Ditemukan 531 data
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Daniel Sukardi anak Dari Gimin
58 — 30
kegiatan sesualdengan baku teknis dan peraturan perundangundangan;Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Menteri PertanianNomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman PerizinanUsaha perkebunan diatur bahwa mekanisme penerbitan perizinanatas perubahan usaha perkebunan yaitu (1) Bupati/walikota ataugubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,Pasal 34 atua Pasla
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
5.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TONG LAM
79 — 32
Pasla 102 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; AtauDakwaan Kedua : Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;AtauDakwaan Ketiga : Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; Atau Dakwaan Keempat : Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta cq Kantor Cabang Utama Parepare
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT RONNY BASUKI SH SPI
Terbanding/Tergugat III : Notaris PPAT LANNY, SH Diwakili Oleh : Lening, SH
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Parepare
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat : H. Safri Bin H. Anwar
99 — 39
menyatakan bahwa Tergugat melakukan manipulasi nilai limit lelang terhadap agunan sehinggamelanggar ketentuan Pasal 47 huruf a dan Pasal 50 ayat 1 dan ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan pada saat yang sama Tergugat Vseharusnya dapat mencegah dan menolak melaksanakan lelang ulangtersebut;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah olehTergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat telah keliru dalammemahami ketentuan Pasal 47 dan Pasla
105 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Heri Ansori SIP dan Onny Pasla, AMD).
halaman 175 sampai dengan halaman 179 dari 180 halaman,tidakdilengkapi alat bukti ini serta tidak dijadikan pertimbangan oleh Yang MuliaMajelis Hakim dalam mengambil keputusan, jelas Keputusan ini Keliru;Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbukti benar Telah dilaksanakanpengujian hasil pekerjaan terhadap pekerjaan pengaspalan jalan desaMekar sari Kec. pelawan oleh panitia PPHP , yakni Sdr ACEP SETIA BUDIDan Sdr SAUT MARULI PANE dan disetujui oleh panitia yang lainnya yakniSdr SULAIMAN , Sdr ONY PASLA
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Bambang Bin Suwono
59 — 18
kegiatan sesualdengan baku teknis dan peraturan perundangundangan;Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Menteri PertanianNomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman PerizinanUsaha perkebunan diatur bahwa mekanisme penerbitan perizinanatas perubahan usaha perkebunan yaitu (1) Bupati/walikota ataugubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,Pasal 34 atua Pasla
Nyonya Hazra
Tergugat:
2.PT Bank CIMB Niaga Tbk
3.PT. Kalpataru Investama
4.PT. Prima Cable Indo
5.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.
6.Martinus Arief Dharma Moeliana
7.Margarita Nursiani Moeliana
8.Marcellianus Budi Dharma
212 — 82
Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat telahmenyampaikan Surat Pernyataan Nomor 011/LE/PASLA/BLD/I/2019 tanggal10 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan Tergugat I/Penjual akanbertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yangtimbul dari proses pelelangan atas objek sengketa dan membebaskanKPKNL Jakarta V (in casu Tergugat IV)/ Pejabat lelang dari segala tuntutanpembayaran ganti rugi dan/ atau dwangsom/ uang paksa.3.
Bahwa pelelangan tersebut dilakukan atas permohonan lelang ulang dariTergugat kepada Tergugat IV melalui suratnya Nomor 010/LE/PASLA/BLD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 hal Permohonan MelaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Permohonan SKPT yang dilampiridengan dokumendokumen persyaratan lelang.5.
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Tohir Bin Matrai
54 — 12
kegiatan sesualdengan baku teknis dan peraturan perundangundangan;Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Menteri PertanianNomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman PerizinanUsaha perkebunan diatur bahwa mekanisme penerbitan perizinanatas perubahan usaha perkebunan yaitu (1) Bupati/walikota ataugubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,Pasal 34 atua Pasla
31 — 6
tidak akan mengulanginya laginennn Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;enema Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke2 KUHP Atau Pasla
146 — 99
sebesar Rp12.634.350 (dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus limapuluh rupiah) jika dihubungkan dengan kompensasi uang sewa yang belumdijalani.............15.31dialani sebagaiman tersebut dalam pasal 1 Akta Perjanjian Pemberian HakUntuk membeli dan Kuasa No. 6, tanggal 1 Maret 1994 yang telah dinyatakantidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan, maka dali gugatan tersebutdisamping sangat bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat sendiripada point dan 2 juga bertentangan dengan Pasla
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Ariyanto als Yanto Bin Amir Hamzah
54 — 18
perundangundangan.Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Menteri PertanianNomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman PerizinanUsaha perkebunan diatur bahwa mekanisme penerbitan perizinanatas perubahan usaha perkebunan yaitu (1) Bupati/walikota ataugubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariHalaman 28 dari 44 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN.Mgl.kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,Pasal 34 atua Pasla
RETNO PALUPI ENDANG S.
