksi melihat roger sudah beradadidalam ruang tempat RUPS dilaksanakan;Bahwa, yang masuk kedalam ruang rapat RUPS

  CSI;Bahwa, diawal rapat, Solahudin Dalimunthe mempertanyakan yang bukanpemegang saham supaya keluar ruangan;Bahwa, saat RUPS ada pembicaraan, perdebatan dan ada pemukulanBahwa, yang hadir dalam RUPS saksi tidak ingat pasti, yang saksi ingatadalah Saksi sendiri, Terdakwa, Erika, Yulia, Mulyadi, SolahuddinDalimunthe, Goey King Cheen, Ivan Wijaya, Notaris;Bahwa, pada saat RUPS, Erika menawarkan penjualan 5 genset dankemudian dari peserta RUPS ada permintaan audit laporan keuangankalau tidak ada tidak

  dari Terdakwa;Bahwa, saksi yang mengundang untuk RUPS dengan RUPS agendanyamembicarakan penawaran penjualan power plant atau genset aset PT.CSI yang ada di PT.

  Bahwa, tempat pelaksanaan RUPS PT.

• ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

  Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

  Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

  Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

  Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

• MANGGALA PURI SAKTI tidak menanggapi dan/ataumelaksanakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS),sebagaimana adanya permintaan untuk menyenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) yang diajukan oleh PARAPEMOHON ;Bahwa dari penjelasan diatas, maka jelas PARA PEMOHON mempunyaikepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham(RUPS) PT. MANGGALA PURI SAKTI , sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;C.

  Maka dengan demikian Para Pemohon meripakanPIHAH YANG BERHAK untuk mengajukan permohonan pemberian izin untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara. ( RUPS ) PT. MANGGALA PURISAKTI;3. Bahwa sebelum PARA PEMOHON sebelum mengajukan PermohonanPemberian Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT.

  RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima;Maka dengan demikian PARA PEEMOHON telah memenuhi syarat untukmengajukan Permohonan Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) PT.

  yang daerah hukumnya meliputikedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut5. Bahwa tujuan dilakukannya Permohonan Pemberian Izin UntukPemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT. MANGGLAPURI SAKTI ini adalah untuk mendapatkan izin guna menyelenggarakan.Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

  Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT.MANGGALA PURI SAKTI adalah paling sedikit 50% ( Lima Puluh Persen) dari saham yang ada dan sah;. Memerintahkan kepada Direksi dan KomisarisPT.MANGGALA PURISAKTI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT.MANGGALAPURI SAKTI yang dilaksanakan oleh PARA PEMOHON ;. Menunjuk Notaris, untuk mencatat, mengatakan dan melaporkan hasil dankeputusan Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) PT.

• Berdasarkan RUPS tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh ParaPemegang Saham di PT.

  RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukanPemanggilan RUPS.

  Mitra Dagang Asia berdasarkan Hasil Audit Investigasitanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor JasaAkuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;12.Bahwa apa yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian adalah sahmenurut hukum berdasarkan RUPS yang sah dan berdasarkan hukum;Bahwa terkait RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah Batal Demi Hukum karena tidak berdasarkan hukumsesuai dengan UU Perseroan No. 40 tahun 2007 terkait denganpersyaratan dan tata cara RUPS sebagaimana

  telah disampaikan olehTergugat seperti diatas;Bahwa dikarenakan RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah RUPS Illegal dan tidak berdasarkan hukum berdasarkanUU Perseroan No 40 tahun 2007 dikarenakan :1.

  Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak melakukan permintaandiadakannya RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS;2. Dan sebelum Pemanggilan RUPS, Penggugat dan para pemegangsaham lain yang memiliki hak Suara mengajukan Permintaan RUPS,yang dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi(Direktur Utama / Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris (dimana Penggugat juga sebagai Komisaris);3.

• Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

  Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

  ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

  ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

  (RUPS) PT.

• MENGADILI:

  DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya;

  DALAM KONVENSI

  1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
  2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang telah menyelenggarakan dan memutuskan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Februari 2019 sebagai perbuatan

  ;Bahwa Pimpinan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan oleh:a.Direktur (jika direksi hanya satu orang) atau Direktur Utama jikadireksi lebih dari satu;Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utama apabilaRUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan Dewan Komisaris.Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

  ,dalam hal ini RUPS Tahunan.

  Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utamaapabila RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan DewanKomisaris.c. Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.d. Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

  RUPS Tahunan.b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebutRUPS Luar Biasa.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu :RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali ditentukan lain.Selanjutnya :5.

  yang diatur Dalam UndangUndang Perseroan TerbatasNo.40 Tahun 2007 dikenal ada 2 (dua) RUPS yakni RUPS tahunanseperti laporan keuangan dan keuntungan perusahaan dan RUPSLainnya yang dalam masyarakat dikenal dengan RUPS LB ;sebagaimana dalam pasal Pasal 78 (1) RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana

• Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820,- ( enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );

  Bahwa penetapan tersebut akan dipergunakan oleh PEMOHON untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) guna menggantiPerseo Pengurus CV.MUKTI JAYA ;Page 3 of 11Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon nKepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2.

  Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON $=untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4.

  Nur Satriyo Prayogountuk menghadiri RUPS CV,Mukti Jaya Semarang pada hari Jumat 28Nopember 2014 di Kantor Pusat Semarang, Ttd pengurus, copy dari copy ;5. Bukti P.5 : Fotocopy Kartu NPWP atas nama CV.

  Mukti Jaya berkeinginanmenyelenggarakan RUPS untuk kepentingan menjalankan perusahaan makacukup beralasan bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui dan mengijinkankepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS ;Mengingat ketentuan hukum yang berlaku ;MENETAPKAN:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2. Menyatakan TERMOHON selaku Persero Pengurus CV.MUKTI JAYA tidakdiketahui keberadaannya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dandinyatakan tidak hadir ;3.

  Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820, ( enam ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );Demikianlah penetapan ini ditetapbkan, pada hari RABU, Tanggal 13 MEI2015, oleh kami IGK.

• Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

  ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

  belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

  (vide Pasal 79 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukandengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar denganmencantumkan tanggal, wakiu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal

  dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai denganketentuan undangundang maka keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS danHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan surattercatat adalah

• Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

  Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

  PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

  adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

  dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

• AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

  Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

  AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

  Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

  ;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

• Gee San Indonesia, Jalan Raya Serang KM.11,RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadirioleh Terdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

  SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehHal. 3 dari 18 hal.

  Gee San Indonesia Jalan Raya Serang KM.11 RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadiri olehTerdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

  RUPS tanggal 16 Desember 2009tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Song Sung Won.Seharusnya Terdakwa tahu dengan tidak ditandatanganinya RUPS tanggal16 Desember 2009 tersebut oleh saksi Song Sung Won berarti saksi SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehTerdakwa, saksi Oh See Eung dan saksi Lee Joung Hyu digunakan untuksalah

  GEESAN INDONESIA Nomor: 19, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.20, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.21, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir RUPS PT. GEE SAN INDONESIA, tanggal 16 Desember 2009;Legalisir RUPS, tanggal 22 Januari 2010;. Legalisir Foto Copy Akta Pendirian PT. GEE SAN INDONESIA No.56,tanggal 23 Mei 2006;Legalisir Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT.

• Direksi menyampaikan; Laporan tahunan yang telah ditelaan oleh Dewan Komisarisuntuk mendapat persetujuan RUPS; Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;b. Ditetapkan pengesahan laba, dalam hal perseroan mempunyalsaldo laba yang positif;Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim9.

  Negeri Kota Timika untuk dapat memberikan jjinkepada Kami sebagai PEMOHON melakukan sendiri Pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  Menetapkan penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14(empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

  Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai ketuaatau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TENIGILABADI ENAKO berdasarkan Penetapan;8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TENIGILABADI ENAKO untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.TENIGIL ABADI ENAKO kepada seluruh pemegang saham;9.

• Nomor 2180 K/Pdt/2017Pemegang Saham tidak mau hadir pada rapat RUPS PT Sac Nusantara,padahal faktanya UndanganUndangan RUPS tersebut yang denganalasan sudah dikirim (entah dikirim kemana ?)

  Nomor 2180 K/Pdt/2017isinya menolak permohonan jjin korum yang diajukan oleh yangmenamakan dirinya Pengurus PT Sac Nusantara/Tergugat Keduauntuk menyelenggarakan RUPS PT Sac Nusantara/Tergugat Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan

  ikut membantu untukmewujudkan pembuatan penandatangan aktaakta RUPS pengalihansahamsaham jatuh waris yang masih diatas namakan Tergugat Kedua(Ny.

  ) yang pernahdiadakan oleh Tergugat II yaitu: Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

  Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.