Bapak Hakim yang terhormat, tolong simak baikbaik katakata ini: berangkat ke Hongkong pamit suami secara baikbaik. Dan tanpa tanda tangan suami mungkin saudari Penggugat tidak bisaberangkat ke Hongkong, betul Pak ! Sekali dua kali pulang secara baik, ketiga kali dan seterusnya pulangtanpa sepengetahuan suami dan anaknya. Pulang ke rumahsaudaranya bukan ke rumah suami dan anaknya. Apakah perjalananseperti ini dianggap benar baginya.

RIZQI RACHMAN selaku Operator Simak BMN dan disetujui oleh Sdr. CAHYO WIDIASRSO, S.H., S.I.K., M.H., selaku DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALTENG.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa Ranmor Dinas Roda Dua merk Kawasaki KLX 150 Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, No.

.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 padahal buktibuktitersebut mendukung dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi karena bukti P.1merupakan pengakuan Tergugat I tentang pencairan dan penggunaan fasilitas kreditdari BPD Cabang Belopa (Tergugat III);Simaklah materi bukti P.1 yang menyatakan : Pencairan kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjaditanggungjawab Sitti Rahmah (Tergugat I) karena uang tersebut digunakanolehnya sendiri (bukti P.1 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I sendiri);Simak

mengambil sikap terhadappelanggaran disiplin tersebut;Para Penggugat keliru jika memandang persoalan pemberhentian darijabatan struktural dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002, oleh karena pemberhentian Para Penggugat dari jabatanstruktural adalah hasil seleksi terobuka dan ini merupakan pelaksanaanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara,(simak

uraian terdahulu);Tidak benarlah alasan Para Penggugat bahwa Para Penggugatdiberhentikan karena telah dibentuknya KP3S (simak uraianterdahulu) ; 222020 2 2n nonce nnn n ne nnn nn nnee9.

sehingga yangseharusnya perkara a quo diperiksa atau diadili di Pengadilan NegeriTanjung Balai, dipaksakan untuk diadili di Pengadilan Negeri Kisaran:Bahwa memang benar surat dakwaan Saudara Jaksa PenuntutUmum telah melanggar ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHAP dan pasal 252HIR yang mengatur tentang kekuasaan relative atau distributive vanrechtsmacht, yaitu mengatur tentang Pengadilan Negeri dimana tindakpidana dilakukan di wilayah hukumnya atau disebut juga prinsif locus delicti;Bahwa bila kita simak

(vide UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak beserta penjelasannya, = halaman 12, nomor 9); Bahwa, kalau kita simak tentang definisi tersebut diatas, maka terdapatbeberapa unsur yaitu :1. Adanya anak;2. Adanya orang tua anak tersebut;3. Adanya orang tua yang mengangkat anak tersebut, yang bertanggung jawab atasperawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut;254.

Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualHal 11 Putusan Nomor :312/Pid.Sus/2019/PN.Plgbeli, menukar, atau menyerahkanNarkotika golongan yangberatnya melebihi 5 (lima) gram :Ad.1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompemaupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalamstrafoaar feit adalah

Namun perlu kita simak juga apakah Hakimtelah mempertimbangkan halhal positif yang pernah dilakukan olehPemohon Kasasi selama ini : Pemohon Kasasi berterus terang selama persidangan, jujur danmengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidanaataupun pelanggaran disiplin.

Adapun kepala Pemerintahan daerah yang masih termasukHalaman 19 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMRdalam Pejabat Negara Menurut UndangUndang Aparatur Sipil Negarahanya sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Penjelasan lebih lanjut dapat kita simak dalam ulasan berikut ini:DEFINISI PEJABAT NEGARAUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (" UUASN") tidak menyebutkan definisi Pejabat Negara;Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh WICAKSANADRAMANDA

Padahal sesungguhnya dalilpada bagian inilah yang menjiwai dan meliputi dalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak riwayat yang sesungguhnya :Suatu ketika di akhir tahun 2005, Penggugat bersama istrinya datang melangcong keFlores.Mereka hendak menikmati pemandangan di Flores.Kemudian mereka melakukanperjalanan dari Maumere ke Labuhan Bajo pergi dan pulang.Mereka mengatakan kepadaTergugat III bahwa mereka menikmati perjalanan itu.Mereka juga membuat dokumentasitentang perjalanan mereka.Bahwa Tergugat

Padahalsesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiawai dan meliputi dalildalil lain danselebihnya.Mari kita simak kembali riwayat sesungguhnya yang Tergugat II uraikan pada BagianEksepsi poin 2 kurung 2) diatas.Oleh karena itu, seturut tata etika dan moral universal, apalalagi dalam tatanan moral danetika ketimuran yang senantiasa dipelihara dan ditaati secara baik, maka adalah merupakanperilaku yang aneh, ketika Penggugat tidak berterima kasih kepada Tergugat II danTergugat III.

(vide uraian kami pada poin ..... di atas.Oleh karena itu, sesungguhnya diantara Penggugat dengan para Tergugat II dan TergugatIII, serta kegiatan Usahanya (Sea World Club) tidak ada permasalahan hukum.Jadi apabila Tergugat mengklaim bahwa telah ada perbuatan melawan hokum olehTergugat II dan Tergugat III, yang disimpulkan dari daya imajinasi Penggugat, adalahtidak benar dan tidak berdasar hukum;halaman 34 dari 77 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2016/PN.Mme. 12.Hal ini juga dapat kita simak pada dalil

Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.184) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No: 246/V/2012 TentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa TahunAnggaran 2012;185) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No: 210/IlV2013 TentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa TahunAnggaran 2013;186) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:900/405/RSUDBG/LW/V/2012 Tentang Penetapan PejabatPembuat

;181) 1 (satu) bundel Asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara GuruBelopa Tahun 2013;182) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2926/02404.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011;183) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor i DIPA024.04.4.199446/2013 Tanggal 15 Mei 2013;184) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No : 246/V/2012 TentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,Petugas SAI SIMAK

Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa TahunAnggaran 2013;186) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:900/405/RSUDBG/LW/V/2012 Tentang Penetapan PejabatPembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru BelopaTahun Anggaran 2012 Tanggal 23 Mei 2012;187) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:800/086/RSUDBG/LW/V/2013 Tentang Penetapan PejabatPembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru BelopaTahun Anggaran 2013 Tanggal 08 Maret 2013;

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut: Menurut Simon, VOS Pompemaupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalamStrafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkke personen sedangkan hewandan badanbadan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subjecthukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.

.;92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor: 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014;) Form Cek List/Daftar Simak Pokja;) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);96) Bill of Quantity (BoQ);) Kerangka Acuan Kerja (KAK);) Spesifikasi Teknis;) SyaratSyarat Khusus Kontrak/SyaratSyarat Umum Kontrak;100) Gambar;101) Dokumen Pengadaan Nomor: 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014;102) Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor 027

mengatakanBahwa Para Penggugat keberatan terhadap surat Tergugat tertanggal7 September 2011 sebab surat a quo baik dari segi bentuk/formatmaupun iginya bukan herupa Surat Pemutusan Hubungan Kerjasebagai mana lazimnya digunakan oleh pengusaha memPHKkaryawannya (surat tersebut hanya merupakan surat peringatan)";Bahwa dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa ParaPenggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan karena bila kita simak

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah maka harusdijelaskan apa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah melakukanperbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi dan hal tersebut jugaharus dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalami gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sangat jelas Penggugat tidak menjelaskan perbuatanhukum apa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam petitum danjuga tidak menerangkan salah satu pasal pun

Bahwa faktualnya dalam surat gugatan Para Penggugat tidak menjelaskansecara jelas dan terang, kedudukan hukum Tergugat VII, yang mana dapatkita simak, Tergugat VII merupakan salah satu Ahli waris Bapak Salam,yakni orang tua dari Asmira, Samini dan Carini masingmasing adalah ParaPenggugat dalam perkara aquo, hal ini sangat jelas dalam Putusan MAnomor 1145 K/Pdt/1984 sebagaimana dalam kaidah hukum nya Secaraformil penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatanya;e.

Diskualifikasi in PersonBahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkarayang disengketakan, hal ini merupakan gugatan yang mengandung cacatformil eorr in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona;Bahwa dapat kita simak dalam surat gugatan Para Penggugat padahalaman (2) menyebutkan Pada waktu Hj. Imi Nasmi meninggal duniatahun 2016, Penggugat menghubungi H.

PengadilanAgama Brebes ;Dari uraian tersebut Justru PENGGUGATLAH YANG TELAHMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu telah memfitnahdan mencemarkan nama baik TERGUGAT,Oleh karena Posita dan Petitum Sangat kontradiksi, maka GugatanPenggugat OBSCUUR LIBEL, dan oleh karenya Gugatan PenggugatHARUSLAH TIDAK DITERIMA.Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan tidakjelasnya Petitum gugatan Penggugat, MAKA GUGATAN PENGGUGATTIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL baik dalil gugatannya maupunpetitumnya.19Kita simak

Nota Keberatan (Eksepsi) dari PenasehatHukum Terdakwa, perlu kita simak pengertian eksepsi atau exception adalahtangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukanterhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelanditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.Dari pengertian tersebut, apa yang dapat diajukan dalam NotaKeberatan (Eksepsi), berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Eksepsidapat diajukan dalam 2 (dua) hal yaitu :1.

Tindakan ini tentunya untuk melindungi dan menjadi contohpada pegawai lain agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atautercela tersebut ;Sebagai ilustrasi : simak Kongres PBB ke 8 Recommendations onInternational Coorperation for Crime Prevention and Criminal Justice in theContext of Development, menyatakan antara lain sebagai berikut :Karena aktivitas korupsi dari pejabat public dapat menghancurkaneffektivitas yanpotensial dari semua jenis program pemerintah,mengganggu/menghambat pembangunan dan

4Medan, dan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, sangat tidak masukakal kalau sebuah rumah tangga yang tidak harmonis, yang tidak rukundan damai akan dapat menjadikan anakanak berprestasi baik dalampendidikan, terlebih lagi Penggugat dengan Tergugat telah mempunyaiseorang cucu, dan telah mewalimatul urusykan dua orang putri/anakPenggugat dengan Tergugat;Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang menegaskan bahwa Tergugatsudah tidak peduli lagi dengan kehidupan rumah tangga Tergugat danPenggugat (simak