Tergugat:
1.PT. BPR Central Internasional Kantor Pusat Solo
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
3.Wikanto
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Klaten
80 — 135
, Surat Ukur No. 0009/2010, tanggal 30 September 2010,tercatat atas nama Retno Palupi Endang S (Penggugat), jauh di bawahharga pasaran, yang nilai taksirannya sebesar Rp1.532.300.000, (satumilyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan lelang kepada Tergugat II terdapatprosedur dan proses yang dilanggar, dan juga bertentangan denganketentuan Pasal 45 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016, Pasla 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
PASLA SH,dipersidangan di bawah sumpah pada waktu Terdakwa memintahkan keteranganHal. 21 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/20102Dkependudukan pada waktu itu Terdakwa menyatakan pekerjaan swasta sehinggadalam keterangan tersebut dinyatakan pekerjaan swasta, demikian pula keteranganberbadan sehat dari DR. FRIDA M. AGU. SP.KJ Terdakwa menyatakan pekerjaanswasta dan keterangan para saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa dalampersidangan.
19 — 3
Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah tidakmenyebutkan berapa lama Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat danberapa nominal tuntutan Penggugat, maka Majleis Hakim berpendapat bahwagugatan Penggugat tidak memenuhi asas " jelas dan tegas ", sehinggaberakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu " obscuur libel "(kabur), karenanya dengan memperhaitkan Pasla 8 V dan YurisprudensiMahkamah Agung RI No.
Putu Agus Adnyana Putra, SH
Terdakwa:
Isdar
35 — 30
tentang Narkotika; 6844/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine sepertitersebut dalam adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotikadan/ atau Psikotropika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair Kesatu sebagaimana diancam dandiatur dalam pasla
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Sukatno handoyo Bin Paiman
65 — 60
kegiatan sesuai dengan baku teknisdan peraturan perundangundangan;Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan MenteriPertanian Nomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentangpedoman Perizinan Usaha perkebunan diatur bahwamekanisme penerbitan perizinan atas perubahan usahaperkebunan yaitu (1) Bupati/walikota atau gubernur dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal33, Pasal 34 atua Pasla
Ir. NITA LYDIA SSALAM, MSi
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
90 — 58
JENITA PASLA, S.H, Jabatan Staf Sub BagianHukum Unsrat, Alamat Jalan Kampus UnsratBahu Manado, Sulawesi Utara ;5. VIKTOR D. D. KASENDA, SH, MH, Jabatan DosenFakultas Hukum Unsrat, Alamat Jalan KampusUnsrat Bahu Manado SulawesiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6030/UN12/HK/2015 tertanggal 06 Mei 2015 ;Selanjutnya disebutse eere cee eeceeceenenenes TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Manadotersebut : Hal. 2 dari 60 Hal.Putusan No. 23/G/2015/PTUN.MDO.
23.DONI EFRIADI
24.YUSRIAL
25.IRFAN PASLA
26.WARNIATI
27.MASRIL
28.MUHAMAD SOBARI
29.SUJAI
30.KELANA JAYA
Tergugat:
PT JAVANA ARTA PERKASA
Turut Tergugat:
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi
224 — 52
AMAR
23.DONI EFRIADI
24.YUSRIAL
25.IRFAN PASLA
26.WARNIATI
27.MASRIL
28.MUHAMAD SOBARI
29.SUJAI
30.KELANA JAYA
Tergugat:
PT JAVANA ARTA PERKASA
Turut Tergugat:
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi
MARTHEN THEOGIVES LASUT
Tergugat:
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
155 — 109
;Lektor Kepala/Dosen Fakultas IIlmu SosialDan IIlmu Politik UNSRAT;: JENYTA PASLA, S.H.;Staf Sub. Bagian Hukum Tatalaksana DanHumas;Keempatnya masingmasing berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara padaUniversitas Sam Ratulangi Manado memilih domisilihukum di Jalan Kampus Unsrat, Bahu, Kota Manado,Provinsi Sulawesi Utara;5. NamaJabatan :6. NamaJabatan:7. NamaJabatan:Ketiganya: JANTJE D. SUOTH, S.H., M.H.;Advokat/Konsultan Hukum;: FRANKY R. WEKU, S.H.
41 — 50
Selain itu peralihan hak karena jual beli tersebutharus didaftarkan di kantor pertanahan, maka berdasarkan hal tersebutyangterjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensibukanlah jual beli tanah melainkan hanya pinjam meminjam secara pribadiatau hanya bentuk hubungan hutang piutang saja ;14.Bahwa sejak berlakunya UUPA (UndangUndang Pokok Agraria),pengertianjual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti dalam pasla 1457 jo pasal1458 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia Jual
83 — 13
olehPenuntut Umum dengan didakwa yang disusun secara Komulatip sebagaiberikutKesatuBahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II baiks ecara bersamasama maupun secara sendirisendiri pada hari senin tanggal 27Oktober tahun 2003 atau setidak tdaknya pada waktu lain di bulanOktober 2003 bertempat di Jalan Fahrudin 12 F Tanah Abang JakartaPusat atau setidak tidaknya ditenpat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasla