Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya,terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PeraturanMahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan

gugatan Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPenggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat hanya hadirpada sidang ketiga dan keempat, dengan, demikian telah terpenuhiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, olehHal 9 dari 18 Halaman, Putusun No. 55/Pdt.G/2013/PA Pstkarenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dandilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

70/G/2019/PTUNKPGUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

., M.H, namun ternyata tidakberhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2020Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telahmenyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor862/948/BKPSDMD/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020, sehinggaperkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanpenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 3

HakamMuslim, S.H., M.H 26 Maret 2020.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidakberhasil, Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah

Keputusan KenaikanHalaman 6 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDPangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal24 Desember 2014, dimana dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negaratelah dengan jelas di nyatakan dalam poin 1 (satu) huruf (a) bahwa ;Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun PegawaiNegeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat,pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai PNS:;Foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanHalaman 20 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDT.6T.7T.8TaT. 10Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15TAHUN 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang PENEGAKAN HUKUMM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lagidibebani untuk mengembalikan gaji dan hak lain yang diterima;Menimbang, bahwa jika suatu Surat Keputusan berlaku surut juga akanmembawa implikasi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehPenggugat khususnya dalam penandatangan surat2, penggunaan anggaran,akan menimbukan masalah baru terkait keabsahan dari perbuatan hukum danHalaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.tindakan administrasi yang terlanjur dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Wijayaningsih, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa, Ahli sejak tahun 1997 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Puskesmas Sukorambi sampai dengan tahun 2005 ;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Jmr Bahwa, Ahli sejak tahun 2005 dinas di Dinas kesehatan KabupatenJember di Staf Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan danminuman) sampai dengan tahun 2008 kemudian sejak tahun 2009 dinas distaf Seksi Pembiayaan Kesehatan sesudai dengan

sakinah, mawaddah danranmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g joPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 2009 jo PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasidipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpaijin yang sah dari Dandim 0212/TS berdasarkan cerita Terdakwa setelah kembalike Kesatuan, alasannya karena Terdakwa akan menagih uang ke orang sipilyang diberi modal untuk pemborongan pekerjaan pembangunan.4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menyerahkan diri melaluipiket Provost Kesatuan Kodim0212/TS.5.

Bahwa meskipun Penggugat sudah paham dan mengerti betulkonsekuensi yang harus diterima sebagai isteri seorang prajurit/tentarayang ditinggal suami untuk melaksanakan tugas mulia, dimana waktubersamasama keluarga tidak seperti kebanyakan keluarga biasa/sipilyang mempunyai waktu lebih banyak, namun tetap saja sebagai seorangisteri, Penggugat sudah sering menasehati agar Tergugat mau merubahkebiasaannya menghabiskan banyak waktu dengan temantemannyatersebut, terlebihlebin saat ini Tergugat sudah mempunyai

Bahwa Tedakwa mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipilyang seharusnya dilaporkan dan ditangkap bukan sebaliknyaTerdakwa bergabung untuk samasama mengkonsumsi, inimenunjukan Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan anjuranPimpinan TNI untuk membantu. Pemerintah memberantaspenyalahgunaan narkotika karena dapat merusak generasi bangsa.4.

Syaukany, M.HI sesuai dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi manadinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 08Februari 2017 ;Menimbang bahwa Bahwa Termohon' selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Hal. 10 dari 23 Hal. Put.

Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.2. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir.3. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.4. l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan

Menetapkan barang bukti berupa :1.1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010 ;l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir ;l(satu) Jembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir ;.l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwaTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehinggaperkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakandengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021PN AmbRibu Dua Puluh Oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang bernama Marcella Haurissa, SE., M.Si. NIP 19650806 199403 2OO3PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;3. Menetapkan HAK ASUH ANAK yang bernama:1).

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima,memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan halangan yang sah.Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai denganTergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

YUNUS serta MASLUKHAH dan keterangan pemohonsendiri pemohon tersebut memang belum pernah memiliki akta kelahiran karenakekurangtahuan orang tua pemohon dan pemohon sendiri dan pemohon memerlukanakta kelahiran untuk kKepentingan adminstrasi sehingga ketentuan pasal tersebut dapatditerapkan ; w Menimbang, bahwa tujuan dari Undangundang no 23 tahun 2006 adalah agaradanya tertib adminstrasi bagi setiap warga negara agar memiliki akta pencatatan sipilyang menunjukkan identitas dirinya dan permohonan pemohon

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, beralasan Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini untukmelaporkan perubahan nama orang Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang