Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat â I;
2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat â II;
3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat â III;
4. Gunawan., Selaku-Penggugat â IV;
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
M E L A W A N :
Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
103 — 52
103 — 52
Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan = struktural dilingkunganinstansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar, masingIMASING : ono on nn nnn nner nn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nen n nese Penggugatl eselon Ill dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat IVbjabatan lama Kepala Bidang HubunganAntar Lembaga Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kota Makassar, kemudiandiberhentikan dari jabatan structuraleselon lila dan diturunkan/dinonjobkansebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
Denganpengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang dipandang cakap dan mampupada jabatan aquo, maka tujuanpenetapan Keputusan aquo akanterwujud j2 2022202 22Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka68Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 ;e Dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa KeputusanTergugat aquo saling
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1653/PID.SUS/2014/PN.JKT.BRT Tanggal 26 Februari 2015 — MARTHIN MARLATU als LATU
62 — 8
62 — 8
dibawah sumpah,yang pada Pokoknya sebagai berikut :KETERANGAN AHLI M.SADDLY MALAON R,SH.MH.Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.Bahwa ahli adalah merupakan ahli persenjataan dari POLRIBahwa ahli pernah memeriksa senjata api yang menjadi barang bukti dalamperkara Terdakwa atas permintaan Penyidik Polri.Bahwa benar setelah ahli memeriksa dan meneliti senjata api tersebut adalahbenar asli berupa senjata peluru gas kaliber 80 KM.Bahwa benar terhadap senjata peluru gas kaliber 80 KM tersebut, untuk sipilyang
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 207/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
FAHMI, S.H
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
185 — 108
FAHMI, S.H
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
185 — 108
Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukanbersamasama;3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat tidak dilakukan denganpemberhentian sementara terlebin dahulu sebagaimana diatur dalamPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara;4.
Register : 02-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 38
42 — 38
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan dan Termohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
29 — 18
29 — 18
Pasal 118 dan 129 tentangKompilasi Hukum Islam);Bahwa atas permohonan gugatan cerai talak ini oleh karena Pemohon adalahberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pendidikanyang harus memerlukan persetujuan dari pimpinan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No45 tahun 1990 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi ; (1) Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
163 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 6Penetapan statuskepegawaiansebagaimanadimaksud dalamPasal 5dilaksanakansebagai berikut:a. bagi PegawaiNegeri Sipil daerahyang dipekerjakanpada UniversitasMaritim Raja Ali Hajidapat dialihkanstatusnya menjadiPegawai Negeri Sipilpusat danditugaskan padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji;b. b. bagi yangberasal bukan dariPegawai Negeri Sipilyang bekerja padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji dapatdiangkat menjadiCalon PegawaiNegeri Sipil pusatsepanjangmemenuhipersyaratan sesuaidengan ketentuanperaturan
Register : 20-04-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT,
TERGUGAT
236 — 77
236 — 77
Oleh karena Penggugat masihmemiliki harta dikampung Penggugat, selain itu Penggugat jugamemiliki gaji pensiun selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang dinikmati setiap bulannya, ditambah lagi dengan uangTaspen istri Penggigat almarhumah Isteri Penggugat yang jugasemasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
150 — 75
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
150 — 75
mendasariterbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi nomor 58/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jap, Undangundang nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018;Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Seruyan No. 888/15/BID.IVBKPSDM/XV2017 tanggal 6 Nopember 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 29/G/2018/PTUN.PL Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Samsurizal M. Lahama
Tergugat:
BUPATI BUOL
164 — 163
Samsurizal M. Lahama
Tergugat:
BUPATI BUOL
164 — 163
Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2018/PTUN.PL Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
158 — 183
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
158 — 183
Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Register : 23-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1700/Pdt.G/2015/PA.JS Tanggal 27 April 2016 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
34 — 5
34 — 5
,dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA JS, dengan hasil mediasitidak berhasil sebagaimanalaporan mediator tanggal 05 Agustus 2015;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkait dengan Disiplin Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 jo.
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sbw Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
Dr.H.MUHAMMAD NUR
Tergugat:
Drs, H.HASAN BASRI
113 — 43
Dr.H.MUHAMMAD NUR
Tergugat:
Drs, H.HASAN BASRI
113 — 43
daerah yang bersangkutan yangmemiliki Surat Izin Penghunian (SIP);Menimbang, bahwa terhadap dalil atas obyek sengketa yang dikemukakanoleh Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikanketerangan bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan keteranganSaksi Jumaidi Mal dan Saksi Muh Ali, yang mana berdasarkan keterangan ParaSaksi tersebut diketahui bahwa dasar Penggugat menempati rumah dinas tersebutadalah dikarenakan Penggugat merupakan seorang dokter Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA Dataran Hunimoa Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Dth Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 55
107 — 55
mencapalkesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap gugatan hak asuh anak(hadhanah) apabila terjadi perceraian dalam perkara a quo, para pihak telahmencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaaanperkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan 7 Ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-08-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 9/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 7 Desember 2020 — SYAEFUL ANWAR, S.Psi; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
278 — 170
278 — 170
mengambil keputusan atas keberatanse yang diajukan Pegawai Negeri Sipll ge selambat lambatnya 6' (enam) bulan setelah tanggapan dan bahanbahan& sebagaimana dimaksud Pasal @sltorima:$ Ayat (2) : Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehPejabat yang berwenanig menghukum tidak sebagaimanadimaksud dalam Pasa 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegawaian dapat mengambil keputusan atas keberatanyang diajukany Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan +bahansyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
131 — 230
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
131 — 230
Bukti T13 Notulen Rapat hari Senin Tanggal 31 Desember 2018agenda rapat Pembahasan Surat Keputusan bersamaMendagri Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor :182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan nomor153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 TentangHalaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana kejahatan
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
256 — 160
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
256 — 160
Perceraian PENGGUGAT tidak meminta izin pejabat berwenang adalahtidak benar karena PENGGUGAT adalah pihak yang digugat cerai oleh 2(dua) suaami PENGGUGAT yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tentu saja yang mengajukan cerai gugat yang wajib meminta izin keatasannya dan dibuktikan oleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar;2.
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2018/PTUN.PL Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
308 — 159
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
308 — 159
132/PID.B/2010/PN.Buol tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P8, T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 04-04-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PID/2011/PT.DKI Tanggal 4 April 2011 — YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A
175 — 87
175 — 87
tersebut ternyata gagal ;Bahwa latihan militer atau Asykari atau IDAD dipegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besarakhimya diketahui oleh petugas kepolisian, danketika terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2010sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersamasaksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang sedang dalamkeadaan sakit, mereka berdua akhimya tertangkap ;Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelatihan militer dibukit Jalin Jantho yang menggunakan jenis senjatatempur yang tidak lazim digunakan masyarakat sipilyang
Register : 30-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH
25 — 6
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH
25 — 6
HUSEN binti HUSEN (alm)ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip beningyang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buahamplop warna putih, 1 (Satu) buah amplop warna coklat ,1 (Satu) buahtas warna coklat, 1 (Satu) buah kantong warna hijau, 1 (Satu) buah tasgendongan bayi warna merah biru ,1 (Satu) unit handphone merk nokiawarna hitam dengan simcard 081264319104, 1 (satu) unit handphonemerk Realme warna hitam abuabu ada di saksikan oleh Terdakwa sipilyang