Bahwa seluruh eksepsi Terbanding III telah teroantahkan dengan pertimbanganMajelis Hakim, khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut dariTerbanding Ill, yaitu :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluasyakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adaatau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan dimana kewenangan ini bertitik singgung dengankewenangan peradilan umum

SAMA denganPenggugat perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst = SAMA denganPenggugat V perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Pihak Turut Tergugat Il yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmasalah gugatan No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Buktinya bahwa Turut Tergugat II tidak disinggung singgung dalam perkaratersebut.

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara PutusanPengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018No.0290/Padt.G/2018/PA.KIt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIIITitik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yangisinya : Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PengadilanAgama tentang kepemilikan obyek sengketa ( deden

./2021/RESKRIM/SPKT PolrestabesSurabaya sebagaimana telah Kami singgung diatas;9. Bahwa, dalam perkara aqguo PENGGUGAT sama sekali tidak pernahmelakukan teguran/somasi kepada TERGUGAT terkait perobuatan TERGUGATyang diduga telah melakukan wanprestasi.

Bahwa pada kenyatannya dalam perkara ini telah terjadi titik singgung antaraPengadilan TUN dan Pengadilan Negeri terkait dengan sengketakepemilikan tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 2882/Kel.Sidenreng,Tanggal 16 Januari 2013, Surat Ukur No. 494/Sidenreng/2012/Tanggal 02112012, Luas 10.312 m?, atas nama H. Joto, yang berasal dari H.

Jakarta tersebut diatas, apakah sudah tepat menurut hukumataukah tidak, dan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkarasebagaimana didalilkan Pelawan dalam gugatan awal serta gugatan perlawanana quo;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan yang dikutip oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa kompetensi absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara danPeradilan Militer tidak mengandung konitroversi, multitafsir atau bahkan tidakterdapat titik singgung

Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makasecara hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menurut Pengadilan TingkatBanding telah terjadi titik singgung yaitu apakah perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak bersedia mengembalikan uang yang di klaim sebagaimilik Penggugat/ Pembanding tersebut apakah sebagai perbuatan melawanhukum

yangmenjadi bagian penggugat Il, Ill, IV, V Dan VI dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan : Bukit Sebelah Barat dengan : Nurhay / Sueip Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil Sebelah Selatan dengan : Kebun KelompokJawab: Bahwa terlihat jelas dalam gugatan saudara kabur danterkesan berbelitbelit terlinat dalam gugatan padahalaman 2 dan poin 4 (hal 3) saudara menerangkantumpak dan tumpak II beserta luas dan batasbatasnya,yang kami pertanyakan disini adalah pada tumpak II tidakpernah di singgung

menjadibagian penggugat Il, Ill, IV, V Dan VI dengan batasbatas sebagai berikut Sebelah Utara dengan : Bukit Sebelah Barat dengan : Nurhay / Sueip Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil Sebelah Selatan dengan : Kebun KelompokJawab : Bahwa terlihat jelas dalam gugatan saudara kabur dan terkesanberbelitbelit terlinat dalam gugatan pada halaman 2 dan poin 4(hal 3) saudara menerangkan tumpak dan tumpak II besertaluas dan batasbatasnya, yang kami pertanyakan disini adalahpada tumpak II tidak pernah di singgung

Pondok Aren, KabupatenTangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagaiCluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16; Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013,warna putih metalik, Nomor Polisi B170 MAM atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa diantara pokok sengketa tersebut Penggugat jugamendalilkan dalam posita tentang biaya Pendidikan anakanak, perbutan tidakterpuji dari Tergugat, tetapi karena dibantah oleh Tergugat dan dalam petitumtidak di singgung

Kewenangan Absolut ;Alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yangsecara substansial, materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugat, akan tetapi secara yuridistelah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, Surat

No. 98 K/TUN/20111414Negara, maka yang menjadi acuannya adalah obyek sengketa danposita gugatan ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda disatusisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagaitanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atastanah maka dalam gugatan yang berkaitan dengansertipikat sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannyaantara kKewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan HakimPeradilan

peci,pada saat sedang bercerita datanglah saksi Benaka Bulu Lida AliasAma Lida ke kios, pada saat yang bersamaan saksi Dominikus LedeAlias Lede meminta Terdakwa untuk membaca tulisan dari stiker yangtertempel di dinding kios sehingga Terdakwa mengatakan kepadasaksi Dominikus Lede Alias Lede saya tidak tau baca hanya tau hurufS saja, tidak lama kemudian saksi Benaka Bulu Lida Alias Ama Lidamengatakan kau berhenti sudah kau punya omong disitu, danTerdakwa menjawab kenapa saya berhenti bukan saya singgung

PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan

alasanalasan mengapa meminta perpanjangan waktusedemikian rupa melalui penegak hukum di Indonesia;Bahwa kita melihat keterkaitan antara pasal 34 dan pasal 35 UndangUndang Ekstradisi bahwa kecuali diperpanjang oleh pengadilan ataspermintaan Jaksa yang dimaksud di pasal 34 butir b itu harus dilihatjuga dalam rangka pola pikir yang ditentukan di pasal 35, yaitu bahwaperpanjangan itu juga atas permintaan Negara yang meminta karenakalau kita linat kembali kepada prinsip tentang jangka waktu yang tadisudah Ahli singgung

Jadi kalau kita melihat penjelasan umum UndangUndang ini sebetulnya tenggang waktu yang sudah ditentukan didalam pasalpasal tadi mulai pasal 25, 26, 27, itu jelas bahwasecepatnya Kepolisian dan Kejaksaan melimpahkan perkara itu kepengadilan untuk kemudian meminta penetapan pengadilan terhadapapakah ekstradisi tersebut dikabulkan atau tidak;Bahwa berkaitan dengan politik hukum yang Ahli singgung tadimemang UndangUndang ini lahir sebelum KUHAP ada, di dalampenjelasan umumnya memang tidak dapat dipaksakan

Jkt.Sel.Bahwa di dalam azas Lex spesialis derogat lex generalis tadi sudahAhli singgung bahwa ketika berkaitan dengan halhal yang sifatnyakhusus atau special maka apa yang diatur dalam UndangUndangpidana khusus itulah yang diterapkan sehingga dapat saja terjadipenyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam KUHAPmeskipun UndangUndang ekstradisi ini sendiri bisa dikatakanbersikap ambigo, sebab bersifat ambigo karena kemudian dikatakanmengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum AcaraPidana

Yusuf Abdullah ;Menimbang, bahwa Apakah Eksepsi dan Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tersebut beralasan hukum, Majelis Hakim = akanmempertimbangkannya sebagai berikutMenimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Tanah memiliki sisiganda yakni disatu sisi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara(Beschikking) dan disisiy lainnya sebagai suatutanda bukti HakKeperdataan atau Hak kepemilikan seseorang atas tanah sehinggadalam pemeriksaannya sering terjadi persoalan titik singgung antarakewenangan Hakim Peradilan

Gunadi tentang surat dakwaan yang disusun secarasubsidaritas oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak35Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartamenyatakan surat dakwaan Pununtut Umum yang disusun secarasusidaritas adalah sudah tepat dan benar, karena dakwaan subsidaritasdisusun berdasarkan adanya perbuatan pidana yang didakwa diatur dalambeberapa peraturan atau pasal, dimana antara peraturan atau pasal yangsatu dengan yang lain mempunyai titik singgung atau mempunyai

Sehinggadakwaan subsidaritas yang disusun Pununtut Umum terhadap Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambaholeh UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undangundang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, karena mempunyai titik singgung atau persamaan akibat sebagaitujuan adalah yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara ataukerugian ekonomi negara. ; 222 nnn nnn

secara tegas oleh Penggugat/Terbanding sebagaimanadiuraikan secara berulangulang dalam surat gugatannya (vide gugatan point 13dan 19) memperkuat bantahan Tergugat Il Intervensi dan bersesuai dengan dalildan bukti surat (T.Il Intv8,9 dan 10), membuktikan bahwa eksepsi berkenaantelah daluarsanya gugatan Penggugat adalah terbukti adanya;ALASAN KEBERATAN KASASI KEDUA :Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :Putusan Judex Facti sangat keliru karena melanggar ketentuan hukum acaramengenai titik singgung

Bahwa gugatan kabur karena antara posita dan petitum gugatan penggugatkontradiktif dan terkesan tidak nyambung satu sama lainnya, apa yangdiminta oleh penggugat dalam petitumnya, tidak ada yang dijelaskan didalamposita gugatan, seperti contoh petitum point 5, 6, dan 9 gugatan, didalamposita tidak dijelaskan secara gambling apalagi secara detail darimana angkaangka dimaksud, tidak pernah di singgung dalam posita, tetapi tahutahu/ujukujuk dimintakan di petitum.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagian b) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu sendiri adalah untuk membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara CV. Pangan Indo denganPPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnya masukatau teroplosing dalam ruang lingkup keperdataan ;2.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi singgung pada bagianeksepsi diatas, yakni mengenai Dokumen Pengadaan adalah jugamemuat syarat syarat kelengkapan adminsitrasi dan teknis yang harusdipenuhi oleh peserta tender dan salah satunya persyaratan teknisdimaksud adalah setiap peserta tender diwajibkan melampirkansuratbukti kepemilikan atas kendaraan roda empat, dalam hal ini Penggugattidak melampirkan BPKB kendaraan roda empat sebagai buktikepemilikan Penggugat, syarat ini tidak dapat dipenuhi

Konversi Kredit Menjadi Penyuertaan Modal Sementara.Bahwa sampai saat ini PARA PENGGUGAT masih beritikad baik agarmelaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telahdisepakati antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PARAPENGGUGAT tidak menutup diri kepada TERGUGUAT apabila TERGUGATHalaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 243/PDT/2021/PT BDGmembarikan kebijakan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yangtelah PARA PENGGUGAT singgung pada poin. 9 tersebut diatas.11.