Tahun 2003Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 tanggal 14 Desember 2017, sehingga tidak sah dan batal demihukum;dengan Undang Undang RI Nomor tentangMenghukum Tergugat untuk kembali mempekerjakan Para Penggugatsaudara Johanna Pieternella Siauta dan saudara Paulinus Lodar sesuaidengan jabatannya atau jabatan lain yang setara tingkatannya pada saatsebelum dilakukan skorsing (pemberhetian sementara) dan pemutusanhubungan kerja;Menghukum Tergugat untuk membayar uang

Memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerjakembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatannya semulaatau jabatan lain yang setara tingkatannya, paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah putusan perkara a quo dibacakan;6.

Konawe Utara, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000, terdakwa menyampaikan kepadaNurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesarRp. 20.000.000, Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000, dan lulisan S1 sebesarRp. 35.000.000, selanjutnya saksi korban Nurhasan menunggu informasiselanjutnya dari terdakwa , selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 terdakwa menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 20.000.000,Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206

Konawe Utara, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000, terdakwa menyampaikan kepadaNurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesarRp. 20.000.000, Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000, dan lulisan S1 sebesarRp. 35.000.000, selanjutnya saksi korban Nurhasan menunggu informasiselanjutnya dari terdakwa , selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 terdakwa menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 20.000.000,yang mana penyampaikan terdakwa bahwa

Konawe Utara, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 5.000.000,, Terdakwa II menyampaikan kepada Nurhasanbahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesar Rp.20.000.000,, Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000, dan lulusan S1 sebesarRp. 35.000.000,;Bahwa selanjutnya saksi koroban Nurhasan menunggu informasi selanjutnyadari Terdakwa , selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp.20.000.000, yang mana penyampaikan Terdakwa

Konawe Utara, selanjutnyasetelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000, terdakwamenyampaikan kepada Nurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaituLulusan SMA sebesar Rp. 20.000.000, Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000,dan lulisan S1 sebesar Rp. 35.000.000, selanjutnya saksi korban Nurhasanmenunggu informasi selanjutnya dari terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 28Juli 2010 terdakwa menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1sebesar Rp. 20.000.000, yang mana penyampaikan terdakwa bahwa

Pelalawan dan saat itu sudah ada terdakwa, saksiHAKIM dan saksi FOKUMORO MANURUNG sedang bermain judi jenisJoker karo;Bahwa kemudian saksi ikut bemain judi Joker Karo bersama denganterdakwa, saksi HAKIM dan saksi FOKUMORO MANURUNG dengantaruhan uang dasar Rp1.000,00 sampai dengan ada tingkatannya yaknisejumlah sampai dengan Rp5.000,00 dan alat yang saksi gunakan adalahbeberapa kartu remi;Bahwa pada saat sedang bermain judi, datang 3 orang laki laki yangberpakaian preman dan mengatakan kami POLISI

Pelalawan untuk bermain judi jenis Joker karo; Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wib datang saksi JULIUSDANIEL PASARIBU ke warung tersebut dan langsung bergabung dengansaksi bersama terdakwa dan saksi FOKUMORO MANURUNG untukbermain judi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasar Rp1.000,00sampai dengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai denganRp5.000,00 dan alat yang saksi gunakan adalah beberapa kartu remi; Bahwa pada saat sedang bermain judi, datang 3 orang laki laki yangberpakaian

Pelalawan untuk bermain judi jenis Joker karo;Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wib datang saksi JULIUSDANIEL PASARIBU ke warung tersebut dan langsung bergabung denganterdakwa bersama saksi FOKUMORO MANURUNG dan saksi HAKIM untukbermain judi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasar Rp1.000,00sampai dengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai denganRp5.000,00 dan alat yang saksi gunakan adalah beberapa kartu remi;Bahwa pada saat sedang bermain judi, terdakwa terlebih dahulu melihat 3orang

Pelalawan untukbermain judi jenis Joker karo, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30wib datang saksi JULIUS DANIEL PASARIBU ke warung tersebut dan langsungbergabung dengan terdakwa bersama saksi FOKUMORO MANURUNG dansaksi HAKIM untuk bermain judi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasarRp1.000,00 sampai dengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai denganRp5.000,00 dan alat yang saksi gunakan adalah beberapa kartu remi;Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi FOKUMORO MANURUNG,saksi JULIUS

AD 8889 JT menuju alas ketonggo Ngawi untuk ritual uang ghaibtambah modal usaha;Bahwa selama ini Saksi bekerja sebagai peternak ayam ;Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa akan memperkenalkan Saksidengan Terdakwa Il serta mengatakan untuk mendapatkan uang ghaibharus membeli syarat beli minyak yang tingkatannya ada 3 yaitu : minyakharga 17.700,000, (tujuh belas juta rupiah) untuk mendapatkan uangghaib Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), membeli minyak seharga27.700.000, (dua puluh tujuh juta

AD 8889 JT menuju Alas Ketonggo di Ngawi;Bahwa untuk meyakinkan Saksi Sugiarti, Terdakwa akan memperkenalkanSaksi dengan Terdakwa Il serta mengatakan untuk mendapatkan uang ghaibharus membeli syarat beli minyak yang tingkatannya ada 3 yaitu : minyakharga 17.700,000, (tujuh belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang ghaibRp. 1.000.000.000, (satu) milyar rupiah), membeli minyak seharga27.700.000, (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendapatkanuang ghaib Rp. 2.000.000.000, (dua milyar

terkaitpermasalahan hukum diatur khusus di pasal 29 yang menyatakan:ayat (1) : Jika Pengadilan Pertama yang memeriksa dan memutus suatuperkara menyatakan bersalah kepada Personil Pengurus, kader,dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang didakwa telah melakukantindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara,maka terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi berupapemberhentian sementara dari kepengurusan maupun keanggotaan olehDewan Pimpinan Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya

Nomor 954 K/Padt.SusParpol/2017(1) mekanisme pemberian sanksi organisasi yang dijatuhkan olehpimpinan Partai Golongan Karya sesuai Tingkatannya terhadap pelakupelanggaran disiplin organisasi, adalah:a. Pemberian peringatan tertulis pertama;b.

BAB VI pasal 29 khususmengatur permasalahan hukum yang menyatakan: ayat (1): JikaPengadilan Pertama yang memeriksa dan memutus suatu perkaramenyatakan bersalah kepada Personil Pengurus, kader, dan/atauAnggota Partai Golongan Karya yang didakwa telah melakukan tindakpidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara, makaterhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi berupapemberhentian sementara dari kepengurusan maupun keanggotaan olehDewan Pimpinan Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya

Sedangkan terkaitMekanisme Pemberhentian diatur dalam Pasal 13 ayat (1) mekanismepemberian sanksi organisasi yang dijatunkan oleh pimpinan PartaiGolongan Karya sesuai Tingkatannya terhadap pelaku pelanggarandisiplin orgaanisasi, adalah:a. Pemberian peringatan tertulis pertama;b. Pemberian peringatan tertulis kedua diberikan apabila dalam waktu 7(tujuh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan/atau tidakmengindahkan peringatan tulis pertama;V.

Saksi dr.BAMBANG EPA (saksi adhe.charge ) bersumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Dokter yang bertugas di Yayasan10Kelima dalam Penanggulangan KELIMA (Kesatuan PeduliMasyarakat) dalam Penanggulangan Narkotika yangberkedudukan di Jakarta.Bahwa saksi bertugas di Yayasan Kelima sejak tahun2010.Bahwa tugas saksi diYayasan Kelima itu adalahmenangani khusus pengguna narkotika serta memberikanpengobatan akibat dampak dari narkotika.Bahwa berdasar tingkatannya, pengguna narkoba

terdiriatas> Cobacoba : ditawari teman (bersifat eksperimen)> Situasional : pesta diajak teman (suatu kebutuhantapi tidak usaha sendiri) .> Rekreasional : perayaan kesuksesan (mengusakanacari zat tertentu).> Ketergantungan : adanya toleransi, penggunawaktu, jenis obat bertambah, perubahan ( akanmencari zat tersebut dengan cara apapun).Bahwa khusus untuk terdakwa masuk kategori syndromeketergantungan yang tingkatannya masih rendah.Bahwa ketergantungan akan menyebabkan pengaruh padaperubahan perilaku

tanpak hak atau dengan melawan hukumtelah terpenuhi.Menimbang, dengan adanya Kesimpulan Hasil Asesmen atauPengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis yangmenyarankan agar dilakukan Rehabilitasi Medis, Sosial danRohani maka majeliS mempertimbangkan bahwa berdasarkanketerangan saksi adhe charge yakni dr.Bambang Epa didepanpersidangan yang menerangkan bahwa untuk kategoriketergantungan ada beberapa macam tingkatan dan khususuntuk terdakwa masih dalam kategori sindroma ketergantunganyang tingkatannya

dengan menggunakan satu set kartu remi dan sebagaitaruhannya berupa uang yang sifatnya untunguntungan , dengan modal masingmasingterdakwa yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 20.000, ( dua puluh ribu rupiah) , Terdakwa IIsebesar Rp. 7.000, ( tujuh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 15.000, ( lima belas riburupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah), selanjutnya kartu remidikocok kemudian dibagi kepada keempat terdakwa masingmasing dengan jumlah yangsama kemudian disusun sesuai dengan tingkatannya

datang menangkap saksi dan semua pemain perjudian yang ada di rumahtersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya dan selanjutnya dibawake Poltabes Surakarta untuk diperiksa lebih lanjut ;Bahwa dalam jenis permainan judi capsa menggunakan alat yang berupa : 1( satu )set kartu remi serta uang sebagi taruhannya Bahwa cara permainan judi jenis capsa yaitu : kartu dibagi sampai habis pada parapemain kemudian para pemain mengatur kartunya dan setelah itu diadu besarannyayang paling besar tingkatannya

datang menangkap saksi dan semua pemain perjudian yang ada di rumahtersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya dan selanjutnya dibawake Poltabes Surakarta untuk diperiksa lebih lanjut ; Bahwa dalam jenis permainan judi capsa menggunakan alat yang berupa : 1( satu )set kartu remi serta uang sebagi taruhannya Bahwa cara permainan judi jenis capsa yaitu : kartu dibagi sampai habis pada parapemain kemudian para pemain mengatur kartunya dan setelah itu diadu besarannyayang paling besar tingkatannya

Adagium hukum lex specialis derogat legigeneral (ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkanketentuan hukum yang bersifat umum) hanya berlaku dalam hal keduaperaturan perundangundangan yang isinya bertentangan tersebutsederajat tingkatannya dalam hierarki peraturan perundangundangan.Peraturan Pemerintah jelas sekali merupakan peraturanperundangundangan yang jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkandengan Peraturan Menteri.

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, dalam perkara a quoseharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerapkan adagium hukumlex superior derogat legi inferior (ketentuan hukum yang tingkatannyalebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang tingkatannya lebihrendah);Ringkasan Latar Belakang Sengketa Pajak4.

Peraturan Daerah.(4) Jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.Dengan demikian, Peraturan Pemerintah jelas sekali merupakan peraturanperundangundangan yang jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkandengan Peraturan Menteri.

Jika tidak demikian, maka pembuatundangundang (dalam arti peraturan perundangundangan) yangtingkatannya lebih rendah akan dengan mudah mengabaikan ataumenghindarkan berlakunya undangundang yang tingkatannya lebih tinggisecara efektif dengan cara membuat peraturan perundangundangan yangbertentangan dengannya. Asas hukum /ex superior derogat legi inferiorHalaman 27 dari 51 halaman.

Bahwa dari uraianuraian di atas, terbukti secara jelas bahkan Pasal 1460KUH Perdata, yang tingkatannya sama dengan undangundang, dapatdinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan sesuai dengan anjuranHalaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 433 B/PK/PJK/2012Mahkamah Agung, jika memang ada alasan untuk itu. Perkara a quo hanyaberkenaan dengan Peraturan Menkeu No. 11/2005 yang nyatanyata telahkeliru.

menggadaikan SK Penggugat diBank dan mobil itu diberikan kepada Tergugat dan Tergugat tidak adamembayar cicilan mobil itu kepada Penggugat, tetapi Tergugat malahmemberikan mobil itu kepada keluarganya; Bahwa saksi yang memdamaikan (memediasi) Penggugat denganTergugat di kantor sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulanJanuari 2018; Bahwa mulai dari awal mediasi pada bulan Januari 2016 Penggugattidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat dan mediasi telah dilakukanbeberapa kali menurut aturan dan tingkatannya

Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menghargalPenggugat dan juga keluarga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari2016, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Lubuk BegalungPadang, sedangkan Tergugat mengontrak di Parak Gadang Padangsampai sekarang; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani mediasi olehinstansinya pada bulan Januari 2016, dan mediasi telah dilakukanbeberapa kali menurut aturan dan tingkatannya

Nomor 98 K/Pdt/2017pahwa = suatu peraturan perundangundangan hanya dapatdikesampingkan oleh suatu peraturan perundangundangan lainnya yangsama tingginya atau lebih tinggi tingkatannya, sehingga apabila ParaTergugat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang Undang HukumPerdata tidaklah berdasarkan hukum;12.Bahwa berdasarkan poin 11 di atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 56tanggal 16 Juli 2013 tersebut dibuat telah melanggar peraturan perundangundangan dan asas hukum;13.Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor

Nomor 98 K/Pdt/201712.13.14.15.16.17.18.19.20.21.sama tingginya atau lebih tinggi tingkatannya, sehingga apabila ParaTergugat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang Undang HukumPerdata tidaklah berdasarkan hukum;Menyatakan berdasarkan poin 11 di atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 56tanggal 16 Juli 2013 tersebut dibuat telah melanggar peraturan perundangundangan dan asas hukum;Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 16 Juli 2013tersebut telah melanggar peraturan perundangundangan dan

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/201710.11.12.tahapan pemberian sangsi berupa teguran secara lisan atau tulisan dilanjutkandengan skorsing dan terakhir pemberhentian, dimana mengenaipemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pimpinan partai padasetiap tingkatannya dan diajukan oleh pimpinan partai kepada badankehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan.

Bulan Bintang;Bahwa terkait perselisinan (ic perselisihan partai politik antara Penggugatdengan Para Tergugat), dalam anggaran rumah tangga Partai BulanBintang telah pula diatur secara khusus yaitu pada Pasal 51 AnggaranRumah Tangga Partai Bulan Bintang yang berbunyi sebagai berikut:Ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang:(1) Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinanpenyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan BadanKehormatan Partai sesuai dengan tingkatannya

Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga(ART) Partai Bulan Bintang tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggotadan/atau Personalia Dewan dalam ayat 1, 2, 3 dan ayat 5 sampai denganayat 11 pada intinya menyatakan proses pemberhentian anggota dan/ataupengurus partai dilakukan melalui tahapantahapan pemberian sanksiberupa teguran secara lisan atau tulisan dilanjutkan dengan skorsing danterakhir pemberhentian, dimana mengenai pemberhentian (ayat 3)dilakukan oleh pengurus atau pimpinan partai pada setiap tingkatannya

Akar persoalan PAW justru datangnya dari Termohon dan Termohon Il, sehingga semestinya Termohon dan Termohon Ilitulah yang merupakan pihak paling utama menempuh jalan penyelesaiansecara internal kepartaian sesuai tingkatannya melakukan pengaduan kebadan kehormatan cabang selanjutnya ke badan kehormatan wilayahdan selanjutnya ke Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang, ataubukan Pemohon yang harus melakukannya.

Putusan Nomor 67 P/HUM/201710.1011bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkanperaturan hukum yang lebih rendah;Bahwa senyatanya secara teoritis, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2017 dalam pembentukannya telahmenyalahi Asas Tingkatan Hirarki dimana suatu peraturanperundangundangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isiperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau sederajat,hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:a) Perundangundangan yang lebih

rendah derajatnya tidak dapatmengubah atau mengesampingkan ketentuanketentuanperundangundangan yang lebih tinggi, namun sebaliknyaperundangundangan yang lebih tinggi dapat mengubah dan/ataumengesampingkan perundangundangan yang lebih rendah;b) Ketentuan dalam perundangundangan yang lebih rendahtingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakmengikat apabila bertentangan dengan perundangundangan yanglebih tinggi tingkatannya;c) Ketentuan dalam perundangundangan yang lebih tinggi tetapberlaku

SahlanAli;Bahwa tanggal 3 Oktober 2009 Saksi bersama para KepalaSekolah Dasar dan tingkatannya se Kota Padangsidimpuandiundang untuk Sosialisasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2009 tersebut yang dipimpin oleh Sdra.Panongonan Muda sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota91Padangsidimpuan, dihadiri pula Sdra.

SahlanAli;Bahwa tanggal 3 Oktober 2009 Saksi bersama para KepalaSekolah Dasar dan tingkatannya se Kota Padangsidimpuandiundang untuk Sosialisasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2009 tersebut yang dipimpin oleh Sdra.Panongonan Muda sebagai Kepala Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan, dihadiri pula Sdra.

SahlanAli; Bahwa tanggal 3 Oktober 2009 Saksi bersama para KepalaSekolah Dasar dan tingkatannya se Kota Padangsidimpuandiundang untuk Sosialisasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2009 tersebut yang dipimpin oleh Sdra.Panongonan Muda selaku Kepala Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan dan dihadiri pula Sdra.

SahlanAli;Bahwa tanggal 3 Oktober 2009 Saksi bersama para KepalaSekolah Dasar dan tingkatannya se Kota Padangsidimpuandiundang untuk Sosialisasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2009 tersebut yang dipimpin oleh Sdra.Panongonan Muda sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota104Padangsidimpuan, dihadiri pula Sdra.

Edisi RevisiTahun 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesiahalaman 166 poin 10 dijelaskan pula bahwa: Pembagian harta warisan yangahli warisnya sudah bertingkattingkat akibat lamanya harta warisan tidakdibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan hartawarisannya dalam setiap tingkatan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam buku PedomanKerja tersebut dapat dipahami bahwa apabila pembagian harta warisan itusudah bertingkat harus diselesaikan dalam setiap tingkatannya

;Menimbang, bahwa dalam perkara agquo, ayah Penggugat danTergugat meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1986 dan ibu Penggugat danTergugat meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2008, maka pembagianharta warisannya harus diselesaikan dalam setiap tingkatannya yaitu:1.

Bahwa selain dalil Peninjauan Kembali di atas Pemohon Peninjauan Kembalijuga mengajukan dalil lain yaitu sesuai dengan Pasal 67 e UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkanalasanalasan Peninjauan Kembali: Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya dalam hal ini terdapathalhal :7~~Pihakpihak yang sama;o** Mengenai soal yang sama;7~Atas dasar yang sama;* Oleh pengadilan yang sama, dan/atau7~~Sama tingkatannya

Putusan Nomor 242 PK/Pdt/2014merupakan tanah Warisan dari Nenek Kandung Jacoba Sine Moedakbaik di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2001 K/Pdt/2006 hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dan Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012);c) Oleh Pengadilan yang sama dan/atau sama tingkatannya yaitu : PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2001 K/Pdt/2006 hari Selasa tanggal02 Oktober 2007 dengan Susunan Ketua Majelis Hakim Prof. Dr.

,M.H., dan Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., makauntuk mengindari Putusan yang berbeda dan saling bertentangan dalamperkara yang sama, Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bolehmengeluarkan 2 Putusan yang berbeda dimana Pihakpihak yang sama,mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yangsama, dan/atau sama tingkatannya, maka dampak atau implikasinyaPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2012 tanggal 24Juli 2012 haruslah dibatalkan atau ditolak oleh Majelis Hakim

syarat materil sebagaimanayang digariskan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg,yang dijabarkan dengan SEMA Nomor6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan SEMANomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 adalah :1 Harus menyebut dengan jelas dan sfesifik Surat Kuasa untuk berperan diPengadilan ;2 Menyebut kompetensi relatif ;3 Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ;4 Menyebutkan secara ringkas obyek sengketa yang diperkarakan ;5 Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya

Pasal 9 ayat (4) Anggaran Rumah TanggaPDI Perjuangan dan Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16 Surat KeputusanTergugat Nomor 019/KPTS/DPP/V/2005 tentang Susunan dan MekanismeKomite Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang berbunyi : Pasal 9 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan :(4) Partai membentuk Komite Disiplin Partai untuk tingkat Pusat,tingkat Daerah, dan tingkat Cabang yang bertugas memberikanrekomendasi yang menyangkut pelanggaran Disiplin Partai kepadakepengurusan Partai sesuai tingkatannya

Penggugat telah terbuktimelakukan pelanggaran Disiplin Partai dengan kategori pelanggaranberat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Rumah TanggaPDI Perjuangan dan Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24 Surat KeputusanTergugat Nomor 019/KPTS/DPP/V/2005 tentang Susunan dan MekanismeKomite Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang berbunyi : Pasal 9 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan :(3) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi olehKepengurusan Partai sesuai tingkatannya

setelah mendapatrekomendasi dari Komite Disiplin Partai ; Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24 Surat Keputusan Nomor 019/KPTS/DPP/V/2005 tentang Susunan dan Mekanisme Komite Disiplin PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan ;Pasal 17Komite Disiplin memberikan rekomendasi kepada Dewan PimpinanPartai sesuai tingkatannya, setelah melakukan pertemuan danpembicaraan sebanyak 2 (dua) kali dengan anggota yang didugamelakukan pelanggaran disiplin ;Pasal 23Rekomendasi yang diajukan oleh Komite Disiplin menjadi bahanpertimbangan

bagi Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dalammenjatuhkan dan melaksanakan sanksi bagi anggota yang melanggarDisiplin Partai ;Pasal 24Rekomendasi yang diajukan oleh Komite Disiplin dapat berupa sanksiyang terdiri dari :1).

ketentuan yang sama terhadap ketentuan Pasal35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karenaadanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronan atauterjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelisberpedoman adanya suatu asas hukum lex superior derogat legiinferior atau peraturan yang tingkatannya

lebih tinggimengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah, juga teoripenjenjangan norma Adolf Merkel yang dianut sebagimanatermanifestasi atau tertuang dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 + Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.Sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndangHalaman 13 dari 17 halaman, Putusan No.8/Pdt.G/2017/PN SdwNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukantingkatannya lebih tinggi

Bahwa calon suami Pemohon telah melakukan peminangan namun ditolak olehayah Pemohon dengan alasan perbedaan status kependidikan serta pekerjaandengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah berpendidikan keperawatan dantelah bekerja menjadi seorang Perawat maka ayah Pemohon menginginkan agarPemohon dapat mencari yang strata tingkatannya sama dengan Pemohon,sedangkan calon suami Pemohon tersebut tidaklah memenuhi kriteria yangdiinginkan oleh ayah Pemohon ;Bahwa terhadap penolakan dari ayah Pemohon tersebut

Dan sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelisberpedoman adanya suatu asas hukum lex superior derogat legiinferior atau peraturan yang tingkatannya lebih tinggimengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah, jugaberdasarkan teori penjenjangan norma Adolf Merkel yang dianutsebagimana termanifestasi atau tertuang dalam UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.